IAIN Sunan Ampel Repository

Masdar, Hilmy

Bidah Pola Perang Para Teroris 
 
Masdar Hilmy, PhD 
Wakil direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 
 
TEROR kembali mengguncang Jakarta. Setelah bom di depan Kedutaan Australia (2004) dan bom 
Kuningan (2009), kemarin giliran Jl MH Thamrin, tepatnya di depan Gedung Sarinah dan kedai kopi 
Starbucks, menjadi target pengeboman para teroris.Akibatnya, tujuh nyawa melayang dan belasan 
lainnya luka-luka. Apa pun motif dan alasannya, terorisme merupakan tindakan keji yang tidak patut 
ditoleransi karena berlawanan dengan ajaran agama mana pun di jagat ini. 
 
Aparat telah mengonfirmasi, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) menjadi dalang di balik peristiwa 
tersebut. Itu berarti ISIS benar-benar telah ’’menepati janjinya’’ untuk menyerang Indonesia. Lebih dari 
itu, serangan tersebut mengirimkan sinyalemen eksistensi ISIS di negeri ini. 
Sebagaimana pernah diberitakan, ISIS sebenarnya telah menebarkan ancaman kepada 70 negara, 
termasuk Indonesia, sebagai target serangan pasca serangan Paris (14/11/2015). Kutipan berikut seperti 
yang dirilis kantor berita AFP (11/9/2015) menggambarkan ancaman tersebut. 
’’Apa yang, misalnya, mencegah seorang jihadis menargetkan... komunitas di Dearborn, Michigan, Los 
Angeles, dan New York City? Atau menargetkan misi-misi diplomatik Panama di Jakarta, Doha, dan 
Dubai? Atau, menargetkan misimisi diplomatik Jepang di Bosnia, Malaysia, dan Indonesia? Atau, 
menargetkan para diplomat Saudi di Tirana, Albania, Sarajevo, Bosnia, dan Pristina, Kosovo?’’ 
 
Jihad Bidah 
Sudah selayaknya aparat negara mengambil peran afirmatif dalam rangka menjamin keamanan dan 
keselamatan seluruh warga negara dari serangan teroris.Sikap ekstrawaspada terhadap ancaman 
terorisme menjadi penting karena pola kekerasan para teroris tidak mengadopsi pola konvensional. 
Namun, meminjam istilah Bassam Tibi (2002), disebut irregular war, ’’perang tidak teratur’’. 
Jika dalam urusan ideologi atau paham keagamaan para teroris cenderung konvensional-konservatif, 
tidak demikian halnya dalam perang. Dalam hal ini, para teroris cenderung menerapkan bidah (inovasi) 
dalam mengembangkan pola perang yang tidak konvensional.Bidah pertama, perang dilancarkan kepada 
semua pihak yang dipersepsi ’’musuh’’. Baik ’’musuh dekat’’ (al’aduww al-qarib) seperti aparat keamanan 
maupun musuh jauh (al’aduww al-ba’id) seperti AS dan Barat, militer maupun sipil. 
 
Dalam terminologi keagamaan klasik, perang hanya dilancarkan terhadap kombatan atau militer. 
Sementara itu, warga sipil –terutama perempuan, anak-anak, dan orang tua– tidak termasuk dalam pihak 
yang diperangi.Bidah kedua, perang tidak dilancarkan oleh lembaga yang paling otoritatif, yakni kepala 
negara. Perang dilancarkan secara semenamena oleh individu teroris yang tidak memiliki otoritas formal 
atau keagamaan apa pun. Dalam tradisi pemikiran keagamaan klasik, hanya kepala negaralah yang 
berhak menyatakan negara dalam keadaan perang. 
 
Bidah ketiga, perang dilancarkan tidak di medan perang (dar alharb), tetapi di negeri yang damai (dar al-
salam) seperti Indonesia. Artinya, perang itu ada tempatnya. Serangan teroris terhadap pusatpusat 
keramaian di ruang publik, apa pun motif dan dalihnya, menyalahi kaidah perang yang benar. 
Bidah keempat, para teroris menggunakan cara-cara naif menuju kebinasaan diri seperti bom bunuh diri. 
Sekalipun para teroris memiliki justifkasi teologis soal bom bunuh diri melalui doktrin istisyhad (mati 
syahid), jumhur ulama melarangnya karena hal itu bertentangan dengan semangat memelihara 
kehidupan. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fiqh al-Jihad (2009) termasuk ulama yang mengecam 
penggunaan bom bunuh diri.Bidah kelima, para teroris cenderung memaknai jihad sebagai perang fisik 
(qital) yang dilakukan melalui ’’pintu belakang’’ (irhabi). Sementara itu, pemaknaan jihad yang lebih 
universal dan generik sebagai perang melawan hawa nafsu atau jihad damai dianggap tidak absah 
secara teologis karena telah dinaskh (dihapus) oleh jihad qital. 
 
Solusi Menyeluruh 
Untuk mencegah dan mengatasi aksi terorisme, tidak ada cara lain kecuali melakukan aksi menyeluruh 
mulai hulu hingga hilir. Di tingkat hulu, program deradikalisasi dilakukan melalui upaya dekonstruksi dan 
delegitimasi paham-paham keagamaan yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Hal itu bisa dilakukan 
institusi-institusi yang punya otoritas keagamaan seperti MUI serta ormas-ormas keagamaan seperti NU 
dan Muhammadiyah. 
 
Sementara itu, di tingkat hilir, program deradikalisasi dilakukan melalui pendekatan keamanan (security 
approach) dan penegakan hukum terhadap para teroris. Harus diakui, penerapan pendekatan keamanan 
oleh Densus 88 sering menimbulkan antipati dan dendam di kalangan teroris. Karena itu, pendekatan 
keamanan idealnya dilakukan setelah seluruh perangkat lunak dimaksimalkan. Dengan kata lain, fungsi 
pencegahan (deterrence) harus lebih diutamakan ketimbag fungsi penegakan (enforcement). 
Di atas itu semua, program-program pembangunan yang berorientasi kesejahteraan harus benar-benar 
dijalankan secara konsisten dan simultan.Sebab, kemiskinan dan berbagai problematika sosial 
merupakan reservoir bagi tumbuh suburnya ideologi radikalisme-terorisme. Barulah ketika semua itu 
dilakukan, negara tidak bisa dikalahkan (lagi) oleh para teroris. Semoga! 
 
 
Artikel ini sudah dimuat di Opini JawaPos, 15/1/2016.  
 


