EFEKTIFITAS PELVIC ROCKING TERHADAP PENURUNAN NYERI DISMENOREA

Menstruasi merupakan pendarahan yang disebabkan dari luruhnya dinding rahimsebelah dalam. Menstruasi terjadi pada saat ovum tidak dibuahi oleh sperma sehinggakorpus luteum menghentikan dalam memproduksi hormon esterogen dan progesteron.Dalam proses luruhnya endometrium sering terjadinya nyeri, dimanan nyeri ini seringdikenal dengan dismenorea, yakni nyeri pada saat sebelum dan sesudah menstruasi.Nyeri haid (dismenorea) disebabkan dari kontraksi dinding rahim ketika terjadipeningkatan pada hormon prostaglandin yang membantu dalam proses pelepasandinding rahim sehingga menimbulkan nyeri yang sering dirasakan dibagian perutbawah dan nyeri pinggang. Terapi pelvic rocking ini bertujuan untuk mengurangitingkat nyeri dismenore yang sering terjadi pada wanita saat haid. Metode yangdigunakan meliputi sosialisasi, demonstrasi, dan evaluasi. Remaja Desa Leuwimalangtelah memahami bagaimana cara melakukan pelvic rocking. Remaja DesaLeuwimalang juga telah mempraktikkan teknik pelvic rocking secara mandiri untukmengatasi nyeri yang mereka rasakan ketika haid.Kata Kunci : Pelvic Rocking, Nyeri, Dismenor

Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca Pada Siswa Sekolah Dasar di Dukuh Gayudan 1 Batang

The development of an increasingly advanced era makes reading activities decrease. In Gayudan 1 Batang,  for example, many children have low awareness of low reading and many are affected by less useful activities such as playing with smartphones. This made the author interested in carrying out Community Service Activities related to the implementation of a love of reading through the reading corner program. The reading corner program in Dukuh Gayudan aims to create children who love to read. Implementation of a fond of reading through the reading corner program for elementary school students in Gayudan 1 Batang using the developed strategies and creations means that implementing a reading fondness through the reading corner program for elementary school students in Gayudan 1 Batang is needed to improve children's thinking skills so that they can excel in school and in the social environment

PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWAS INTERN TERHADAP KINERJA KARYAWAN KANTOR CABANG PERUM PEGADAIAN WILAYAH JAKARTA TIMUR

