PRARANCANGAN PABRIK ASAM SALISILAT DARI PHENOL DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 TON PERTAHUN

ABSTRAKPrarancangan pabrik asam salisilat dengan menggunakan phenol sebagai bahanbaku. Proses produksi secara keseluruhan menggunakan proses kontinyu denganmelibatkan proses karboksilasi pada reaktor fluidized bed. Kapasitas produksipabrik asam salisilat ini adalah 8.000 ton pertahun dengan hari kerja 330 haripertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tanaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 155 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan luas tanah 26.400 m2. Sumber air untuk pabrik asam salisilat ini berasal dari Sungai Bengawan solo. Hasil analisa ekonomi yang yang diperoleh adalah sebagai berikut :a. Fixed Capital Investment = Rp. 386.503.798.079,-b. Working Capital Investment = Rp. 68.206.552.602,-c. Total Capital Investment = Rp. 454.710.350.682,-d. Total Biaya Produksi = Rp. 1.171.523.913.518,-e. Hasil Penjualan = Rp. 1.387.333.834.832,-f. Laba Bersih = Rp. 163.857.440.986,-g. Pay Out Time (POT) = 2 tahun 7 bulanh. Break even Point (BEP) = 36,47 %i. Internal Rate of Return (IRR) = 63,35 %Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik asam salisilat ini layak untukdilanjutkan ke tahap konstruksi

Strategi Networking dan Fundraising dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa (Studi Kasus Perpustakaan Adz-Dzikra Gampong Pineung)

AbstrakTulisan ini berjudul Strategi Networking dan Fundraising dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa dengan Studi Kasus di Perpustakaan Adz-Dzikra Gampong Pineung. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengurus perpustakaan desa terutama Perpustakaan Adz-Dzikra dalam mengelola perpustakaan dan apa saja urgensi networking dan fundraising bagi perpustakaan. Membangun kemitraan dengan setiap pihak merupakan langkah baik terutama menjalankan promosi perpustakaan kepada pemustaka maupun calon pemustaka yang nantinya bisa menjadi bagian daripada donatur yang mempunyai concern dalam pembinaan minat baca dan mendukung langkah memajukan pendidikan meskipun dalam ruang lingkup desa/gampong.Kata Kunci: networking, fundraising, perpustakaan desa AbstractThis paper is entitled Networking and Fundraising Strategy in Village Library Management with Case Studies in the Adz-Dzikra Library located in Gampong Pineung. The purpose of this paper is to find out how the strategy of village library administrators, especially the Adz-Dzikra Library in managing the library and what the urgency of networking and fundraising for the librariy is. Building partnerships with each party is a good step, especially carrying out library promotions to users and prospective users who can later become part of donors who have concerns in fostering interest in reading and support steps to develop the quality of education even though it is within the scope of the village/gampong. Keywords: networking, fundraising, village librar

Penggunaan Analytical Hierarchy Process dalam Penentuan Prioritas Penyuluhan Perikanan di Wilayah Perkotaan pada Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan: Kasus di Kota Bogor

Kegiatan penyuluhan budidaya ikan merupakan salah satu faktor yang dianggap penting untuk diterapkan dengan baik di Bogor sebagai salah satu wilayah perkotaan di negara ini. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menentukan materi/informasi penyuluhan perikanan yang akan disampaikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan aspek-aspek terkini dalam USAha budidaya perikanan di wilayah perkotaan; (2) menentukan prioritas terhadap materi/ informasi penyuluhan perikanan; (3) menentukan pilihan alternatif sebagai strategi penyuluhan perikanan yang efektif pada pengelolaan USAha budidaya ikan di wilayah perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain eksplorasi yang diarahkan untuk memprioritaskan isu-isu tersebut dengan menerapkan Analytical Hierarchy Process (AHP). Sampel penelitian merupakan panel pakar/ahli yang terdiri dari sembilan responden (mewakili pembudidaya ikan, pejabat pembina, pengambil keputusan, dan akademisi) dibentuk untuk mengembangkan prioritas masalah penyuluhan budidaya perikanan secara sistematis dengan menggunakan AHP. Ada delapan isu utama yang digunakan dalam penelitian ini, dimana setiap isu terdiri dari tiga sampai lima sub isu. Metode analisis data pada penelitian ini terdiri dari: (a) penilaian/pembandingan elemen berpasangan; (b) penyusunan matriks eigenvector berpasangan ternormalisasi dan uji konsistensi; dan (c) penetapan prioritas pada masing-masing hirarki. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan budidaya yang ramah lingkungan dan pelestarian ekosistem berada dalam prioritas utama dari kriteria materi/informasi penyuluhan di kota Bogor. Pengembangan USAha budidaya ikan yang produktif dan berkelanjutan adalah prioritas lain yang dianggap sebagai sub-kriteria utama dari materi/informasi penyuluhan budidaya perikanan. Selain itu, juga ditemukan bahwa kegiatan penyuluhan budidaya perikanan berbasis keterampilan adalah strategi yang paling efektif di daerah perkotaan seperti Kota Bogor