Bidah Pola Perang Para Teroris

Sulanam, M.Pd

POLITIK PROFETIK

Saifuddin Al Khotib, Basam

Mafahim Al Islam Al Siyasi wal 'Urubah Al A'laqah Al Tsaqafiyah m'a Indonesia\ud
\ud

11
Agama dan Demokrasi
Masdar Hilmy
Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya
SATU pertanyaan krusial yang belum terurai secara memuaskan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana agama dibawa ke
dalam ruang-ruang demokrasi agar kehadirannya tidak kontraproduktif dengan
prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan kita? Hal ini penting mengingat konstruk
negara ”bukan-bukan” (bukan sekuler dan bukan agama) yang dianut konstitusi
kita jelas memberikan ruang kosong bagi para pialang dan petualang politik
untuk meletakkan agama dalam posisi sesuka hati mereka.
Konstitusi kita memang tidak melarang siapa pun untuk membawa agama ke
ranah politik-demokrasi. Namun, penafsiran dan penempatan yang salah atas
agama dalam ruang-ruang demokrasi bukan hanya dapat mengantarkan
bangsa ini pada involusi peradaban, melainkan juga pada tebing kehancuran.
Oleh karena itu, bangsa ini harus cerdas mengonstruk pola relasi agama-
demokrasi yang tepat agar kehadiran agama benar-benar bisa menjadi rahmat
bagi semua dan membimbing bangsa ini ke arah lebih baik.
Politik sublimasi
Pembacaan yang salah atas peran agama dalam ruang politik-demokrasi
terefleksikan secara sempurna pada pilpres yang baru saja berlangsung ketika
sejumlah elite menyeret dengan paksa simbolisme agama untuk meraih simpati
dan dukungan publik kepada capres-cawapres tertentu. Menguatnya simbolisme
agama jelas bukan pelanggaran atas konstitusi. Sepanjang tidak dieksploitasi
untuk hal-hal yang dapat menggerogoti spirit demokrasi, seperti kampanye
22
hitam, pemanfaatan isu-isu agama untuk kepentingan politik bukanlah kejahatan
yang dapat dipidanakan.
Persoalannya, politik simbolisme agama dalam pilpres sering kali tidak lebih dari
sekadar eksploitasi sentimen keagamaan untuk meraih dukungan publik.
Fenomena ini tidak ada bedanya dengan ”agama untuk kekuasaan”, bukan
”kekuasaan untuk agama”.
Meminjam istilah Khaled Abou el-Fadl (2005), eksploitasi agama untuk
kepentingan yang tidak agamis merupakan bentuk ”pembajakan besar-besaran”
(great theft) atas doktrin agama untuk hal-hal yang tidak selaras dengan misi
profetik-liberatif agama. Agama yang semestinya dibawa untuk
mengejawantahkan idealisme peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan universal
justru dibajak untuk tujuan-tujuan profan yang sempit, dangkal, dan libidinal.
Salah satu tafsir mengapa sejumlah elite masih mengeksploitasi agama untuk
kepentingan politik-kekuasaan adalah karena di balik langkah mereka
tersembunyi apa yang disebut sebagai politik sublimasi. Yakni, sebuah taktik
dan strategi politik untuk mengalihkan mata publik dari sesuatu yang
sesungguhnya menuju sesuatu yang semu, palsu, dan menipu. Sesuatu yang
palsu itu bisa berupa ketidakmampuan melakukan hal-hal yang semestinya atau
terdapat tendensi untuk menutupi berbagai kelemahan dan kekurangan yang
ada.
Politik sublimasi, dengan demikian, merupakan strategi pengalihan untuk
sekadar melakukan idkhal al-surur (menghibur) khalayak ramai. Melalui politik
sublimasi, sejumlah elite berharap dapat memuaskan sisi sentimentalisme dan
primordialisme konstituen di sebuah negara yang masih kental nuansa
religiusnya. Artinya, berbagai kelemahan dan kekurangan dari pasangan capres
33
tertentu diharapkan dapat tertutupi oleh politik pengalihan semacam ini.
Sekalipun bukan pelanggaran terhadap konstitusi, politik sublimasi menjadi
salah satu ”lubang hitam” demokrasi kita yang masih bekerja pada aras
mayoritarianisme. Pemanfaatan agama untuk kekuasaan menjadi masalah laten
di banyak negara yang baru belajar berdemokrasi (David I. Kertzer, Ritual,
Politics, and Power, 1988). Bahkan, di sejumlah negara kampiun demokrasi
seperti AS, politik sublimasi merupakan salah satu strategi yang dibangun
antara elite dan konstituen menjelang pemilu yang harus direalisasikan jika
calon tertentu benar-benar memenangi kontestasi politik.
Sekalipun tak persis sama, strategi semacam ini mengingatkan kita pada politik
”laras babi” (pork barrel) dalam lanskap demokrasi AS (Robert M Stein &
Kenneth N Bickers, Perpetuating the Pork Barrel, 1995). Politik jenis ini
didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah terpilih untuk mengalokasikan
anggaran bagi konstituen yang telah berjasa mengantarkan mereka pada
tampuk kekuasaan. Pada awalnya, tradisi politik ”laras babi” dianggap wajar.
Namun, setelah perang sipil (1865), politik semacam ini dianggap tercela.
Dalam banyak hal, politik ”laras babi” masih menjadi tradisi yang dianggap wajar
di republik ini. Pembangunan infrastruktur sering kali menjadi ”imbalan politik”
bagi konstituen yang dianggap telah berjasa mengantarkan kontestan tertentu
menuju kemenangan dalam pemilu. Akibatnya, konstituen yang gagal
memenangkan kontestan cenderung dibiarkan merana tanpa sentuhan
pembangunan sebagai bentuk ”hukuman” politik. Kasus paling ekstrem adalah
dimintanya kembali ”investasi” politik yang telanjur ditanamkan oleh sejumlah
kontestan tertentu yang gagal dalam pemilu. Sebuah perilaku tak terpuji
sekaligus memuakkan!
44
Melampaui simbolisme
Membawa agama ke dalam ruang-ruang demokrasi bukan sekadar mencari
pembenaran transendental tentang keabsahan demokrasi sebagai the only
game in town. Bukan pula sebatas mengeksploitasi simbolisme agama untuk
mendongkrak perolehan suara dalam pemilu. Atau, membawa agama hanya
sekadar untuk menutupi kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan
melakukan hal yang semestinya. Lebih dari itu; bagaimana agama secara subtil
melandasi setiap gerak demokrasi sehingga keduanya bersenyawa ke dalam
sebuah adonan kebudayaan dan peradaban profetik, liberatif, dan transformatif
untuk seluruh elemen bangsa.
Cukup adalah cukup untuk politik ”laras babi” di negeri ini. Eksploitasi dan
berbagai bentuk instrumentalisasi agama secara gencar pernah dilakukan rezim
Orde Baru paruh kedua masa kekuasaan Soeharto. Berbagai kebijakan
akomodatif terhadap umat Islam sebenarnya tidak lebih dari sekadar politik
sublimasi untuk menutupi dosa-dosa, kelemahan, dan kekurangan Orde Baru,
seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta otoritarianisme (Adam
Schwarz, A Nation in Waiting, 1984).
Namun, politik sublimasi telah berhasil melenakan dan membutakan mata
masyarakat atas berbagai dosa dan kekurangan rezim Orde Baru. Bahkan, kini
sebagian masyarakat dengan mudah melupakan dosa-dosa tersebut. Sependek
itukah memori kolektif bangsa ini? Agama, dengan demikian, sama sekali tak
dilarang untuk dibawa ke ranah politik-demokrasi. Namun, dimensi yang dibawa
dari agama bukanlah aspek simbolisme-eksoterik yang hanya menyentuh kulit
permukaan saja, seperti cara berpakaian dan berbagai bentuk lifestyle lainnya.
55
Lebih dari itu, aspek yang dibawa dari agama adalah semangat universal-
esoterik yang menganjurkan setiap manusia untuk menghargai kehidupan,
merayakan perbedaan, merestorasi akal sehat, serta menaklukkan segala
bentuk kejahatan, kebengisan, dan kebiadaban. Inilah semangat profetik-
liberatif-transformatif agama yang layak diusung dalam setiap peristiwa
demokrasi, terutama pilpres. ●
Artikel ini telah dimuat di KOMPAS, 16 Juli 2014.


