Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi

The Doctrine of Judicial Review as a legal order to perform the reviewand or re-testing of the laws and regulations within the meaning of the WetGrondwet (testing constitutionalism), the constitution or the constitution bythe Constitutional Court even though relatively new in the state system, buthas grown and developed rapidly both in countries of the Common Law Systemas well as adherents of the countries adherents Civil Law System, even in countries adherents Law Mixed System that claims his country as the Rule ofLaw state, including in Indonesia, so that its main function as a constitutionalcourt or the Constitutional Court has given space for people to claim theirconstitutional rights

Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum

A rule of law is a state that places the law, the principle of an independent and partial judiciary, as supreme command in the governance order, so that the executors of the functions of government positions do not have free will. By literature research, The urgency of authority as an instrument of government in the administration of a rule of law is that it must adhere to, develop, and practice the principle of a rule of law, which is based on the principle of legality, so that the legal authority of government originates from law. In a rule-of-law state, authority is used as an instrument for administering government, so that the basis for taking action is clear; therefore. So that authority as a legal instrument is measured by whether or not there is legal authority as governmental authority

ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAN MIKRO DENGAN MURABAHAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH KC PEKANBARU DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Penelitian ini berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro Dengan Akad Mubrabahah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC Pekanbaru Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah melihat perkembangan outstanding pembiayaan mikro yang ada pada BRI Syariah KC Pekanbaru yang mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 ditengah maraknya lembaga keuangan lain yang menawarkan pembiayaan serupa baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank . Ini terlihat dari jumlah nasabah dan outstanding pembiayaan mikro yang telah disalurkan oleh BRI Syariah KC Pekanbaru. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis prosedur pembiayaan mikro dengan akad murabahah, serta bagaimana analisis tinjauan ekonomi Islam terhadap prosedur pembiaayn mikro dengnan akad murabahah pada BRI Syariah KC Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 7-9 Pekanbaru. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Random Sampling sebanyak 32 karyawan bagian pembiayaan mikro dengan menggunakan Rumus Slovin maka didapat sampel sejumlah 18 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya penulis menganalisa data dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data untuk di tabulasikan kemudian dikaitkan dengan konsep yang relevan serta secara induktif yakni penulis memulai dari hal-hal yang khusus menuju kepada kesimpulan (generalisasi) dan diuraikan secara sistematis dengan metode kualitatif yaitu penjelasan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pembiayaan mikro pada BRI Syariah KC Pekanbaru telah sesuai dengan prosedur umum yang berlaku dalam perbankan syariah sesuai dengan peraturan bank Indonesia dan surat edarannya, tapi ada beberapa hal detail sebagai nilai tambah yang dilakukan BRI Syariah sebagai service kepada nasabahnya yaitu marketing membantu nasabah dalam pengurusan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan mikro jika nasabah yang bersangkutan sibuk dengan bisnisnya hingga kurangnya waktu untuk mengurus persyaratan tersebut, serta layanan jemputan angsuran atau CPU (Cash Pick Up), selanjutnya tinjauan ekonomi Islam terhadap prosedur pembiayaan mikro dengan akad murabahah pada BRI Syariah KC Pekanbaru telah sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu pada kasus potongan pelunasan lebih awal telah sesuai dengan fatwa No 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan murabahah, kemudian untuk diskon telah sesuai dengan fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon murabahah. Namun terdapat ketidakjelasan atau gharar dalam aplikasi fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah yaitu pada point ke 9 yang mengatakan bahwa Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, karena tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai mekanisme penandatangan ini dalam SOP atau disebut Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro BRI Syariah, sehingga menyebabkan jahalah atau ketidaktahuan karyawan pembiayaan mikro mengenai hal ini. Keyword: Pembiayaan, Mikro, Murabahah, Wakala

HEALING OR HURTING: DEVELOPMENT OF HIGHWAY PUBLIC TRANSPORTATION TECHNOLOGY

A collaboration of information technology with public transportation has brought an impact on the improvement of public service in terms of public transportation online due to the government incapability to provide good service. This study illustrates that there is an expectation to be built by the concept of law namely through a legal approach that serves as a cure from the perceived failure resulting from the lack of law in accommodating the needs of society for providing maximum service on public transport. Meanwhile, the emergence of regulations that provide the legality of an action in fact exacerbates the wound. This paper is not intended to reject the collaboration of technology. However, it may fail to cope with human needs but not in conjunction with new technology. In conclusion, the law should easily materialize its goal of public transportation innovation and becomes a healer from previous product failures.   Keywords: technology, transportation, online, stree

Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. lmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana pembedaan bahasa dalam perspektif ilmu hukum dan bagaimana bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Artikel ini  menitiktekankan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum

Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional

Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara