HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM PERKEMBANGAN (TERORISME, CYBER, PEREMPUAN DAN ANAK)

Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru salah satunya cyber crime yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-undang baru karena Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab permasalahan yang ada baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, dipandang perlu untuk menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHP tentang perluasan alat bukti petunjuk. Disamping masalah terorisme dan cyber crime, perempuan dan anak juga menjadi fokus buku ini. Perempuan dan anak yang secara tersirat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah diimplementasikan disemua Undang-Undang organik bahkan tentang pidana anak pemerintah bersama sama dengan DPR sudah mensyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 sebagai rujukan bagi penegak hukum di seluruh Indonesia. Penegakan hukum merupakan salah satu elemen dari keseluruhan persoalan di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan termasuk pula dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu atau yang lahir dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena adanya kepentingan kelompok tertentu atau karena desakan pihak luar/asing yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat

Linear Regression Analysis on predicting the level of damage and changes in Amal Baru Beach Tarakan City Indonesia

Amal Baru Beach is one of the tourist beaches on Tarakan Island; where for the last ten years, this beach has experienced a change in the function of its coastal area, which has become a seaweed cultivation area. These cause changes to the coastline and the area of the indicative area on the beach, besides being influenced by the characteristics of the waves that occur. Based on this, in this study, a study was conducted to determine the level of change in the coastline by applying the spatial analysis method of satellite imagery. The shoreline change rate is determined based on the LRR (Linear Regression Rate) method, which is applied to 25 sections within three years of changing satellite image samples. Based on the study conducted, it was found that there was severe damage to the coastline of 66.67% and 33.33% experienced moderate damage, with a rate of change of the coastline for a severe level of 2-5 m/year. In addition, the coastal area has also experienced a reduction in area, namely at a rate of reduction per year of 0,297 ha/year, with 72% damage caused by abrasion events. Based on the level of damage that occurred, it is necessary to protect the beach by constructing coastal protection structures. The recommendations for the types of coastal buildings given are Groynes and Detached Breakwater, which will be studied in further research

MODEL PEMBELAJARAN KEJURUAN

Pemenuhan kebutuhan hidup dan perubahan tingkah laku merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam belajar. belajar adalah Perubahan keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, pemahaman, apresiasi dan sikap merupakan bentuk pembentukan perilaku dan proses perubahan tingkah laku karena pengalaman dan lingkungan. Sistem transformasi yang terjadi pada tubuh manusia tidak terlihat dan hanya dapat dilihat pada tanda-tanda transformasi yang kasat mata. Belajar adalah tentang guru. Guru memegang peranan penting dalam pembelajaran. Untuk mengelola pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan mengajar. Klarifikasi Pasal 28 Ayat 3 Butir (a) “Standar Nasional Pendidikan” menyatakan bahwa kompetensi guru mengacu pada kemampuan mengelola pembelajaran siswa, meliputi memahami siswa, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan membina siswa untuk mencapai berbagai tujuan pembelajaran kemampuan potensinya. Peran guru sebagai organisator dan fasilitator dalam proses penanaman nilai atau ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan sekitar. Guru merupakan pilar penting dalam kesuksesan pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru perlu memahami kepribadian siswa, mampu mengajar secara profesional, mampu menggunakan pengajaran penilaian diri, dan mampu mengenali kebutuhan belajar yang berbeda. Guru harus mampu mengidentifikasi karakter setiap individu dan mampu memahami individu maupun kelompok siswa. Perlu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa bahkan dalam pembelajaran. Seperti yang disampaikan. penerapan kurikulum akan berdampak signifikan pada kemampuan siswa untuk belajar sendiri. Seorang guru yang sukses lebih dari sekedar pembicara yang karismatik dan persuasif. Selain itu, guru yang sukses melibatkan siswa dalam tugas-tugas yang menuntut secara kognitif dan sosial dan mengajari mereka cara melakukannya secara efektif. Proses pembelajaran merupakan proses yang panjang dan tidak terukur, dimana guru dituntut untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Agar guru dapat sepenuhnya mengembangkan potensi siswa selama proses pembelajaran, maka guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan sesuai dengan prinsip yang benar. Prinsip-prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga disebut prinsip bukan hukum, sehingga tidak heran jika seorang ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai prinsip belajar tersebut

Digital Marketing

Buku ini mencoba mengenalkan perubahan cara marketing yang terjadi di era 4,0. Dimana semua kehidupan dan kebutuhan manusia telah lekat dengan penggunaan internet. Sehingga, proses marketing dan penjualanpun bertransformasi mengikuti arus zaman. Semua transaksi konsumen dan penjual telah beralih rupa dalam pasar dunia maya yang semakin kompleks dan cepat

