EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DALAM RANGKA TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

The motivation to increase the bureaucracy of the government in the local government is not only carried out internally, but several efforts addressing the external aspect is also conducted as a part of the society’s concern in promoting a bureaucracy which is humanistic, efficient, accountable and respecting the human right. This concern is reflected in the institutionalization of the DIY ombudsman, which is also a part of the society’s effort to promote changes. The establishment of this institution is very strategic, particularly when it is dealing with the condition that the civil society is often unaware of their rights as the costumers of the public service. Besides, the local government has not been able to address the rights appropriately. Hence, the institution could function as a media for the civil society to file their complaints and aspiration to the executives. In addition, the institution could also work independently to protect the right of the civil people from the mal- administrative service conducted by the government officials. Based on the study on data of LOD of DIY, it is identified that LOD is trusted by the society in its efforts to build the good governance, although, on the other hand, not many people ever heard about this institution. In contrast, the government officials consider that the existence of LOD of DIY threaten their future career

Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara hukum maka Undang-undang  nomor 32 tahun 2004 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan dalam masa 2 (dua) tahun kedepan seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaan  yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 harus ditetapkan. Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Makalah ini membahas tentang  konsep otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang ditekankan lebih tajam dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan yang mendasar lain yang tidak ada dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ialah ditetapkannya Urusan Wajib Daerah, dan pola hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umu

PENERAPAN COST VOLUME PROFIT ANALYSIS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN PENJUALAN UNTUK MENETAPKAN LABA (STUDI KASUS CV.WIJAYANTI PRESS , MOJOKERTO – JAWA TIMUR)

This study takes a case study on CV. Wijayanti Press that produces maps, diplomas, report cards cover (hot print), prints, hats, ties, school attributes, and others. In conducting its business, the owners have not applied CV.Wijayanti Press analysis of the calculation of the cost, volume, and profitability. CV.Wijayanti Press can not know the performance of the company due to the unavailability of financial statements, the level of sales and operating profit of the company can not be known with certainty. The purpose of this study to determine the application of cost volume profit analysis as a planning tool to determine the profits. By using quantitative research methods. The results of the research, the product of diploma cover hot folder print in the sales period August - November 2016 requires a sales volume of 2,389 units to reach the break even point, contribution margin 53.56%, margin of safety Rp 1147244920.2, and operating leverage 1.051%. Keywords : cost volume profit analysis, sales, profi

STUDI EVALUASI TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 (AMANDEMEN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT INDONESIA)

The four amendments of Indonesian Constitution 1945 taking place in 1999, 2000, 2001 and 2002 still have weaknesses, especially in terms of substance when inconsistencies exist. For example 1) the presidential system applied which violates the system such as the president’s accountability to the People’s Consultative Assembly (not clearly stated), the intervention of the House of Representative to president’s policy implementation, impeachment given by People’s Consultative Assembly, and the unclear responsibilities and accountability of the vice president; 2) the unbalanced bargaining power of the Regional Representative Council (DPD) in form of bicameral representative in the House of Representative; and 3) the controversial existence of the Judicial Commission. Therefore, an evaluation needs to be carried out to create a better constitution in the state administration. Running a nation should have a clear concept of a nation so that the politicians have strong principles to take action and create policies. On the other hand, the legal need of the society has to be fulfilled

Community Sport Centre di Purwokerto dengan penekanan desain Arsitektur Rekreatif

Zaman semakin maju, teknologi mempermudah banyak aktivitas demi meningkatkan kenyamanan manusia. Di beberapa negara, seperti Jepang, banyak aktivitas manusia yang digantikan oleh robot. Hal tersebut menjadikan manusia menjadi kurang bergerak, misanya berolahraga. Kurang berolahraga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti karena kesibukan manusia yang semakin meningkat sehingga tidak ada waktu untuk berolahraga atau karena tidak adanya fasilitas yang menyediakan sarana untuk berolahraga di suatu kota. Pengadaan suatu wadah untuk berolahraga dengan menyediakan berbagai fasilitas olahraga untuk memotivasi manusia dalam menggunakan waktunya secara produktif merupakan pemenuh kebutuhan fisik dan psikis. Wadah yang dapat menampung berbagai fasilitas olahraga sekaligus dalam satu tempat dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat misalnya saja community sport centre. Dimana tempat itu adalah sebuah pusat olahraga yang fasilitasnya dapat digunakan oleh semua rentang usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, manula, difabel, pria maupun wanita, dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga dalam suatu tempat yang mempermudah akses penggunanya. Purwokerto adalah ibukota kabupaten Banyumas. Selain itu, Purwokerto adalah kota ketiga terbesar di Jawa Tengah setelah Semarang dan Solo. Dalam 5 tahun ini, Purwokerto menjadi sorotan nasional, karena munculnya isu Purwokerto akan menjadi Ibu Kota Republik Indonesia, bahwa Purwokerto masuk nominasi ke-5 kota-kota di Indonesia (Palangkaraya, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin) yang akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota RI. Hal tersebut menjadikan Purwokerto mulai membenahi fasilitas umum untuk menunjang predikat tersebut. Banyak pembangunan yang di lakukan selama 5 tahun terakhir. Baik itu bangunan milik pemerintah maupun swasta. Hanya saja, dari semua rencana pembangunan tersebut, tak satupun yang menyebutkan akan rencana pembangunan fasilitas olahraga. Padahal saat ini di Purwokerto belum ada fasilitas olahraga berupa sport centre yang dapat menampung kegiatan berbagai cabang olahraga. Selain itu, di Puwoketo juga terdapat sekolah khusus untuk pendidikan atlet kabupaten, yaitu SMA N 3 Purwokerto. Usulan pembangunan Community Sport Centre adalah sebuah ide desain yang kan menunjang perkembangan kota Puwokerto. Community Sport Centre adalah sebuah wadah yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga yang bisa dijangkau dan dinikmati oleh semua kalangan, tak terkecuali oleh kaum difabel. Diharapkan seluruh golongan masyarakat di kota Purwokerto dapat merasakan manfaat dari berolahraga bahkan dapat menjadi peluang bagi para difabel untuk berprestasi, khususnya di cabang olahraga renang, yang selalu menjadi andalan kabupaten Banyumas, yang nantinya akan menjadi vocal point pada bangunan ini