Agama dan Demokrasi

Masdar , Hilmy

Membunuh Akal Sehat\ud

Masdar, Hlimy

Menguji Rasionalitas Publik 
Masdar Hilmy ;   Dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya 
KOMPAS,  18 Juni 2014 
                                                 
                                                                                           
                                                        
KUALITAS demokrasi ditentukan, salah satunya, oleh kualitas pilihan warga 
negara dalam mengartikulasikan preferensi dan kepentingannya dalam sebuah 
diskursus publik yang sehat, adil, dan dinamis-dialektis. Adapun kualitas pilihan 
warga ditentukan oleh, salah satunya, sejauh mana setiap warga memiliki 
kematangan, kedalaman, dan kebijaksanaan dalam mencerna semua kebijakan 
publik melalui apa yang oleh John Rawls (1997) disebut kecerdasan atau 
rasionalitas publik (public reason). 
 
Dalam konteks demokrasi, terutama pilpres di Indonesia, kecerdasan publik 
merupakan katalisator terakhir bagi pilihan-pilihan politik warga melalui aspirasi 
dan preferensi publik yang diuji secara terbuka, obyektif, dan terus-menerus. 
Rasionalitas jenis ini akan menguji apakah sebuah pilihan warga merefleksikan 
preferensi yang penuh kedalaman analisis, pertimbangan hati-hati (considerate), 
ataukah sebaliknya hanya pilihan dangkal, pragmatis, dan kebetulan belaka. 
 
Orientasi tindakan 
 
Weber, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, Theory of Social and 
Economic Organization (1964: 115), menegaskan bahwa orientasi tindakan 
sosial bertumpu pada empat jenis rasionalitas. Pertama, zweckrational 
(rasionalitas instrumental). Dalam kecerdasan semacam ini, tindakan seseorang 
hanya didorong oleh keinginan-keinginan subyektif-instrumental untuk 
menggapai tujuan pragmatis belaka. Tindakan seseorang dalam kategori ini 
hanya didorong oleh kalkulasi untung-rugi atau apa yang oleh Weber disebut 
marginal utility. Bekerjanya politik uang dalam pemilu barangkali dapat 
menjelaskan rasionalitas jenis ini. 
 
Kedua, wertrational (rasionalitas nilai). Tindakan seseorang didorong oleh 
keyakinan akan kandungan nilai (value) yang ada di balik tindakan itu. Sama 
seperti rasionalitas pertama, rasionalitas jenis ini dihasilkan oleh sebuah proses 
intelektual-kognitif warga dalam mengambil sebuah keputusan. Pilihan 
tindakannya sama-sama rasional, tetapi cakupannya melampaui batas-batas 
pragmatisme sempit. Memang di sini ada unsur pragmatis, tetapi cakupannya 
lebih luas ketimbang rasionalitas pertama. Barangkali inilah rasionalitas publik 
paling ideal. 
 
Ketiga, rasionalitas tradisional. Dalam rasionalitas jenis ini, pilihan seseorang 
hanya dibimbing oleh bingkai tradisi yang tidak tunduk pada prinsip-prinsip 
kemasukakalan rasional. Tindakan seseorang dilakukan semata-mata karena 
tradisi mengajarkan demikian. Dengan kata lain, tidak ada mekanisme 
intellectual exercises yang mengantarkan seseorang pada pilihan tindakannya. 
Pilihan tindakan seseorang terjadi akibat adanya intervensi tradisi dalam proses 
pengambilan keputusan. Persis seperti jargon populer dalam sebuah iklan: 
”sudah menjadi tradisi!” 
 
Terakhir, keempat, rasionalitas afektual. Dalam rasionalitas jenis ini, pilihan 
tindakan seseorang hanya didorong oleh aspek perasan semata, bukan hasil 
olah kognisi pikirannya. Rasionalitas terakhir ini memiliki mekanisme atau 
modus yang hampir sama dengan rasionalitas tradisional: tidak ada signifikansi 
olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah pilihan atau keputusan. Pilihan 
diambil karena perasaan suka atau tidak suka. Tidak lebih dari itu. 
 
Keempat rasionalitas di atas tentu saja bukanlah tipologi paling memuaskan 
untuk menjelaskan fenomena pilihan atau tindakan. Tidak ada rasionalitas 
tunggal yang dapat menjelaskan semuanya. Bisa jadi terdapat overlapping 
antara satu dan lainnya. Bahkan, bisa saja terdapat keempatnya di balik sebuah 
keputusan atau pilihan. Realitas sosial-politik memang jauh lebih kompleks 
ketimbang penjelasan tipologis di atas. 
 
Melampaui mayoritarianisme 
 
Terpenting dari itu semua, prinsip mayoritarianisme tidak bisa dijadikan sebagai 
parameter bagi bekerjanya rasionalitas publik. Artinya, kemenangan kontestan 
tertentu dalam proses pemilu tidak bisa diatribusikan pada faktor kecerdasan 
publik semata. Hal ini karena ada banyak faktor yang bekerja di balik proses 
pengambilan keputusan warga, seperti faktor popularitas dan primordialitas. 
Sebaliknya, kontestan yang berkualitas, berintegritas, dan berkompeten tidak 
dijamin dapat memenangi proses kontestasi politik. Intinya, pilihan politik warga 
tidak sejajar dan sebangun dengan rasionalitas publik. 
 
