Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, menggunakan pendekatan Tipe Strategi Kotten dan Analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi utama, seperti Kampung Pengawasan Perempuan dan Borero Fola Pilkada, guna memastikan pengawasan partisipatif dan akses ke wilayah terpencil. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada juga menjadi fokus utama. Meskipun terdapat hambatan internal dan eksternal, Bawaslu berhasil mengatasinya demi menjaga efektivitas pengawasan

Kepemimpinan Jawa Arek di Desa Hulurejo dalam Perspektif Kewirausahaan Politik

Penelitian studi kasus kausalitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kewirausahaan politik dengan mempertimbangkan variabel kebudayaan dalam menjalankan strategi sebagai seorang usahawan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis. Kewirausahaan politik menurut pandangan Petridou (2016) dibagi menjadi empat aspek utama, yakni Who, How, Where dan Impact. Berbeda dengan teori yang digunakan, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan aspek how dari sisi kebudayaan. Dua indikator penting yang dimuat dari aspek how adalah interaksi antar aktor dan strategi seorang usahawan politik akan dielaborasikan dengan kebudayaan jawa arek. Kebudayaan Jawa Arek yang dikenal dengan karakter lugas, blak-blakan, hingga bondho nekat akan mewarnai terhadap bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi jawa arek yang diimplementasikan dalam strategi kewirausahaan politik kepala desa mampu untuk menjadi solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini didasarkan pada pola komunikasi yang cair dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik kewirausahaan ini juga mengandung dua cabang utama kewirausahaan politik yakni ekonomi politik dalam hal relokasi sumber daya dan perubahan kebijakan. Fenomena penyaluran BLTDD pandemi mendukung pernyataan Petridou (2016) tentang imbalan beberapa jenis keuntungan politik dalam proses relokasi sumber daya

Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis

Penelitian ini mengkaji urgensi pengembangan pendidikan kewarganegaraan transformatif di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan berpikir politis (thinking politically). Melalui metode desk research terhadap dokumen kebijakan, kurikulum nasional, dan literatur akademik, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum mampu menjelaskan secara komprehensif realitas politik yang kompleks pasca dua dekade reformasi. Dominasi pendekatan kognitif-teoritis dalam ruang kelas menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup memadai untuk memahami bagaimana proses demokratisasi hari ini membetuk karakter warga negara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berpikir politis (thinking politically) sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan transformatif, yang dioperasionalisasikan melalui model kewarganegaraan yang hidup (living citizenship). Pendekatan ini bertujuan untuk membelajarkan warga negara memahami realitas kehidupan politik Indonesia sehari-hari, memberikan kesempatan bagi setiap warga negara tidak hanya memahami aspek keanggotaan kewarganegaraan, tetapi juga aspek demokrasi kewargaan yang memposisikan warga negara setara dan memiliki hak yang sama. Kami berpendapat, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi fondasi terhadap penguatan kapasitas nalar warga negara untuk menjalankan bagaimana popular kontrol (Beetham, 1997) bekerja yang diperkenalkan melalui kanal-kanal institusi pendidikan sejak awal

Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar

Artikel ini mengkaji interaksi aktor kebijakan yang terlibat program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan kerangka analisis Advocacy Coalition Framework (ACF). Berdasarkan pada penelitian kualitatif artikel ini mendeskripsikan interaksi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam program PSEL di Kota Makassar dan melihat potensi dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi pemerintah kota dan parlemen lokal yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program, dan aktor non-negara terdiri dari perusahaan dan masyarakat sipil. Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda yang menciptakan pola ketergantungan. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif, penentuan lahan pembangunan, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan program PSEL yang menghadapi tantangan  implementasi di tingkat lokal. Para pengambil kebijakan dapat mengambil pelajaran berdasarkan studi kasus ini untuk pembelajaran kebijakan terkait aktor-aktor yang terlibat untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan program PSEL di Indonesia

Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Malang Selama Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan kondisi krisis yang berdampak pada banyak aspek. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Good Governance dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang efektif bagi masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 tidak ditangani secara cepat dan efektif oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dinilai gagap, lamban dan tidak memiliki petunjuk yang progresif untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan evaluasi kebijakan publik terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang. Melalui evaluasi tersebut, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar penanganan pandemi oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang tidak dapat berjalan secara efektif karena kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran, buruknya koordinasi antar pemangku kepentingan, kurangnya evaluasi penanganan Covid-19 oleh dinas terkait dan karakteristik masyarakat yang heterogen. Hasil evaluasi tersebut mendorong pembentukan rekomendasi kebijakan prioritas, kebijakan transformatif dan kebijakan suplementer

Front Matter

o

Optimalisasi Kebijakan Smart Governance: Studi Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik

Agenda smart governance di Kota Makassar diperhadapkan oleh satu masalah utama, yakni memburuknya capaian kota ini dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur level kematangan smart governance dan mengukur efektifitas layanan bidang ekonomi dan Pendidikan smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa level kematangan penerapan smart governance yang di Kota Makassar, yakni dimensi teknologi dan kelembagaan, menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dibandingkan dimensi manusia. Kedua, layanan smart governance dalam sektor ekonomi menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan utilitas yang dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, dibandingkan dengan layanan pendidikan yang jauh lebih rendah. Implikasi dari penelitian ini perlunya pendekatan yang holistik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar, khususnya pada layanan pendidikan. Sedangkan layanan bidang ekonomi, perlu terus berinovasi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan, sehingga penerapan smart governance dapat berjalan secara maksimal dikota ini

Urban Area Policy Innovation From The Perspective of Public Policy in Serang Municipality, Indonesia

This article aims to discuss the policy implications and criteria for ideal urban area policy innovation from a public policy perspective. This research was conducted using a case study approach using semi-structured interview data collection techniques as a data collection instrument. The results of the research show that the policy implications for urban residential areas in Serang City are still not optimal due to the limited authority of the city government and the lack of integration of SiKasep policy innovations with urban needs and problems. Apart from that, SiKasep policy innovations have not been able to have an impact due to the low ability and willingness to innovate within the civil service. country. The policy innovation criteria for ideal urban residential areas in Serang City can be applied through the New Public Services (NPS) approach as a representation of policy innovation. Research findings show the importance of strengthening regulations and legitimacy, especially in formulating programs and policies for urban residential areas that are based on regional policy standards; second, the importance of encouraging policy interventions related to access to basic services for the community; third, it is important to encourage policy actors to develop integrated programs and minimize the various interests that hinder policy innovation in urban residential areas; and fourth, participation and involvement of non-governmental elements is very important to obtain broader policy support