The Effect of the Application of Total Quality Management, Supply Chain Management, and Entrepreneurship Orientation on Operational Performance

Small and medium enterprises in the food sector in the pandemic era were significantly affected, so SMEs need to improve their performance, so they are not significantly affected. This study aims to examine the effect of implementing TQM on the operational performance of Food SMEs, examining the effect of SCM application on the operational performance of Food SMEs, and examining the effect of the application of entrepreneurial orientation on the operational performance of Food SMEs in Wonosobo Regency. This study used a purposive sampling technique and obtained a total sample of 120 people. This study used a survey research design and data collection was carried out using a questionnaire. Data analysis was performed using multiple linear regression. The results of multiple linear regression and hypothesis testing show that the TQM variable has a positive and significant effect on operating performance. The SCM variable has a positive and significant effect on operating performance. The entrepreneurial orientation variable has a positive and significant effect on operating performance

Process of Quality Control of Bottled Water at PT. Tirta Purbalingga Adijaya, Bogor

Quality control is important in the drinking water production process. Drinking water sourced from nature, of course, contains a variety of minerals, ions, and even microorganisms, so it needs to be processed first so that it meets the needs of the human body and is safe for consumption. PT. Tirta Purbalingga Adijaya, Bogor in producing bottled drinking water refers to SNI 3553: 2015 concerning requirements for drinking water quality, as well as in processing it refers to the Regulation of the Minister of Health No.32 of 2017 concerning Standards for Quality Standards for Environmental Health and Water Health Requirements for Sanitation Hygiene Purposes , Swimming Pools, Solus Per Aqua, And Public Baths. PT. Tirta Purbalingga Adijaya, Bogor implements the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system where both raw water, processing and finished products are quality controlled every hour by water treatment operators and the results are verified by Quality Control analysts. Important things that become critical control points are filtering with carbon filters and ozone injection. If these two things are not controlled, it will affect the quality content of the drinking water produced and cause hazards such as residual chlorine and microbial contamination so that the product does not meet standards and cannot be marketed. The tests carried out were physical tests such as organoleptic tests, chemical tests such as chlorine content, ozone, metals and others as well as microbiological tests such as total microbes, fungi, coliform and pseudomonas aeruginosa. Based on the analysis that was carried out for 1 week on January 9-14 2023, it was concluded that the Prim-A brand bottled drinking water produced by PT. Tirta Purbalingga Adijaya, Bogor has met the standards set in Indonesia and is safe for human consumption

An Evaluation of School Supervisor’s Performance in Public Junior High School (Smp Negeri) of Kulon Progo Regency

The objective of this research is to evaluate school supervisor’s performance including the planning, the implementation and the follow-up of academic supervision which wasconductedbyschoolsupervisorsinSMPNinKulonProgoRegency.Thisresearch method used quantitative approach. The evaluation model used is was Discrepancy Model. This research was conducted at SMP N in Kulon Progo Regency with 7 school supervisors and 144 subject teachers examined in national examination. Data collection technique used questionnaires and the instruments used questionnaires. The technique of data analysis used quantitative descriptive statistics. The results of this study indicated that (1) the performance of school supervisors in the planning of academic supervision reached 98%, (2) the performance of school supervisors in the implementation of academic supervision reached 85.48% and (3) the performance of school supervisor on follow up of academic supervision reached 96.47%. Based on these results, it can be concluded that the performance of school supervisors in SMP N in Kulon Progo Regency is good and almost maximal in accordance with existing standards. However, there are some performance inhibiting factors that must be addressed, especially in the implementation stage of academic supervision.   Keywords: Performance of School Supervisors, Academic Supervision

Utilization of Nanocellulose Fiber from Tapioca Industrial Solid Waste as a Bioplastic Filling Material

This study aims to examine the properties of nanocellulose fibers produced from cassava through the acid hydrolysis process, as well as their potential use as a filler for bioplastics based on cassava starch (tapioca). The treatment of this research was acid hydrolysis process time consisting of 15 and 30 minutes and the use of nanocellulose fiber as a filler for bioplastics as much as 0%, 1%, 2%, and 3% w/w starch. The results of this study indicate that the diameter of the nanocellulose fibers produced is about 18-40 nm, good dispersion stability, the crystallinity index of the nanocellulose fibers produced by acid hydrolysis for 15 and 30 minutes are 39.7% and 31.2%, respectively. The addition of nanocellulose fibers can increase the tensile strength, but decrease its elongation ability