Meski demikian, iklim demokrasi yang meruangkan pertukaran gagasan yang 
sehat, terbuka, dan akuntabel dapat memungkinkan terjadinya demokrasi 
berbasis kecerdasan publik yang matang dan berkualitas. Kualitas kecerdasan 
publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana setiap warga mengerahkan 
segenap potensi kognitifnya dalam mengambil keputusan (decision making 
process). Hal ini sejalan dengan pernyataan John Dewey bahwa yang terpenting 
dalam sebuah rezim demokrasi bukanlah hasil akhir sebuah keputusan, 
melainkan proses terjadinya dialektika pertukaran gagasan yang mengantarkan 
pada pilihan warga yang teruji. 
 
Inilah sebenarnya inti persoalan demokrasi kita. Demokrasi di negeri ini baru 
sebatas demokrasi mayoritarian, bukan demokrasi yang mencerminkan 
kecerdasan publik dalam pengertian sesungguhnya. Dalam konstruksi 
demokrasi semacam ini, pilihan warga sering kali ditentukan oleh hal-hal lain di 
luar aspek rasionalitas, seperti perasaan suka atau tidak suka, favoritisme, dan 
primordialisme. Dalam demokrasi berbasis kecerdasan publik, kualitas pilihan 
ditentukan oleh ketundukan rasional-kognitif warga pada hal-hal yang bekerja di 
atas prinsip kemasukakalan (commonsensicality). 
 
Oleh karena itu, penting diperhatikan oleh masing-masing kontestan capres-
cawapres yang tengah bertarung adalah bagaimana menundukkan kognisi 
warga pemilih melalui sebuah skema terstruktur dan terukur tentang Indonesia 
yang lebih baik berdasarkan atas ”narasi tebal” tentang berbagai persoalan yang 
membelit bangsa ini. Skema semacam ini menjadi penting di tengah absennya 
peta jalan menuju Indonesia sejahtera yang realistisis, terukur, dan dapat 
dicapai (achievable), bukan sekadar janji-janji retoris yang lazim dijual para 
jurkam pemilu. 
 
Gambaran ketidakcerdasan rasionalitas publik kita dapat dilihat pada 
membanjirnya informasi negatif tentang masing-masing pasangan dalam 
kampanye hitam. Sebagai gambaran ketidakcerdasan, informasi tersebut sering 
kali bersifat sepotong-sepotong, tidak utuh (fragmented), dan mengandung bias-
bias primordialitas yang kuat. Isu-isu yang dijual melalui kampanye hitam 
biasanya menyangkut isu-isu SARA yang menggelikan, tanpa bukti, sekaligus 
tidak mencerahkan. 
 
Tentu saja tujuan kampanye hitam cuma satu, yakni melemahkan elektabilitas 
pasangan lawan sekaligus mendongkrak elektabilitas pasangan yang diusung. 
Diharapkan, kognisi pemilih dapat digoyahkan oleh gempuran informasi yang 
dilancarkan oleh pihak-pihak pengusung. Dengan begitu, pasangan yang 
diusung dapat menikmati tumpahan suara dari pihak lawan. 
 Persoalannya, sesederhana itukah mekanisme kecerdasan publik bekerja? 
Biarlah itu semua menjadi domain rasionalitas publik untuk menghakiminya. 
Terpenting lagi, biarlah rasionalitas publik menjadi tulang punggung bagi 
semakin matang dan dewasanya demokrasi kita. Semoga! ● 
 


Menguji Rasionalitas Publik

Prof. Dr, Abd A’la

RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM* 
 
Oleh  
Prof. Dr. H. Abd A’la, M.Ag 
 
 
 
 Hingga saat ini konflik kekerasan baik vertikal maupun horizontal dalam tataran global, 
regional, dan lokal masih terus membebani kehidupan umat manusia. Dalam tataran Internasional, 
Syria terus bergolak. Demikian pula Mesir masih jauh dari kondisi yang kondusif. Di kawasan 
regional, masyarakat Thailand masih dibayang-bayangi konflik horizontal antara kelompok yang 
kontra dan pro PM Cingluck. Indonesia pun terus dibayang-bayangi dan didera konflik yang rentan 
dan bahkan sudah bernuansa kekerasan. 
 Konflik yang terjadi tersebut menyisakan persoalan yang tidak sedikit. Kerusakan, 
kehancuran atau kerugian harta benda nyaris tidak terhitung. Korban luka atau dan meninggal –
bahkan yang dari orang-orang yang tidak berdosa– pun berjatuhan. Lebih dari itu, para korban 
dipastikan mengalami beban gangguan psikologis yang tidak ringan. 
 Ironisnya, tragedi kemanusiaan ini berlangsung di tengah-tengah kemajuan peradaban umat 
manusia. Persoalan bertambah memilukan karena konflik kekerasan yang dewasa ini terjadi banyak 
dilakukan umat-umat beragama, tidak terkecuali umat Islam. Bahkan agama sering –jika tidak selalu 
–diangkat ke permukaan bukan untuk menyelesaikan konflik, tapi justru untuk menjustifikasinya. 
 Agama apa pun tentu tidak pernah melegalkan konflik kekerasan. Hal ini bertentangan 
secara diametral dengan ajaran agama yang bersifat moral. Kehadiran agama seutuhnya untuk 
memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagai makhluk paripurna yang mampu 
mengaktualkan dan memaksimalkan potensi diri manusia yang bersifat intelektual, emosional-
spiritual, dan ketrampilan motorik. Dalam kondisi semacam itu, manusia akan memahami dan 
memiliki kesadaran utuh tentang hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada 
sesama, kehidupan, alam semesta, dan terutama kepada sang Pencipta. 
Pembiaran terhadap konflik dipastikan bukan hanya akan menyisakan penderitaan bagi 
masyarakat korban konflik dan masyarakat sekitar, namun juga akan membebani sejarah kehidupan 
umat manusia di masa-masa yang akan datang. Tanpa suatu penyelesaian yang tuntas dan 
holistik,konflik yang saat ini terjadi memiliki peluang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. 
 Menyikapi konflik kekerasan itu, umat Islam sebagai penerus risalah Muhammad (saw) 
dalam pembumian Islam rahmatan lil ‘alamin perlu melakukan refleksi kritis atas kejadian dan 
keberlangsungan konflik, yang bahkan seringkali menimpa diri mereka sendiri. Mereka perlu 
mempertanyakan tumpulnya peran dakwah yang senyatanya bukan hanya harus bisa sebagai media 
dan bagian tak terpisahkan dari rekonsiliasi konflik, tapi juga sebagai penyebaran dan pembumian 
kedamaian hakiki dalam kehidupan di alam semesta ini. Pada saat ini dan tentunya ke depan kita 
umat Islam perlu menemukan akar masalahnya, kemudian penyelesaian dan upaya-upaya tangkal 
penjegahannya sedini mungkin.  
                                                          
*
Disampaikan dalam Seminar Internasional dan Peringatan Dies Natalis ke-43 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Ampel Surabaya, Kamis 20 Maret 2014 
 
