Pemodelan Dan Analisis Biomekanik Tegangan Pada Batang Implan Untuk Koreksi Skoliosis

Salah satu upaya untuk mengembalikan posisi tulang belakang yang mengalami skoliosis yaitu dengan dilakukannya operasi dengan penambahan instrumen implan berupa sekrup, batang, dan konektor. Prinsip dasar pemasangan implan skoliosis adalah mendeformasi tulang belakang yang bengkok ke posisi normal dengan bantuan instrumen implan yang ditanam pada tulang belakang. Namun, banyak terjadi kegagalan pada pemasangan implan seperti terjadinya patah atau retak pada batang implan akibat adanya tegangan yang berlebih. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah pemberian beban koreksi yang efektif untuk memberikan distribusi tegangan pada batang implan yang efektif serta jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan koreksi tulang yang efisien. Pada penelitian ini digunakan metode elemen hingga / finite element method untuk analisis tegangan dan sudut cobb pada tulang belakang yang terpasang dengan instrument implan dengan menggunakan software komersial. Pertama, skoliosis dan instrument implan dimodelkan terlebih dahulu dengan software komersial desain. Lalu pemodelan di input dalam software komersial FEM untuk dilakukan simulasi dengan menentukan kondisi batas yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan simulasi untuk mendapatkan hasil tegangan dan sudut cobb dari model struktur uji. Hasil menunjukkan bahwa pemberian beban koreksi pada bagian tulang yang paling mengalami kemiringan menghasilkan sudut cobb yang lebih baik sebesar 27,50 dan menghasilkan distribusi tegangan yang merata pada batang implan dengan tegangan terbesar yaitu 709,46 MPa. Kemudian, posisi pemasangan sekrup pada tulang juga mempengaruhi tegangan yang diperoleh pada sekrup. Kata Kunci : skoliosis, batang implan, sudut cobb, dan finite element

KAJIAN TEKNIS PRODUKTIVITAS BUCKET WHEEL EXCAVATOR TERHADAP SASARAN PRODUKSI PADA PENGGALIAN BATUBARA DAN TANAH PENUTUP DI PIT MUARA TIGA BESAR UTARA PT. BUKIT ASAM TANJUNG ENIM SUMATERA SELATAN

PT. Bukit Asam Peralatan mekanis yang digunakan adalah bucket wheel excavator. Berdasarkan data yang didapat dari perusahaan rencana produksi Tanah pada bulan April sebesar 158.900 Bcm, bulan Mei sebesar 180.500 Bcm, bulan Juni sebesar 202.800 Bcm, bulan Juli sebesar 241.500 Bcm, bulan Agustus sebesar 177.700 Bcm, bulan September 238.800 Bcm, bulan Oktober sebesar 200.000 Bcm, bulan November sebesar 178.000 dan produksi realisasi tanah pada bulan April sebesar 40.673 Bcm,bulan Mei sebesar 109.412 Bcm, bulan Juni sebesar 29.366 Bcm, bulan Juli sebesar 90.979 Bcm, bulan Agustus sebesar 88.100 Bcm, bulan September sebesar 178.047 Bcm, bulan Oktober sebesar 126.278 Bcm, bulan November sebesar 98.840 Bcm. Rencana produksi batubara pada bulan April sebesar 60.000 ton, bulan Mei sebesar 50.000 ton, bulan Juni sebesar 40.000 ton, bulan Juli sebesar 35.000 ton, bulan Agustus sebesar 40.000 ton, bulan September sebesar 25.000 ton, bulan Oktober sebesar 30.000 ton, bulan November sebesar 25.000 ton dan kemampuan produksi realisasi bucket wheel excavator pada bulan April sebesar 56.937 ton, bulan Mei sebesar 43.595 ton, bulan Juni sebesar 100.769 ton, bulan Juli sebesar 89.154 ton, bulan Agustus sebesar 17.522 ton, bulan September sebesar 26.845 ton, bulan Oktober sebesar 15.534 ton, bulan November sebesar 29.480 ton. Dari hasil pengamatan data tersebut maka produksi batubara hanya dapat tercapai 4 bulan. Permasalahan yang terjadi adalah belum tercapainya produksi tanah dari bulan April sampai November 2012 dan produksi batubara tidak tercapai pada bulan April, Mei, Agustus, Oktober. Tidak tercapainya target produksi dikarenakan banyaknya waktu yang terbuang karena banyaknya halangan-halangan yang terjadi yang disebabkan oleh faktor alam, Operating Factor, Specific Produkction Factor. Dengan banyaknya halangan-halangan yang terjadi maka akan mengakibatkan waktu kerja menurun dan target produksi tidak dapat tercapai. Untuk dapat mencapai target produksi yang telah ditentukan maka sebaiknya dilakukan pengawasan pada saat waktu kerja yang telah ditetapkan agar waktu kerja dapat dimanfaatkan sebaik mungkin

