Analisis Dinamik Model SIR Pada Kasus Penyebaran Penyakit Corona Virus Disease-19 (COVID-19)

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) merupakan salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Penyakit ini menyebabkan gangguan saluran pernapasan sedang atau berat. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui dinamika perkembangan COVID-19 dengan menggunakan model persamaan diferensial SIR. Model SIR merupakan salah satu pemodelan matematika yang menghubungkan antara individu yang rentan, terinfeksi dan individu yang sembuh. Berdasarkan hasil analisis dinamik model SIR dengan parameter laju infeksi dan laju kesembuhan berturut-turut yaitu beta = 0.5 dan gama=0.3 . Model SIR memiliki dua titik kesetimbangan yaitu kesetimbangan bebas penyakit pada titik E_0=(0,0,0)  dan titik kesetimbangan endemik pada titik E_1=(gama/beta,0,0) . Analisis kestabilan perilaku dinamik model S dan I pada titik kesetimbangan E_0=(0,0,0) memiliki sifat semi stabil dan E_1=(gama/beta,0,0)  memiliki sifat konstan. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi epidemi COVID-19 dalam kurun waktu tertentu. Solusi dinamik model SIR pada titik kesetimbangan menggunakan solusi numerik metode runge-kutta orde 4 dengan solusi analitik menunjukkan suatu perbedaan yang tidak terlalu besar saat mencapai titik kestabilan

PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis dasar normatif pengaturan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan merumuskan argumentasi hukum baru berkaitan dengan pengaturan mengenai Good Corporate Governance (GCG) pada BPRS. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya konsep pengelolaan Bank Konvensional dengan bank syariah sama-sama memiliki organ perusahaan yakni direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS) akan tetapi perbedaannya terletak pada syariah compliance atau yang disebut dengan kepatuhan pada syariah, selain itu pada perbankan syariah tidak terkecuali BPRS sendiri mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak diatur pada Bank Konvensional. Adapun tugas dari DPS pada perbankan syariah berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, selain itu meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) yang fungsi utamanya ialah mengawasi produkproduk lembaga keuangan syariah. Kata Kunci : Pembentukan Pengaturan, Good Corporate Governance (GCG), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARI’AH JATIM

Abstract This journal discusses about The implementation of the Principles of Justice In Profit Sharing Musharakah financing Agreement On Syari'ah Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Indonesia Java Syariah. The problemis the actprospective membersormembers who do notconformto thecontracthas been agreedandthe second party(candidates formemberormembers) does notto implementpayment obligationson a timely basisin accordance withspecified scheduleto the detriment On Syari'ah Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Indonesia Java Syariah as a party to perform the agreement on financing musyarakah. Additionally, the businessriskarising fromthe work processor thedistribution oflossesthat are not expresslyset forthin theMusharakahfinancing agreement. As well as theimposition ofoperating costsonMusharaka financingcharged tothe second party(members) while basedNational Sharia BoardfatwaNo.08/DSN-MUI /IV/2000 onMusharakahfinancingrelated tooperating costscharged to thecapitalwith theparties.The purpose of this study was to look at the application of the principle of fairness in the financing agreement for the results musyarakah on Islamic Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Syariah Indonesia East Java? at the same time knowing how the efforts of Islamic Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Syariah Indonesia East Java against financing problems in the application of the principle of justice relating to Musharaka financing agreement for the result? using the method of research on the type of field research studies categorized as research socio legal research and data analysis techniques performed by using descriptive analysis method. Effort to handle financing problems in the Cooperative Agro Niaga Syariah East Java Indonesia seeks not to cancel the agreement or Musharaka financing agreement that has been done in accordance with the basic principles of cooperatives that put more emphasis on the family principle that consensus by way of restoration of the state in accordance with the agreement Key words : The implementation ofthe Principles of Justice, musharaka financing, On Syari'ah Financial Institutions Cooperative Agro Niaga Indonesia Java Syariah. Abstrak Penulisan jurnal ini membahas mengenai salah satu permasalahan tentang Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah Jatim. Permasalahan yang muncul adalah berkaitan dengan tindakan calon anggota atau anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan yakni tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga merugikan Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah Jatim sebagai pihak yang ikut melakukan perjanjian atas pembiayaan musyarakah. Selain itu, berkaitan dengan resiko usaha yang timbul dari proses kerja atau pembagian kerugian tidak secara tegas dituangkan pada akad pembiayaan musyarakah serta pengenaan biaya operasional pada pembiyaan musyarakah dikenakan kepada pihak kedua (anggota) sedangkan berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah terkait dengan biaya operasional dibebankan pada modal bersama para pihak. Tujuan penelitian ini untuk melihat penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur? sekaligus mengetahui bagaimana upaya dari Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur terhadap pembiayaan bermasalah pada penerapan prinsip keadilan yang berkaitan dengan akad pembiayaan bagi hasil musyarakah ? dengan menggunakan metode penelitian pada jenis penelitian field research dikategorikan sebagai penelitian socio legal research serta teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Bahwa Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur berupaya untuk tidak membatalkan perjanjian atau akad pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan yakni sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang lebih menekankan pada asas kekeluargaan yakni musyawarah mufakat dengan cara pemulihan keadaan sesuai dengan yang diperjanjikan Kata kunci: Penerapan Prinsip Keadilan, Pembiayaan Musyarakah, Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah Jati

