Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU Pers

The issue of the constitutionality of the Press Council has received a lot of attention in recent years. Especially since the Press Council issued regulations in the press sector. Among other things, the Press Council's regulations governing the competency standards of journalists and the Press Council's regulations governing the verification of media companies include administrative verification and factual verification. Many parties consider that the issuance of regulations in the press sector has exceeded the authority of the Press Council as regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press which became the basis for the formation of the Press Council. The decision of the Constitutional Court (MK) on the petition for judicial review of Law Number 40 of 1999 concerning the Press has had an impact on the life of the national press. The Constitutional Court's decision to reject the judicial review of the Press Law as a whole has confirmed the constitutionality of the Press Council in issuing regulations in the press sector as a reference in the operational level of journalistic work for journalists. This is important so that there is no doubt and confusion in the life of the national press.Persoalan konstitusionalitas Dewan Pers menuai banyak sorotan beberapa tahun terakhir. Terutama sejak Dewan Pers menerbitkan peraturan-peraturan dibidang pers. Antara lain peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang standar kompetensi wartawan dan peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang verifikasi perusahaan media meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Banyak pihak menganggap terbitnya peraturan-peraturan di bidang pers tersebut telah melampaui kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjadi dasar bagi pembentukan Dewan Pers. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberi dampak bagi kehidupan pers nasional. Putusan MK menolak uji materi Undang-Undang Pers secara keseluruhan telah  menegaskan konstitusionalitas Dewan Pers dalam menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers sebagai rujukan dalam tataran operasional kerja-kerja jurnalistik bagi wartawan. Hal ini penting agar tidak ada keraguan dan kesimpang-siuran dalam kehidupan pers nasional

Pengaruh Penggunaan Serat Bambu Terhadap Kuat Tekan Beton Ringan

Beton ringan adalah beton dengan berat isi maksimum sebesar 1900 kg per M3 kering udara. Bahan pembentuk beton ringan adalah bahan perekat atau semen Agregat halus dan air. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh kuat tekan beton ringan terhadap substitusi agregat halus dengan serat bambu kering dan basah.  Komposisi penggunaan serat bambu kering dan basah pada porsentase 2%, 4%, dan 6%. Pembuatan benda Uji menggunakan  bentuk kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm. Perencanaan campuran bahan beton ringan menggunakan SNI 03-3449-2002. Jumlah benda uji yang dibuat pada penelitian kali ini berjumlah sebanyak 28 sampel dengan 4 sampel per tiap-tiap prosentasenya. Benda uji diuji kuat tekannya pada umur 28 hari dengan menggunakan alat tekan di laboratorium teknik sipil universitas Samudra Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemakaian serat bambu terhadap pembuatan beton ringan menurunkan kuat tekan beton ringan.  kuat tekan beton ringan Mandala Mengalami penurunan sebesar 22,14% Untuk beton ringan dengan substitusi agregat halus serat bambu kering,  dan penurunan sebesar 16,35% untuk substitusi agregat halus  dengan serat bambu basah.Ketidakmampuan mempertahankan bentuk atau berkerut pada serat bambu menyebabkan terjadinya regangan diantara material pasta semen dan agregat.  pada beton ringa

PENGARUH SUBSTITUSI PARSIAL AGREGAT DAN ADITIF TERHADAP SIFAT MEKANIS BETON MUTU TINGGI (PENGGUNAAN LIMBAH CANGKANG SAWIT DAN PASIR POZZOLAN ALAMI)

Perkembangan dari teknologi beton saat ini mutlak diperlukan, ini terkait dari banyaknya permintaan bangunan dengan massa yang besar dan berlantai banyak. Salah satunya adalah perkembangan dibidang beton bermutu tinggi. Material penyusun beton yang terdiri dari semen, split, pasir, air dan zat additive dengan kualitas yang baik mutlak diperlukan pada pembuatan beton bermutu tinggi. Berbicara tentang split dan pasir, kita pasti mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi daerah aliran sungai atas penambangan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penelitian tentang pemakaian material alternatif untuk menggantikan posisi pasir dan split pada pembuatan beton bermutu tinggi. Pasir pozzolan alami dan kerak hasil pembakaran cangkang sawit dapat dipakai untuk menggantikan pasir dan split. Penggunaan pasir pozzolan alami dan kerak dari hasil pembakaran cangkang sawit pada pembuatan beton bermutu tinggi diharapkan dapat menghasilkan beton bermutu tinggi yang berkualitas dan murah. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh penggunaan limbah hasil pembakaran cangkang sawit dan pasir pozzolan alami sebagai pengganti agregat serta penggunaan abu pasir pozzolan sebagai aditif pengganti semen. Pada penelitian ini persentase pemakaian agregat alternatif sebanyak 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dari total agregat yang dibutuhkan. Untuk pemakaian abu pasir pozzolan sebagai aditif pengganti semen sebanyak 5%, 10% dan 15% dari total semen yang dipakai. Campuran beton direncanakan untuk menahan beban tekanan sebesar 70 MPa dengan total pemakaian semen sebanyak 600 kg/m3. Superplasticizer yang dipakai adalah viscocrete 10. Dari hasil kajian eksperimental pemakaian bongkahan cangkang sawit dan pasir pozzolan sebagai substitusi serta pemakaian abu pozzolan sebagai aditif dapat meningkatkan nilai kuat tekan. Persentase optimum pemakaian bongkahan cangkang sawit sebagai substitusi agregat kasar dan pasir pozzolan sebagai substitusi agregat halus adalah sebesar 10%, sedangkan untuk persentase optimum pemakaian abu pozzolan sebagai additif adalah sebesar 10%.Kata Kunci : Beton, Bongkah Cangkang Sawit, Pecahan Cangkang Sawit, Pasir Pozzolan, Abu Pasir Pozzolan, Superplasticizer

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET

This research aims to test or determine the influence of the level of taxpayer awareness, tax knowledge and quality of tax services on swallow's nest taxpayer compliance in Poalangkaraya City. The population in this study is swallow nest taxpayers in Palangkaraya City. The sample used was 60 swallow's nest taxpayers. Hypothesis testing uses the PLS (Partial Least Square) analysis tool via SmartPLS version 4.0 software. The results of this research show that (1) Tax knowledge influences taxpayer compliance (2) The influence of the level of tax awareness does not influence taxpayer compliance (3) The quality of tax services influences swallow's nest taxpayer compliance

PENGARUH INDEPENDENSI KOMPETENSI DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT (Survey pada 7 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi, kompetensi dan integritas terhadap kualitas audit. Sampel penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menggunakan kuesioner. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, analisis korelasi, pengujian hipotesis serta analisis koefisien determinasi. Banyaknya populasi dalam penelitian ini 113 auditor dan sampelnya 56 auditor sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah Non-probability Sampling dengan Metode Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa secara parsial Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dengan kontribusi sebesar 34,9%. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan kontribusi sebesar 76,7%. Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit dengan kontribusi sebesar 83,4%. Kata Kunci : Independensi, Kompetensi, Integritas, Kualitas Audi

Muslim family law and practices: perspectives CEDAW

Equality and justice in the Muslim family law are the necessary elements as these uses a holistic framework that integrates Islamic teaching, universal human rights, national constitutional guarantees of equality, and lived realities of women and men. Islam and human rights collectively argues for equality within the Islamic legal system. As such, recognizes the compatibility between concepts of equality and justice in Islam and in international human rights standards, including the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adopted in 1979. Many states parties to the CEDAW Convention assert that they cannot fully implement CEDAW because it is in conflict with Shari’ah, or that laws or practices cannot be changed because they are divine or based on the Qur’an. The full implementation of CEDAW is possible, as the principles of equality, fairness and justice within CEDAW and Islam are fully compatible and reform of laws and practices for the benefit of society and the public interest (maslahah) has always been part of the Muslim legal tradition. This study attempts to provide an overview of the general approach of the equality principles, including responses to several of the common arguments or justifications made by traditional scholars and their disciples about why they fail to fully implement the provisions of CEDAW in Muslim family law

Peranan Petugas Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terpenuhinya Hak-Hak Kelompok Rentan Selama Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan petugas pemasyarakatan dalam pengawasan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan selama proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia bahwasanya tidak bisa setiap narapidana mendapatkan pengawasan 24 jam nonstop dari satu orang wali pemasyarakatan, dan keterbatasan sarana prasarana terletak dari masih banyaknya lembaga pemasyarakatan yang belum ramah disabilitas