QUALITY MANAGEMENT OF ACHIEVING EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN MADRASAH

Outstanding Madrasah Ibtidaiyah refers to a primary level educational institution in the Islamic education system that has achieved a high level of excellence and achievement. Aspects include academic, non-academic, and student character development activities. This research was conducted at Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Karanganyar Paiton Probolinggo on quality planning at Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah (MIA) Karanganyar Paiton in realizing educational institutions, examining and describing more deeply the implementation of quality at Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah (MIA) Karanganyar Paiton in realizing outstanding educational institutions, and examining and describing quality evaluation. The methodology used in this research uses a qualitative approach. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The method used to check the validity of the data is method triangulation. The results of the research showed that: 1). Planning: establishing vision and mission as quality guidelines, commitment to the implementation of national standard schools, comfortable and good service processes, improving the quality of student input, using quality references set by the government, quality planning in management review. 2) Implementation: implementing the national standard curriculum as well as the pesantren curriculum, educators and education personnel with at least a bachelor's degree. There is satisfaction from students and parents/guardians of students as users, 100% graduates are absorbed and equipped with expertise, the existence of representative infrastructure, transparent education management, very good and very close relations between schools and communities, the existence of special services to support learning activities. 3). Evaluation: conducting self-assessment of school performance based on accountability, transparency and efficiency

Effect of Thermal Treatment on Composition of Malaysian Biomass

This paper describes the effect of torrefaction on the basic characteristics of agricultural biomass waste in Malaysia, such as oil palm trunk as a potential source of solid fuel. Torrefaction is a mild pyrolysis process (usually up to 300 oC) that changes the chemical and physical properties of biomass. This process is a possible pre-treatment prior to further processes (transport, grinding, combustion, gasification, etc) to generate energy or biofuels. In this study two different sample size of Oil palm trunk (OPT) were subjected to different torrefaction temperatures at constant retention time to determine the alterations in their compositions for comparison. The overall mass loss is proposed as a relevant parameter to synthesize the effect of torrefaction conditions (temperature and duration). Accordingly, all results are presented by analytical expressions able to predict the energy properties as a function of the overall mass loss. These expressions are intended to be used in any optimization procedure, from production in the field to the final use in the future

ANALISIS FAKTOR INDIVIDU DAN LINGKUNGAN TERHADAP KELUHAN COMPUTER VISION SYNDROME PADA KARYAWAN BAGIAN CENTRAL CONTROL ROOM PT. X JEPARA

Kumpulan gangguan fisik yang menyerang pengguna komputer disebut dengan Computer Vision Syndrome (CVS). Sekitar 88 - 90 % pengguna komputer mengalami CVS. Keluhan yang sering diungkapkan oleh pekerja komputer adalah kelelahan mata (yang merupakan gejala awal), mata terasa kering, mata terasa terbakar, pandangan menjadi kabur, penglihatan ganda, sakit kepala, nyeri pada leher, bahu dan otot punggung dan tekanan darah tidak normal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis faktor individu dan lingkungan terhadap keluhan computer vision syndrome pada karyawan bagian central control room PT. X Jepara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interpretative. Sebagian responden mengetahui postur duduk ideal tegak lurus, dari ketiga kursi yang paling mendekati kaidah kursi yang baik untuk mendukung kesesuian postur duduk adalah kursi kerja tipe 1 dan 2. Setiap responden memiliki persepsi yang berbeda mengenai jarak pandang mata terhadap monitor. Responden tidak mengetahui sudut pandang ideal mata terhadap monitor. Terdapat sebagian responden yang memiliki riwayat gangguan okuler, yaitu myopia. Lama melihat monitor responden berkisar 8 jam dengan waktu istirahat yang tidak terjadwal. Rata-rata usia responden adalah 30 – 40 tahun. Semua responden menyatakan pencahayaan ruangan sudah cukup, namun hasil pengukuran pencahayaan umum menunjukkan masih diatas standar. Sebagian besar responden menyatakan terbiasa dengan penggunaan multiple monitor, namun posisi monitor masih belum sesuai. Resolusi monitor memenuhi standar namun semua responden mengeluhkan ukuran monitor yang kurang besar. Sebagian responden menyatakan kontras monitor sudah sesuai, namun hasil pengukuran pencahayaan lokal menunjukkan masih diatas standar. Sebagian responden menyatakan masih merasakan kesilauan monitor. Sebagian besar karyawan menyatakan monitor terbebas dari kedipan Kata Kunci: Computer Vision Syndrome, Faktor Individu, Faktor Lingkunga

Kajian terhadap peran korban (victim) dalam tindak pidana pencurian ditinjau dari viktimologi (studi di pengadilan negeri Surakarta)