AKTUALISASI SPIRIT ISLAM NUSANTARA DAN ISLAM BERKEMAJUAN, DUA INSTRUMEN PENANGKAL ARUS RADIKALISASI PENEGAK NEGARA DEMOKRASI

The emergence of radical notions in the ideology of the Ummah is a public phenomenon that must be eradicated from the minds of mankind, because this understanding can present a negative impact that can disturb the condition of social people which lead to acts of terrorism. This action occurs because the majority of radical groups tend to respond to religious normative texts in a written manner without any further analysis, so that there is a stagnation of the interpretations in their mindset. Indonesia itself is one of the countries that adopts the notion of democracy as a principle of citizenship and constitutionality, but on the other hand the unity of Indonesian is weak and vulnerable to radical understanding which is increasingly attacking the solidarity of the country's integration. This can be seen by reflecting on the active actions of religious radicalization and terrorism in Indonesia which have been ongoing, especially entering the early 21st century. Therefore, in response to the presence of phenomenology, the author tries to present a counteractive response as an antithetical refutation of the argument. That is an effort to counteract the radical notion, the author tried to explain the views of two major assemblies of Muslim organizations in the country, namely NU with the spirit of Islamic Nusantara and Muhammadiyah with Islamic Spirit Progressing (Islam Berkemajuan), by using paradigm- comparative analysis method between both of them. Where the results are found that both are indigenous products, which is where Islam Nusantara is a spirit that tends to ukhuwahwataniyah as a multicultural people while Islam progresses towards social modernism. With the final conclusion, the two spirits did not at all mention the negative radicalist doctrines, but explicitly oriented to the movement of tolerance, moderation and contextualization which led to the upholding of democratic values in the Indonesian country. 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN PENYAKIT SCABIES PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL IMAN ULU GEDONG KOTA JAMBI TAHUN 2019

ABSTRAKPendahuluan: Kebersihan asrama sebagai tempat tinggal para santri, akan menyebabkan terjadinya masalahantara lain kebersihan kamar tidur, kebersihan individu, dan pembuangan sampah merupakan masalah yangperlu mendapat perhatian khusus. Pondok Pesantren Nurul Iman adalah sebuah pondok pesantren yangberada di wilayah kerja Puskesmas Olak Kemang, di desa Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.Dari data jumlah siswa terbanyak adalah SMP dari data UKS yang terbanyak menderita Scabies adalah SiswaSMP dengan jumlah siswa terbanyak sehingga fasilitas / sarana baik di kelas maupun di asrama terbatas / tidakberimbang dengan siswa.Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan ”cross sectional” yaitupenelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari adanya suatu dinamika kolerasi. SampelProporsional Random Sampling. 97 orang. Instrumen yang digunakan kuesioner dan lembar observasi carapengisisan menggunakan check-list yang terdiri dari beberapa petanyaan. Analisa yang digunakan adalahanllisa univariat dan bivariat.Hasil: Berdasarkan penelitian perilaku pencegahan scabies pengetahuan, sarana, lingkungan sebagian kecilkurang baik, Berdasarkan hasil penelitian responden memiliki perilaku yang benar dalam hal menjagakebersihan badan dengan mandi 2 kali sehari secara teratur, menjaga pondok pesantren agar selalu dalamkeadaan bersih, tidak meminjam pakaian secara bersama-sama agar tidak tertular penyakit scabies.Kesimpulan: Ada hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan penyakit scabies pada santri diPesantren Nurul Iman Kota Jambi Tahun 2019 diharapkan Agar dapat lebih memperhatikan sarana dan prasranayang lebih mendukung untuk mencegah meluasnya penyakit scabies. Seperti penambahan sarana tempatmandi, pembuatan jadwal khusus untuk pengontrolan kamar tidur para santriKata Kunci : scabies, Pengetahuan, sarana parasan

