Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD telah memberi rekomendasi pada Presiden Joko Widodo terkait wacana kebijakan grasi massal bagi narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Pemberian grasi massal diperuntukkan bagi narapidana kasus narkoba yang hanya sebagai pengguna atau pecandu, tidak bagi pengedar apalagi bandar. Alasan kuat yang melatarbelakangi wacana kebijakan tersebut yakni untuk mengurangi kepadatan isi hunian Lapas, mengingat narapidana kasus narkotika berjumlah lebih dari setengah total penghuni Lapas se-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan wacana grasi massal bagi narapidana kasus pengguna/pecandu narkotika. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi literatur akademik di bidang desain kebijakan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah. Metode yang digunakan sejalan dengan paradigma post posivitisme dengan studi kepustakaan/literatur/dokumen sebagai data primer. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa desain wacana kebijakan tersebut memiliki kekurangan secara yuridis dan sosiologis di setiap dimensi nya (Dimensi tujuan kebijakan, model kausal, alat kebijakan, dan target kebijakan). Peneliti juga merekomendasikan kepada pemerintah selaku aktor utama wacana kebijakan tersebut antara lain: Penyegeraan revisi UU narkotika; Perkuat posisi pemasyarakatan dalam politik penegakan hukum Indonesia; Pengoptimalan dan perluasan tugas Tim Asesmen Terpadu (TAT); Revolusi mental dan integritas penegak hukum; serta Pemanfaatan basecamp militer sebagai tempat rehabilitasi

Hak Asasi Manusia dan Perbatasan: Mengembalikan Kerugian Hak-Hak Masyarakat Adat Sama Dilaut di Filipina Selatan

The Sama Dilaut, identifying themselves as a seafaring people, consider the sea central to their homeland and cultural identity. Despite formal recognition of their procedural rights under international and domestic legal frameworks, they persist on the periphery of societal hierarchies, not due to material scarcity but because of profound deficits in capabilities and freedoms. This study shifts focus from material deprivation to rights deprivation, specifically examining how their indigenous perspectives are marginalized in the interpretation and realization of human rights. Utilizing qualitative methods, particularly phenomenology and key informant interviews, this research investigates the multifaceted experiences of deprivation faced by the Sama Dilaut across different contexts: on land, at sea, and within both community (horizontal) and state (vertical) frameworks. Furthermore, it critically analyzes potential pathways and strategies to enable them to fully exercise their rights and freedoms. Central to the findings is the Sama Dilaut's conceptualization of human rights ('kapatut manusiya'), which underscores four primary areas of deprivation compared to desired freedoms: knowledge and education ('pangalaman' or 'panghati'), indigenous culture, spirituality, and religious beliefs ('pangaddatan' and 'pag-omboh' or 'pag-paybahau'), traditional and diversified economic livelihoods ('pag-usaha' or 'pagkalluman'), and socio-political leadership and participation ('panglima' or 'nakura'). This study contributes significantly to reframing the discourse on international human rights by foregrounding the experiences of the Sama Dilaut, a community characterized by their deprivation of freedoms despite their rich maritime heritage and worldview. By amplifying their voices and highlighting their lived realities, this research advocates for a more inclusive approach to human rights that incorporates and respects diverse indigenous perspectives. Ultimately, it seeks to inform policy and advocacy efforts aimed at addressing systemic inequalities and promoting the full realization of rights for marginalized communities such as the Sama Dilaut.Suku Sama Dilaut mengidentifikasi sumber tanah air dan identitas mereka sebagai suku maritim. Meskipun hak-hak prosedural mereka dijamin oleh instrumen hukum internasional dan domestik, mereka tetap berada di pinggiran dalam hirarki etnis informal, bukan karena miskin sumber daya, tetapi karena tidak memiliki kemampuan dan kebebasan. Berbeda dengan perampasan materi, penelitian ini berfokus pada perampasan hak, yaitu keterasingan konteks dan perspektif masyarakat adat dalam penafsiran dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode kualitatif khususnya fenomenologi dan wawancara dengan informan kunci, penelitian ini pertama-tama mempertanyakan pengalaman hidup mereka yang mengalami perampasan di darat, di laut, dan di tingkat horizontal (komunitas atau antar etnis) dan vertikal (Negara). Kedua, penelitian ini secara kritis mengkaji jalur dan solusi untuk menikmati hak dan kebebasan mereka sepenuhnya. Hasilnya berfokus pada konsep tentang hak asasi manusia (kapatut manusiya) dan identifikasi empat perampasan signifikan yang berlawanan dengan kebebasan yang diinginkan Keempat hal tersebut terkait dengan pengetahuan dan pendidikan (pangalaman atau panghati), budaya dan spiritualitas adat serta kepercayaan agama (pangaddatan dan pag-omboh atau pag-paybahau), kehidupan ekonomi yang tradisional dan beragam (pag-usaha atau pagkalluman), serta kepemimpinan dan partisipasi sosial-politik (panglima atau nakura). Studi ini berkontribusi dalam menempatkan lanskap hak asasi manusia internasional ke dalam perspektif Sama Dilaut, yang terampas kebebasannya namun kaya akan budaya dan pandangan dunia (maritim)

Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya

This research focuses on analyzing the debates and roles of the academic freedom movement in Indonesia’s authoritarian politics. Numbers of scholars argued on the democracy decline and its current situation of authoritarian turn (Mietzner 2016, 2020; Hadiz 2017; Wiratraman 2018; Waburton and Aspinal 2019; and Winters 2021). Authoritarianism governance in recent politics has been worsening situation of free expression, including academic freedom. Recently, one of attacks is connected to cyber-attacks, which has been targeting journalists, academics, activists or students who defend human rights and environment, indigenous leaders, anti-corruption activists, and women's groups. This article discusses first, how has academic freedom at campuses been shaped by Indonesia's the rise of authoritarian politics; and second how academic freedom has been influenced and easily attacked in the rise of digital authoritarianism. By using an interdisciplinary approach, this article argues that there is a strong relation between the threat of academic freedom and the strengthening of authoritarianism in Indonesia, especially by disciplining campuses through a more systematic bureaucratization. While at the same time, academic freedom has been affected by stronger control of authoritarianism regime by deplying cyber troops in digital spheres. Hence, this article also discusses how human rights instruments and its institutions could promote and defend academic freedom in general. Penelitian ini berfokus pada analisis diskursus pada peran gerakan kebebasan akademik di tengah otoritarianisme politik di Indonesia. Sejumlah sarjana berpendapat mengenai kemunduran demokrasi dan situasi otoriter saat ini. Tata kelola politik dewasa ini terjebak pada otoritarianisme politik yang memperburuk situasi kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan akademik. Saat ini, salah satu serangan yang terjadi terkait dengan serangan siber yang menyasar jurnalis, akademisi, aktivis atau mahasiswa pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, tokoh masyarakat adat, aktivis antikorupsi, dan kelompok perempuan. Artikel ini membahas pertama, bagaimana kebebasan akademik di kampus dibentuk oleh bangkitnya otoritarianisme politik di Indonesia; dan kedua, bagaimana kebebasan akademis telah dipengaruhi dan dengan mudah diserang seiring dengan bangkitnya otoritarianisme digital. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, artikel ini berargumentasi bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara ancaman kebebasan akademik dengan menguatnya otoriterisme di Indonesia, khususnya dengan mendisiplinkan kampus melalui birokratisasi yang lebih sistematis. Sementara pada saat yang sama, kebebasan akademis dipengaruhi oleh kontrol yang lebih kuat dari rezim otoritarianisme dengan mengerahkan pasukan siber di ranah digital. Oleh karena itu, artikel ini juga membahas bagaimana instrumen hak asasi manusia dan lembaga-lembaganya dapat mendorong dan melindungi prinsip kebebasan akademik secara lua

Perdamaian dan Hak Asasi Manusia di Sri Lanka: Perjuangan Masyarakat Marjinal dalam Mengadvokasi Keadilan

