Filosofi Bisnis Ritel Modern Dalam Perekonomian Islam Di Indonesia

Penulis menginterpretasikan dan menjelaskan tentang perubagan pemikiran mengenai kewirausahaan berdasar pada aplikasi sejarah, menyatukan konsep pemikiran kewirausahaan yang meliputi banyak hal serta menjelaskan konsep kewirausahaan secara terdapadu dalam sebuah konsep yang mendasar. Melalui pendekatan konseptual ini, dijelaskan pula gambaran teori kewirausahaan pada masa lalu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu serta mengidentifikasi beberapa bidang konsepsi untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Kehadiran industry ritel modern pada dasarnya memanfaatkan pola belanja masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak mau berdesak-desakan di dalam pasar tradisional yang biasanya becek atau tidak tertata rapi. Walaupun kehadiran ritel modern ini disoroti dapat mematikan pasar tradisional karena mempunyai keunggulan pada banyak faktor, perkembangannya sendiri dapat dikatakan tidak terbendung. Artikel ini memberikan pandangan bagi para pembaca dan praktisi tentang makna kewirausahaan bisnis ritel perekonomian di Indonesia. Bisnis ritel yang ideal adalah yang berlandaskan pada prinsipprinsip syriah. Sumber daya manusia pada sector bisnis ritel Syariah harus memiliki etos kerja islami

PELAKSANAAN MERGER SEBELAS UNIT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

ARKY DHEWI WULANDARI, S.320908004, ”PELAKSANAAN MERGER SEBELAS UNIT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH BADAN PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian Hukum (Tesis). 2010. Di Kabupaten Karanganyar terdapat sebelas unit PD. BPR BKK. Sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar resmi dimerger menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 1 Juli 2006. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi Perusahaan Daerah BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mengetahui legalitas yuridis dari pelaksanaan merger sebelas unit Perusahaan Daerah BPR BKK di Kabupaten Karanganyar serta untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar menjadi PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan nondoktrinal dengan analisis yang kualitatif. Penelitian ini berbentuk evaluatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan merger PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan pelaksanaan merger yang belum dilaksanakan dan belum sesuai yaitu Pasal 11 ayat (2) huruf d, pasal 11 ayat (3) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (2). Pelaksanaan Merger sebelas unit PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar memiliki legalitas secara yuridis dan telah memenuhi ketentuan, karena pada dasarnya merger sebelas unit PD. BPR BKK di kabupaten Karanganyar dilaksanakan atas dasar penyesuaian terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tujuan yang diharapkan dari adanya pelaksanaan merger sebelas PD. BPR BKK di Kabupaten Karanganyar telah tercapai. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran bahwa pelaksanaan merger antar Bank Perkreditan Rakyat harus selalu berpedoman pada peraturan hukum khususnya peraturan perbankan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

PENERAPAN TEKNOLOGI VIRTUAL TOUR FOTOGRAFI 360 DERAJAT SEBAGAI MEDIA PROMOSI UNISNU JEPARA BERBASIS ANDROID

UNISNU Jepara dengan akreditasi B serta banyaknya program studi menjadikan peminatnya semakin banyak. Calon mahasiswa yang berasal dari Jepara maupun dari luar kota akan mulai mencari informasi tentang UNISNU seperti pada brosur, pamflet, banner, dan website. Melihat hal tersebut, maka dibuatlah sebuah media baru sebagai alternatif untuk memudahkan calon mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus yaitu dengan aplikasi android Virtual Tour Fotografi Panorama 360 Derajat yang dapat mengetahui bentuk ataupun tampilan fasilitas gedung tanpa datang langsung. Metode pembuatan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Waterfall dengan menggunakan pemodelan UML (Unified Modeling Language). Dalam aplikasi ini calon mahasiswa maupun mahasiswa dapat melihat fasilitas gedung dengan fitur panorama 360 derajat dan informasi seputar UNISNU Jepara khususnya program studi Teknik Informatika

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MAHASISWA (Studi Kasus Putusan Nomor : 2062/Pid.B/2012/PN.Mks)

2014ABSTRAK\ud DESSY ARKY SYAFITRI (B 111 10 145), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/2012/PN.Mks), dibimbing oleh Aswanto selaku pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/2012/PN.Mks) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/2012/PN.Mks).\ud Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik dokumentasi. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis.\ud Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus kekerasan massal yang menyebabkan kematian mahasiswa, penerapan hukum sudah sesuai dengan delik materiil. Berdarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, dan tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan yang merupakan dakwaan primair penuntut umum. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan No.2062/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai dengan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan hukum maupun fakta-fakta yang terungakap dipersidangan serta memperhatikan Undang-undang yang berkaitan diperkuat dengan keyakinan hakim

Effectiveness of Renal Denervation for Treatment of Resistant Hypertension: an Evidence-based Case Report

Aim: to determine whether the renal sympathetic – nerve ablation method is more effective compared to multiple anti – hypertensive drug among patients with resistant hypertension. Methods: a search was conducted on PubMed. The selection of title and abstract was conducted using inclusion and exclusion criteria, which led to five relevant articles. The selected studies were critically appraised for its validity, importance and applicability. Results: one of studies showed that renal denervation is not effectively reduced blood pressure in patients with resistant hypertension; nevertheless other studies showed significant results. Conclusion: literature with strongest evidence showed that there is no relationship between renal sympathetic-nerve ablation procedure and reduction of blood pressure. However, as there is still some methodological flaw on the literature, we recommend doing another study that may find the appropriate results. Key words: renal denervation, resistant hypertension

Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah umum yang dialami setiap lembaga keuangan Islam termasuk BMT ItQan dan BMT Tumang. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan kedua BMT itu melalui berbagai kebijakan seperti Restrukturisasi, Reschedulling, Penyitaan Jaminan, penghapusan sisa piutang menggunakan dana tabarru dan penagihan oleh debt-collector. Akan tetapi, kebijakan tersebut menimbulkan polemik seperti adanya image negatif karena mirip leasing konvensional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan strategi pembiayaan bermasalah, membandingkan penerapan strategi pembiayaan bermasalah serta menganalisis nila-nilai etika bisnis Islam terhadap penerapan strategi di BMT Itqan dan BMT Tumang tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data dan landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT ItQan menggunakan debt collector dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal. setrategi yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang meliputi adanya unsur atta’awwun (saling menolong),tawasaww (saling mengingatkan) dan prinsip-prinsip prudential (mawasid asy syariah) yang sesuai dengan konsep ketakwaan dalam Islam

Electromagnetic Characteristics Measurement of Organic Material Absorber

Electro Magnetic Compatibility (EMC) Chamber requires high performance absorber material to assure the quality of EMC chamber related to Radio Frequency (RF) shielding effectiveness of the corresponding chamber. RF shielding effectiveness is measured following EN 50147-1 testing method. EMC laboratory of BPPT (Indonesian Agency for the Assessment and Application of Technology uses polyurethane absorber material which absorbs the carbon-neoprene mixture to maintain consistent RF performance over a broad frequency band, especially in the frequency range of CISPR 22 radiated emission test between 30 MHz to 6 GHz, limits in CISPR 22 (Information technology equipment-radio disturbance characteristics-limits and methods of measurement). This paper proposes alternative absorber materials based on organic materials: rice husk, coconut husk, cotton and sawn wood crumbs. In the early phase of this research, the frequency under consideration are 900 MHz and 1800 MHz. These frequencies are mostly used by mobile phone devices, therefore at this phase the resulted organic material absorber may be used for alternative mobile phone casing before to be used as absorber material for EMC laboratory in a broader frequency band. The organic materials are produced by mixing them with cement, carbon, and resin. Free space testing method is used in the measurements. Results has shown a mixture of 50% coconut husk with resin absorb the most radiated emission in 900 MHz, while 30% of coconut husk will absorb the most radiated emission in 1800 MHz

BMQ

BMQ: Boston Medical Quarterly was published from 1950-1966 by the Boston University School of Medicine and the Massachusetts Memorial Hospitals. Pages 49-52, v17n2, provided courtesy of Howard Gotlieb Archival Research Center

100% RAG: Syracuse School of Architecture, Student Newspaper, Volume 1, Number 2

100% RAG: Syracuse School of Architecture, Student Newspaper, Volume 1, Number 2. Students from Syracuse School of Architecture contribute to the student newsletter in 1975

Perilaku Profesional Akuntan Publik Sebagai Auditor Dalam Perspektif Etika Kerja Islam (Studi Pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik S&L Kota Malang)

Penelitian ini bertujuan untuk bendeskripsikan perilaku profesional akuntan publik sebagai auditor dalam perspekti Etika kerja Islam. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan bagaimanakah auditor berperilaku secara proesional dalam menjalankan profesinya dan menghadapi situasi yang mengancam kode etik di lapang. Selanjutnya peneliti menjelaskan perilaku profesional auditor dalam konteks etika kerja Islam seperti kejujuran , keadilan, dan kebenaran. Metode yang digunakan untuk meneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data interaktif. Dalam konteks etika kejujuran, auditor bersikap tebuka dan apa adanya, menepati perjanjian, serta menolak segala jenis pemberian yang tidak jelas asal usulnya. Perilaku auditor dalam pespektif kebenaran ditujukan dengan selalu menggunakan aturan sebagai landasan dalam bertindak dan perperilaku. Dalam konteks etika keadilan, auditor tidak membeda-bedakan perlakuan yang diberikan kepada klien dan mendistribusikan hak-hak klien secara utuh