Prinsip Kebebasan Hewan Dalam Pasal 83 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Studi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang)

Niken Ayu Wardani, Dewi Cahyandari, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract The background of this research is the emergence of public complaints regarding the condition of animals, that are sold at the Splendid Market in Malang City, which seems to be concerning. This fact turns out to be contrary to animal welfare regulations regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare, especially in Article 83 paragraph (2) letter b. The purpose of this research is to (1) find out, analyze, and describe the causes of not implementing the principle of animal freedom in Article 83 paragraph (2) letter b of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare of cat trading in the Animal Market Splendid City of Malang; and (2) To find out, analyze, and describe the efforts in enforcement made by the Department of Agriculture and Food Security of Malang City to overcome the non-implementation of the principle of animal freedom in Article 83 paragraph (2) letter b Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Public Health Veterinary and Animal Welfare trade in cats at the Splendid Animal Market, Malang City. This paper is based on socio-legal research using a sociological juridical approach. The legal materials of this research were analyzed using a qualitative descriptive technique by compiling a systematic of the data that had been collected. The results of this study indicate that article 83 paragraph (2) letter b Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare has been implemented in cat trading activities at the Splendid Animal Market in Malang City but there needs to be improvement due to several factors including the law, law enforcement factors, facilities/facilities, community factors, and cultural factors. Keywords: Application, Principles, Animal Welfare, Animal Freedom   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya aduan masyarakat mengenai kondisi  hewan yang dijual di Pasar Splendid Kota Malang nampak memprihatinkan. Kenyataan ini ternyata bertentangan dengan aturan kesejahteraan hewan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan khususnya pada Pasal 83 ayat (2) huruf b. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk (1) mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan penyebab tidak dilaksanakannya prinsip kebebasan hewan dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan perdagangan kucing di Pasar Hewan Splendid Kota Malang; dan (2)Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan upaya dalam penegakan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang untuk mengatasi tidak dilaksanakannya prinsip kebebasan hewan dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan perdagangan kucing di Pasar Hewan Splendid Kota Malang. Karya tulis ini diangkat dengan penelitian sosio legal yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara menyusun sistematika terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 83 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan sudah diterapkan dalam kegiatan perdagangan kucing di Pasar Hewan Splendid Kota Malang namun perlu ada perbaikan karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Kata Kunci : Penerapan, Prinsip, Kesejahteraan Hewan, Kebebasan Hewa

Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Oleh Bank Syariah Dengan Penyertaan Modal Sementara

Muhammad Haikal, Siti Hamidah, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat isu hukum mengenai ketidaklengkapan pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah dengan penyertaan modal sementara. Dalam hal ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 tahun 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 tahun 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah belum mengatur secara lengkap dan spesifik terkait konversi pembiayaan menjadi saham. Padahal di zaman perkembangan ekonomi yang sangat dinamis dan juga sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya mempunyai aturan, mekanisme serta landasan yang kuat dan jelas dalam aktifitas perekonomian seperti ini. Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana hubungan hukum Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayaan oleh Bank Syariah dengan penyertaan modal sementara? Dan (2) Bagaimana perlindungan hukum Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayan oleh Bank Syariah dengan penyertaan modal sementara? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Penulis juga menganalisis permasalahan dengan menggunakan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal. Kata Kunci: Bank Umum Syariah, Perseroan Terbatas, Restrukturisasi   Abstract This research seeks to investigate the incompleteness in the regulation concerning limited liability companies regarding the resolution to the restructuring of lending provided by a Sharia-based bank with temporary equity participation. The Regulation of Financial Services Authority Number 36 of 2017 concerning Prudential Principles in Equity Participation and the Regulation of Financial Services Authority Number 2 of 2022 concerning Appraisal of the Asset Quality of Sharia Public Banks and Sharia Business Units do not comprehensively regulate the conversion from lending to shares. Amidst the dynamic economic development and as one of the countries with the biggest Muslim population in the world, Indonesia should have strong regulations, mechanisms, and fundamentals. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal connection between the limited liability company resolving the restructuring of lending by the Sharia bank with temporary equity participation; and (2) the legal protection of the limited liability company resolving the restructuring of lending provided by the Sharia Bank with temporary equity participation. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed using a grammatical interpretation method. Keywords: Limited Liability Company, Restructuring, Sharia Public Ban

KRITERIA PENGGUNAAN PRINSIP PENGECUALIAN RESTRIKSI KUANTITATIF BERDASARKAN GATT 1994 (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PANEL WTO ATAS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DSB 592)