Peace and human rights serve as a check on the dominant or majoritarian culture. An absence of human rights is conducive to weak democratic forms, unequal social and political relations, marginalisation, oppression and, in some cases, criminalisation of communities. Such a scenario can be found in Sri Lanka. This paper expands upon a principal research project which found that the marginalisation of participants arose from aspects of their particular identities, including diverse sexualities and genders, races, ethnicities, religions and youth. The principal research was informed by intersectionality, social interactionism, interviews and interpretative phenomenological analysis. This paper was composed out of the research results and was further structured by literature review. People’s marginalisation, oppression and exclusion are related directly to the absence of peace and human rights manifested through injustices and structural barriers that frustrated social and political participation.Perdamaian dan hak asasi manusia berfungsi sebagai pengawas terhadap budaya dominan atau mayoritas. Ketiadaan hak asasi manusia kondusif bagi bentuk-bentuk demokrasi yang lemah, hubungan sosial dan politik yang tidak setara, marjinalisasi, penindasan, dan dalam beberapa kasus, kriminalisasi terhadap masyarakat. Skenario seperti ini dapat ditemukan di Sri Lanka. Makalah ini merupakan pengembangan dari proyek penelitian utama yang menemukan bahwa marjinalisasi para partisipan muncul dari aspek-aspek identitas khusus mereka, termasuk keragaman seksualitas dan gender, ras, etnis, agama, dan pemuda. Penelitian utama ini didasari oleh interseksionalitas, interaksionisme sosial, wawancara, dan analisis fenomenologi interpretatif. Makalah ini diinformasikan oleh hasil-hasil penelitian tersebut dan selanjutnya diinformasikan oleh tinjauan literatur. Peminggiran, penindasan, dan pengucilan masyarakat terkait langsung dengan ketiadaan perdamaian dan hak asasi manusia yang dimanifestasikan melalui ketidakadilan dan hambatan struktural yang menggagalkan partisipasi sosial dan politik.Â

Menuntut Hak Atas Kota Baru: Klaim (Kembali) Lahan oleh Petani di New Clark City

New cities, often designed as development strategies, cause dispossession, displacement, and disruption of everyday lives of local communities. To further explore the effects of new cities and urban development in the Global South, this study explores the realities of farmers whose homes and livelihoods are affected by the construction of New Clark City in the Philippines. Employing the concept of the right to the city by Henri Lefebvre, this study delves into the farmers' agency in reclaiming space in the city being built on their rice fields. Through qualitative research methods, including interviews and participant observation, the study elucidates the strategies employed by farmers to assert their right to New Clark City. Highlighting that (re)claiming of space by the farmers is motivated by their need to make a living and provide for their families, the study builds on the understanding of the right to the city as the right of the inhabitants to shape their environment and manage their resources. Although the right to the city heavily depends upon the collective power to reshape the process of urbanization, the article argues that it can also be asserted through individual and unorganized actions.Kota-kota baru, yang seringkali dirancang sebagai strategi pembangunan, menyebabkan perampasan, penggusuran, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak dari kota-kota baru dan pembangunan perkotaan di Global South, penelitian ini mengeksplorasi realitas petani yang tempat tinggal dan mata pencahariannya terdampak oleh pembangunan New Clark City di Filipina. Dengan menggunakan konsep hak atas kota dari Henri Lefebvre, penelitian ini menggali agensi petani dalam merebut kembali ruang di kota yang dibangun di atas lahan persawahan mereka. Melalui metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara dan observasi partisipan, studi ini menjelaskan strategi yang digunakan oleh para petani untuk menuntut hak mereka atas New Clark City. Menyoroti bahwa klaim (kembali) ruang oleh para petani dimotivasi oleh kebutuhan mereka untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarga mereka. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa hak atas kota adalah hak penduduk untuk membentuk lingkungan dan mengelola sumber daya mereka. Meskipun hak atas kota sangat bergantung pada kekuatan kolektif untuk membentuk kembali proses urbanisasi, artikel ini berargumen bahwa hak atas kota juga dapat ditegaskan melalui aksi-aksi individual dan tidak terorganisir

Legal and Ethical Issues in the Constitutional Court Decision Concerning Minimum Age Limits for Presidential and Vice Presidential Candidates

This article aims to explain the basic considerations of Constitutional Court Judges in deciding case Number.90/PUU-XXI/2023 and analyze the existence of controversial issues in this decision. The background to this writing is a decision by the Constitutional Court which is considered unusual. There are new things out of the ordinary in deciding cases and the momentum approaching the 2024 general election has become a sensitive and interesting study. The research method used in this writing is a normative juridical method with a legal philosophy approach. This is in accordance with the main problem of analyzing the judge’s decision from a philosophical perspective. Material in the form of library data in the form of statutory regulations and scientific works related to the research theme. The results of the research show that there are several basic reasons for judges in deciding this case, such as political rights and the time for the general election which is getting closer. Apart from that, the decision of the Constitutional Court contains ethical issues in it, because in the formation process it was carried out by judges who had been legally declared to have committed ethical violations

Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ownership of inappropriate assets by public officials or named illicit enrichment is still a hot issue. Indonesia itself has a wealth reporting instrument for public officials called the State Officials’ Wealth Report (LHKPN) as a means of controlling and supervising the wealth of public officials. In practice, many public officials have unappropriate assets and are suspected to have been obtained illegally, but these assets cannot be taken by the state because they have not been or have been proven to be the proceeds of criminal act. Thus, this research aims to examine the potential for resolving this problem by criminalizing the ownership of improper assets by public officials, which aims to minimize the incidence of state financial losses. Based on the results of the research, it shows that there are at least two alternative ways, namely (a) making the illegal ownership of public officials whose legality is not proven to be one of the criminal offenses of corruption through the revision of the Corruption Law; or (b) formulate and ratify provisions related to illicit enrichment in the Asset Confiscation Bill. The criminalization of illicit enrichment is a form of implementation of the provisions of Article 20 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as ratified by Indonesia with Law Number 7 of 2006 with the aim of preventing corrupt actions by public officials. This research uses a normative research method with a regulatory-legislative approach and a conceptual approach, the results of which are presented in prescriptive form.Kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik atau yang disebut illicit enrichment masih menjadi isu yang hangat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen pelaporan kekayaan pejabat publik yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana kontrol dan pengawasan kekayaan para pejabat publik. Pada praktiknya, banyak pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar dan dicurigai diperoleh secara tidak sah tetapi terhadap aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebab belum atau tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilik potensi penyelesaian atas permasalahan tersebut dengan jalan kriminalisasi kepemilikan harta tak wajar pejabat publik yang bertujuan untuk meminimalisasi timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa setidaknya terdapat dua alternatif jalan untuk menjawab persoalan tersebut, yakni (a) menjadikan kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak terbukti keabsahannya menjadi salah satu delik tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi; atau (b) memformulasikan dan mengesahkan ketentuan terkait illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset. Kriminalisasi illicit enrichment merupakan bentuk implementasi atas ketentuan Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagaimana yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mencegah tindakan koruptif pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif

Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?

The implementation of Presidential Decree No. 62 of 2023 has substantively attempted to integrate several regulations at technically applicable level; however, on the other hand, it still raises several problems, particularly in relation to the provision of land for agrarian reform objects, land originating from forest areas. This study aimed to analyze the implementation of Presidentialial Decree No.   62 of 2023 as the latest regulation regarding the acceleration of agrarian reform activities in Indonesia as an effort to recognize that land is the greatest source of wealth for people as ordered by the constitution. To analyze the problem, the method used is type study law normative. One of the factors inhibiting agrarian reform from seeming slow in creating just and prosperous land is the dis-harmonization of regulations, that cause legal gaps. The method used is normative legal research with a statutory regulation approach. The sectoral egos and legal gaps can be put aside and released to joint policies between related institutions, and agrarian reform can achieve its main essence; namely making land a source of the greatest prosperity for people. The results show that regulatory disharmony has narrowed the space for implementing agrarian reform. The advice given in this paper is to create an acceleration of agrarian reform that is right on target in accordance with the targets set, all implementing stakeholders must comply with the norms set out in the Presidential Decree in question. Thus, it is feared that Presidential Decree No. 62 of 2023 will become a regulatory distortion, even though its implementation aimed to provide a regulatory solution in the context of accelerating agrarian reform in Indonesia

Strategi Perbatasan Suku Dayak Agabag dalam pemenuhan Hak Budaya di Ulu Sembakung, Kalimantan Utara

