PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL

Notaris yang dalam menjalankan jabatannya telah berumur 65 tahun secara otomatis berhenti dari tugas jabatannya sesuai pasal 8 UUJN dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun. Pensiunan notaris harus menyelesaikan akta-akta yang telah dibuatnya dan wajib melaksankan kegiatan protokol notaris yang tertib dan benar meliputi pembuatan, penyimpanan dan pemeliharaan sebelum diserahkan kepada notaris penerima protokol. Permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana tanggungjawab pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokol dan bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah atas protokol yang tidak diserahkan pensiunan notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokolnya dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah terhadap pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data, data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggungjawab pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokolnya di wilayah Jakarta Pusat masih kurang terhadap protokol yang belum diserahkan kepada penerima protokol notaris disebabkan adanya minuta akta yang tidak sempurna, penjilidan akta dan pencatatan dalam buku daftar yang belum lengkap, sarana dan prasarana yang belum memadai. Peran Majelis Pengawas Daerah atas protokol yang tidak diserahkan pensiunan notaris diwilayah Jakarta Pusat bersifat pasif dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil protokol notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (6). Majelis Pengawas Daerah juga berperan dalam penerapan sanksi yang diatur dalam pasal 85 UUJN, sebagai salah satu sarana pembinaan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, namun dalam pelaksanaan penyerahan protokol penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat sampai saat ini baru melakukan penerapan sanksi berupa teguran lisan kepada pensiunan notaris yang tidak atau belum melaksanaan penyerahan protokol notaris. Saran dari penelitian ini adalah Pensiunan notaris harus menyiapkan protokol notaris dengan baik dan sempurna sesuai dengan UUJN, dan menunjuk notaris lain untuk pemegang protokolnya

PERBANDINGAN KINERJA ROUTING RIPV2 DENGAN OSPF MENGGUNAKAN ROUTER MIKROTIK

Dengan berkembangnya internet dan telekomunikasi saat ini. Dibutuhkan tidak hanya dari segi keamanan data tetapi juga peningkatan kinerja dalam jaringan. Maka dibutuhkan teknologi pengiriman data yang dapat memberikan routing terbaik dan kinerja yang cepat. Protokol routing memiliki peran yang sangat penting bagi jaringan, karena dengan protokol routing, router mengetahui kemana data harus dikirim. Adapun routing protokol yang banyak digunakan adalah RIPv2 dan OSPF. Tugas akhir ini akan membandingkan kinerja dari protokol routing RIPv2 dan OSPF. Dimulai dari studi pustaka, analisis dar protokol routing lalu melakukan pengujian kinerja pada jaringan yang dirancang dengan menggunakan parameter yaitu delay, jitter, packet loss dan throughput. Sehingga kita dapat mengetahui perbandingan kinerja dari protokol routing RIPv2 dan OSPF pada jaringan. Hasil yang akan didapatkan dari Tugas Akhir ini adalah sebuah perbandingan kinerja dari jaringan antara protokol routing RIPv2 dan OSPF berdasarkan delay, jitter, packet loss dan throughput. Sehingga dapat diketahui protokol mana yang memiliki kinerja paling baik berdasarkan delay, jitter, packet loss dan throughput dan dapat digunakan untuk kebutuhan implementasi dari topologi jaringan. Kata Kunci : Routing, Routing Protokol, RIPv2, OSPF, Delay, Jitter, Packet Loss, Throughpu

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DIMANA MINUTA AKTA HILANG DI KOTA PADANG

Meninggalnya seorang Notaris menyebabkan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum pun terhenti dengan sendirinya, khususnya kewajiban pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. Untuk menjaga keautentikan dari akta yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia, maka protokol Notaris dialihkan kepada Notaris penerima protokol, apabila minuta akta Notaris yang meninggal dunia hilang dalam proses peralihan dan merugikan para pihak, maka beban tanggung jawab Notaris penerima protokol terhadap hilangnya minuta akta belum diatur dalam UUJN dan peraturan perundang undangan lainnya. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses peralihan serta bentuk tanggung jawab Notaris penerima protokol terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang?. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Terhadap proses peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota Padang melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh UUJN, pengalihan protokol tanpa melalui berita acara serah terima. Notaris penerima protokol bertanggung jawab secara perdata terhadap peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang apabila terbukti lalai dalam hilangnya minuta akta dan ditetapkan bersalah oleh MPN dan pengadilan. Ketelitian dan kehati-hatian dalam mencocokkan hard copy protokol dengan jumlah protokol yang dituangkan dalam berita acara serah terima sangat diperlukan agar meminimalisir timbulnya permasalahan dari peralihan protokol tersebut. Penunjukan Pejabat Sementara Notaris oleh MPD diharapkan tetap dilaksanakan setiap kali pengalihan protokol Notaris akibat dari meninggalnya seorang Notaris dilakukan, hal tersebut sangat berguna pada saat timbulnya permasalahan terhadap protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut dikemudian harinya, seperti minuta akta hilang dan menimbulkan kerugian bagi para pihak

Pemilihan Node Rebroadcast Untuk Meningkatkan Kinerja Protokol Multicast Aodv (Maodv) Pada Vanets

MAODV merupakan routing protokol yang dapat digunakan pada VANETs. Setiap paket RREQ yang diterima node pada protokol MAODV dikirim secara broadcast. Proses ini dapat mengakibatkan flooding pada jaringan yang dapat mengakibatkan congestion. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan routing overhead pada setiap node. Jumlah node yang melakukan broadcast dapat dikurangi dengan menentukan node tertentu yang dapat melakukan rebroadcast paket RREQ. Algoritma PGB digunakan untuk mengurangi jumlah node yang melakukan broadcast paket RREQ. Pemilihan node yang melakukan broadcast paket RREQ didasarkan pada signal strength. Protokol MAODV yang menggunakan algoritma PGB pada proses route discovery bertujuan untuk mengurangi jumlah node yang melakukan rebroadcast. Network Simulator 2 (NS-2) digunakan untuk menyimulasikan penggunaan protokol MAODV-PGB dan Simulation of Urban Mobility (SUMO) digunakan untuk menyimulasikan mobilitas kendaraan. Hasil pengujian pada protokol MAODV-PGB kemudian dibandingkan dengan protokol MAODV. Pengujian dilakukan dengan beberapa skenario untuk menguji kinerja protokol MAODV-PGB. Hasil uji coba yang dilakukan menunjukan peningkatan kinerja protokol MAODV-PGB yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai PDR, menurunnya average end-to-end delay, berkurangnya routing overhead dan mening-katnya goodput ratio. Oleh karena itu penggunaan protokol MAODV pada VANETs dapat mengurangi congestion yang diakibatkan oleh broadcast paket RREQ

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PROTOKOL DYNAMIC SOURCE ROUTING(DSR) DAN GEOGRAPHIC ROUTING PROTOCOL(GRP) PADA MOBILE AD HOC NETWORK(MANET)

Jaringan ad hoc merupakan jaringan wireless multihop yang terdiri dari kumpulan mobile node yang bersifat dinamik dan spontan. Pengembangan dari jaringan ad hoc adalah mobile ad hoc network (MANET), jaringan MANET sangat memerlukan protokol yang tepat dan cepat untuk mengirimkan paket data yang diperlukan oleh jaringan MANET. Terdapat beberapa protokol pada jaringan MANET yaitu protokol proaktif seperti GRP dan protokol reaktif seperti DSR. Untuk mengetahui kinerja protokol pada jaringan MANET diperlukan perbandingan. Maka pada penelitian ini dilakukan suatu simulasi untuk mengetahui dan menganalisa kinerja protokol DSR dan GRP dengan menggunakan software OPNET MODELER 14.0. Dengan skenario yang digunakan adalah 25 node dan 50 node. Parameter yang digunakan yaitu throughput, delay, load, media access delay, data dropped, dan network load. Hasil dari seluruh simulasi diperoleh routing protokol GRP lebih baik dibandingkan DSR dilihat dari nilai parameter. Kata kunci : DSR, GRP, MANET, Protokol, Routing

PENINGKATAN PERFORMA PROTOKOL SCTP DENGAN MEKANISME MULTI-STREAMING DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PROTOKOL DCCP

Teknologi streaming menjadi semakin penting dengan perkembangan internet sekarang ini karena sebagian besar pengguna tidak memiliki akses cukup cepat untuk men-download file multimedia berukuran besar dengan cepat. Protokol TCP yang berada dilapisan transport komunikasi jaringan, memiliki kelemahan untuk aplikasi-aplikasi seperti komunikasi yang bersifat real-time. karena delay-nya yang tinggi. Sedangkan protokol UDP, kurang adanya mekanisme kontrol kongesti sehingga injeksi data ke jaringan yang terlalu tinggi dapat mempercepat peningkatkan kongesti jaringan. Untuk meningkatkan kualitas layanan pada streaming video MPEG- 4, beberapa protokol lapisan transport telah dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF). Dua protokol yang banyak diteliti dan dimanfaatkan adalah SCTP dan DCCP. Dalam penelitian ini keunggulan fitur multistreaming dan partial reliable dari protokol SCTP dikembangkan untuk mengirim streaming video secara rate adaptive dalam framework Evalvid-RA. Hasil modifikasi yang dinamakan E-PRSCTP, kemudian dievaluasi performanya dengan protokol DCCP yang dilakukan pada kondisi jaringan yang sama. Dari hasil uji coba terlihat ada peningkatan performa dan kualitas distribusi video dari pengembangan protokol SCTP, dibandingkan dengan protokol DCCP maupun SCTP standar. Kata Kunci: PR-SCTP, kontrol kongesti, multi-stream, Evalvid-RA

