PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TINCEP DAN DESA TIMBUKAR KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Mitra dalam pengabdian ini adalah perangkat penyelenggara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder yang masing-masing berjumlah 15 orang dan jumlah keseluruhan 30 orang.Masyarakat desa masih menemui kendala dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder menunjukkan masalah manajemen pemerintah desa yang menyebabkan kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kurang mengertinya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa.Target luaran kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah antara lain :1. Terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .2. Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .3. Laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian yang dipublikasikan.Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar, pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAHAN DESA SAWANGAN DAN DESA KAMANGTA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Mitra dalam pelaksanaan Program Kemitraan  Masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sawangan yang mempunyai 6 jaga, serta Desa Kamangta Kecamatan Tombulu yang mempunyai 8 jaga. Permasalahan mitra di Desa Sawangan belum lama menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah penyelenggaraan pemilihan hukum tua di desa Sawangan Kecamatan Tombulu menunjukkan kurangnya efektivnya aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh masih realatif baru hukum tua dan perangkat pemerintah desa yang dipilih dan dingkat dalam menempati posisi dalam struktur pemerintahan desa. Sedangkan Desa Kamangta dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik. Hal tersebut mendorong tim pemabdian untuk melakukan program PKM di Desa Sawangan dan Desa Kamangta. Target luaran dalam kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa serta laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan/sosialisasi dilakukan terhadap aparat penierintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya tentang materi pemberdayaan pemerintah desa; juga pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu: Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa, adanya pelayanan publik yang baik, menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat Desa Sawangan Desa Kamangta. Luaran pelaksanan PKM berupa : Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN. Memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk  terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa di Desa Sawangan Desa Kamangta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.Kata kunci Pemberdayaan Aparat

Implementation and Relationship of Complete Staff Work Methods, Coordination and Supervision with the Implementation of Leadership Decision Making

This research is intended to develop a model in decision making in government management. This is in accordance with one of Unsrat's RIPs, namely comprehensive social and legal protection, in this case good government services through decision making in making policies. This research was conducted using a quantitative descriptive method. Data collection was carried out by conducting a survey, the data used was primary data obtained directly from respondents using a data collection tool in the form of a list of questions or questionnaires that had been prepared. Meanwhile, secondary data was obtained from various official publications at the institution where the research was conducted. As a sample of respondents in this study are leaders at the top level such as; Mayor, Deputy Mayor, City Secretary, and 3 assistants and middle-level leaders such as heads of divisions and heads of subdivisions, employees who are subordinates to subdivisions, with a sample size of 45 people. The variables studied were the implementation of the complete staff work method (X1), the implementation of coordination (X2), and the implementation of inherent supervision (X3) as independent variables or independent variables, and the effectiveness of decision-making implementation (Y) as the dependent variable or dependent variable. Data were analyzed using the product moment correlation analysis model to see the relationship between the independent variables and the dependent variable

Multiple novel prostate cancer susceptibility signals identified by fine-mapping of known risk loci among Europeans

Genome-wide association studies (GWAS) have identified numerous common prostate cancer (PrCa) susceptibility loci. We have fine-mapped 64 GWAS regions known at the conclusion of the iCOGS study using large-scale genotyping and imputation in 25 723 PrCa cases and 26 274 controls of European ancestry. We detected evidence for multiple independent signals at 16 regions, 12 of which contained additional newly identified significant associations. A single signal comprising a spectrum of correlated variation was observed at 39 regions; 35 of which are now described by a novel more significantly associated lead SNP, while the originally reported variant remained as the lead SNP only in 4 regions. We also confirmed two association signals in Europeans that had been previously reported only in East-Asian GWAS. Based on statistical evidence and linkage disequilibrium (LD) structure, we have curated and narrowed down the list of the most likely candidate causal variants for each region. Functional annotation using data from ENCODE filtered for PrCa cell lines and eQTL analysis demonstrated significant enrichment for overlap with bio-features within this set. By incorporating the novel risk variants identified here alongside the refined data for existing association signals, we estimate that these loci now explain ∼38.9% of the familial relative risk of PrCa, an 8.9% improvement over the previously reported GWAS tag SNPs. This suggests that a significant fraction of the heritability of PrCa may have been hidden during the discovery phase of GWAS, in particular due to the presence of multiple independent signals within the same regio

Implementation and evaluation of a Project ECHO telementoring program for the Namibian HIV workforce.