Audit internal merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan pada zaman sekarang ini. Pada Perum Pegadaian, yang bertugas secara umum sebagai auditor intern adalah Satuan Pengendalian Internal (SPI). Dalam pemeriksaan yang telah dilakukan SPI di kantor-kantor cabang, mereka bertugas memeriksa semua aspek yang terdapat pada kantor cabang, yaitu kas, barang jaminan, pelelangan, dan lain-lain. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana persepsi para karyawan perum pegadaian terhadap independensi dan kompetensi Satuan Pengendalian Internal dalam perilaku kerja mereka. Secara garis besar rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Independensi Satuan Pengawas Intern berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor cabang Perum pegadaian wilayah Jakarta Timur?(2) Bagaimana kompetensi Satuan Pengawas Intern berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor cabang Perum pegadaian wilayah Jakarta Timur? Populasi penelitian ini adalah karyawan dan manager kantor cabang Perum Pegadaian wilayah Jakarta Timur. Penentuan sampel penelitian sebanyak 50 karyawan dan 10 manager kantor cabang Perum Pegadaian dengan teknik purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini ada tiga yaitu Independensi dan Kompetensi Satuan Pengawas Intern sebagai variabel bebas dan Kinerja Karyawan Kantor Cabang Perum Pegadaian Wilayah Jakarta Timur sebagai variabel terikat. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan t hitung untuk variabel Independensi SPI memiliki nilai 1.385 yang lebih kecil dari 2.04 (nilai t tabel) dan nilai sig 0.176 yang lebih besar dari 5%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis alternatif untuk independensi ditolak yang berarti bahwa variabel independensi SPI tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Untuk variabel kompetensi SPI yang memiliki t hitung 2.101 yang lebih besar dari t tabel 2.04 dan nilai signifikansinya adalah 0.044 yang lebih kecil dari 0.05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesa alternatif untuk Kompetensi SPI diterima yang berarti variabel Kompetensi SPI berpengaruh terhadap variabel Kinerja Karyawan. R2 adjusted = 0.262 atau 26.2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independensi dan kompetensi SPI mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 0.214 atau sebesar 21.4% sedangkan 78.6% sisanya akan dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak di bahas dalam penelitian ini. ***** Internal audit is an important elemen to be applied in companies nowadays. In Perum Pegadaian Intern Control Unit as known as Satuan Pengawas Intern (SPI) serves as internal auditor. The SPI examination is conducted in Branch Office, namely cash, goods insurance, auctions and others. This research aimed to (1) How does independence of SPI can influence Employee Performance in Branch Office East Jakarta Area Perum Pegadaian. (2) How does independence of SPI can influence Employee Performance in Branch Office East Jakarta Area Perum Pegadaian. The research population was employees and manager in branch office East Jakarta area Perum Pegadaian. Determination of total sample of 50 employees and 10 managers with a propotional technique sampling. There were three variables in this research that is independency and competency of Internal Control Unit as independent variables, Employee Performance in Branch Office East Jakarta Area Perum Pegadaian as dependent variables. The method of data collection in this research using a questionnaire methods. To analyze the obtained data using descriptive analysis, the classical assumption test and regression analysis. Results showed that t test for Independence of the SPI variables have a value 1.385 that is smaller than 2.04 (t value table) and sig (0.176) greater than 5%. These results explain that the alternative hypothesis for independence was rejected, which means that the variable independence SPI has no effect on employee performance variables. For SPI competence variables that have t count 2.101 is greater than t table 2:04 and significance value is 0.044 which is smaller than 5%. From these results it can be said that the alternative hypothesis to be accepted, which means competence SPI variable effect on Employee Performance variables. R2 adjusted = 0.262 or 26.2%. This indicates that the variable independence and competency of of Internal Control Unit is able to explain the Employee Performance in Branch Office East Jakarta Area Perum Pegadaian about 0.214 or by 21.4% while the remaining 78.6% is explained by factors that are not discussed in this study

Penggunaan Antibiotika Aminoglikosida pada Pasien Anak di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Antibiotik merupakan obat yang banyak diresepkan. Penggunaannya yang tidak tepat dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas dan toksistas obat serta dapat memperpanjang lama perawatan dan menambah biaya pengobatan. Penggunaan antibiotik pada pasien anak membutuhkan perhatian khusus karena beresiko mengalami Adverse Drug Reactions (ADRs). Antibiotik aminoglikosida merupakan antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih, sepsis dan pneumonia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik aminoglikosida pada pasien anak di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Pelaksanaan penelitian dengan ethical approval dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Penelitian dilaksanakan di Instalasi Catatan Medik RSUP Dr. Sardjito. Sampel penelitian adalah pasien anak yang mendapatkan terapi antibiotik aminoglikosida amikasin dan gentamisin selama tahun 2020. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasien terbanyak adalah pasien usia 0-12 bulan dengan jenis kelamin laki-laki. Sebanyak 66 % merupakan pasien rujukan, 35,4 % mendapatkan perawatan ≤ 10 hari, 66,2 % luaran terapi membaik dan diizinkan pulang berdasarkan keputusan dokter. Terapi antibiotik yang diperoleh sebanyak 63,1 % adalah terapi empiris, 48,4% mendapatkan antibiotik selama ≥ 6 hari. Jenis antibiotik terbanyak yang digunakan adalah kombinasi antibiotik ampisilin dan gentamisin sesuai dengan pedoman terapi