Nanoindentation of Bridgman YBCO samples

In this study, the mechanical properties of YBa2Cu3O7−x, obtained by the Bridgman technique, were examined using a Berkovich tip indenter on the basal plane (0 0 1). Intrinsic hardness was measured by nanoindentation tests and corrected using the Nix and Gao model for this material. Furthermore, Vickers hardness tests were performed, in order to determine the possible size effect on these measurements. The results showed an underestimation of the hardness value when the tests were performed with large loads. Moreover, the elastic modulus of the Bridgman samples was 128 ± 5 GPa. Different residual imprints were visualised by atomic force microscopy and a focused ion beam, in order to observe superficial and internal fracturing. Mechanical properties presented a considerable reduction at the interface. This effect could be attributed to internal stress generated during the texturing process. In order to corroborate this hypothesis, an observation using transmission electron microscopy was performed

PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 4 ANGK 15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri)

Verdyan Rizky Kusuma Ningtyas, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Amelia AyuParamitha, S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono No 169 Malange-mail : [email protected] ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan terhadap pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 4 angka 15Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 di Kabupaten Kediri, sertauntuk mengetahui kendala yang dihadapi bawaslu kabupaten kediri dalammelaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas pegawainegeri sipil di Kabupaten Kediri. Pengawasan pelanggaran netralitas inidilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggarannetralitas pegawai negeri sipil selama periode pemilihan kepala daerah diKabupaten Kediri. Jenis penelitian ini ialah menggunakan metode yuridisempiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian ini,dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran netralitaspegawai negeri sipil berdasarkan pasal 4 angka 15 peraturan pemerintahnomor 53 tahun 2010 di kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Bawasluterlaksana kurang maksimal, karena masih terdapat banyaknya jumlahangka pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil selama periodepemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri. Kasus pelanggaran netralitasPNS di Kabupaten Kediri berupa dukungan terhadap pasangan calon,menghadiri kegiatan pasangan calon, dan mengarahkan seseorang untukkeberpihakan. Serta, terdapat kendala yang dihadapi bawaslu kabupatenkediri dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran netralitaspegawai negeri sipil di kabupaten Kediri, antara lain terbatasnyawewenang Bawaslu dalam pengawasan intern instansi/badan terkaitmenjadi kurang maksimal, masih banyaknya ASN dan masyarakat yangkurang paham terkait regulasi netralitas ASN, terbatasnya wewenangBawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, dan fasilitaswaktu dalam menangani pelanggaran kurang relevan.Kata kunci : Pengawasan, Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil,Periode Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT This research aims to find out the supervision over violation ofneutralisation of civil servants according to Article 4 point 15 ofGovernment Regulation Number 53 of 2010 in the Regency of Kediri andthe impeding factors that General Election Supervisory Agency (hereinafterBawaslu) in the Regency of Kediri faces in the supervision over theneutralisation. This supervision is intended to avert and minimise violationof neutralisation of the civil servants during the period of village headelection in the Regency of Kediri. This research employed empiricaljuridical and socio-juridical method to find out that the supervisionperformed by Bawaslu is not optimal since the violation cases in theRegency of Kediri are still mounting. The violation of the neutralisation ofthe Civil Servants in the region involves support given to the candidatepair, participation in activities related with the candidate pair, and givingdirection aimed for alignment. The bawaslu also faces some problemsduring the supervision, such as limited authorities for Bawaslu to performinternal supervision over institutions/bodies and lack of understandingamong the civil servants and the members of public about the regulationsconcerning neutralisation and the time given to handle the case that is notquite relevant.Keywords: supervision, violation of neutralisation of civil servants, village headelection perio

Analisis Tingkat Kinerja Efesiensi Boiler Yoshimine Ii Dan Cheng – Chen Bedasarkan Metode Langsung Di PT. Pabrik Gula Rajawali I Unit PG. Krebet Baru I Malang