BACKGROUND: The Namibian Ministry of Health and Social Services (MoHSS) piloted the first HIV Project ECHO (Extension for Community Health Outcomes) in Africa at 10 clinical sites between 2015 and 2016. Goals of Project ECHO implementation included strengthening clinical capacity, improving professional satisfaction, and reducing isolation while addressing HIV service challenges during decentralization of antiretroviral therapy. METHODS: MoHSS conducted a mixed-methods evaluation to assess the pilot. Methods included pre/post program assessments of healthcare worker knowledge, self-efficacy, and professional satisfaction; assessment of continuing professional development (CPD) credit acquisition; and focus group discussions and in-depth interviews. Analysis compared the differences between pre/post scores descriptively. Qualitative transcripts were analyzed to extract themes and representative quotes. RESULTS: Knowledge of clinical HIV improved 17.8% overall (95% confidence interval 12.2-23.5%) and 22.3% (95% confidence interval 13.2-31.5%) for nurses. Professional satisfaction increased 30 percentage points. Most participants experienced reduced professional isolation (66%) and improved CPD credit access (57%). Qualitative findings reinforced quantitative results. Following the pilot, the Namibia MoHSS Project ECHO expanded to over 40 clinical sites by May 2019 serving more than 140 000 people living with HIV. CONCLUSIONS: Similar to other Project ECHO evaluation results in the United States of America, Namibia's Project ECHO led to the development of ongoing virtual communities of practice. The evaluation demonstrated the ability of the Namibia HIV Project ECHO to improve healthcare worker knowledge and satisfaction and decrease professional isolation

The development and validation of a scoring tool to predict the operative duration of elective laparoscopic cholecystectomy

Background: The ability to accurately predict operative duration has the potential to optimise theatre efficiency and utilisation, thus reducing costs and increasing staff and patient satisfaction. With laparoscopic cholecystectomy being one of the most commonly performed procedures worldwide, a tool to predict operative duration could be extremely beneficial to healthcare organisations. Methods: Data collected from the CholeS study on patients undergoing cholecystectomy in UK and Irish hospitals between 04/2014 and 05/2014 were used to study operative duration. A multivariable binary logistic regression model was produced in order to identify significant independent predictors of long (> 90 min) operations. The resulting model was converted to a risk score, which was subsequently validated on second cohort of patients using ROC curves. Results: After exclusions, data were available for 7227 patients in the derivation (CholeS) cohort. The median operative duration was 60 min (interquartile range 45–85), with 17.7% of operations lasting longer than 90 min. Ten factors were found to be significant independent predictors of operative durations > 90 min, including ASA, age, previous surgical admissions, BMI, gallbladder wall thickness and CBD diameter. A risk score was then produced from these factors, and applied to a cohort of 2405 patients from a tertiary centre for external validation. This returned an area under the ROC curve of 0.708 (SE = 0.013, p  90 min increasing more than eightfold from 5.1 to 41.8% in the extremes of the score. Conclusion: The scoring tool produced in this study was found to be significantly predictive of long operative durations on validation in an external cohort. As such, the tool may have the potential to enable organisations to better organise theatre lists and deliver greater efficiencies in care

Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: A systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016