Implementasi dan Analisis Protokol Komunikasi IoT untuk Crowdsensing pada Bidang Kesehatan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menandai berlangsungnya era revolusi industri 4.0. Kemudahan pertukaran data antar perangkat yang bergerak menjadikan paradigma baru pada pengumpulan data terpusat yang disebut crowdsensing. Pada bidang kesehatan, crowdsensing tidak lagi mengandalkan telepon bergerak sebagai perangkat pengumpul informasi karena keterbatasan sensor tertanam pada telepon. Berbagai penelitian menggunakan crowdsensing telah mengandalkan kemampuan dari perangkat Internet of Things (IoT). Crowdsensing pada sektor kesehatan dapat membantu mengumpulkan sumber data yang substansial tentang kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Namun, kebanyakan teknik crowdsensing hanya mengandalkan satu protokol komunikasi. Metode ini dapat menyebabkan masalah jika perangkat IoT menggunakan protokol komunikasi yang beragam. Oleh sebab itu, kami mengusulkan arsitektur gateway protokol multi-komunikasi untuk crowdsensing. Ketiga protokol komunikasi yang dijalankan pada gateway adalah MQTT, HTTP dan CoAP. Gateway ini berfungsi untuk menangkap data dari crowdsensor dan mengubah ketiga protokol ke dalam protokol yang sama dengan back-end server di cloud. Hasil pengujian menunjukkan bahwa gateway mampu menerima data dengan baik meskipun ketiga protokol dijalankan secara bersamaan. Protokol CoAP memiliki kinerja yang lebih baik daripada kedua protokol dalam pengujian throughput. Protokol MQTT memiliki performa terbaik pada pengukuran delay

Rancang Bangun Modul PAD (Packet Assembler Dissassembler) Menggunakan AX.25 Pada Sistem Komunikasi ITS-SAT

ITS-Sat merupakan jenis satelit piko yang saat ini sedang dikembangkan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. ITS-Sat membutuhkan suatu protokol komunikasi yang mengatur tata cara komunikasi satelit. Protokol AX.25 merupakan protokol komunikasi yang digunakan dalam sistem komunikasi ITS-Sat. Protokol ini berada pada layer data link dalam model OSI Layer. Protokol ini dapat membangun dan memutuskan link serta melakukan pengiriman data. Protokol AX.25 menggabungkan data-data field menjadi suatu frame. Makalah ini mengimplementasikan protokol AX.25 ke dalam modul PAD (Packet Assembler Dissassembler). Protokol AX.25 diimplementasikan ke dalam mikrokontroler yang merupakan otak dari modul PAD dengan menggunakan bahasa pemograman. Modul PAD berfungsi untuk mengkapsulasi data tiap field menjadi sebuah frame AX.25 sebelum dikirim dan kemudian frame AX.25 yang diterima dienkapsulasi kembali menjadi data field. Modul PAD yang dibuat dapat mengirim dan menerima data teks sebanyak 500 karakter. Hasil pengujian menunjukan bahwa modul PAD yang dibuat mampu melakukan komunikasi antar modul PAD dengan baik

Implementasi Protokol Routing Jaringan Ad Hoc Multiuser Pada Gateway Untuk Sistem Komunikasi Kapal Laut

Sebuah protokol routing untuk jaringan wireless ad hoc sangat diperlukan pada proses komunikasi antara beberapa node, untuk mengirimkan paket data melalui satu atau beberapa node menuju alamat tujuan dimana topologi jaringan selalu berubah. Protokol routing yang dibangun harus dapat mencari rute alternatif untuk mengatasi masalah ketika terjadi rute error sehingga node tidak memulai proses pencarian rute dari awal. Selain itu, sistem komunikasi kapal laut yang menggunakan kanal VHF memiliki jumlah kanal terbatas dan bitrate yang rendah(1200 bps). Pada penelitian ini, protokol routing yang dibangun adalah protokol routing AOMDV. Protokol ini terdiri dari lima pesan kontrol yang dikirim dalam bentuk paket. Paket RREQ, RREP dan RRER berperan dalam pencarian jalur dan paket data-ACK berperan dalam transfer data. Protokol untuk data link layer menggunakan algoritma Distributed Coordination Function (DCF). Protokol diwujudkan dalam bentuk program pada terminal komunikasi data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa protokol yang dibangun dapat mencari rute alternatif yang berfungsi ketika terjadi jalur utama rusak. Protokol dapat berjalan pada jaringan ad hoc multiuser dengan keterbatasan jumlah kanal yang ditunjukkan oleh hasil pengujian bahwa nilai terbesar packet loss adalah 16,7%. Selain itu, sistem yang dibangun hanya sesuai digunakan untuk pengiriman data dengan priorotas yang rendah

ANALISI YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA

Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership.Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership