The issue of the constitutionality of the Press Council has received a lot of attention in recent years. Especially since the Press Council issued regulations in the press sector. Among other things, the Press Council's regulations governing the competency standards of journalists and the Press Council's regulations governing the verification of media companies include administrative verification and factual verification. Many parties consider that the issuance of regulations in the press sector has exceeded the authority of the Press Council as regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press which became the basis for the formation of the Press Council. The decision of the Constitutional Court (MK) on the petition for judicial review of Law Number 40 of 1999 concerning the Press has had an impact on the life of the national press. The Constitutional Court's decision to reject the judicial review of the Press Law as a whole has confirmed the constitutionality of the Press Council in issuing regulations in the press sector as a reference in the operational level of journalistic work for journalists. This is important so that there is no doubt and confusion in the life of the national press.Persoalan konstitusionalitas Dewan Pers menuai banyak sorotan beberapa tahun terakhir. Terutama sejak Dewan Pers menerbitkan peraturan-peraturan dibidang pers. Antara lain peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang standar kompetensi wartawan dan peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang verifikasi perusahaan media meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Banyak pihak menganggap terbitnya peraturan-peraturan di bidang pers tersebut telah melampaui kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjadi dasar bagi pembentukan Dewan Pers. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberi dampak bagi kehidupan pers nasional. Putusan MK menolak uji materi Undang-Undang Pers secara keseluruhan telah menegaskan konstitusionalitas Dewan Pers dalam menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers sebagai rujukan dalam tataran operasional kerja-kerja jurnalistik bagi wartawan. Hal ini penting agar tidak ada keraguan dan kesimpang-siuran dalam kehidupan pers nasional