2 
 
  
Membaca Akar Konflik 
Sejauh ini sejumlah penelitian memperlihatkan, konflik kekerasan hampir berujung kepada 
akar persoalan yang tidak tunggal. Pada umumnya akarnya memiliki multi, bahkan transdimensional 
yang antara satu dengan lainnya saling kait mengkait, dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik. 
Pada sisi itu, konflik kekerasan yang bernuansa agama pun sejatinya sulit ditemukan hanya berujung 
kepada aspek teologis. Bahkan yang sering terjadi, agama sekadar dijadikan alat pembenar untuk 
melakukan kekerasan. Minimal agama dijadikan pemicu untuk kian mengobarkan pertentangan. 
 Dalam konteks Indonesia dewasa ini, persoalan sosial pendidikan yang berkelindan dengan 
persoalan ekonomi atau dan politik merupakan bagian utama dari akar-akar persoalan yang 
menumbuh-kembangkan konflik pertentangan yang sarat dengan kekerasan dan sejenisnya. Sebagai 
salah satu contoh, keterbelakangan hidup suatu kelompok masyarakat yang mengakibatkan 
ketidakmampuan mereka dalam mengakses kesempatan untuk menuju kehidupan yang lebih baik 
memojokkan mereka ke dalam kehidupan yang sangat rentan. 
Persoalan kian bertambah runyam manakala keagamaan mereka berkembang dari 
pemahaman yang sempit dan parsial sehingga mereka terjebak ke dalam pola pandang dikotomis 
benar dan salah. Dalam kondisi semacam itu, mereka biasanya beranggapan keberagamaan mereka 
paling benar, sedangkan pola keberagamaan di luar mereka salah. Aragonsi keberagamaan model ini 
yang beramalgamasi dengan kondisi sosial ekonomi mereka yang terbelakang demikian mudah 
menjebak mereka untuk menyikapi perbedaan sebagai pertentangan yang ditindaklanjuti 
penyelesaiannya dengan kekerasan, anarkisme, dan seumpamanya. 
Konflik kian tidak terkendali atau minimal sulit untuk dihentikan ketika unsur-unsur yang 
terlibat dalam penanganan dan rekonsiliasi memiliki kepentingan yang berbeda atau tidak sejalan 
dengan tujuan utama penyelesaian konflik. Fenomena yang ada memperlihatkan ada kelompok atau 
oknum yang mengklaim hadir untuk melakukan rekonsiliasi antar pihak-pihak yang berselisih, tapi di 
balik itu nuansa kepentingan mereka sendiri demikian kentara. Di sini bukan resolusi konflik yang 
terjadi, tapi pelestarian konflik, atau pemunculan konflik baru yang mengemuka. 
 
Transformasi Konflik; Peran Dakwah Agama 
 Menyikapi merebaknya konflik kekerasan dan keberlanjutan konflik, dakwah Islam 
senyatanya bisa berperan sangat signifikan untuk menghentikan dan sekaligus melakukan 
pencegahan sedini mungkin. Visi Islam yang menekankan kedamaian dan nilai-nilai luhur sejenis, 
dan berada dalam posisi berseberangan dengan kekerasan menjadikan dakwah Islam harus 
mengawal visi Islam tersebut. 
Namun persoalan yang kemudian mengedepan, kendati Islam yang identik dengan agama 
dakwah, dan ajarannya dari saat ke saat dan di tempat mana pun terus dikenalkan dan disebarkan, 
sikap dan perilaku, bahkan pandangan yang bertentangan dengan ajaran tersebut justru terus 
berkembang dalam kehidupan. Di sini kesalahannya tentu bukan pada ajarannya, tapi lebih pada 
strategi, dan metode yang dikembangkan. 
 
3 
 
Fenomena yang ada menunjukkan, kelemahan dakwah yang berkembang dewasa ini lebih 
banyak pada aspek wacana, sangat normatif, dan terkadang lepas dari konteks kehidupan nyata 
yang dialami masyarakat. Bahkan antara wacana yang dikembangkan dan realitas yang diperlihatkan 
bisa-bisa berada dalam posisi yang bertentangan. 
Sejatinya dakwah merupakan salah satu representasi dari ajaran Islam yang holistik dan 
paripurna. Dalam ungkapan lain, dakwah Islam berkait erat dengan isu, strategi,dan pola 
pengembangan kehidupan menuju hakikat kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pada sisi itu, 
resolusi konflik merupakan bagian intrinsik dari dakwah Islam yang berkelindan dengan isu-isu 
lainnya. Seiring dengan itu, resolusi konflik dalam perspektif dakwah Islam harus mencakup semua 
dimensi penyelesaian; dari pemikiran hingga tindakan, dan mulai dari persiapan hingga upaya pasca 
rekonsiliasi. 
Dalam perspektif Islam, resolusi konflik bersifat transformatif; dari keterceraiberaian menuju 
kebersamaan, dan dari kelemahan menjadi kekuatan. Karena itu, perbedaan sebagai sunnatullah 
tidak bisa dipertentangkan, apalagi dipertandingkan. Perbedaan hendaknya disikapi sebagai 
pengkayaan untuk melabuhkan kedamaian. Ketika perbedaan dalam realitasnya merupakan 
pertentangan karena nilai-nilai yang dianut satu kelompok bertentangan dengan nilai dengan yang 
diyakini kelompok lain, maka perlu dibedah nilai mana saja yang sarat subyektivitas dan sejenisnya, 
dan nilai mana yang bersifat universal perennial. Subyektifitas perlu dikurangi, jika tidak dieliminasi, 
dan yang perennial dikembangkan dan dilestarikan. 
Tentunya komunikasi dan suasana dialogis hendaknya menjadi bagian integral dalam 
keseluruhan proses. Melalui komunikasi yang intens dan merepresentasikan kesetaraan, mereka 
yang berkonflik, dan kita sebagai mitra akan hadir sebagai umat manusia yang sama-sama memiliki 
hak dan kewajiban untuk mengemban terciptanya umat manusia yang satu dalam kehidupan yang 
mencerminkan kesejahteraan, dan kebahagiaan. Pada gilirannya semua itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada sang Pencipta dan sesama. 
 
Penutup; Menuju Budaya Perdamaian 
Dalam perspektif Islam, pembumian perdamaian merupakan awal dan akhir dari resolusi 
konflik. Perdamaian adalah hakikat kehidupan. Dengan demikian, perdamaian harus menjadi 
budaya bagi masyarakat. Komitmen atas perdamaian inilah yang menjadi identitas bagi muslim yang 
tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
Sebagai universitas yang mengusung ilmu-ilmu keislaman sebagai kajian utamanya, UIN 
Sunan Ampel Surabaya harus mengawal visi Islam tentang kedamaian tersebut. Di sini Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi mutlak sebagai salah satu pengawal utama di UIN Sunan Ampel Surabaya 
dalam menggagas dan mengimplementasikan budaya tersebut. Tentunya pelaksanaan seminar ini 
sepenuhnya harus berada dalam bingkai luhur tersebut. 
 