Isu-Isu Manajemen Kontemporer

Manajemen SDM menjadi tantangan pada setiap perusahaan yang perlu mendapat perhatian sebagai aset yang berharga. SDM yang handal memberikan pertumbuhan dan keuntungan yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan. Permasalahan yang muncul dalam MSDM yang bertambah dari tahun ke tahun membuat divisi HR harus memutar otak agar SDM tidak menjadi penghambat bagi perusahaan. Isu-isu manajemen kontemporer terkait MSDM meliputi rekruitmen, mempertahankan karyawan, tenaga kerja mobile atau freelancer dan jam kerja fleksibel. Society 5.0 mengharuskan setiap manajer harus bisa mengarahkan SDM untuk bekerjasama dengan teknologi. Segala aktivitas yang berkaitan dengan HRD akan menjadi semakin mudah dan akurat. HRD yang dinamis senantiasa berhadapan dengan perubahan dunia kerja yang serba cepat

Keperawatan Maternitas

Keperawatan maternitas merupakan salah satu kompetensi dari mata kuliah keperawatan maternitas yang dilakukan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan. Buku keperawatan maternitas merupakan salah satu penuntun bagi mahasiswa keperawatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan praktikum mata ajar keperawatan maternitas. Di dalam buku ini memuat penjelasan tentang Kunjungan awal, pemeriksaan panggul, pemeriksaan leopold, senam hamil dan nifas, perawatan luka perineum, breast care dan pijat oksitosin, perawatan Bayi baru lahir dan tali pusat, perawatan luka post section sesaria, mobilisasi post SC, manajemen laktasi dan manejemen kala. Keperawatan maternitas mengaplikasikan teori yang telah dipelajari mahasiswa dengan harapan mahasiswa dapat mengaplikasikan teori tersebut di ruang laboratorium sehingga mahasiswa memiliki keterampilan sebelum melakukan praktik klinik. Keperawatan maternitas ini di buat berdasarkan dari berbagai referensi, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan praktikum keperawatan maternitas

International Human Rights The essence of the concept of Human Rights

International Human Rights The essence of the concept of Human Rights ( HAM Internasional Hakikat konsep Hak Asasi Manusia ) According to Oppenheim, international law basically regulates the behavior of states (state conduct). Because international human rights law is a branch of international law, basically it also regulates the behavior of states, especially in human rights issues. For example: what are the rights and obligations of the state regarding human rights; what should be done by the state in the event of a violation; how human rights are regulated in national laws; how the protection, guarantee and fulfillment of the human rights of each individual by the state. Menurut Oppenheim, hukum internasional pada dasarnya mengatur tingkah laku dari negara (state conduct). Karena hukum HAM internasional merupakan cabang dari hukum internasional, maka pada dasarnya ia juga mengatur tingkah laku dari negara, khususnya dalam masalah HAM. Misalnya: apa hak dan kewajiban negara menyangkut HAM; apa yang harus dilakukan oleh negara jika terjadi pelanggaran;bagaiman HAM diatur dalam hukum nasional; bagaimana perlindungan, jaminan dan pemenuhan HAM setiap individu oleh negara

Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan

Buku ini ditulis bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam membahas dan memahami materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Buku ini terdiri dari 10 Bab yang berisikan : PKn sebagai MPK, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan HAM, Geopolitik/Wawasan Nusantara, Geostrategi Indonesia/Ketahanan nasional, Integrasi Nasional dan Pendidikan Anti Korupsi

RKA317/O

Dr Haryo Suparmun RKA317/

Analysis of Education Policy on the Implementation of Post-Covid-19 Distance Learning

Learning is a central aspect of the educational process essential in transferring knowledge and skills to individuals. However, when obstacles are caused by situations and conditions that do not allow direct/face-to-face learning in the classroom, then learning can be implemented online. Through the digital platform, teachers and students can connect virtually, cross the boundaries of distance and time, and utilize technology to learn. This research analyzes educational policies on implementing distance learning after Covid-19 to see the various problems faced. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Data analysis will be carried out through selecting, comparing, combining, and sorting out various definitions, until relevant ones are found, and to overcome misinformation or avoid errors, inter-literature checking and re-reading of literature are carried out. The result of this research is that the implementation of distance learning is still faced with various obstacles. These constraints include limited social interaction between teachers and students, limited learning services that can be provided, the need for understanding the use of learning applications, internet-related constraints, and the economy. This research shows the need for efforts to overcome these obstacles so that distance learning can run more effectively and evenly