ABSTRAK Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Surakarta dan bagaimana peran korban terhadap terjadinya pencurian di Surakarta ditinjau menurut Viktimologi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP) , bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di Surakarta ada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri pelaku sendiri dan faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar pelaku. Peran korban dalam terjadinya pencurian di Surakarta ditinjau dari Viktimologi adalah korban merupakan pihak yang berpartisispasi secara pasif, dengan cara memberikan kesempatan kepada pelaku sehingga memudahkan pelaku melakukan pencurian. Kata kunci : Pencurian, Korban, Viktimologi ABSTRAK The writing of this law stems from the formulation of a problem starting the factors that cause the occurrence of theft offenses in Surakarta and how the role of victims of theft in Surakarta reviewed according Viktimologi. The research method used in the writing of this law are as follows: type of empirical research, descriptive research nature, the type of data is primary data, data source is a secondary data sources that are still relevant to the problems that primary legal materials (Penal Code), secondary legal materials (text books written by legal experts, law journals, opinions of scholars, scientific works, newspapers, papers, and magazines), and tertiary legal materials (dictionaries and the internet). Data collection techniques used were interviews and literature study. The author uses data collection techniques such as analysis of qualitative data with an interactive model. Based on the research and data analysis has been done, we conclude that the factors that cause crime in Surakarta there are two factors, namely internal factor and external factor. Internal factors ie factors arising from his own self and perpetrators of external factors ie factors originating from outside actors. The role of the victim in the occurrence of theft in Surakarta Viktimologi is evaluated from the victim is a party berpartisispasi passively, by providing opportunities to players making it easier for perpetrators to theft. Keywords: Theft, Victim, Viktimolog

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Aspek Keuangan Tahun Anggaran 2007-2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah di daerah Kabupaten Cilacap ditinjau dari aspek keuangan tahun anggaran 2007-2010. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Cilacap, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2007-2010. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas dan efisiensi daerah, rasio aktivitas daerah, dan rasio pertumbuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan angka rasio rata-rata 11,8% masih tergolong mempunyai hubungan instruktif yang berarti kemampuan daerah Kabupaten Cillacap dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah. (2) kinerja keuangan Kabupaten Cilacap sudah efektif dan efisien. Hasil rasio efektifitas sudah mencapai 100% hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah efektif, hasil rasio efisiensi kurang dari 5% hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sudah efisien. (3) rasio aktivitas masih rendah karena hasil dari rasio belanja rutin dan belanja pembangunan dapat dilihat bahwa rasio belanja rutin masih lebih besar daripada rasio belanja pembangunan. (4) rasio pertumbuhan secara keseluruhan sudah bagus walaupun terjadi kenaikan maupun penurunan yang relatif kecil dan tergolong masih dapat mempertahankan prestasinya, yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah

ITSBAT ON WIDOW'S MARRIAGE DURING IDDAH: OVERVIEW ON THEORY OF NORM HIERARCHY (Study of Stipulation Number 137/Pdt.P/2018/PA.Bm)

The presence of legal norm hierarchy theory can be used to describe legal events that cannot be resolved only by concrete legal norms. This paper will elaborate on this theory and its implementation to explain the legal considerations behind the acceptance of istbat of widow marriages during the iddah period as occurred in Stipulation Number 137/Pdt.P/2018/PA.Bm. By using qualitative methods and secondary data, this article concludes that the legal consideration of judges for accepting this case is the nescience, child protection, and absence of bad willing. The construction of legal considerations in this case represents the movement of selecting norms from al-ahkam al-far`iyyah to al-usul al-kulli and al-qiyam al-asasi

IMPLEMENTASI ‘MASYARAKAT MADANI’ BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PRAKTIK SOSIAL PONDOK PESANTREN DARUL ULUM BANYUANYAR

Artikel ini membuktikan, bahwa pendidikan pesantren memiliki nilai lebih dari pada pendidikan non-pesantren. Hal ini dibuktikan dengan; 1) Peserta didik/santri mampu menerapkan nilai agama dan nilai sosial,  2) Peserta didik /santri mampu menghadapi tantangan era globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai etika dan moral sesuai dengan tuntunan agama, dan 3) Peserta didik /santri mampu berkompetensi dan menghasilkan karya. Tulisan ini menggunakan pisau analisis yang dikemukakan oleh Talcott Parsons melalui teori fungsionalisme struktural; unit tindakan menuju sistem tindakan, yang menjadi faktor pembentuk santri di pondok pesantren dalam merealisasikan nilai-nilai, norma-norma, kesadaran secara kolektif,  dan terus melekat dalam diri santri/santri, yang hal tersebut tidak dijamah oleh pendidikan non-pesantren. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berupa observasi dan wawancara yang bersifat analisis-diskriptif  berdasarkan perspektif sosiologi

- Pembedaan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama : (Studi Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg)