 
Dakwah & Politik Global 
4 
 
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu modal penting bagi ummat Islam 
dalam melakukan dakwah di tengah politik global. Demikian diungkapkan Kedutaan Besar Suriah untuk 
Indonesia, DR. Bassam Alkhatib dalam seminar internasional “Dakwah & Politik Global” dalam rangka Dies 
Natalis Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi ke 44 minggu lalu (20/3/2014). Dengan ilmu pengetahuan, 
masyarakat Islam dapat berinteraksi dengan dunia global dan terlibat dalam proses demokratisasi. 
Diakuinya, terminology demokrasi masih mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda. Di 
dunia Barat misalnya, meskipun secara substansial memilki kesamaan, namun secara operasional 
sering masih mengalami perbedaan dengan masyarakat Timur.  Meski demikian, Islam hakekatnya 
selaras dengan gagasan demokrasi yang mengedepankan sistem musyawarah. 
Sementara itu, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof Dr Abd A’la, M.Ag dalam seminar 
tersebut mempunyai gagasan serupa terkait dengan perbedaan. Baginya, perbedaan merupakan 
sunnatullah tidak bisa dipertentangkan, apalagi dipertandingkan. Perbedaan hendaknya disikapi 
sebagai pengkayaan untuk melabuhkan kedamaian. Ketika perbedaan dalam realitasnya merupakan 
pertentangan karena nilai-nilai yang dianut satu kelompok bertentangan dengan nilai dengan yang 
diyakini kelompok lain, maka perlu dibedah nilai mana saja yang sarat subyektivitas dan sejenisnya, 
dan nilai mana yang bersifat universal perennial. Subyektifitas perlu dikurangi, jika tidak dieliminasi, 
dan yang perennial dikembangkan dan dilestarikan. 
Tentunya komunikasi dan suasana dialogis hendaknya menjadi bagian integral dalam 
keseluruhan proses. Melalui komunikasi yang intens dan merepresentasikan kesetaraan, mereka 
yang berkonflik, dan kita sebagai mitra akan hadir sebagai umat manusia yang sama-sama memiliki 
hak dan kewajiban untuk mengemban terciptanya umat manusia yang satu dalam kehidupan yang 
mencerminkan kesejahteraan, dan kebahagiaan. Pada gilirannya semua itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada sang Pencipta dan sesama. 
Dalam menyikapi konflik di beberapa daerah dan Negara belakangan ini, rector UINSA ini 
menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, pembumian perdamaian merupakan awal dan akhir dari 
resolusi konflik. Perdamaian adalah hakikat kehidupan. Dengan demikian, perdamaian harus 
menjadi budaya bagi masyarakat. Komitmen atas perdamaian inilah yang menjadi identitas bagi 
muslim yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
Sebagai universitas yang mengusung ilmu-ilmu keislaman sebagai kajian utamanya, UIN 
Sunan Ampel Surabaya harus mengawal visi Islam tentang kedamaian tersebut. Di sini Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi mutlak sebagai salah satu pengawal utama di UIN Sunan Ampel Surabaya 
dalam menggagas dan mengimplementasikan budaya tersebut. Tentunya pelaksanaan seminar ini 
sepenuhnya harus berada dalam bingkai luhur tersebut. 
 
 
 


Resolusi Konflik dalam Perspektif Dakwah Islam\ud
\ud

Akh., Muzakki

Importisasi Ideologi  di Politik Islam Indonesia:  dari Gerakan Pemikiran hingga Kepartaian

 Demokrasi Roller Coaster 
Rubrik Opini, Kamis, 24 April 2014 
Masdar Hilmy, 
Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya 
 
