Penyelarasan Strategi Teknologi Informasi dan Strategi Bisnis dalam Kerangka Universitas 4.0 di STT Pagar Alam

Business activities in a company or institution currently have high competition. Companies are not only required to have a business strategy. Along with the development of information technology, companies must also develop an information system strategy based on the business strategy that the company has developed. The purpose of designing business strategies and information systems strategies is to strengthen the strength of competitiveness in the technological era by implementing strategic information systems by considering and aligning business strategies in accordance with the conditions of the strength of the company or college. The use of IT in STT Pagar Alam as a whole has not been implemented but some have been implemented both from the network, the management system, and even to the teaching system already using IT. This study aims to analyze the alignment of information technology and business strategies in STT Pagar Alam using the IT Balanced Scorecard framework. The results of the analysis of this study stated that the initial step in designing the IT Balanced Scorecard at STT Pagar Alam is to align the vision, mission, and strategy of a tertiary institution. Determined objectives to determine the strategic size of each strategic goal. The results of this study are that the use of IT in STT Pagar Alam as a whole has not been implemented and produced a strategic map that is classified from four perspectives in the IT Balanced Scorecard associated with IT strategy. Keywords : Analysis, IT strategy, IT Balanced Scorecard.

Studi Kasus Dampak Penerapan E-Government Terhadap Generation Z di Kota Palembang

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja tahu tentang internet dan 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Pengaruh e- government pada generasi Z di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dari segi quality of public servise, trust, e-service quality, Perceived Usefulness. Jenis penelitian yang digunakan pada research ini adalah menggunakan quantitative research yang merupakan proses untuk menentukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat ukurnya. dari hasil uji terhadap 4 dimensi quality of public servise, trust, e-service quality, Perceived Usefulness pada ketiga e-government channel yang ada di Kota Palembang berbasis mobile, website, dan social media. E-government channel mobile mempunyai impact of e-government tertinggi dengan rata-rata persentase 98% dan Impact of e-government pada e-government channel social media mendapatkan hasil terendah dengan persentase 95%

PELATIHAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD SITI FATIMAH

RSUD Siti Fatimah memiliki sistem informasi berbasis teknologi informasi yang cukup lengkap diantaranya sistem informasi rawat jalan yang saat ini sudah dikembangkan menjadi sistem informasi yang lebih luas dan terintegrasi, sehingga perlu adanya kegiatan pelatihan kepada pihak terkait di RSUD Siti Fatimah tentang penggunaan sistem informasi rawat jalan yang telah dikembangkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi staff, karyawan, perawat dan dokter di lingkungan RSUD Siti Fatimah tentang penggunaan Sistem Informasi Rawat Jalan. Kegiatan pelatihan ini memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi peserta dalam menggunakan Sistem Informasi Instalasi Rawat Jalan RSUD Siti Fatimah

Analisis IT Risk Management di Universitas Bina Darma Menggunakan ISO31000

AbstractThe application of IT management needs to be evaluated to measure the level of IT risk management that occurs. This study aims to analyze and know the IT risk management process adopted at the University of Bina Darma Palembang using the ISO 31000 approach, and focus on evaluating IT management practices which include three stages; identification, analysis, and risk treatment. Bina Darma University is a university that has applied the use of information technology to support its business processes and in accordance with its vision and mission. The implementation of the entire system can be used to support the performance of employees, lecturers and to provide services to students, system managers namely the Directorate of Technology Systems, hereinafter referred to as DSTI. Risks that have occurred at the University of Bina Darma in terms of security standards for security, disaster recovery, to previously be able to cope with problems that occur, but there is no standard, manual, for example data backup using a hard disk. By using the risk assessment stage within the ISO 31000 framework, researchers found that Bina Darma University currently has not implemented ISO standards in dealing with their IT risk management. University management is in the process of designing to implement ISO. From interviews with IT staff and observations, researchers found that Bina Darma University had the ability to apply ISO 31000 in managing their risk. This research produces IT risk reports on current system applications.Keywords : IT Risk Management, ISO 31000, Assessment, MitigationAbstrakPenerapan manajemen IT perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat penanganan risiko IT yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui proses manajemen risiko IT yang diadopsi di Universitas Bina Darma Palembang menggunakan pendekatan ISO 31000, dan berfokus pada evaluasi praktik manajemen IT yang mencakup tiga tahapan; identifikasi, analisis, dan perlakuan risiko. Universitas Bina Darma merupakan perguruan tinggi yang telah mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung proses bisnisnya dan sesuai dengan visi dan misi nya. Penerapan seluruh sistem yang ada dapat digunakan untuk mendukung kinerja pegawai, dosen maupun untuk layanan kepada mahasiswa/i, pengelola sistem yaitu Direktorat sistem teknologi selanjutnya di sebut dengan DSTI. Risiko yang pernah terjadi pada Universitas Bina Darma dari segi keamanan standart untuk keamanan, disaster recovery, untuk sebelumnya bisa menanggulangi masalah yang terjadi, tetapi tidak ada standarnya, manual, misal backup data dengan menggunakan hardisk. Dengan menggunakan tahap penilaian risiko dalam kerangka kerja ISO 31000, peneliti menemukan bahwa Universitas Bina Darma saat ini masih belum menerapkan standar ISO dalam menangani manajemen risiko IT mereka. Manajemen universitas sedang dalam proses perancangan untuk mengimplementasikan ISO. Hasil wawancara dengan staf IT dan pengamatan, peneliti menemukan bahwa Universitas Bina Darma memiliki kemampuan untuk menerapkan ISO 31000 dalam mengelola risiko mereka. Penelitian ini menghasilkan laporan risiko TI pada aplikasi sistem saat ini.Kata kunci : IT Risk Management, ISO 31000, Penilaian, Mitigas

