Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

    PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. RAKSA PRATIKARA BERDASARKAN KONTRAK DAN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

    Get PDF
    Pada skripsi ini penulis mengangkat penyelesaian kasus klaim asuransi berdasarkan kontrak serta berdasarkan penyelesaian diluar badan peradilan yaitu BPSK. Dilatarbelakangi oleh kasus poermohonan klaim kehilangan kendaraan bermotor antara pihak tertanggung bapak nursiman yang ditolak oleh pihak Penanggung asuransi yaitu PT. Asuransi Raksa Pratikara kibat klausula kehilangan bermotor terjadi karena dikendarai oleh pengendara yang belum cakap hukum.Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana pelaksanaan kontrak asuransi dalam hal objek yang diasuransikan hilang akibat pencurian? (2) apa saja hambatan dan upaya penyelesaian klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor dalam asuransi pada PT. Asuransi raksa Pratikara? (3)bagaimana penyelesaian sengketa konsumen di BPSK terkait klaim kehilangan kendaraan bermotor?Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yaitu penyelesaian klaim asuransi berdasarkan kontrak tidak dapat berjalan karena salah satu pihak merasa kepentinganya belum tercapai, dan penyelesaian berdasarkan kontrak ini tidak sesuai dengan perjanjian sehingga memilih jalur penyelesaian diluar peradilan. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian klaim pada PT. Asuransi raksa Adalah pihak tertanggung sendiri yang tidak mampu memenuhi dokumen-dokumen persyaratan, isi polis asuransimengenai hal-hal pengecualian adanya klaim, kelalaian dari pihak tertanggung yang tidak melengkapi surat kendaraan bermotor dalam berkendara. Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan cara negosiasi namun mengalami kegagalan lalu upaya selanjutanya adalah diselesaiakan dengan menggunakan Badan diluar pengadilan yaitu BPSK. Penyelesaian di BPSK menghasilkan putusan tertanggung mendapatkan ganti rugi atas klaim yang diajukan sebanyak sesuai keterangan dipolis dari dengan ditanggungrenteng antara pihak Penanggung PT. Asuransi Raksa Pratika dengan CS. Finance. Pertimbangan pihak majelis BPSK adalah bahwa hubungan perjanjian Asuransi bukan dengan pengendara motor ketika terjadi kehilangan namun dengan pemilik kendaraan bermotor yang membuat perjanjian asuransi

    Upaya Kepolisian (POLRI) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

    Get PDF
    Merek merupakan hak perorangan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pelanggaran atas merek dapat dikenai sanksi pidana. Di wilayah Jawa Timur banyak terjadi kasus tindak pidana merek. Hal ini diperlukan penanggulangan dari kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kriminologis. Penanggulangan tindak pidana merek meliputi tiga hal, yaitu tindakan pre-emtif, preventif, dan represif. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Direktorat Jendral HKI dan ahli yang berbeda-beda, serta fungsi koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tinggi yang masih kurang.Kata Kunci: Tindak pidana merek, Delik aduan, Tindakan kepolisia

    KAJIAN YURIDIS PASAL 93 AYAT (2) HURUF f UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

    Get PDF
    Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan mengandung elemen-elemen tertentu yang berkaitan dengan sanksi pidana pada pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan. Kekaburan pada pasal 93 ayat (2) huruf f tersebut berkaitan dengan harus atau tidak harus diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial jika atas elemen-elemen pada pasal 93 ayat (2) huruf f tersebut diperselisihkan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dalam keseluruhan elemen dalam pasal 93 ayat (2) huruf f ini terpenuhi, maka pengusaha wajib membayarkan upah kepada pekerja atau buruh. Apabila dalam hal terpenuhi elemen tersebut tidak membayar upah pekerja atau buruh, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana pada pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan. Adanya perselisihan dalam hubungan kerja harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha bersalah, maka pemberian sanksi pidana kepada pengusaha dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri.Kata kunci : Upah, Kewenangan Absolut, Pengadilan Hubungan Industria

