AKUNTANSI KAS KECIL (PETTY CASH) PADA PT BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN ACEH

Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi, dan melakukan wawancara di PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur, pencatatan, dan pengelolaan kas kecil (petty cash) pada PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh dan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi Program Studi DIII Akuntansi Unsyiah.Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa diploma DIII Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan pada PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banda Aceh dan telah mendapatkan bimbingan guna memperoleh gelar ahli madya.PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banda Aceh didirikan pada tahun 1912. Memiliki 17 kantor perwakilan di setiap daerah, termasuk salah satunya provinsi Aceh yang beralamat di jalan T. Imeum Leung Bata No. 48. Perusahaan ini merupakan perusahaan efek, meningkatkan jumlah pemodal melalui program BEI seperti program pendidikan, dan Galeri Investasi BEI.Metode Dana Kas Kecil yang digunakan pada PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banoda Aceh dalam pengelolaan petty cash menggunakan metode Sistem Dana Tetap (Imprets Fund System) untuk pengeluaran kas dalam jumlah yang relatif kecil. Ketika dana kas kecil dibentuk dan digunakan semua pelaksanaan sistem pada PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banda Aceh pelaporannya telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur

LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Abstrak : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang penting di dalam pemerintahan dengan tiga fungsi yang dimilikinya, yaitu: Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Terlepas dari segala fungsi istimewa yang dimilikinya, ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut penerapan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, sehingga perlu dijelaskan bagaimana fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif perundang-undangan dan bagaimana pula fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif siyasah dusturiyah.Penelitian normatif kualitatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (concept approach) ini mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis bahan-bahan hukum terkait masalah yang diteliti melalui teknik studi dokumentasi (library research). Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif diperoleh hasil bahwa baik fungsi legislasi, fungsi monitoring, dan fungsi budgeting yang dimiliki DPR, seluruhnya teah diatur secara jelas di dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan. Namun demikian, fungsi-fungsi yang dimaksud belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam).Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi DPR, Siyasah Dusturiyah. Abstract : The Representative Council of Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) has an important position in government with three functions: The legislative function, the supervisory function, and the budget function. Apart from all the special functions it has, it is found that there are several problems related to the implementation of functions owned by the DPR, so it is necessary to explain how the legislative function, monitoring function, and budgeting function are owned by the DPR in perspective of rule of law. Legislation and what are the legislative functions, monitoring functions, and budgeting functions which are owned by the DPR in the perspective of siyasah dusturiyah. Qualitative normative research that uses a statutory approach (statue approach) and a concept approach (concept approach) tries to describe and analyze legal materials related to the problem under study through the documentation study technique (library research). By using the qualitative data analysis method, the results show that both the legislative function, the monitoring function and the budgeting function of the DPR, have all been clearly regulated in the constitution and statutory regulations. However, these functions have not been fully implemented according to the principles of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law).Keywords: People's Representative Council, DPR Function, Siyasah Dusturiyah

KINERJA KEUANGAN DAERAH: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, dan Share and Growth.

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah efektifitas merealisasikan PAD efisiensi belanja daerah dan pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang.. Penelitian ini berjenis penelitian deskripitif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data sekunder bersumber dari laporan keuangan APBD kabupaten Enrekang hasil pemeriksaan BPK wilayah Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis dekripitif digunakan untuk menganalisis data sekunder dengan mengukur kineja keuangan menggunakan indikator kinerja keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi  Share and Growth.. Hasil penelitian menemukan bahwa Rasio kemandiran Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kategori “rendah sekali”. Rasio efektivitas Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kriteria “cukup efektif”. Rasio efisiensi Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021 tergolong dalam kritieria “tidak efisien”. Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten Enrekang memperoleh hasil bahwa analisis share dan growth yang rendah. Sehingga Kabupaten Enrekang berada dalam kuadran IV, di mana kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran PAD belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementar itu daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Menggunakan Model Inquiry Learning

Penelitian ini menggunakan jenis studi literatur yang bertujuan untuk mendeskripsikan model inquiry learning yang di terapkan dalam proses pembelajaran matematika. Referensi data dalam penelitian ini didapatkan dengan melalui riset kepustakaan murni yaitu dengan membahas referensi-referensi tertulis seperti artikel-artikel ilmiah. Tahapan analisis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yakni meringkas data, mengangkat poin-poin pembahasan, data dikembangkan sesuai kepentingan, melakukan pengecekan ulang data, melakukan pemaparan hasil yang telah dikumpulkan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa model inquiry learning pada langkah-langkah pembelajaran memiliki hubungan dengan kemampuan berpikir kritis matematis pada siswa, dimana siswa mampu merumuskan masalah dan hipotesis, menyeleksi data & informasi, mengenali asumsi, menyampaikan penjabaran, evaluasi, dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada. Dan juga dihubungkan dengan tingkat pendidikan, dimana pada tingkat SD, SMP dan SMA dengan penggunaan model inquiry learning mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang cukup bagus. Sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa model inquiry learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa ketika di gunakan dalam kegiatan pembelajaran

AN INTERNSHIP REPORT AT DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROV SULAWESI SELATAN

CHAPTER I INTRODUCTION A. BACKGROUND As we know, the unemployment rate is increasing annually. In fact, the amount of unemployment that holds a bachelor degree continues to increase. This is because their bachelor degree is not accompanied by qualified skills. In this era of globalization, it is highly needed to be able to compete in an increasingly competitive workforce. So, students are now required to be more able to think forward to improve the quality of human resources that have good science quality as well as skills that can be utilized in the workforce. One of manifestations is through an internship program. Internships are intended for students to know th

Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan tentang perbuatan catcalling dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis pengaturan perbuatan pelecehan seksual verbal menurut pembaharuan hukum pidana. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa perbuatan (catcalling) berpotensi adanya tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual verbal dan dapat dikaji dari beberapa pasal di dalam KUHP, Undang-Undang tentang pornografi serta diperlukannya suatu kebijakan hukum terkait aturan khusus perbuatan catcalling untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya suatu syarat-syarat kriminalisasi sehingga perbuatan catcalling bisa dibuat aturan secara khusus. Kesimpulannya yaitu perbuatan catcalling berpotensi suatu tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup publik melalui unsur-unsur suatu tindak pidana, dampak perbuatan catcalling ini mengakibatkan terganggunya mental, psikologi, sampai pada tingkat kejiwaan dan untuk menentukan suatu kebijakan perlu memperhatikan moral, nilai dan asas yang terkadung di dalam masyarakat dan memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi. Untuk mencapai suatu kepastian hukum perlunya kebijakan hukum mengenai aturan secara khusus terkait perbuatan catcalling serta adanya sanksi sosial bagi pelaku catcalling. ABSTRACT This article aims to understand and analyze the regulation of catcalling from the perspective of criminal law and to analyze the regulation of verbal sexual harassment according to the reform of the criminal law. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that catcalling has the potential for a criminal act that has met the elements of a criminal act, this act is categorized as an act of verbal sexual harassment and can be reviewed from several articles in the Criminal Code, the Law on pornography and the need for a legal policy related to the special rules for catcalling acts to achieve legal certainty and also the fulfillment of a criminalization condition so that the catcalling act can be made specific rules. The conclusion is that catcalling is potentially a criminal act that occurs in the public sphere through the elements of a criminal act, the impact of this catcalling act causes mental and psychological disruption to the psychological level and to determine a policy it is necessary to pay attention to the morals, values and principles involved. in society and pay attention to the conditions for criminalization. To achieve legal certainty, it is necessary to have a legal policy regarding specific rules related to catcalling acts as well as the existence of social sanctions for catcallers

Factors That Foster or Hinder Student Reading Motivation in a Suburban Primary School

Readingtakes a large amount of effort, but if students are without the motivation to read, they will put little effort into the task of reading (Guthrie, Perencevich, Tonks, and Wigfield, 2004). According to the report of the International Student Assessment (PISA) results of the sixty-four participating countries, 37% of the students polled engaged in reading for pleasure (Organization for Economic Co-operation and Development, 2010). People who engage in reading for pleasure are motivated to read, but someone who is not reading for enjoyment is not motivated to read. (Guthrie et al., 2004) Reading motivation is a very important aspect of a student’s reading process. Many classroom teachers are focused on what they are held accountable for, which is test scores and being in line with the Common Core Standards. The purpose of this study was to explore what teachers did to foster reading motivation according to theory, and to observe what teachers actually did in their classrooms. The research questions that I explored in this study are: How do teachers, in a suburban primary school, set up their classroom libraries and environment related to reading motivation? In what ways do the teachers’ actions and schedules appear to foster or detract from reading motivation

Pelatihan Administrasi Dan Legalitas Usaha Untuk UMKM Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sumatera Selatan

Legalitas dalam dunia usaha adalah hal yang sangat penting serta dibutuhkan supaya kelangsungan usaha berjalan lancar.  Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi  dan  pengusaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.  Pandemi covid19 membuat banyak ruang gerak UMKM menjadi terbatas terutama untuk pengurusan legalitas usahanya secara langsung ke dinas terkait sehingga mempengaruhi motivasi usaha usahanya.  Pelatihan legalitas UMKM ini merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan dan memberi motivasi tentang pentingnya pencatatan administrasi terutama dalam hal keuangan serta mekanisme dan tatacara pengurusan legalitas usaha secara online.  Seminar pelatihan ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku umkm memahami bagaimana melakukan administrasi sederhana serta mampu menguasai untuk pengurusan perizinan usaha secara online melalui sistem online single submissions (OSS).  Tahapan pelatihan yang dilakukan dalam pelatihan adalah tahap sosialisasi, tahap  diskusi dan tahap implementasi. Sehungga diharapkan hasil dari kegiatan ini adalah UMKM Kab/Kota se provinsi Sumatera Selatan, mempunya administrasi yang rapi serta perijinan usaha. Peserta pelatihan dalam rangka pengabdian ini adalah 29 orang, yang merupakan perwakilan UMKM Kota/Kab  se provinsi Sumatera Selatan

Keefektifan Model Interaksi Sosial Role Playing berbantuan Media Dussmart terhadap Sikap Sosial Siswa Kelas III SD

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan model interaksi sosial Role playing berbantuan dussmart terhadap sikap sosial siswa. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis metode eksperimen yaitu Quasi Experimental Design dengan bentuk desain Nonquivalent Control Group. Lokasi Penelitian adalah di SD Negeri Ungaran 01. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh kelas III SDN Ungaran 02. Dan sampel untuk kelas III A sebagai kelas kontrol dan III B sebagai kelas Eksperimen. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Uji Independent Sample T-Test, Regresi Linier Sederhana, dan Uji Paired Sample T-Test. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Terdapat perbedaan sikap sosial siswa dengan penggunaan model interaksi sosial Role playing berbantuan dussmart yang dibuktikan dari Uji Independent Sample T-Test dengan melihat signifikansi  0,006 < 0,05, (2) Terdapat pengaruh penggunaan model interaksi sosial Role playing berbantuan dussmart yang dibuktikan dari Uji Regresi Linier Sederhana dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan (3) Terdapat peningkatan sikap sosial siswa yang dibuktikan dari Uji Paired Sample T-Test dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model interaksi sosial Role playing berbantuan dussmart efektif dalam meningkatkan sikap sosial siswa kelas III Sekolah Dasar