The local elites of the Dayak Agabag community are acutely aware of their minority status, which paradoxically presents them with unique opportunities. Situated as a frontier people within Indonesia, the Dayak Agabag have cultivated strong social bonds with the Murut Pensiangan community in Malaysia, fostering cultural cohesion that transcends national borders. These sociocultural ties, while beneficial for community solidarity, are viewed as a challenge to state sovereignty and nationalistic ideals. Ironically, local elites of the Agabag community have adeptly utilized their minority status to advocate for the development of modern-state infrastructure in their region. This article critically examines the cultural rights challenges confronting the Dayak Agabag along the Indonesia-Malaysia border, with a focus on the political agency of their local elites in shaping affirmative policies for marginalized communities and advocating for human rights. It sheds light on how both elite and community movements seek legitimacy in their endeavors. Through an ethnographic lens, the study reveals that Dayak Agabag's local elites have strategically asserted their political agency to carve out autonomy in countering state spatial domination and advocating for human rights as frontier people. Central to this analysis is the understanding that the political agency of Dayak Agabag's local elites enables them to maintain their minority status effectively, leveraging it to access political advantages and privileges across national borders. This agency offers valuable insights into how marginalized frontier communities can harness their indigenous political power to secure cultural rights, navigate cross-border dynamics, and maintain social legitimacy despite facing formal legal challenges. In conclusion, this article underscores the nuanced strategies employed by Dayak Agabag's local elites to navigate their geopolitical context, advocating for rights and infrastructure development while managing complex transnational relationships. It highlights the resilience and adaptability of frontier communities in utilizing their indigeneity to negotiate and assert their place in contemporary political landscapes.Kelompok Penguasa yang ada di suku Dayak Agabag sadar bahwa posisi mereka sebagai minoritas dapat mendatangkan peluang. Sebagai Masyarakat perbatasan, Dayak Agabag telah membentuk ikatan sosial yang solid dengan Murut Pensiangan, penduduk Malaysia, dengan cara membina ikatan budaya melintasi batas-batas negara. Ikatan sosial budaya ini dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan nasionalisme, yang ironisnya sering dieksploitasi oleh elite lokal untuk kepentingan mereka. Suku Dayak Agabag menggunakan status minoritas mereka untuk mengadvokasi pembangunan infrastruktur negara modern di wilayah mereka. Artikel ini menganalisis tantangan budaya yang dihadapi oleh Suku Dayak Agabag di perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan tujuan untuk memahami peran politik Suku Dayak Agabag dalam membentuk kebijakan afirmatif untuk masyarakat yang terpinggirkan dan advokasi mereka terhadap hak-hak asasi manusia, dengan menyoroti pergerakan para elite dan masyarakat dalam upaya untuk mendapat legitimasi. Lensa etnografi yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan bahwa perwakilan politik suku Dayak Agabag menciptakan aturan mereka sendiri untuk melawan dominasi teritorial negara, dalam memperjuangkan hak asasi manusia sebagai masyarakat perbatasan, yang memberikan mereka akses untuk mendapatkan keuntungan politik dan hak-hak istimewa di perbatasan. Perwakilan Suku Dayak Agabag memberikan wawasan tentang bagaimana Masyarakat perbatasan yang terpinggirkan dapat meningkatkan kekuatan pribumi politik mereka, memperoleh hak-hak budaya, dan mempertahankan mobilitas lintas batas yang sah secara sosial namun ilegal secara hukum

Perkembangan Pernyataan Kehendak dan Keabsahannya dalam Smart Contract

The development of Smart Contract in this regard can be attributed to the stability of Indonesian law, where methods for executing contracts have become increasingly sophisticated. With the rapid growth of technological developments that use Smart Contracts and the urgency of the extent to which the current laws in Indonesia can support their development, the question arises of how Smart Contract work? When does the meeting of minds occur in a Smart Contract? And, how is the fulfillment of the principle of consensualisme in Smart Contract viewed from the perspective of Article 1320 of the Civil Code? The research method in this study was carried out using a qualitative normative method .The results of this study show, Smart Contract works by running without a third party and written on the Blockchain. Second, there is a meeting of minds in the Smart Contract, where both parties who intend to bind themselves in the Smart Contract send their cryptographic encryption to commit to each other in the Smart Contract, as proof that both have mutually agreed. Third, the principle of consensualism in Smart Contract from the perspective of Article 1320 of the Civil Code shows that agreement is an essential foundation for the validity of an agreement, ensuring that each party involved has agreed to the existing provisions.Perkembangan Smart Contract dalam hal ini dapat dikaitkan dengan stabilitas hukum di Indonesia, dimana metode untuk mengeksekusi kontrak telah menjadi semakin canggih. Dengan pertumbuhan yang pesat dari perkembangan teknologi yang menggunakan Smart Contract dan urgensi sejauh mana hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dapat mendukung perkembangannya, muncul pertanyaan bagaimana Smart Contract bekerja? Kapan kehendak itu terjadi dalam Smart Contract? Dan, bagaimana terpenuhinya asas konsensualisme pada Smart Contract ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata? Metode penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Smart Contract bekerja dengan cara dijalankan tanpa adanya pihak ketiga dan tertulis di atas Blockchain. Kedua, terdapat kehendak di dalam Smart Contract, dimana kedua belah pihak yang bermaksud mengikatkan diri dalam Smart Contract mengirimkan enskripsi kriptografi mereka untuk saling berkomitmen di dalam Smart Contract, sebagai bukti bahwa keduanya telah sama-sama sepakat. Ketiga, asas konsensualisme pada Smart Contract ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan bahwa kesepakatan menjadi fondasi yang esensial untuk keabsahan suatu perjanjian, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat telah sepakat dengan ketentuan yang ada