Background: A key component of achieving universal health coverage is ensuring that all populations have access to quality health care. Examining where gains have occurred or progress has faltered across and within countries is crucial to guiding decisions and strategies for future improvement. We used the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2016 (GBD 2016) to assess personal health-care access and quality with the Healthcare Access and Quality (HAQ) Index for 195 countries and territories, as well as subnational locations in seven countries, from 1990 to 2016. Methods Drawing from established methods and updated estimates from GBD 2016, we used 32 causes from which death should not occur in the presence of effective care to approximate personal health-care access and quality by location and over time. To better isolate potential effects of personal health-care access and quality from underlying risk factor patterns, we risk-standardised cause-specific deaths due to non-cancers by location-year, replacing the local joint exposure of environmental and behavioural risks with the global level of exposure. Supported by the expansion of cancer registry data in GBD 2016, we used mortality-to-incidence ratios for cancers instead of risk-standardised death rates to provide a stronger signal of the effects of personal health care and access on cancer survival. We transformed each cause to a scale of 0-100, with 0 as the first percentile (worst) observed between 1990 and 2016, and 100 as the 99th percentile (best); we set these thresholds at the country level, and then applied them to subnational locations. We applied a principal components analysis to construct the HAQ Index using all scaled cause values, providing an overall score of 0-100 of personal health-care access and quality by location over time. We then compared HAQ Index levels and trends by quintiles on the Socio-demographic Index (SDI), a summary measure of overall development. As derived from the broader GBD study and other data sources, we examined relationships between national HAQ Index scores and potential correlates of performance, such as total health spending per capita. Findings In 2016, HAQ Index performance spanned from a high of 97\ub71 (95% UI 95\ub78-98\ub71) in Iceland, followed by 96\ub76 (94\ub79-97\ub79) in Norway and 96\ub71 (94\ub75-97\ub73) in the Netherlands, to values as low as 18\ub76 (13\ub71-24\ub74) in the Central African Republic, 19\ub70 (14\ub73-23\ub77) in Somalia, and 23\ub74 (20\ub72-26\ub78) in Guinea-Bissau. The pace of progress achieved between 1990 and 2016 varied, with markedly faster improvements occurring between 2000 and 2016 for many countries in sub-Saharan Africa and southeast Asia, whereas several countries in Latin America and elsewhere saw progress stagnate after experiencing considerable advances in the HAQ Index between 1990 and 2000. Striking subnational disparities emerged in personal health-care access and quality, with China and India having particularly large gaps between locations with the highest and lowest scores in 2016. In China, performance ranged from 91\ub75 (89\ub71-93\ub76) in Beijing to 48\ub70 (43\ub74-53\ub72) in Tibet (a 43\ub75-point difference), while India saw a 30\ub78-point disparity, from 64\ub78 (59\ub76-68\ub78) in Goa to 34\ub70 (30\ub73-38\ub71) in Assam. Japan recorded the smallest range in subnational HAQ performance in 2016 (a 4\ub78-point difference), whereas differences between subnational locations with the highest and lowest HAQ Index values were more than two times as high for the USA and three times as high for England. State-level gaps in the HAQ Index in Mexico somewhat narrowed from 1990 to 2016 (from a 20\ub79-point to 17\ub70-point difference), whereas in Brazil, disparities slightly increased across states during this time (a 17\ub72-point to 20\ub74-point difference). Performance on the HAQ Index showed strong linkages to overall development, with high and high-middle SDI countries generally having higher scores and faster gains for non-communicable diseases. Nonetheless, countries across the development spectrum saw substantial gains in some key health service areas from 2000 to 2016, most notably vaccine-preventable diseases. Overall, national performance on the HAQ Index was positively associated with higher levels of total health spending per capita, as well as health systems inputs, but these relationships were quite heterogeneous, particularly among low-to-middle SDI countries. Interpretation GBD 2016 provides a more detailed understanding of past success and current challenges in improving personal health-care access and quality worldwide. Despite substantial gains since 2000, many low-SDI and middle- SDI countries face considerable challenges unless heightened policy action and investments focus on advancing access to and quality of health care across key health services, especially non-communicable diseases. Stagnating or minimal improvements experienced by several low-middle to high-middle SDI countries could reflect the complexities of re-orienting both primary and secondary health-care services beyond the more limited foci of the Millennium Development Goals. Alongside initiatives to strengthen public health programmes, the pursuit of universal health coverage hinges upon improving both access and quality worldwide, and thus requires adopting a more comprehensive view-and subsequent provision-of quality health care for all populations

Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: A systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016

Copyright © 2018 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. Background A key component of achieving universal health coverage is ensuring that all populations have access to quality health care. Examining where gains have occurred or progress has faltered across and within countries is crucial to guiding decisions and strategies for future improvement. We used the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2016 (GBD 2016) to assess personal health-care access and quality with the Healthcare Access and Quality (HAQ) Index for 195 countries and territories, as well as subnational locations in seven countries, from 1990 to 2016. Methods Drawing from established methods and updated estimates from GBD 2016, we used 32 causes from which death should not occur in the presence of effective care to approximate personal health-care access and quality by location and over time. To better isolate potential effects of personal health-care access and quality from underlying risk factor patterns, we risk-standardised cause-specific deaths due to non-cancers by location-year, replacing the local joint exposure of environmental and behavioural risks with the global level of exposure. Supported by the expansion of cancer registry data in GBD 2016, we used mortality-to-incidence ratios for cancers instead of risk-standardised death rates to provide a stronger signal of the effects of personal health care and access on cancer survival. We transformed each cause to a scale of 0-100, with 0 as the first percentile (worst) observed between 1990 and 2016, and 100 as the 99th percentile (best); we set these thresholds at the country level, and then applied them to subnational locations. We applied a principal components analysis to construct the HAQ Index using all scaled cause values, providing an overall score of 0-100 of personal health-care access and quality by location over time. We then compared HAQ Index levels and trends by quintiles on the Socio-demographic Index (SDI), a summary measure of overall development. As derived from the broader GBD study and other data sources, we examined relationships between national HAQ Index scores and potential correlates of performance, such as total health spending per capita. Findings In 2016, HAQ Index performance spanned from a high of 97·1 (95% UI 95·8-98·1) in Iceland, followed by 96·6 (94·9-97·9) in Norway and 96·1 (94·5-97·3) in the Netherlands, to values as low as 18·6 (13·1-24·4) in the Central African Republic, 19·0 (14·3-23·7) in Somalia, and 23·4 (20·2-26·8) in Guinea-Bissau. The pace of progress achieved between 1990 and 2016 varied, with markedly faster improvements occurring between 2000 and 2016 for many countries in sub-Saharan Africa and southeast Asia, whereas several countries in Latin America and elsewhere saw progress stagnate after experiencing considerable advances in the HAQ Index between 1990 and 2000. Striking subnational disparities emerged in personal health-care access and quality, with China and India having particularly large gaps between locations with the highest and lowest scores in 2016. In China, performance ranged from 91·5 (89·1-93·6) in Beijing to 48·0 (43·4-53·2) in Tibet (a 43·5-point difference), while India saw a 30·8-point disparity, from 64·8 (59·6-68·8) in Goa to 34·0 (30·3-38·1) in Assam. Japan recorded the smallest range in subnational HAQ performance in 2016 (a 4·8-point difference), whereas differences between subnational locations with the highest and lowest HAQ Index values were more than two times as high for the USA and three times as high for England. State-level gaps in the HAQ Index in Mexico somewhat narrowed from 1990 to 2016 (from a 20·9-point to 17·0-point difference), whereas in Brazil, disparities slightly increased across states during this time (a 17·2-point to 20·4-point difference). Performance on the HAQ Index showed strong linkages to overall development, with high and high-middle SDI countries generally having higher scores and faster gains for non-communicable diseases. Nonetheless, countries across the development spectrum saw substantial gains in some key health service areas from 2000 to 2016, most notably vaccine-preventable diseases. Overall, national performance on the HAQ Index was positively associated with higher levels of total health spending per capita, as well as health systems inputs, but these relationships were quite heterogeneous, particularly among low-to-middle SDI countries. Interpretation GBD 2016 provides a more detailed understanding of past success and current challenges in improving personal health-care access and quality worldwide. Despite substantial gains since 2000, many low-SDI and middle- SDI countries face considerable challenges unless heightened policy action and investments focus on advancing access to and quality of health care across key health services, especially non-communicable diseases. Stagnating or minimal improvements experienced by several low-middle to high-middle SDI countries could reflect the complexities of re-orienting both primary and secondary health-care services beyond the more limited foci of the Millennium Development Goals. Alongside initiatives to strengthen public health programmes, the pursuit of universal health coverage hinges upon improving both access and quality worldwide, and thus requires adopting a more comprehensive view - and subsequent provision - of quality health care for all populations

Mapping local patterns of childhood overweight and wasting in low- and middle-income countries between 2000 and 2017

A double burden of malnutrition occurs when individuals, household members or communities experience both undernutrition and overweight. Here, we show geospatial estimates of overweight and wasting prevalence among children under 5 years of age in 105 low- and middle-income countries (LMICs) from 2000 to 2017 and aggregate these to policy-relevant administrative units. Wasting decreased overall across LMICs between 2000 and 2017, from 8.4% (62.3 (55.1–70.8) million) to 6.4% (58.3 (47.6–70.7) million), but is predicted to remain above the World Health Organization’s Global Nutrition Target of <5% in over half of LMICs by 2025. Prevalence of overweight increased from 5.2% (30 (22.8–38.5) million) in 2000 to 6.0% (55.5 (44.8–67.9) million) children aged under 5 years in 2017. Areas most affected by double burden of malnutrition were located in Indonesia, Thailand, southeastern China, Botswana, Cameroon and central Nigeria. Our estimates provide a new perspective to researchers, policy makers and public health agencies in their efforts to address this global childhood syndemic

Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

Background Global development goals increasingly rely on country-specific estimates for benchmarking a nation's progress. To meet this need, the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2016 estimated global, regional, national, and, for selected locations, subnational cause-specific mortality beginning in the year 1980. Here we report an update to that study, making use of newly available data and improved methods. GBD 2017 provides a comprehensive assessment of cause-specific mortality for 282 causes in 195 countries and territories from 1980 to 2017. Methods The causes of death database is composed of vital registration (VR), verbal autopsy (VA), registry, survey, police, and surveillance data. GBD 2017 added ten VA studies, 127 country-years of VR data, 502 cancer-registry country-years, and an additional surveillance country-year. Expansions of the GBD cause of death hierarchy resulted in 18 additional causes estimated for GBD 2017. Newly available data led to subnational estimates for five additional countries Ethiopia, Iran, New Zealand, Norway, and Russia. Deaths assigned International Classification of Diseases (ICD) codes for non-specific, implausible, or intermediate causes of death were reassigned to underlying causes by redistribution algorithms that were incorporated into uncertainty estimation. We used statistical modelling tools developed for GBD, including the Cause of Death Ensemble model (CODErn), to generate cause fractions and cause specific death rates for each location, year, age, and sex. Instead of using UN estimates as in previous versions, GBD 2017 independently estimated population size and fertility rate for all locations. Years of life lost (YLLs) were then calculated as the sum of each death multiplied by the standard life expectancy at each age. All rates reported here are age-standardised. Findings At the broadest grouping of causes of death (Level 1), non-communicable diseases (NC Ds) comprised the greatest fraction of deaths, contributing to 73.4% (95% uncertainty interval [UI] 72.5-74.1) of total deaths in 2017, while communicable, maternal, neonatal, and nutritional (CMNN) causes accounted for 186% (17.9-19.6), and injuries 8.0% (7.7-8.2). Total numbers of deaths from NCD causes increased from 2007 to 2017 by 22.7% (21.5-23.9), representing an additional 7.61 million (7. 20-8.01) deaths estimated in 2017 versus 2007. The death rate from NCDs decreased globally by 7.9% (7.08.8). The number of deaths for CMNN causes decreased by 222% (20.0-24.0) and the death rate by 31.8% (30.1-33.3). Total deaths from injuries increased by 2.3% (0-5-4-0) between 2007 and 2017, and the death rate from injuries decreased by 13.7% (12.2-15.1) to 57.9 deaths (55.9-59.2) per 100 000 in 2017. Deaths from substance use disorders also increased, rising from 284 000 deaths (268 000-289 000) globally in 2007 to 352 000 (334 000-363 000) in 2017. Between 2007 and 2017, total deaths from conflict and terrorism increased by 118.0% (88.8-148.6). A greater reduction in total deaths and death rates was observed for some CMNN causes among children younger than 5 years than for older adults, such as a 36.4% (32.2-40.6) reduction in deaths from lower respiratory infections for children younger than 5 years compared with a 33.6% (31.2-36.1) increase in adults older than 70 years. Globally, the number of deaths was greater for men than for women at most ages in 2017, except at ages older than 85 years. Trends in global YLLs reflect an epidemiological transition, with decreases in total YLLs from enteric infections, respirator}, infections and tuberculosis, and maternal and neonatal disorders between 1990 and 2017; these were generally greater in magnitude at the lowest levels of the Socio-demographic Index (SDI). At the same time, there were large increases in YLLs from neoplasms and cardiovascular diseases. YLL rates decreased across the five leading Level 2 causes in all SDI quintiles. The leading causes of YLLs in 1990 neonatal disorders, lower respiratory infections, and diarrhoeal diseases were ranked second, fourth, and fifth, in 2017. Meanwhile, estimated YLLs increased for ischaemic heart disease (ranked first in 2017) and stroke (ranked third), even though YLL rates decreased. Population growth contributed to increased total deaths across the 20 leading Level 2 causes of mortality between 2007 and 2017. Decreases in the cause-specific mortality rate reduced the effect of population growth for all but three causes: substance use disorders, neurological disorders, and skin and subcutaneous diseases. Interpretation Improvements in global health have been unevenly distributed among populations. Deaths due to injuries, substance use disorders, armed conflict and terrorism, neoplasms, and cardiovascular disease are expanding threats to global health. For causes of death such as lower respiratory and enteric infections, more rapid progress occurred for children than for the oldest adults, and there is continuing disparity in mortality rates by sex across age groups. Reductions in the death rate of some common diseases are themselves slowing or have ceased, primarily for NCDs, and the death rate for selected causes has increased in the past decade. Copyright (C) 2018 The Author(s). Published by Elsevier Ltd.Peer reviewe