Abdillah Bari I’tishom, Sukarmi, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan perihal kekaburan hukum dalam pengamblan keputusan badan panel atas Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian prinsip WTO, yakni mengenai bagaimana menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya multitafsir terhadap penentuan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994 di kalangan Badan Panel WTO.  Ketidakmampuan untuk melakukan penggunaan serta pengambilan keputusan merupakan kelemahan terbesar yang dihadapi oleh badan panl WTO, sehingga negara yang melanggar pasal-pasal di dalam WTO atau GATT 1994 dengan dalih pasal XX GATT 1994 mendapatkan ketidakadilan. Penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dalam menentukan menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994, badan panel WTO masih menggunakan metode pemeriksaan dalam pengaturan WTO sudah tidak relevan dengan keadaan dunia saat ini, yang dalam kriteria di pasal XX GATT 1994 respondent harus membuktikan kepada badan panel dan bukti itu harus sesuai dengan pengaturan lama, dan ini menimbulkan multitafsir karena setiap kasus badan panelnya berbeda anggota. Tidak adanya pertimbangan yang pasti dalam menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994 menyebabkan adanya disparitas dan subjektivitas dalam putusan- putusan pengadilan terkait sengketa restriksi kuantitatif. Kata Kunci: GATT 1994; Restriksi; WTO   Abstract This research studies the issue of the vagueness of law in the decision-making of the panel on Article XX of GATT 1994 concerning the exception of WTO principle in deciding the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994. This research topic departed from the multi-interpretation of the determination of the element of criteria of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994 within the area of the WTO Panel. The incapability to refer to the decision-making seems to be the biggest shortcoming faced by the WTO panel, causing other states to violate the articles in WTO or GATT 1994 with the reason that Article XX of GATT 1994 is not given any portion of justice. This research reveals that to set the criteria principle of the use of the principle of the exception of quantitative restriction according to the GATT 1994, the panel of WTO still refers to the method set out in the WTO which is no longer relevant to the current global conditions. In the criteria of Article XX of GATT 1994, the respondents will have to prove before the panel, while the proof must be made relevant to the former regulation. This leads to multi-interpretation since every case has different members. There is no certain consideration in determining the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994, causing disparity and subjectivity in court decisions regarding quantitative restriction-related disputes. Keywords: GATT 1994; Restriction; WT

Urgensi Pengaturan Preparatory Acts Pada Perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: The Urgency of Regulating Preparatory Acts concerning Copyright Management Information Protection in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright

Clara Sendy Anggita, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract This research addresses legal issues related to the legal loophole regarding Preparatory Acts protecting Copyright Management Information under Article 7 of the Copyright Law. Preparatory Acts, such as the actions of producing, importing, offering to the public, providing, or trading devices that are created or designed solely to facilitate violations involving the removal, alteration, or destruction of Copyright Management Information, can infringe on the Copyright owned by the Creator and/or Copyright Holder. Based on this background, the problems formulated in this thesis include: 1) What is the urgency of regulating Preparatory Acts in the protection of Copyright Management Information under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and 2) What are the appropriate regulatory recommendations for Preparatory Acts in the protection of Copyright Management Information as viewed from the WIPO Internet Treaties, the Digital Millennium Copyright Act, and the German Copyright Act? This thesis employs a normative juridical research method, using statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained will be analysed using grammatical, extensive, and comparative law interpretation methods. The research results indicate that there are devices created or designed solely to facilitate violations involving the removal, alteration, or destruction of Copyright Management Information. Therefore, it is necessary to regulate Preparatory Acts related to Copyright Management Information to prevent such violations. Keywords: Preparatory Acts, Violation, Copyright Management Information   Abstrak Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan hukum terkait kekosongan pengaturan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta. Preparatory Acts seperti tindakan memproduksi, mengimpor, menawarkan kepada publik, menyediakan, atau memperdagangkan perangkat-perangkat yang diciptakan atau dirancang semata-mata khusus untuk memfasilitasi tindakan pelanggaran menghilangkan, mengubah, atau merusak Informasi Manajemen Hak Cipta dapat melanggar Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini antara lain: 1) Bagaimana urgensi pengaturan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?; dan 2) Bagaimana rekomendasi pengaturan yang tepat terkait dengan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta ditinjau dari WIPO Internet Treaties, Digital Millenium Copyright Act, dan German Copyright Act. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif, dan penafsiran perbandingan hukum. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa terdapat perangkat-perangkat yang diciptakan atau dirancang semata- mata khusus untuk memfasilitasi tindakan pelanggaran menghilangkan, mengubah, atau merusak Informasi Manajemen Hak Cipta. Perlu diatur Preparatory Acts terkait Informasi Manajemen Hak Cipta agar pelanggaran dapat dicegah. Kata Kunci: Preparatory Acts, Pelanggaran, Informasi Manajemen Hak Cipt

Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Uu No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Yang Mendapat Merchandise GMMTV Palsu

Audia Jasmine Savitri, Hanif Nur Widhiyanti, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan jelas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu memperdagangkan atau memproduksi barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Namun pada praktiknya masih terdapat distributor yang menjual merchandise GMMTV palsu di media sosial. Penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimanakah implementasi pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan mendapat barang palsu saat pembelian merchandise GMMTV di distributor? (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan terlaksananya perlindungan terhadap konsumen yang mendapat barang palsu dan bagaimana upaya penyelesaiannya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder diolah dengan teknik purposive sampling yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengenai efektivitas penegakan hukum yaitu substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pasal belum terlaksana dengan baik. Faktor hambatan datang dari distributor dan konsumen dengan upaya penyelesaian dengan memberikan ganti rugi. Kata Kunci: Distributor, Merchandise GMMTV, Perjanjian Jasa   Abstract Article 8 Paragraph 1 letter F of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the prohibition of conduct committed by businesses by selling or producing items not like those advertised. However, some distributors were found selling fake GMMTV merchandise on social media. Departing from this issue, this research aims to study the following research problems: (1) the implementation of Article 8 paragraph 1 letter F of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection especially for aggrieved consumers following the purchase of bogus products of GMMTV merchandise from a distributor; (2) the impeding factors in the implementation of the protection for consumers receiving bogus products and the measures taken to settle the issue according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were processed according to purposive sampling, and they were analyzed based on a qualitative technique referring to the theory introduced by Lawrence M. Friedman on the effectiveness of law enforcement, including the substance of law, legal structure, and legal culture. The research results reveal that the Article concerned has not been implemented appropriately due to impeding factors coming from the distributor and consumers. Preventive action was taken to settle the issue by considering law education, while compensation was considered a repressive measure. Keywords: Distributor, GMMTV Merchandise, Service Agreemen

Analisis Yuridis Penggunaan Aplikasi Pengidentifikasi Nomor Telepon Terkait Resiko Pemrosesan Data Pribadi Tanpa Persetujuan: Juridical Analysis of the Use of Phone Number Identification Application Regarding Risks in Personal Data Processing without Consent

Jeremy Patrick Christofel Napitupulu, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract The development of society and the use of the Internet in Indonesia have facilitated the exchange of information through information and communication technology. One such convenience is the phone number identification application, which collects personal data through a crowdsourcing system. This personal data is highly vulnerable to misuse for criminal or illegal profit, necessitating adequate legal protection. The phone number identification application is regulated under the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2020 concerning the Operation of Electronic Systems within a Private Scope. However, given its operational methods and privacy policies, this application should also be examined under the Personal Data Protection Law because it involves personal data. Data processing principles in accordance with the regulation must be applied to ensure the protection of personal data. The importance of protecting personal data arises from the potential losses from breaches, which are often difficult to assess materially. Therefore, the assessment of the phone number identification application must consider both the regulation of the Ministry of Communication and Information Technology and the Personal Data Protection Law to optimally protect user privacy information. With proper legal protection, the risk of personal data misuse can be minmized, and public trust in information and communication technology can be enhanced. Keywords: Protection, Personal Data, Phone Number Identification Application   Abstrak Perkembangan masyarakat dan penggunaan internet di Indonesia telah mempermudah pertukaran informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu kemudahan ini adalah aplikasi identifikasi nomor telepon, yang mengumpulkan data pribadi dengan sistem crowdsourcing. Data pribadi ini sangat rentan disalahgunakan untuk kejahatan atau keuntungan ilegal, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Aplikasi identifikasi nomor telepon diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun, mengingat cara kerja dan kebijakan privasinya, aplikasi ini juga harus dikaji berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena memuat data pribadi. Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus diterapkan untuk memastikan perlindungan data pribadi.Pentingnya perlindungan data pribadi disebabkan oleh potensi kerugian yang bisa timbul dari pelanggaran, yang sering kali sulit dinilai secara materi. Oleh karena itu, pengkajian aplikasi identifikasi nomor telepon harus memperhatikan peraturan Kominfo dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi informasi privasi pengguna secara optimal. Dengan perlindungan hukum yang tepat, risiko penyalahgunaan data pribadi bisa diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat ditingkatkan. Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Aplikasi Identifikasi Nomor Telepo

Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Bersama-Sama dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Polres Kabupaten Malang): Unauthorized Persecution Done Jointly and Causing Death (A Case Study in Sub-Regional Police Department of the Regency of Malang)

Abstract This research studies the case of unauthorized persecution done jointly and causing the death of a person in the Regency of Malang, Tumpukrenteng village, Turen. This research topic departed from the highest cases of unauthorized persecution in the area. The proscription of unauthorized persecution, however, is specified in Article 170 of the Criminal Code, while the case causing the death of a person is in Article 170 paragraph 2 of the Criminal Code. Furthermore, police have introduced the stages of the report and the report-making in case of criminal conduct or violations. This indicates that some articles governing violations of social orders and the incidence of criminal cases are irrelevant in the case of unauthorized persecution collectively done by people and causing death. This research employed empirical-juridical methods and criminological-juridical approaches. Data involved primary and secondary materials, garnered from interviews and library research, and analyzed based on descriptive-qualitative methods explaining that the data were analyzed based on the contextual theory. Keywords: Death, Jointly, Unauthorized Persecution   Abstrak Pada penelitian ini penulis akan mengangkat permasalahan terkait tindakan main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini berfokus pada kasus main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di desa Tumpukrenteng, Turen, Kabupaten Malang. Pilihan tema tersebut dilandasi oleh Kabupaten Malang dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah tertinggi atas tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diantara Provinsi Malang Raya lainnya. Aturan tentang larangan Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung telah diejawantahkan dalam pasal 170 KUHP, dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam pasal 170 ayat 2 KUHP. Terlepas dari itu kepolisian sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai tahap-tahap pelaporan serta pembuatan laporan apabila terjadi kejatan atau penggaran. Maka dari itu terdapat ketimpangan pasal yang sudah mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dengan tingginya angka kejahatan terhadap ketertiban umum yakni tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama- sama dan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didukung oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data melalui deskriptif kualitatif dengan menjelaskaskan data primer yang didapat serta dianalis menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kata Kunci: Bersama-sama, Hilangnya Nyawa Seseorang, Main Hakim Sendir

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN UNI EROPA)

Annisa Gema Taqqiya, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Kenaikan penggunaan teknologi membawa ancaman kriminal, terutama dalam hal keamanan data pribadi. Isu perlindungan data menjadi penting karena potensi pencurian dan penyebaran data dengan cepat melalui teknologi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada 17 Oktober 2022. Meskipun UU PDP telah berlaku, namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang lembaga pelindungan data pribadi. Keberadaan lembaga ini sangat relevan mengingat tugasnya dalam pengawasan dan penegakan UU PDP. Berdasarkan permasalahan tersebut, skripsi ini mengangkat permasalahan (1) Bagaimana urgensi pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sebagai wujud penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana rekomendasi pembentukan kelembagaan berdasarkan studi perbandingan dengan kelembagaan pada General Data Protection Regulation (GDPR) di UNI Eropa? Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dilakukan analisis menggunakan metode interpretasi sistematis dan metode interpretasi komparatif. Berdasarkan hasil analisis penulis, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sangat dibutuhkan dalam penerapan UU PDP, karena peran krusial yang dipegang adalah fungsi pengawasan dan memfasilitasi penyampaian pengaduan terkait dugaan pelanggaran UU PDP. Sehingga, hasil studi komparasi dengan GDPR menunjukkan bahwa harus menambahkan pasal pada UU PDP yang menyatakan independensi lembaga pelindungan data pribadi serta menambahkan ketentuan mengenai prasyarat independensi sebagaimana GDPR. Kata Kunci: lembaga, penyelenggaraan, perlindungan data pribadi   Abstract The growing frequency of technology utilization has triggered personal data-related criminal offenses. Issues of data protection are increasingly important since data theft and dissemination have been massive in technology. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (henceforth referred to as UU PDP) was passed on 17 October 2022. Although the UU PDP is in place, there are no delegated regulations governing personal data protection agencies, and the existence of such an agency is considered essential since it controls and enforces the UU PDP. Departing from this issue, this research aims to study: (1) the urgency of the establishment of a personal data protection agency to protect personal data according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, (2) the recommendation of the establishment of the agency according to the comparison to the General Data Protection Regulation (GDPR) in European Union. This research employed a normative method and conceptual, statutory, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and comparative interpretations, revealing that the presence of this agency is crucial in the implementation of UU PDP, considering that it holds its role in supervising and facilitating grievances over violations of UU PDP. The comparative study that took place implies that an article should be added to UU PDP, mentioning the independence of a personal data protection agency. Another provision stating the requirements of the independence as in GDPR should also be added. Keywords: agency, administration, personal data protectio