In examining cases relating to blasphemy, one of challenges is to distinguish between blasphemy and religious freedom. Case Number 69/Pid.B/2012/PN.Spg provides an interesting story about the importance of legal reasoning by judges to distinguish it. This research has the following problem formulation. How do judges use their legal reasoning to distinguish between religious freedom and blasphemy? and how is the legal reasoning viewed from the perspective of Human Rights? By using qualitative research methods, this study finds the following conclusions. As long as the religious opinion does not touch to question the authenticity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), it is still safe to say as a difference in interpretation. But when the opinion has been touched to assess the authenticity or falsity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), this opinion is vulnerable to be categorized as blasphemy because it can be considered as an expression that deliberately brings hostility or blasphemy against religion. This reasoning is in accordance with the division of two forums on religious freedom, namely the internal and external forums.     Abstrak: Dalam pemeriksaan perkara berkaitan dengan penodaan agama, salah satu tantangan terbesar adalah membedakan antara penodaan agama dengan kebebasan beragama. Perkara Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg menyediakan cerita yang menarik mengenai pentingnya penalaran hukum oleh hakim untuk membedakan kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana hakim menggunakan penalaran hukumnya untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama? serta bagaimana penalaran hukum tersebut ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut. Sepanjang pendapat keagamaan tersebut tidak sampai menyentuh untuk mempertanyakan keaslian sesuatu yang sakral dalam suatu gama (seperti kitab suci), pendapat keagamaan tersebut masih aman dikatakan sebagai perbedaan penafsiran. Tetapi ketika pendapat tersebut telah menyentuh untuk menilai keaslian atau kepalsuan sesuatu yang sakral dalam agama (seperti Kitab Suci), pendapat ini rentan dikategorikan sebagai penodaan agama karena bisa dianggap sebagai ungkapan yang sengaja membawa permusuhan atau penodaan terhadap agama. Penalaran seperti ini sesuai dengan pembagian dua forum kebebasan beragama, yakni forum internum dan eksternum

“PENGARUH MEDIA TUMBUH DAN LAMA PERENDAMAN DENGAN AUKSIN TERHADAP VIABILITAS SERTA VEGETATIF BENIH KELOR (Moringa oleifera L.)”

Tanaman kelor merupakan tanaman tahunan, penyediaan bibit yang unggul dalam budidaya tanaman kelor sangat perlu sekali. Beberapa metode untuk memperoleh bibit tanaman kelor yang bagus serta dapat tumbuh dengan baik di berbagai media tanah, pemberian zpt auksin untuk merangsang perkecambahan benih kelor agar lebih cepat dan Studi ini mengeksplorasi pengaruh media pertumbuhan dan lama perendaman dengan auksin terhadap viabilitas dan pertumbuhan vegetatif benih kelor (Moringa oleifera L.). Penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat, di Laboratorium Agroteknologi dan Greenhouse Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Notojoyo no 3 Tegal Gondo, penelitian dilaksanakan mulai 31 Juli hingga 21 September 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 2 faktor perlakuan perlakuan. Faktor 1 yaitu media (M) yang terdiri dari M1 : Pasir, M2 : kertas merang. Sedangkan faktor II yaitu Lama perendaman ZPT, auksin (L) L0= Tanpa perlakuan (kontrol), L1= Perendaman 10 menit, L2= Perendaman 30 Menit, L3 = Perendaman 60 Menit, L4 = Perendaman 90 Menit. Terdapat 10 kombinasi perlakuan dan diulang tiga kaliHasil penelitian menunjukkan bahwa vigor benih lebih tinggi pada media kertas merang (14,67%) dibandingkan pasir (2,33%). Kecepatan berkecambah tidak berbeda signifikan. Diameter batang lebih baik di media kertas merang hingga 33 hari, tapi tidak berbeda pada 39 dan 53 hari. Berat segar dan kering tanaman lebih tinggi di media pasir (7,29 g dan 2,18 g) dibandingkan kertas merang (5,57 g dan 0,51 g). Tinggi tanaman lebih baik di media kertas merang pada semua umur yang diamati

Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum

Internalisasi HAM dalam regulasi terkait hak pekerja masih menjadi tantangan di negeri ini. Hal ini terjadi, salah satu contohnya, pada regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP PPPK). Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni: tinjauan prinsip HAM atas regulasi PPPK dan alasan perlunya internalisasi HAM dalam regulasi PPPK dengan pendekatan intertekstualitas teks hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Beberapa perlakuan kepada PPPK dalam regulasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM. Beberapa prinsip yang belum terakomodasi adalah prinsip kesetaraan, non diskriminasi, saling terkait, saling bergantung dan tanggung jawab negara. Dengan melakukan intertektualitas antara teks hukum dalam regulasi PPPK dengan teks lain, penelitian ini menemukan beberapa hal yang mendorong urgensi peninjauan ulang regulasi PPPK berprinsip HAM. Regulasi PPPK mencerminkan nalar mekanis negatif yang digunakan negara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan PPPK, sehingga memproduksi regulasi yang sebenarnya tertinggal dibanding regulasi lain dalam perlindungan hak pegawai kontrak. Selain itu, regulasi PPPK juga menunjukkan kemunduran negara dalam memformulasikan indikator pemenuhan hak atas pekerjaan