    PENGUSIRAN PENCARI SUAKA OLEH AUSTRALIA MENURUT KONVENSI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951 (THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES)

    Get PDF
    Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk meneliti dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Australia melakukan pengusiran terhadap para pencari suaka. 2). Untuk meneliti dan menganalisis pengusiran pencari suaka oleh Australia menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan case approach dan statute approach. Data primer dan sekunder diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pertimbangan hukum Australia dalam melakukan pengusiran pencari suaka adalah dengan membuat kebijakan perlindungan perbatasan yang disebut Operation Sovereign Borders atau Operasi Perbatasan Kedaulatan. Australia dalam melakukan operasi ini memiliki dua alasan. Alasan pertama adalah operasi ini dilakukan untuk penanggulangan kejahatan lintas negara yang masih banyak terjadi dengan alasan pengungsian. Alasan kedua adalah besarnya biaya yang dikeluarkan Australia dalam melakukan penanganan pengungsi karena Australia merupakan negara tujuan pencari suaka. Pengusiran pencari suaka yang dilakukan Australia dalam Operasi Kedaulatan Perbatasan menerima banyak kecaman dari berbagai pihak. Pengusiran yang dilakukan oleh Australia telah melanggar prinsip non-refoulment yang tercantum pada pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.Kata Kunci : Pengusiran, Pencari Suaka, Konvensi Status Pengungsi Tahun 195

    ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DICATAT DALAM SELA-SELA KOSONG DI ANTARA AKTA NOTARIS YANG TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR AKTA NOTARIS

    Get PDF
    Abstract Notary authority given to create opportunities for authentic act of violation, among others perform notarial deed recording the sidelines empty in the deed that has been recorded in the register of the notarial deed (Article 58 paragraph 2 of Law No. 2 of 2014). So that the implementation of the notary office tasks need to be monitored. Deed recorded in the sidelines of the space between the notarial deed has been recorded in the register of deed will have the strength of evidence as the deed under the hand due to non-fulfillment of formal requirements and void because it contains elements of fraud. As a result, the notary must be held accountable to meet civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. The journal is compiled with normative juridical research method with the approach of legislation. Based on the survey results revealed that there is a very dangerous consequence if the notary a deed and the deed recorded in the sidelines of the space between the deed has been recorded in a notarial deed list. In addition to the legal status of the certificate degraded into a deed under the hand and a void that can not be perfect evidence, the deed is also contrary to the notary obligation contained in Article 15 of Law No. 2 of 2014 which is the date the notary must ensure certainty and the time. Key words: blank between the register of deed, deed under hand, notarial deed Abstrak Kewenangan notaris yang diberikan untuk membuat akta otentik membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran yang antara lain melakukan pencatatan akta notaris dalam sela-sela kosong di antara akta yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris (Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2014). Sehingga pelaksanaan tugas jabatan notaris tersebut perlu diawasi. Akta yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan batal demi hukum karena mengandung unsur penipuan. Akibatnya notaris harus mempertanggungjawabkannya dengan memenuhi sanksi perdata, Sanksi administrasi dan Sanksi pidana. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat akibat yang sangat berbahaya apabila notaris membuat akta dan mencatat akta tersebut dalam sela-sela kosong di antara akta yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris. Selain status hukum dari akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum sehingga tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna, pembuatan akta tersebut juga bertentangan dengan kewajiban notaris yang tertuang dalam Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu notaris harus menjamin kepastian tanggal dan waktu.   Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris, akta di bawah tangan, akta notari

    ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN KHUSUS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)

    Get PDF
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peraturan pemerintah ini juga menimbulkan polemik. Persyaratan khusus pembebasan bersyarat dalam Pasal 43A dan 43B PP No. 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada tanggal 29 Agustus 2014 Hartati Murdaya, terpidana kasus suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu mendapatkan pembebasan bersyarat (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014), padahal Hartati tidak layak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat karena tidak memenuhi syarat pemberian pembebasan bersyarat.Kata Kunci: Pembebasan bersyarat, narapidana, korups

    KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS NON SELF INCRIMINATION

    Get PDF
    Saksi mahkota diartikan sebagai tersangka atau terdakwa yang diberikan beban untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan dalam berkas terpisah yang menjadikannya seorang saksi. Beban ini yang menjadikan seorang tersangka atau terdakwa dalam keadaan tertekan. Hal ini termaktub dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan The International Convenant On Civil Right, seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Padahal jika melihat tujuan dibentuknya KUHAP adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menjawab permasalahan. Berdasarkan penelitian ini, penggunaan saksi mahkota dalam proses persidangan adalah suatu hal yang lazim. Namun penggunaan saksi mahkota ini tetap harus memperhatikan hak-hak asasi dari terdakwa seperti hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (the privilege againts self incrimination). Sehingga, kehadiran saksi mahkota baru dikatakan tidak bertentangan dengan asas non self incrimination jika dilakukan menurut konsep yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Rancangan KUHAP versi Januari 2009, khusunya pada Pasal 199 jo. Pasal 200.Kata Kunci : Saksi Mahkota, Proses Peradilan Pidana, Asas Non Self Incrimination

    PEMANFAATAN ALOKASI DANA UNTUK MEMAJUKAN USAHA PERIKANAN DI DESA LUMPUR KABUPATEN GRESIK (Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan)

    Get PDF
    Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa mengenai Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta dengan adanya tujuan Alokasi Dana Desa dalam Perturan Daerah seharusnya pemerintah melaksanakan dan memanfaatkan serta mengoptimalkan tujuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa. Yang salah satunya dalah dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik yang dimana bantuan yang turun di masyarakat Desa Lumpur yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan belum sesuai dengan harapan msyarakat dan belum tepat mengenai sasaran kepada nelayan yang memang mebutuhkan bantuan tersebut. Hal ini menandakan bahwa belum tercapainya tujuan Alokasi Dana Desa yang sudah diatur dala Peraturan Daerah Kapubaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa.Kata kunci : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Des

    ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 410/Pid.b/2014/PN.BGL TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN

    Get PDF
    Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl memutuskan kasus perkosaan. Menimbang bahwa rayuan atau janji palsu merupakan makna perluasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Pada hakikatnya tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, dimana memberikan unsur-unsur yaitu perbuatanya memaksa, caranya (1) dengan kekerasan ataupun (2) ancaman kekerasan, objeknya seorang perempuan bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Apabila pertimbangan atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut tidak dilakukan penafsiran secara gramatikal dan penafsiran secara sistematika secara mendalam, maka putusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan (multitafsir).Kata Kunci : Pasal 285 KUHP, Tindak Pidana, Perkosaan

    PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi di Disnakertrans Kabupaten Kediri)

    Get PDF
    Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, mulai dari menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia, menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dan ketika sudah selesai menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Permasalaan yang terjadi adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia, dan juga kendala dari Pemerintah melindunginya. Perlindungan yang diberikan Pemerintah sebelum pemberangkatan TKI adalah melalui proses seleksi, proses pembekalan yang meliputi pembekalan keterampilan, bahasa, dan pengetahuan dasar, dan yang terakhir proses pendataan diri TKI di Dinas Tenaa Kerja dan Transmigrasi. Perlindungan yang diberikan ketika sudah bekerja ialah pemberian asuransi jiwa, Pemberian sistem pelayanan pengaduan, Pengiriman penasehat hukum guna pemberian bantuan hukum. Perlindungan purna bekerja ialah dalam tahap proses pemulangan dan penyelesaian masalah di tempat TKI bekerja. Kendala dalam pemberian perlindungan dimuulai dari lambannya pensosialisasian, minimnya pengetahuan TKI akan hukum yang berlaku, penanganan yang sangat lamban terhadap kasus yang di alami TKI. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dengan cara Pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi soal pembekalan TKI, dan juga harusnya penanganan TKI bermasalah ditangani dengan cepat.Kata kunci : Perlindungan Pemerintah, bentuk perlindungan
    Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
    Do you manage Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Dashboard!