Nu Dan Kontinuitas Dakwah Kultural

Dakwah Islam yang disebarkan oleh para walisongo mendapat respon positif dari masyarakat, hal tersebut karena para wali dalam dakwahnya senantiasa mempergunakan pendekatan kultural tidak struktural, mereka mampu menampilkan Islam yang sejuk, akomodatif terhadap kebudayaan lokal dengan tanpa mengorbankan nilai-nilai prinsip Islam sehingga dalam waktu yang relatif singkat banyak diantara mereka yang berbondong-bondong berpindah agama dari agama nenek moyang mereka yaitu Hindu dan Budha ke agama Islam. Pola dakwah walisongo ini secara berkesinambungan (continuity) diwarisi dan dikembangkan oleh mayoritas ulama di Nusantara termasuk para ulama Nahdlatul Ulama. Dalam pembumian ajaran Islam Nahdlatul Ulama bertumpu pada empat sikap dasar yaitu tawassut (moderat), tawazun dan ta’adul (keseimbangan), tasamuh (toleran), dan amar makruf nahi mungkar. Keempat sikap dasar tersebut sering mengemuka dalam interaksi sosial budaya dan sosial politik. Dengan keempat sikap dasar tersebut NU mampu mengadaptasi tradisi lokal dan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Akulturasi Islam dan budaya lokal melahirkan budaya baru (Islam). Budaya baru tersebut menjadi sumbangsih NU kepada budaya Nasional. Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Tradisi, Dakwa

Komunikasi Islam dan Etika Muja>dalah Menurut Al-Qur’an

Propagation (da’wah) is an activity inherent within all religions. Muja>dalah is one of the methods that exist in the propagation of Islam. This article discusses the ethics of muja>dalah in da'wah according to the Qur'an. The ethics of muja>dalah can be defined as a standard value to refer in efforts to strengthen the arguments held for specific purposes. This paper argues that the propaganda with good muja>dalah method can go through a good dialogue, without any pressure on mad'u (communicants). The muja>dalah, it further argues, should use logical arguments, friendly attitude, full of compassion, and not with any violence and arrogance.Keywords: ethic of mujadalah, a-Qur'an, logical argument.---------------------------------------------------------------------------Dalam setiap agama, dakwah merupakan salah satu bagian yang mesti ada di dalamnya. Muja>dalah merupakan salah satu metode dakwah dalam Islam. Artikel ini membahas secara detil etika muja>dalah dalam berdakwah menurut konsep al-Qur’an. Etika muja>dalah disini merupakan standar nilai yang dijadikan acuan dalam usaha memperkuat pernyataan yang dipersoalkan dengan menggunakan argumentasi dan tujuan tertentu. Tulisan ini berargumentasi bahwa muja>dalah menurut al-Qur’an adalah metode dakwah dengan menggunakan dialog yang baik, tanpa tekanan terhadap mad’u (komunikan), tanpa menghina dan menjelek-jelekkan mereka. Muja>dalah harus dilakukan dengan menggunakan argumentasi logis, sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, serta tidak dengan menggunakan kekerasan dan arogansi.Kata Kunci: etika muja>dalah, al-Qur’an, argumentasi logis

STUDI EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRUKTUR RUANG WILAYAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENDIDIKAN SISWA PERSEKOLAHAN : Studi pada Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Sukabumi

Studi Evaluasi Implementasi Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Terhadap Efektivitas Pendidikan Siswa Persekolahan (Studi pada Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Sukabumi). Fahrurrazi, disertasi (2012). Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran apakah tata guna lahan, jaringan jalan, moda transportasi, fasilitas lalu lintas dan efektivitas sistem pergerakan pendidikan (educational movement system) berpengaruh terhadap efektifitas sistem pendidikan siswa persekolahan. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah belum optimalnya kondisi eksisting struktur ruang wilayah dalam menunjang efektifitas sistem pergerakan pendidikan dan efektivitas pendidikan siswa persekolahan. Penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis dan melakukan sintesis data empirik, untuk membuktikan hipotesis tentang variabel-variabel struktur ruang wilayah dalam memberikan pengaruh kepada efektifitas sistem pergerakan pendidikan implikasinya terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan. Penelitian ini juga menemukan model alternatif strategi keseimbangan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sekolah dan penataan struktur ruang wilayah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif melalui metode penelitian explanatory survey. Populasi penelitian adalah seluruh SMA/SMK/MA di Kota Sukabumi, dengan unit analisisnya adalah siswa sekolah tersebut, sebanyak 392 sampel responden dari 18.910 orang siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah stratified probability random sampling technique. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Dalam melakukan analisis, penelitian ini juga menggunakan data yang berkaitan dengan perencanaan transportasi dan rekayasa lalu lintas yang diperoleh dari hasil survey dan pengumpulan data sekunder, yang kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan four step model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar variabel penelitian. Temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Efektivitas sistem pergerakan pendidikan dipengaruhi secara positif oleh tata guna lahan, jaringan jalan, moda transportasi dan fasilitas lalu lintas, baik masing-masing maupun secara bersama-sama; (2) Tata guna lahan, jaringan jalan, moda transportasi, fasilitas lalu lintas dan efektivitas sistem pergerakan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan; (3) Tata guna lahan dan efektivitas sistem pergerakan pendidikan baik masing-masing maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan; dan (4) jaringan jalan, moda transportasi dan fasilitas lalu lintas tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pendidikan siswa persekolahan, tetapi mempengaruhi secara tidak langsung melalui efektivitas sistem pergerakan pendidikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut disampaikan rekomendasi perlunya keterlibatan dan koordinasi yang baik semua pihak yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan penataan struktur ruang wilayah, agar diperoleh perumusan manajemen yang saling mendukung antara strategi kebijakan yang dikeluarkan. Bentuk-bentuk rekomendasi yang perlu dilakukan adalah : (1) Pengendalian kondisi eksisting jaringan jalan, angkutan umum dan fasilitas lalu lintas; (2) Manajemen transportasi pada area lokal kawasan pendidikan; (3) Manajemen waktu sekolah atau aktifitas bangkitan perjalanan lainnya; (4) Pengendalian tata guna lahan melalui optimalisasi analisis dampak lalu lintas; (5) Penyediaan angkutan pelajar; (6) Kajian ulang Rencana Tata Ruang Wilayah; (7) Rekayasa lalu lintas; (8) Relokasi kawasan pendidikan

