Ideology and Pragmatism: Discourse Factors in Infrastructure Development in Indonesia’s Jokowi-JK Era

The discussion about development discourse in a country talking about how an idea affect economic policies. In Indonesia, the development discourse continues to change depending on the ruling regime. After the reformation, the dominant discourse is a neoliberal one that minimizes the role of the state in development. During the reign of Jokowi-JK, however, the role of the state strengthened. The government plans to build a massive infrastructure of the physical economy. The government legitimized its choice of action as the implementation of the Pancasila and Trisakti ideologies. Using the theories of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, this article argues that the state legitimizes its policies as implementing ideology by building infrastructure development discourse, but covers only pragmatic practices that occur. The practices themselves are pragmatic because the government ignored the fate and rights of citizens affected by infrastructure development

Indonesian Peasants in the Constellation of Power and the Trajectory of Capitalism

As an agricultural nation, Indonesia has a paradoxical situation where its peasants have never been a dominant political force. This condition can be seen from the lack of regulations in favor of peasants, the rampant criminalization of peasants in land conflicts, to the absence of peasant-based movements and political parties. This article explains the position of peasants in the constellation of power and the trajectory of capitalism in Indonesia. The article concludes that peasants have always been in a marginal political position at various periods, starting from the feudal era to the era of capitalism introduced by the Dutch colonial government. This position continued in the era of independent Indonesia where peasants remained on the periphery of Indonesian politics which was dominated by the bureaucracy and military during the New Order and oligarchy during the Reformation era

ANALISIS DISKURSUS PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2022

Penggunaan perspektif analisis diskursus sebagai alat analisis untuk mengkaji politik Indonesia masih relatif jarang dan terbatas dilakukan. Padahal perspektif ini memiliki kelebihan dalam membaca dan menginterpretasikan karakter politik dan kontestasi kuasa yang terjadi. Tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis apa saja makna yang diproduksi pada pidato kenegaraan presiden tahun 2020-2022, dan mengapa makna tersebut, bukan yang lain, yang ditampilkan, dalam mengkaji politik Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan pidato kenegaraan presiden pada tahun 2020, 2021, dan 2022, dan data sekunder mengenai kajian politik Indonesia, serta menggunakan analisis diskursus sebagai teknik analisis, tulisan ini berargumen bahwa kondisi struktural kekuasaan yang belum terdistribusi dengan baik menjadikan diskursus-diskursus atau isu-isu politik yang diproduksi negara, masih tidak menyinggung persoalan riil rakyat yang lebih penting, dan terkadang justru mengandung kontradiksi

Absennya Agenda Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Redistribusi dalam Arena Politik Formal Indonesia

Fenomena politik yang kerap muncul menjelang pemilihan umum di Indonesia adalah tingginya intensitas pertemuan antarelite partai politik untuk membicarakan potensi koalisi. Fenomena ini merupakan implikasi dari regulasi pemilihan presiden yang memiliki ambang batas yang cukup besar, sementara tidak ada partai politik yang mendapatkan suara mayoritas. Fenomena ini terjadi sejak Maret 2022 hingga setidaknya Oktober 2022 dalam mempersiapkan pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan paradigma kritik sosial yang secara sederhana memiliki asumsi bahwa setiap manusia itu bebas dan otonom tetapi ada struktur yang menghambat kebebasan dan otonomi itu sehingga struktur tersebut harus dikritik, tulisan ini berargumen bahwa fenomena tersebut menunjukkan dominasi dari oligarki dalam arena politik formal di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan menyingkirkan gerakan sosial dari akar rumput yang memiliki agenda seperti reforma agrarian, kedaulatan pangan, dan redistribusi. Hal ini menggambarkan semakin terkonsolidasinya kepentingan elite dalam mengendalikan politik Indonesia, sehingga memerlukan strategi gerakan sosial yang baru untuk memperjuangkan agenda-agenda reformisnya. Tulisan ini berargumen bahwa kondisi ini akan terus berlangsung selama gerakan sosial yang ada tidak mampu mengambil alih kontrol dan kendali atas arena politik formal

Kesinambungan dan Perubahan dalam Diskursus Pembangunan Indonesia

Setiap negara memiliki diskursus pembangunan yang berbeda-beda, bergantung pada dinamika ide dan gagasan yang berkembang. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana kesinambungan maupun perubahan dalam diskursus pembangunan di Indonesia. Diskursus pada tulisan ini mengacu pada definisi yang dikembangkan Michel Foucault, yakni sekumpulan pernyataan yang menyediakan satu tema khusus pada satu periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis diskursus terhadap data-data yang berasal dari pidato, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya. Tulisan ini menyimpulkan bahwa diskursus pembangunan di Indonesia selalu memiliki “tema khusus” di tiap “periode tertentu”. Diskursus pembangunan yang pernah mengambil tempat di Indonesia adalah diskursus mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, ekonomi terpimpin ala Soekarno, Widjojonomics, Habibienomics, hingga diskursus pembangunan ala neoliberal

Golden Crest Records: The Independent Record Industry Comes to Long Island

Abstract: Golden Crest Records was headed by Cold Spring Harbor resident Clar

Strengthening Organizational Capacity and Empowering Coastal Communities in Sentang Village, Teluk Mengkudu District, Serdang Bedagai Regency

The societies in Sentang Village are an example of coastal community who have been left behind. The majority of people work as fishermen which have experienced a decline in income from fish catches since pandemic Covid-19. To overcome these conditions, this community service strengthens organizational capacity and empowers the community. Through these activities, it is hoped that the community will have an understanding of the importance of organizations to improve their welfare. A strong community organization will be the capital for the community to fight for their interests. Furtermore, this service will provide regular assistance to see the implementation of organizational capacity building and community empowerement

Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Hutan di Kabupaten Rokan Hilir

Studi ini tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ini merupakan indikator bahwa keutuhan cakupan luas hutan bermuara dari lahirnya kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penyebab utama kegagalanimplementasikebijakanterhadapcakupan luashutan.PendekatankualitatifPenelitian dengan menggunakan metode observasi digunakan sebagai desain penelitian. Penelitian ini dilakukan selama Maret-Agustus 2020 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sampel penelitian ini dibagi kepada locus objek, yaitu sampel expert sebagai responden yang diperoleh melalui accidental sampling yang ikut terlibat dalam proses dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan di Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh faktor kepentingan, lemahnya penegakan hukum, dan apatisme. Pemerintah daerah danmasyarakat lokal belum memiliki kepekaan terhadap keberlangsungan lingkungan, mereka hanya melihat hutan hanya dari perspektif ekonomi, serta kemungkinan menguntungkan mereka dan masyarakat tanpa memahami bahwa kedaulatan hutan bukan semata-mata menjadi warisan tetapi titipan yang harus dijaga bersama