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN DAN IMPLEMENTASI GURU PEMBELAJAR ONLINE (GPO) PADA GURU SMKN DI KOTA PALEMBANG MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA HOT-FIT BERBASIS SMARTPLS

GPO (Guru Pembelajar Online) merupakan Program yang dikembangkan oleh Kemdikbud  pasca UKG (Uji Kompetensi Guru) tahun 2015 lalu. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, artinya guru disuruh lagi belajar untuk meningkatkan kompetensinya lewat pelatihan baik berupa tatap muka maupun online. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode survei.   Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah guru SMK Sekota Palembang. Dalam kaitan ini peneliti  mengambil  sampel  dengan  teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah seratus orang guru yang ada di SMK Negeri Kota Palembang. Instrumen Penelitian ini yaitu dari teori model Hot-Fit yang berupa angket atau kuesioner. Hasil penelitian ini yaitu Dari variabel  Human  sudah cukup baik dan mampu  dalam penggunaan aplikasi GPO pada SMKN Sekota Palembang, dari variabel  Organisasi  sudah baik untuk mendukung dalam penggunaan aplikasi GPO pada SMKN Sekota Palembang dan dari variabel  Technology  sudah cukup baik dalam penggunaan aplikasi GPO pada SMKN Sekota Palembang. Untuk itu teknologi informasi Aplikasi GPO (Guru Pembelajar Online)  tersebut dapat ditingkatkan lagi pada kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan nya  untuk memperoleh manfaat sistem pada pengguna sistem informasi tersebut, sehingga menjadi lebih berkembang dan dapat meningkatkan kompentensi guru dalam dunia pendidikan

Pelatihan Penggunaan Website Desa Indrapura

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar dari tri dharma perguruan yang bertujuan membantu masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilki atau hasil dari penelitian yang dilakukan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan kepada perangkat Desa Indrapura dalam memanfaatkan sebuah website desa. Dengan pelatihan ini maka akan membantu kepala desa untuk mempromosikan potensi desa, berita dan pengumuman khususnya kepada warga desa tersebut. Dalam pengembangan dan perancangan website desa, penulis menggunakan metode waterfall. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, untuk pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu pengurus di desa Indrapura dan telah melakukan observasi ketempat objek tersebut untuk mendapatkan data yang valid. Website desa yang dihasilkan akan diserahkan kepada Desa Indrapura sebagai bentuk pengabdian peneliti untuk memenuhi satu tri dharma perguruan tinggi

Antimicrobial resistance among migrants in Europe: a systematic review and meta-analysis