SENGKETA KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

The amendment of 1945 Constitution has completed the renewal to entire constitutional system fundamentally including Judicature authority system. Throughout the third alteration of the 1945 Constitution, there were two new institutions within the Judicature authority in Indonesia ; they are Constitutional Court and Judicial Commission beside the Supreme Court and the justice institution under its authority. The presence of the Judicial Commission, with the main authority to complete recruitment of the candidate of the supreme judge and the other authority to prevent and establish the judge honor, honesty, nobility, and attitude (article 24 B 1945 Constitution), causes new obstacle that is the existence of conflict between the Supreme Court and Judicial Commission. The conflict between the Supreme Court and the Judicial Commission is derived from the application of the Judicial Review of the Regulation Number 22 Year 2004 Upon Judicial Commission to the Constitutional Court, acted upon 31 supreme judges. The problem existed of the application of Judicial Review mentioned shortly as : 1. Related to the judge meaning upon article 24 B section (1) 1945 Constitutional, according to the applicator the word “judge” does not cover Supreme Judge and Constitutional Court Judge, however it covers judges under supreme judge and the candidate judge of supreme judge. 2. Related to the problem of the surveillance function that is the authority of Judicial Commission as ruled in Article 13 letter b Regulation Number 22 Year 2004 upon Judicial Commission, the applicator stated that it is against the comprehension of Article 24 B act (1) 1945 Constitutional. Within the decision, the Constitutional Court mainly stated that the Constitutional Court judge is not included in the Judicial Commission surveillance object ; furthermore, all regulations related to the surveillance should have considered against the 1945 Constitution is not in detail to rule the surveillance, the surveying subject, the surveyed object, the used instruments and the executing surveillance process. Consequently, all regulations upon the surveillance become blur and create the law uncertainly within the enforcement. To response the Constitutional Court decision, there is the preparation of the Judicial Commission Regulation revision. Nevertheless, not only the revision upon Judicial Commission Regulation but also synchronization upon all the judge authority related regulation. It is hoped in the end, there would not by any other authority conflict among Judicative institution. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan pembaruan seluruh sistem ketatanegaraan secara mendasar termasuk sistem kekuasaan Kehakiman. Lewat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah lahir dua lembaga negara baru dalam lingkungan kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial disamping Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya. Kehadiran Komisi Yudisial dengan otoritas utamanya melakukan rekruitmen calon hakim agung dan otoritas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945) ternyata menimbulkan masalah baru berupa ketegangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tersebut bermuara pada permohonan Yudicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh 31 hakim agung. Duduk perkara permohonan Judicial Review secara singkat adalah sebagai berikut : 1. Menyangkut pengertian hakim yang dimaksud dalam pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menurut pemohon kata “hakim” tidak meliputi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Melainkan ditujukan kepada hakim dibawah hakim agung dan hakim yang akan menjadi hakim agung. 2. Menyangkut masalah fungsi pengawasan yang menjadi wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pemohon berpendapat hal tersebut bertentangan dengan pemahaman Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam obyek pengawasan Komisi Yudisial selain itu segala ketentuan yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut tidak rinci mengatur pengawasan, subyek yang mengawasi, obyek yang diawasi, instrumen yang digunakan, dan bagaimana proses pengawasan dilaksanakan. Akibatnya semua ketentuan tentang pengawasan menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpasitan hukum dalam pelaksanaannya. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu dipersiapan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Namun demikian bukan hanya Undang-Undang Komisi Yudisial yang harus direvisi melainkan semua Undang-Undang yang terkait dengan masalah kekuasaan kehakiman harus di setarakan. Dan pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi konflik kewenangan antara lembaga Yudikatif