Kemenangan dan kekalahan dalam sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai 
pendulum biner yang bekerja di atas prinsip sticks-and-carrots (hukuman dan ganjaran). 
Kemenangan sebuah parpol dalam pemilu, dengan begitu, bukanlah sebuah kebetulan 
atau kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya 
kemenangan berpihak pada parpol tertentu atas dasar pilihan-pilihan rasional, 
setidaknya "kuasi" rasional. 
Demikian pula dengan kekalahan. Ia punya sebab musabab, argumentasi, serta 
rasionalitasnya sendiri. Artinya, tak ada kekalahan yang sifatnya ujug-ujug, tiba-tiba, 
alias tanpa penjelasan. 
Setiap kekalahan punya narasi, latar belakang, dan pembenaran masing-masing. 
Dalam sistem demokrasi, kekalahan adalah hukuman konstituen atas apa yang terjadi 
atau dipraktikkan parpol yang menderita kekalahan. 
Mabuk kekuasaan 
Dalam konteks inilah, kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif tempo hari merupakan 
ganjaran dari buah konsistensi perjuangannya di jalur oposisi. Di sisi lain, kekalahan 
Partai Demokrat merupakan hukuman dari ulah sejumlah kadernya yang terjerat kasus 
korupsi. Barangkali terkesan naif dan simplifikatif, tetapi demikianlah mekanisme 
demokrasi bekerja. Sekalipun harus menunggu setiap lima tahun, sistem semacam ini 
memungkinkan setiap pemilih menumpahkan preferensi pilihannya (Uriel Rosenthal, 
Political Order: Rewards, Punishments and Political Stability, 1978). 
Pada pemilu legislatif tempo hari, hasil Hitung Cepat Kompas menempatkan PDI-P 
sebagai peraih suara terbanyak (19,24 persen), disusul Partai Golkar (15,01 persen), 
Gerindra (11,77 persen), Demokrat (9, 43 persen), PKB (9,12 persen), dan partai-partai 
lainnya. Pada Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenang (20,85 persen), 
disusul Golkar (14,45 persen), PDI-P (14,03 persen), PKS (7,88 persen), PAN (6,01 
persen), dan seterusnya. Dengan demikian, parpol yang mengalami hukuman paling 
keras pada pemilu kali ini adalah Demokrat. Gerindra dan PDI-P mendapatkan ganjaran 
dari konstituen. Di sisi lain, perolehan suara Golkar relatif stabil. 
Apa yang bisa dibaca dari dua pemilu di atas adalah hasil perolehan suara sejumlah 
parpol yang fluktuatif, tidak stabil. Ibarat permainan roller coaster, perolehan Demokrat 
tengah mengalami episode "terjun bebas" ke jalur turunan yang curam setelah 
menikmati posisi di atas pada Pemilu 2009. Sebaliknya, PDI-P sedang menikmati posisi 
di atas setelah "terpuruk" di posisi ketiga pada Pemilu 2009. Kedua parpol tersebut 
menjadi eksemplar dari dua ekstrem yang dapat menjelaskan mekanisme ganjaran dan 
hukuman tersebut. 
Semuanya bermula dari mabuk kekuasaan. Kemenangan yang diperoleh Demokrat 
pada Pemilu 2009 rupanya telah menjadikan sejumlah kadernya lupa diri. Mereka 
menganggap kemenangan partainya ekuivalen dengan cek kosong untuk berbuat apa 
saja, termasuk mendulang kemegahan dan mengeruk uang haram. Mereka alpa, 
masyarakat mengawasi gerak-gerik mereka dan berhak menghukum mereka yang 
bertindak korup. Akibatnya, sekaranglah saatnya Demokrat mendapatkan hukuman 
setimpal akibat ulah sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi. 
Hal sama sebenarnya pernah dialami PDI-P. Jika dilihat pada tiga pemilu sebelum ini, 
perolehan suara partai ini bahkan cenderung turun, dari 33,74 persen (Pemilu 1999), 
18,53 persen (Pemilu 2004), dan 14,03 persen (Pemilu 2009). Artinya, sebelum meraih 
kemenangan pada Pemilu 2014, PDI-P telah mengalami hukuman yang cukup dahsyat 
dari masyarakat pemilih pada dua pemilu sebelumnya. PDI-P dihukum masyarakat 
untuk alasan yang lebih kurang sama, gagal mengawal dan merawat kepercayaan 
publik untuk dikonversi menjadi kesejahteraan. 
Pada saat PDI-P dihukum masyarakat, Demokrat tampil cukup meyakinkan hingga 
akhirnya partai ini mampu mengantarkan SBY ke kursi RI-1. Namun, l'histoire c'est 
repeté. Sejarah selalu berulang. Partai Demokrat harus membayar mahal akibat ulah 
sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi. Ibarat permainan roller coaster, ternyata 
siklus kemenangan-kekalahan bagi partai-partai tertentu hanyalah soal waktu. 
Strategi keluar 
Kemenangan PDI-P bisa berubah jadi kekalahan pada Pemilu 2019 jika partai ini 
bertindak biasa-biasa saja layaknya partai medioker. PDI-P juga akan mengulang 
sejarah Demokrat jika tidak menyiapkan sebuah strategi keluar dari kutukan demokrasi 
roller coaster. Karena itu, kemenangan PDI-P harus dimaknai secara arif sebagai 
kepercayaan masyarakat untuk dikelola sebaik-baiknya menjadi investasi jangka 
panjang yang bernilai kebajikan bagi semua (public virtues). 
Strategi keluar yang saya maksud mencakup tiga level sekaligus, makro, meso, dan 
mikro. Pada level makro, PDI-P—bersama sejumlah parpol koalisi— harus mampu 
merumuskan visi besar Indonesia yang lebih bermartabat ke depan. Harus diakui, 
bangsa ini tidak punya visi kebangsaan yang jelas dan terarah. Hendak dibawa ke 
mana Indonesia, tak ada yang tahu. Ini karena penentuan visi-misi Indonesia hanya 
diserahkan kepada individu-individu calon pemimpin yang tidak terlembagakan secara 
formal seperti GBHN pada masa Orde Baru. Betapa riskannya negeri ini jika 
perumusan visi-misi negara selalu berubah setiap lima tahun sekali! 
Pada level meso, visi-misi Indonesia itu harus diturunkan ke dalam konsep 
berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik dan nilai-nilai luhur 
bangsa, tetapi tetap terbuka terhadap arus perubahan dari luar. Ketidakjelasan identitas 
kebangsaan dan "jenis kelamin" demokrasi kita sekarang ini sejatinya disebabkan oleh 
ketidakjelasan visi-misi Indonesia di atas. Konsep demokrasi yang dipahami dan 
dipraktikkan di jagat politik kita tidak lain adalah kohabitasi konfliktual antara dua entitas 
yang oksimoronik: demokrasi dan plutokrasi, demokrasi dan politik uang, demokrasi 
dan (neo)patrimonialisme, demokrasi-oligarki, dan semacamnya. 
Pada level mikro, visi besar Indonesia dan demokrasi berkeadaban diterjemahkan ke 
dalam aksi-aksi operasional politik- birokrasi yang bermartabat, akuntabel, bersih, 
bertanggung jawab, dan melayani. Demokrasi harus mampu menghormati dan 
memuliakan setiap warganya, tanpa kecuali. Untuk itu, demokrasi harus diberi 
kapasitas memampukan melalui struktur politik-birokrasi berbasis merit. 
Pada kenyataannya, demokrasi kita tak mampu mengapresiasi kompetensi anak-anak 
bangsa akibat tergusurnya meritokrasi dari pusaran politik-birokrasi kita. Hal ini karena 
birokrasi kita telah tersubordinasi oleh nalar politik-kekuasaan yang korup dan segala 
urusan politik mengalami pendangkalan makna menjadi sekadar wani piro? 
 


Demokrasi Roller Coaster

Akh Muzakki, S.Ag, M.Phil, Grad. Dip., Ph.D

Imlek, Tionghoa, dan Politik 
Akh Muzakki, S.Ag., M.Phil, Grad. Dip., Ph.D 
Dosen FTK UIN Sunan Ampel Surabaya 
Jawa Pos Kamis, 31 Januari 2013 
ADA lanskap yang berbeda pada perayaan Imlek era Orde Baru dan reformasi. Pada masa Soeharto, 
Imlek hanya ''perayaan malam tahun baru'' dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 
tidak boleh dirayakan di depan publik. Namun, era demokrasi memberikan ruang yang lebih terbuka. 
Penetapan Imlek sebagai hari libur fakultatif oleh Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 19/2001 
tanggal 9 April 2001 mengawali terbukanya ruang yang dimaksud. 
Karena itu, semangat antidiskriminasi kini sangat terasa. Dalam tujuh tahun terakhir peringatan Imlek, 
pesan antidiskriminasi hampir rutin dikeluarkan Presiden SBY. Pada perayaan Imlek 2558 (2007), SBY 
menyerukan, ''Sudah bukan saatnya lagi ada diskriminasi. Sudah bukan saatnya saling mencurigai, 
membeda-bedakan orang berdasarkan asal etnis dan keyakinan yang dianut'' (Jawa Pos, 25/2/2007). 
Pesan yang sama diulang SBY pada perayaan Imlek 2559 (2008) seraya menyatakan, ''Jangan ada lagi 
diskriminasi'' (Jawa Pos, 18/2/2008). Pesan itu terus digelorakan hingga tahun lalu. 
Semangat antidiskriminasi tersebut menjadi antitesis terhadap perlakuan diskriminatif di ruang ekspresi 
politik dan kuasa pemerintahan oleh Orde Baru. Warga keturunan Tionghoa cenderung menjadi ''sapi 
perah'' penguasa kala itu. Atas alasan pengalaman pahit politik 1965, rezim Orde Baru menggiring dan 
membatasi warga keturunan Tionghoa semata ke dunia ekonomi-bisnis. Namun, hasil kerja ekonomi-
bisnis mereka digunakan tak lebih sebagai ATM untuk membiayai kebutuhan individual dan kelompok 
penguasa politik saat itu. 
Berdasar aras pemikiran sejarah tersebut, Imlek kini bukan sekadar momen pergantian tahun berbasis 
etnis. Tapi, juga perayaan simbolis atas eksistensi etnis Tionghoa di ruang ekspresi politik dan politik 
kuasa. Semangat antidiskriminasi pada setiap perayaan Imlek menjadi basis penguat simbolis eksistensi 
politik yang dimaksud. 
Salah satu indikator yang paling gampang diukur adalah terbukanya ruang bagi warga keturunan 
Tionghoa untuk menduduki jabatan politik puncak di partai politik. Posisi politik mereka di partai politik 
bukan saja menjadi titik kulminasi ceruk pasar (captive market) simpatisan, melainkan juga pemegang 
posisi manajemen puncak. 
Kita memang pernah memiliki ketua umum partai politik yang dijabat warga keturunan Tionghoa. Tapi, 
itu terjadi sekitar 60 tahun lalu saat Siauw Giok Tjhan memimpin Badan Permusjawaratan 
Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Baperki ikut berkontestasi dalam Pemilu 29 September 1955 
untuk memilih anggota DPR dan Pemilu 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Kala 
itu, Baperki berhasil mengakumulasi 70 persen suara warga Indonesia keturunan Tionghoa di Jawa. 
 