BACKGROUND: Rates of antimicrobial resistance (AMR) are rising globally and there is concern that increased migration is contributing to the burden of antibiotic resistance in Europe. However, the effect of migration on the burden of AMR in Europe has not yet been comprehensively examined. Therefore, we did a systematic review and meta-analysis to identify and synthesise data for AMR carriage or infection in migrants to Europe to examine differences in patterns of AMR across migrant groups and in different settings. METHODS: For this systematic review and meta-analysis, we searched MEDLINE, Embase, PubMed, and Scopus with no language restrictions from Jan 1, 2000, to Jan 18, 2017, for primary data from observational studies reporting antibacterial resistance in common bacterial pathogens among migrants to 21 European Union-15 and European Economic Area countries. To be eligible for inclusion, studies had to report data on carriage or infection with laboratory-confirmed antibiotic-resistant organisms in migrant populations. We extracted data from eligible studies and assessed quality using piloted, standardised forms. We did not examine drug resistance in tuberculosis and excluded articles solely reporting on this parameter. We also excluded articles in which migrant status was determined by ethnicity, country of birth of participants' parents, or was not defined, and articles in which data were not disaggregated by migrant status. Outcomes were carriage of or infection with antibiotic-resistant organisms. We used random-effects models to calculate the pooled prevalence of each outcome. The study protocol is registered with PROSPERO, number CRD42016043681. FINDINGS: We identified 2274 articles, of which 23 observational studies reporting on antibiotic resistance in 2319 migrants were included. The pooled prevalence of any AMR carriage or AMR infection in migrants was 25·4% (95% CI 19·1-31·8; I2 =98%), including meticillin-resistant Staphylococcus aureus (7·8%, 4·8-10·7; I2 =92%) and antibiotic-resistant Gram-negative bacteria (27·2%, 17·6-36·8; I2 =94%). The pooled prevalence of any AMR carriage or infection was higher in refugees and asylum seekers (33·0%, 18·3-47·6; I2 =98%) than in other migrant groups (6·6%, 1·8-11·3; I2 =92%). The pooled prevalence of antibiotic-resistant organisms was slightly higher in high-migrant community settings (33·1%, 11·1-55·1; I2 =96%) than in migrants in hospitals (24·3%, 16·1-32·6; I2 =98%). We did not find evidence of high rates of transmission of AMR from migrant to host populations. INTERPRETATION: Migrants are exposed to conditions favouring the emergence of drug resistance during transit and in host countries in Europe. Increased antibiotic resistance among refugees and asylum seekers and in high-migrant community settings (such as refugee camps and detention facilities) highlights the need for improved living conditions, access to health care, and initiatives to facilitate detection of and appropriate high-quality treatment for antibiotic-resistant infections during transit and in host countries. Protocols for the prevention and control of infection and for antibiotic surveillance need to be integrated in all aspects of health care, which should be accessible for all migrant groups, and should target determinants of AMR before, during, and after migration. FUNDING: UK National Institute for Health Research Imperial Biomedical Research Centre, Imperial College Healthcare Charity, the Wellcome Trust, and UK National Institute for Health Research Health Protection Research Unit in Healthcare-associated Infections and Antimictobial Resistance at Imperial College London

Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income, middle-income, and low-income countries: a prospective, international, multicentre cohort study

Background: Surgical site infection (SSI) is one of the most common infections associated with health care, but its importance as a global health priority is not fully understood. We quantified the burden of SSI after gastrointestinal surgery in countries in all parts of the world. Methods: This international, prospective, multicentre cohort study included consecutive patients undergoing elective or emergency gastrointestinal resection within 2-week time periods at any health-care facility in any country. Countries with participating centres were stratified into high-income, middle-income, and low-income groups according to the UN's Human Development Index (HDI). Data variables from the GlobalSurg 1 study and other studies that have been found to affect the likelihood of SSI were entered into risk adjustment models. The primary outcome measure was the 30-day SSI incidence (defined by US Centers for Disease Control and Prevention criteria for superficial and deep incisional SSI). Relationships with explanatory variables were examined using Bayesian multilevel logistic regression models. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT02662231. Findings: Between Jan 4, 2016, and July 31, 2016, 13 265 records were submitted for analysis. 12 539 patients from 343 hospitals in 66 countries were included. 7339 (58·5%) patient were from high-HDI countries (193 hospitals in 30 countries), 3918 (31·2%) patients were from middle-HDI countries (82 hospitals in 18 countries), and 1282 (10·2%) patients were from low-HDI countries (68 hospitals in 18 countries). In total, 1538 (12·3%) patients had SSI within 30 days of surgery. The incidence of SSI varied between countries with high (691 [9·4%] of 7339 patients), middle (549 [14·0%] of 3918 patients), and low (298 [23·2%] of 1282) HDI (p < 0·001). The highest SSI incidence in each HDI group was after dirty surgery (102 [17·8%] of 574 patients in high-HDI countries; 74 [31·4%] of 236 patients in middle-HDI countries; 72 [39·8%] of 181 patients in low-HDI countries). Following risk factor adjustment, patients in low-HDI countries were at greatest risk of SSI (adjusted odds ratio 1·60, 95% credible interval 1·05–2·37; p=0·030). 132 (21·6%) of 610 patients with an SSI and a microbiology culture result had an infection that was resistant to the prophylactic antibiotic used. Resistant infections were detected in 49 (16·6%) of 295 patients in high-HDI countries, in 37 (19·8%) of 187 patients in middle-HDI countries, and in 46 (35·9%) of 128 patients in low-HDI countries (p < 0·001). Interpretation: Countries with a low HDI carry a disproportionately greater burden of SSI than countries with a middle or high HDI and might have higher rates of antibiotic resistance. In view of WHO recommendations on SSI prevention that highlight the absence of high-quality interventional research, urgent, pragmatic, randomised trials based in LMICs are needed to assess measures aiming to reduce this preventable complication