Kegiatan magang industri yang berkaitan dengan industrialisasi sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk tidak hanya paham teori saja namun juga mengerti akan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan mampu meningkatkan skill yang ditekuni, maka Departemen Teknik Mesin Industri Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, berupaya untuk menyiapkan mahasiswanya sebagai SDM yang berkualitas melalui kegiatan magang industri tersebut. Harapannya mahasiswa tahu tentang proses produksi yang terjadi serta mengetahui teknologi yang diterapkan, Perlu juga diketahui oleh mahasiswa bahwa perubahan teknologi dan percepatan informasi telah mempengaruhi aspek-aspek dalam proses produksi di perusahaan. Sehingga adanya magang industri diharapkan mampu menunjang peningkatan mutu dan produktivitas di industri serta Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal diatas dipilih PT. PG Rajawali 1 sebagai tempat untuk melaksanakan magang industri. Hal ini dikarenakan PT PG Rajawali 1 memiliki berbagai disiplin ilmu terutama dibidang konversi energi serta terdapatnya sistem pada boiler dan turbin sebagai salah satu peralatan dalam mengahasilkan tenaga listrik dan menggerakkan komponen – komponen mesin pabrik yang ada didalamnya. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diberikan menjadikan kegiatan pengoperasisan boiler salah satu prioritas bagi setiap perusahaan dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu pengetahuan boiler terutama tentang efesiensi pada boiler dijadikan sebagai bahan topik bahasan dalam laporan magang industri ini

Analisis Kebutuhan Panas Pada Ruang Pengering Kayu Di PT. Aneka Timber dan Furniture Gresik

Indonesia merupakan negara yang dikenal kaya akan sumber daya alamnya, salah satu contoh sumber daya alamnya yaitu hutan tropis yang dikenal sebagai paru – paru dunia. Proses pengeringan kayu adalah suatu usaha untuk mengeluarkan kandungan air dari dalam kayu sampai ke kadar air tertentu melalui teknik pemupukan dan tanpa pengaturan faktor – faktor pengeringan. Udara yang keluar dari heating coil akan digunakan untuk mengeringkan kayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung energi panas yang dibutuhkan pada ruang pengering. Untuk mengetahui panas yang dibutuhkan dalam ruang pengering diperlukan adanya panas – panas yang terkandung didalam ruang pengering. Pengamatan dan analisis data meiputi suhu pengeringan, kadar air, panas yang digunakan untuk meningkatkan suhu bahan, panas yang digunakan untuk meningkatkan suhu udara, panas untuk menguapkan kadar air bahan, panas pada realtive humidity udara, dan kebutuhan energi untuk proses pengeringan. Sehingga dari hasil penelitian menunjukkan bahwa panas yang dibutuhkan untuk 7 ruang pengering adalah sebesar 2720,32 KW dengan panas yang masuk sebesar 3243,812 KW. ================================================================================================== Indonesia is a country that is known to be rich in natural resources, one example of its natural resources is tropical forests known as the lungs of the world. The wood drying process is an attempt to remove the water content from the wood to a certain moisture content through fertilization techniques and without setting the drying factors. The air coming out of the heating coil will be used to dry the wood. The purpose of this study is to calculate the heat energy required in the drying chamber. The method in this research is divided into 3 stages, namely; the preparation stage, the data collection stage, as well as the analysis and conclusion stages. To find out the heat needed in the drying room, it is necessary to have the heat contained in the drying room. The results showed that the heat needed for the 7 drying chambers was 2720,32 KW with the incoming heat of 3243.812 KW

Pengawasan Terhadap Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri)

Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah setiap pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bentuk netralitas tersebut dilatar belakangi dengan adanya pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil selama periode pemilihan kepala daerah, yang melanggar pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Penelitian hukum ini membahas tentang pengawasan terhadap pelanggaran netralitas PNS yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri. Untuk menjawab permasalah tersebut, penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 1) Pengawasan terhadap pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 di kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Bawaslu terlaksana kurang maksimal. 2) Kendala yang dihadapi Bawaslu kabupaten kediri dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil di kabupaten Kediri antara lain terbatasnya wewenang Bawaslu dalam pengawasan intern instansi/badan terkait menjadi kurang maksimal, masih banyaknya PNS dan masyarakat yang kurang paham terkait regulasi netralitas PNS, terbatasnya wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas PNS, dan fasilitas waktu dalam menangani pelanggaran kurang releva