DAYA PRAGMATIK (PRAGMATIK FORCE) PADA PERBANDINGAN ANTONIM BAHASA JAWA DAN BAHASA INDONESIA SERTA KORELASI BUDAYA MASYARAKAT PENUTURNYA

The meaning of antonyms are simply the words of opposites, antonyms are divided into four kinds namely; (a) absolute, (b) gradation, (c) hierarchical, (d) reciprocal. Antonyms comparative study on Javanese and Indonesian language through study aims to determine the pragmatic force sequence patterns found on speakers of Javanese and Indonesian, to appraise the values contained in the philosophy of speech acts activities, among speakers of Javanese and Indonesian. The data used in this study apart from information obtained from the book of antonyms collection contained in Javanese and Indonesian were also correlated in the application of the usual conversation by speakers of Javanese and Indonesian. The method used in this research through a comparative study done by comparing the antonym that is customarily used by speakers of Javanese and Indonesian speakers. The result of this study showed that the antonyms contained in Javanese and Indonesian language have different sequence patterns, this is due to the differences in cultural bacground contained in the community of Javanese and Indonesian speaker.Keywords: pragmatic force, comparison, antonyms Javanese, Indonesian antonyms, cultural speech community.

Status gizi dan gambaran klinis penyakit pada pasien HIV anak awal terdiagnosis

Nutritional status and clinical disease of HIV children patients when diagnosed for the first timeBackground: Human immunodeficiency virus (HIV) infection in children can cause nutritional problems. Currently, HIV-infected children are still diagnosed when the disease stage is advanced. Nutritional status is a marker of advanced stage conditions in HIV infection.Objective: To determine the clinical findings of disease and nutritional status of HIV children patients when diagnosed for the first time.Methods: We conducted a cross-sectional descriptive study. The data were taken from the medical record documents of child patients aged 0-18 years with the ICD 10 code B20, who was treated at the Dr. Sardjito Yogyakarta Hospital from 1 January 2004-31 December 2019. Results: There were 191 children diagnosed with HIV, 56% of them were boys. The median age was 34 months (IQR 25: 13 months, IQR 75: 69 months), and 95.5% among those were infected perinatally. There were 77 (40,3%) children who suffered from severe malnutrition and 55 (28.8%) children were moderate acute malnutrition. At the age of 0-60 months among them, there were 49 children (36.3%) suffered from severely underweight, 35 children (25.9%) underweight, 53 (39.3%) severely stunted, 38 (28.1%) stunted, 28 severely wasted (20.7%), and wasted as many as 24 (17.8%). At the age of 5-18 years old, there were 19 (33.9%) and 5 (8.9%) children who suffered from severely wasted and wasted respectively. World Health Organization (WHO) stages 3 and 4 were experienced by 62 (32.5%) and 68 (35.6%) children. As many as 41.3% of children had enlarged lymph nodes, thrush (40.8%), pneumonia (40.8%), and persistent or chronic diarrhea (21.5%). Conclusions: The nutritional status of HIV-infected children at baseline was dominated by underweight and stunted. The most clinical findings of the disease when the child was diagnosed with HIV infection were lymphadenopathy, oral thrush, pneumonia, and persistent or chronic diarrhea

BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH

Dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bantul bernomor 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 mewajibkan seluruh kalurahan (nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) di wilayah Kabupaten Bantul dalam perencanaan dan penganggaran kalurahan harus mengacu pada surat edaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam pencapaian visi Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang belum tentu sesuai dengan prioritas kalurahan. Metode eksplanatif digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan diantaranya melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kalurahan. Hasil penelitian adalah adanya relasi kuasa dominatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan sesuai tugasnya sebagai pembina dan pengawas kalurahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Bantul menggunakan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebagai Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik dalam mengusung prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan reorganisasi dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Sinkronisasi program maupun kegiatan antara kabupaten dengan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena penyampaian peraturan mengenai apa yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, sementara proses perencanaan desa sudah berjalan sejak bulan Juni. Selain itu, pemakaian dana desa untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi masyarakat dan kalurahan yang muncul di Musyawarah Kalurahan. Kata kunci; Supradesa; Desa; Sinkronisasi; Dana Desa; Prioritas Daerah.Dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bantul bernomor 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 mewajibkan seluruh kalurahan (nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) di wilayah Kabupaten Bantul dalam perencanaan dan penganggaran kalurahan harus mengacu pada surat edaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam pencapaian visi Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang belum tentu sesuai dengan prioritas kalurahan. Metode eksplanatif digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan diantaranya melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kalurahan. Hasil penelitian adalah adanya relasi kuasa dominatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan sesuai tugasnya sebagai pembina dan pengawas kalurahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Bantul menggunakan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebagai Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik dalam mengusung prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan reorganisasi dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Sinkronisasi program maupun kegiatan antara kabupaten dengan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena penyampaian peraturan mengenai apa yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, sementara proses perencanaan desa sudah berjalan sejak bulan Juni. Selain itu, pemakaian dana desa untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi masyarakat dan kalurahan yang muncul di Musyawarah Kalurahan. Kata kunci; Supradesa; Desa; Sinkronisasi; Dana Desa; Prioritas Daerah

HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU NIFAS DENGAN PEMBERIAN KOLOSTRUM DI BPS SURATMI, Amd.Keb PRINGKUMPUL KABUPATEN PRINGSEWU 2015

Pemberian ASI membantu bayi memulai kehidupannya dengan baik, kolostrum yaitu susu jolong atau susu pertama mengandung antibodi yang kuat untuk mencegah infeksi dan membantu bayi menjadi kuat. Masih banyak ibu yang tidak memberikan kolostrum pada bayinya. Data Riskesdas 2010 diprovinsi Lampung kolostrum yang diberikan semua 75,8%, dibuang sebagian 17,7% dan yang dibuang semua 6,5% Tujuan penelitian diketahui hubungan pengetahuan dengan pemberian kolostrum di BPS Suratmi, Amd.Keb Pringkumpul Kabupaten Pringsewu 2015. Desain penelitian analitik, serta menggunakan pendekatan cross sectional. Tehnik sampling yang digunakan total sampling dengan jumlah sampel 22 ibu nifas. Uji yang digunakan chi square dengan derajat kepercayaan 95%.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu nifas dengan pemberian kolostrum 31,8% berpengetahuan baik, 40,9% cukup baik, dan 27,3% kurang baik. Bayi yang diberikan kolostrum 45,5% dan 54,5 % tidak diberikan. Tedapat hubungan bermakna antara pengetahuan ibu nifas dengan pemberian kolostrum. Disarankan bagi ibu melahirkan hendaknya memberikan kolostrum pada bayinya.Kata Kunci : Pengetahuan, ibu nifas, dan pemberian kolostru

COVID-19 Vaccine Acceptance in A Private Islamic Boarding School, West Nusa Tenggara

The COVID-19 vaccination program began in Indonesia in 2020, but it is still unknown how well it has been received by particular communities in places like the West Nusa Tenggara region's Islamic boarding schools. This research aimed to identify the characteristics and factors that contribute to the COVID-19 vaccine's acceptance at the Nurul Islam Sekarbela Islamic Boarding School. In August 2022, a cross-sectional survey was conducted on a stratified random sample of chosen boarding school students using a validated questionnaire. Data on demographic factors, COVID-19 history, religious acceptance, and opinions were all examined descriptively. A total of 124 students, or 62%, gave their informed permission. Based on the findings, it was determined that the Nurul Islam Sekarbela Islamic Boarding School's level of acceptance of the COVID-19 vaccine is still considered low (35%) and in doubt (65%). Acceptance of vaccines is mostly influenced by efficacy, safety, and family recommendations. Acceptance of vaccines is impeded by the dominant fatalistic religious mindset