Namun, selama 32 tahun Orde Baru, tidak pernah muncul figur keturunan Tionghoa sebagai tokoh 
puncak partai politik. Ada kevakuman luar biasa besar selama masa itu dari ketokohan Tionghoa di 
partai politik. 
Nah, derap menuju puncak peringatan Hari Raya Imlek 2565 tahun ini ditandai kejadian penting dalam 
jagat perpolitikan Indonesia. Salah satu putra terbaik Indonesia keturunan Tionghoa, Rusdi Kirana, 
didapuk menjadi wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia adalah presiden direktur Lion 
Group dan peraih predikat terkaya nomor 29 dari 40 orang terkaya Indonesia 2013 versi majalah Forbes 
(http://www.forbes.com). 
Naiknya Rusdi sebagai wakil ketua umum PKB tersebut sungguh spesial. Dia merupakan warga 
keturunan Tionghoa pertama yang menjabat wakil ketua umum partai politik dalam sejarah Indonesia 
modern. 
Pada era reformasi selama ini, paling banter jabatan yang diraih politisi berlatar belakang etnis Tionghoa 
adalah ketua dewan pakar dan wakil ketua majelis nasional. Jabatan itu pernah direngkuh Hary 
Tanoesoedibjo di Partai Nasdem pada November 2011. Namun, pada Januari 2013, dia justru mundur 
dari posisi politik tersebut. Lalu, dia bergabung ke Partai Hanura sebulan setelah itu dan menjabat ketua 
badan pemenangan pemilu partai tersebut. 
Hal yang sama terjadi pada figur Alvin Lie yang baru sampai pada posisi pengurus DPP PAN. Juga, Kwik 
Kian Gie di PDI Perjuangan yang hanya sampai pada posisi salah seorang ketua DPP. Lalu, yang kini 
fenomenal adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), politikus yang berangkat dari Golkar, lalu pindah ke 
Gerindra, dan kini menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. 
Namun, tidak ada satu pun di antara tokoh-tokoh Indonesia keturunan Tionghoa tersebut yang 
menjabat posisi puncak partai politik atau setingkat di bawahnya. Karena itu, naiknya Rusdi Kirana 
sebagai wakil ketua umum PKB menjadi fenomena partikular nan apik untuk menandai era baru relasi 
Tionghoa dan politik Indonesia modern. 
Hanya, ada satu pemandangan umum bahwa warga keturunan Tionghoa yang masuk dunia politik 
kekuasaan rata-rata masih terbatas pada mereka yang berlatar belakang pelaku bisnis-ekonomi. 
Terkesan, kesuksesan di bidang bisnis-ekonomi segera diinginkan untuk dikonversi ke dunia politik. 
Menjadi petinggi partai politik cenderung dijadikan medan ekspansi kesuksesan bisnis-ekonomi yang 
dimaksud. 
Karena itu, tantangan yang dihadapi siapa pun warga keturunan Tionghoa yang bergerak di ranah politik 
praktis sebagai tokoh puncak partai politik seperti Rusdi sangat jelas. Yakni, mengubah kapasitas 
simbolis (symbolic capacity) atas posisinya sebagai pemimpin puncak partai politik menjadi kemampuan 
riil (real capability) untuk melakukan proses kapitalisasi politik dirinya sebagai representasi simbolis 
warga keturunan Tionghoa. 
 
Caranya, menjadikan dirinya modal kultural-individual penting untuk mengakumulasi suara warga 
bangsa secara keseluruhan, termasuk keturunan Tionghoa. Keberhasilan Siauw Giok Tjhan dalam 
mengonversi kapasitas simbolisnya sebagai ketua umum Baperki dengan mengakumulasi 70 persen 
suara warga keturunan Tionghoa pada Pemilu 1955 tersebut selayaknya bisa direplikasi siapa pun warga 
keturunan Tionghoa yang menjadi tokoh puncak partai politik saat ini. 
Kemampuan manajerial politik tokoh Tionghoa seperti yang dimaksud segera ditakar keterbukaaan 
ruang ekspresi publik yang makin luas bagi semua komponen bangsa ini. Ruang politik era awal 
kemerdekaan, era Orde Baru, dan era reformasi memiliki kekhasan tersendiri. Semua itu memerlukan 
political treatment yang khas pula. Peningkatan partisipasi politik hingga penguatan posisi politik di 
partai harus segera disertai akumulasi suara yang baik untuk kebajikan publik. 
Itulah pekerjaan rumah figur keturunan Tionghoa yang menjadi tokoh sentral di partai politik. Mereka 
harus segera bisa mengonversi tantangan menjadi peluang untuk kemaslahatan warga Tionghoa secara 
khusus dan bangsa ini secara keseluruhan. Mulai penguatan pendidikan politik, peningkatan partisipasi 
politik, hingga pemanfaatan suara untuk lahirnya kebajikan publik yang adil dan bermartabat.  


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

Bidah Pola Perang Para Teroris

POLITIK PROFETIK

Mafahim Al Islam Al Siyasi wal 'Urubah Al A'laqah Al Tsaqafiyah m'a Indonesia\ud \ud

Agama dan Demokrasi

Membunuh Akal Sehat\ud

Menguji Rasionalitas Publik

Resolusi Konflik dalam Perspektif Dakwah Islam\ud \ud

Importisasi Ideologi di Politik Islam Indonesia: dari Gerakan Pemikiran hingga Kepartaian

Demokrasi Roller Coaster

Imlek, Tionghoa, dan Politik

284

351