Child Labour Sebagai Pelanggaran Jus Cogens Dalam Fast Fashion Industry Negara Cina

Andi Atthoriq Nasrun, Hanif Nur Widhiyanti, Agung Ayu Nanda Saraswati Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract The fast fashion industry has experienced a concerning rise in child labor practices, particularly among multinational corporations operating in countries with lenient labor regulations. Children in fast fashion industries endure relentless exploitation, often forced into cramped, dimly lit factories where they work long hours under unsafe conditions, their small hands blistered and bodies fatigued, with no regard for their health, education, or basic rights. Although these practices are viewed as unethical by the international community, debates continue over whether child labor constitutes a violation of jus cogens norms under international law according to Lon Fuller’s theory. This research critically examines the classification of child labor in comparison with recognized jus cogens violations, such as slavery and human trafficking. Furthermore, this study aims to identify the parties responsible from an international law perspective. The research employs a normative methodology supported by statutory, conceptual, and comparative approaches. This study finds that child labor practices meet the criteria for jus cogens violations by fully satisfying Lon Fuller’s criteria, with responsibility attributed to the states that allow multinational corporations to operate and employ children. Keywords: Child labour, jus cogens, fast fashion industry, liability   Abstrak Industri fast fashion mengalami peningkatan praktik pekerja anak yang memprihatinkan, terutama di kalangan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara dengan regulasi ketenagakerjaan yang longgar. Anak-anak yang bekerja di industri tersebut mengalami eksploitasi, terkadang dipaksa untuk bekerja berjam-jam di pabrik yang sempit, gelap dan kondisi bekerja yang buruk. Kesehatan, edukasi dan hak dasar mereka juga tidak diperhatikan. Meskipun praktik ini dipandang tidak etis oleh komunitas internasional, perdebatan terus berlangsung terkait apakah pekerja anak termasuk dalam pelanggaran norma jus cogens dalam hukum internasional menurut teori Lon Fuller. Penelitian ini secara kritis mengkaji klasifikasi pekerja anak dibandingkan dengan pelanggaran jus cogens yang diakui, seperti perbudakan dan perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kacamata hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa praktik pekerja anak memenuhi sebagai pelanggaran jus cogens dengan secara sempurna memenuhi kriteria Lon Fuller dan yang pihak yang bertanggung jawab adalah negara yang mengizinkan perusahaan-perusahaan MNC untuk beroperasi dan mempekerjakan anak. Kata kunci: Child labour, jus cogens, fast fashion industry, tanggung jawa

PENERAPAN LARANGAN KAWIN SESUKU PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI NAGARI AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN)

Suci Miftahul Aina Indriani, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan hukum adat terkait larangan perkawinan sesuku di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun adat Minangkabau mengamanatkan eksogami (perkawinan antarsuku), praktik perkawinan sesuku masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, (2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ninik mamak dan pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku, data sekunder dari Undang-Undang Nan Duo Puluah, serta data tersier dari buku, skripsi, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan kawin sesuku tidak berjalan dengan efektif, dengan kendala utama meliputi hukum adat Minangkabau di Nagari Aia Manggih tentang larangan kawin sesuku tidak tertulis sehingga lebih mudah dikesampingkan dan hukum adat dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Faktor ketidakseimbangan kekuasaan ninik mamak, penegakan hukum terhadap pelaku perkawinan sesuku yang tidak tegas, perbedaan pendapat, serta keterbatasan pengetahuan  juga menjadi kendala dalam penerapan hukum ini. Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Penerapan Hukum, Perkawinan Sesuku   Abstract This research studies the implementation of adat (customary) law regulating marriage of the same tribe in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman, the Province of West Sumatera. Although the customary law of Minangkabau allows exogamy (intertribal marriage), same-tribe marriage still takes place. This research aims to investigate the implementation of the law banning same-tribe marriage in the Minangakbau community in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman and analyze the impeding factors faced in the implementation of the same-tribe marriage prohibition in the community concerned. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach. The primary data were obtained from interviews with ninik mamak and the couple violating the prohibition of same-tribe marriage, while the secondary data were taken from the local law of Nan Duo puluah and the tertiary data from books, thesis, and journal. The research results reveal that the implementation of prohibition of same-tribe marriage is not effectively implemented because the adat law concerned is not written and is deemed no longer relevant to the present time. This issue is also triggered by an imbalance of power between ninik mamak, law enforcers, and the couples of the same-tribe marriage. Dissenting opinions and poor knowledge also come as the causal issues in the implementation of the customary law. Keywords: Customary law of Minangkabau community, Implementation of the law, Same-tribe marriag