Mortality from gastrointestinal congenital anomalies at 264 hospitals in 74 low-income, middle-income, and high-income countries: a multicentre, international, prospective cohort study

Summary Background Congenital anomalies are the fifth leading cause of mortality in children younger than 5 years globally. Many gastrointestinal congenital anomalies are fatal without timely access to neonatal surgical care, but few studies have been done on these conditions in low-income and middle-income countries (LMICs). We compared outcomes of the seven most common gastrointestinal congenital anomalies in low-income, middle-income, and high-income countries globally, and identified factors associated with mortality. Methods We did a multicentre, international prospective cohort study of patients younger than 16 years, presenting to hospital for the first time with oesophageal atresia, congenital diaphragmatic hernia, intestinal atresia, gastroschisis, exomphalos, anorectal malformation, and Hirschsprung’s disease. Recruitment was of consecutive patients for a minimum of 1 month between October, 2018, and April, 2019. We collected data on patient demographics, clinical status, interventions, and outcomes using the REDCap platform. Patients were followed up for 30 days after primary intervention, or 30 days after admission if they did not receive an intervention. The primary outcome was all-cause, in-hospital mortality for all conditions combined and each condition individually, stratified by country income status. We did a complete case analysis. Findings We included 3849 patients with 3975 study conditions (560 with oesophageal atresia, 448 with congenital diaphragmatic hernia, 681 with intestinal atresia, 453 with gastroschisis, 325 with exomphalos, 991 with anorectal malformation, and 517 with Hirschsprung’s disease) from 264 hospitals (89 in high-income countries, 166 in middleincome countries, and nine in low-income countries) in 74 countries. Of the 3849 patients, 2231 (58·0%) were male. Median gestational age at birth was 38 weeks (IQR 36–39) and median bodyweight at presentation was 2·8 kg (2·3–3·3). Mortality among all patients was 37 (39·8%) of 93 in low-income countries, 583 (20·4%) of 2860 in middle-income countries, and 50 (5·6%) of 896 in high-income countries (p<0·0001 between all country income groups). Gastroschisis had the greatest difference in mortality between country income strata (nine [90·0%] of ten in lowincome countries, 97 [31·9%] of 304 in middle-income countries, and two [1·4%] of 139 in high-income countries; p≤0·0001 between all country income groups). Factors significantly associated with higher mortality for all patients combined included country income status (low-income vs high-income countries, risk ratio 2·78 [95% CI 1·88–4·11], p<0·0001; middle-income vs high-income countries, 2·11 [1·59–2·79], p<0·0001), sepsis at presentation (1·20 [1·04–1·40], p=0·016), higher American Society of Anesthesiologists (ASA) score at primary intervention (ASA 4–5 vs ASA 1–2, 1·82 [1·40–2·35], p<0·0001; ASA 3 vs ASA 1–2, 1·58, [1·30–1·92], p<0·0001]), surgical safety checklist not used (1·39 [1·02–1·90], p=0·035), and ventilation or parenteral nutrition unavailable when needed (ventilation 1·96, [1·41–2·71], p=0·0001; parenteral nutrition 1·35, [1·05–1·74], p=0·018). Administration of parenteral nutrition (0·61, [0·47–0·79], p=0·0002) and use of a peripherally inserted central catheter (0·65 [0·50–0·86], p=0·0024) or percutaneous central line (0·69 [0·48–1·00], p=0·049) were associated with lower mortality. Interpretation Unacceptable differences in mortality exist for gastrointestinal congenital anomalies between lowincome, middle-income, and high-income countries. Improving access to quality neonatal surgical care in LMICs will be vital to achieve Sustainable Development Goal 3.2 of ending preventable deaths in neonates and children younger than 5 years by 2030

PENGEMBANGAN KONSEP E-GOVERNMENT BERBASIS CLOUD COMPUTING PADA KABUPATEN BANYUASIN

Layanan yang berkualitas kepada masyarakat merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan saat ini. Terbukti dengan semakin banyaknya program e-government yang sudah jalankan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi ini bukan merupakan hal yang mudah dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk melaksanakan e-government sepenuhnya. Seperti pada pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dalam mengembangkan layanan e-government masih banyak menghadapi tantangan, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, kesulitan dalam migrasi pelayanan, integrasi, manajemen sofware dan hardware serta hal-hal lain yang sering menyebabkan kegagalan dalam pengembangan e-government yang berkualitas. Salah Satu Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan Teknologi Cloud Computing yang dapat mendukung layanan e-government Kabupaten Banyuasin. Kata Kunci : e-Government, Cloud Computing, Kabupaten Banyuasi