KECERDASAN EMOSIONAL REMAJA DI SMPIT AL-GHOZALI

Kecerdasan emosional ialah keterampilan individu yang bisa memahami perasaannya dan sekitarnya, kemampuan stimulus dalam diri, bertahan terhadap frustasi, dorongan hati, serta kemampuan mengolah emosi dalam diri maupun dengan lingkungan sekitar. Faktor internal dan eksternal merupakan faktor-faktor yang bisa memengaruhi tingkat kecerdasan emosional pada masa remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecerdasan emosional remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember. Pada artikel ini memakai metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskripsi analitik dengan Survey Research. Jumlah anggota keseluruhan dalam penelitian ini sejumlah 329 orang, dengan pengambilan sampel sebesar 115 remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember menggunakan metode pengambilan simple random sampling. Pengambilan data menggunakan angket Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) yang memuat 30 pernyataan positif (favorable) dan 3 pernyataan negatif (unfavorable). Penilaian kriteria kecerdasan emosional pada artikel ini dibedakan menjadi dua, ialah tinggi =100-165 rendah =33-99. Pada hasil penelitian ini diketahui frekuensi kecerdasan emosional remaja dengan nilai tinggi ialah sebesar 107 responden (93,04%) dan tingkat kecerdasan emosional rendah sebesar 8 responden (6,96%).  Kesimpulan dari penelitian ini ialah kecerdasan emosional remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember diketahui frekuensi kecerdasan emosional remaja dengan nilai tertinggi adalah sebesar 107 responden (93.04%). Data tersebut menunjukkan tingkat kecerdasan emosional dengan nilai tinggi merupakan kecerdasan emosional yang paling dominan bagi remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember sehingga remaja dapat mengoptimalkan berpikir positif pada saat menangani situasi dan menangani tekanan yang terjadi di dalam hidupnya

Keanekaragaman Jenis Makroalga di Perairan Pulau Nangka Kabupaten Bangka Tengah

Macroalgae is one of the main components making up coastal ecosystems that contribute to maintain the marine ecosystem. This research aims to study macroalgae the diversity and the environmental factors that affect the presence of macroalgae in the coastal area of Nangka Island. Samples were obtained from 2 spots arround the coastal area of Nangka island using exploration survey methods. Identification was conducted in Botanical laboratory of Biology Departement, Universitas Bangka Belitung. Water and soil temperature were measured as enviromental factor parameters. The diversity was determined base on three different indexs; the diversity,  species evenness and species dominant. The study succesfully identified 4 different species of macroalgae from coastal are of Nangka island including Padina australis, Ulva linneaus, Kappaphycus alvarezii, and Acantophora spicifera. The results of the calculation of the diversity, evenness, and species dominant index shown that the abundance of macroalgae on Nangka Island can be categorized as low. Enviromental temperature for growth was suspected as the factor that affect the diversity of macroalgae arround the coastal area of Nangka islandMakroalga merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman dan faktor yang mempengaruhi keberadaan makroalga di perairan Pulau Nangka. Sampel diambil dari 2 titik lokasi di kawasan perairan pulau Nangka dengan metode survei jelajah. Identifikasi makroalga dilakukan di laboratorium Botani Jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung. Suhu air dan suhu tanah di titik pengambilan sampel diukur sebagai parameter faktor lingkungan. Keanekaragaman dihitung berdasarkan indeks keanekaragaman, keseragaman spesies dan dominansi spesies. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 jenis spesies makroalga yang ditemukan diantaranya Padina australis, Ulva linneaus, Kappaphycus alvarezii, dan Acantophora spicifera. Berdasarkan hasil perhitungan indeks keanekaragaman, indeks kemerataan, dan indeks kekayaan jenis, kelimpahan mikroalga di Pulau Nangka dapat dikategorikan rendah. Suhu lingkungan tumbuh diduga berpengaruh pada keanekaragaman makroalga di perairan pulau Nangk

Construction of Law Regarding The Role of The Regional Government In Providing Incentives For Micro Businesses Through Equity Crowdfunding

Introduction: The policy complementary to regional investment is governed in Article 278 of Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 24 of 2019. The availability of incentives and supporting facilities, however, remain to be the problems amidst shrinking regional budgets following the pandemic affecting economic sectors. The Regional Government of Batu City, among others, has perceived this effect and is on its way to reviving micro businesses to back up the local tourism. Purposes of the Research: This research aims to find out and analyze the role of the Regional Government in providing incentives for micro businesses through equity crowdfunding. Methods of the Research: This research employed normative-juridical methods with research data collected from library research and Focus Group Discussion discussed held in the Regional Government of Batu. Results of the Research: The regulatory framework in Batu city regarding micro businesses complies with Regional Regulation Number 1 of 2016, implying that the operation of the Integrated Business Services Center (PLUT) serves as a vital aspect in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Batu, and this is expected to help develop the MSMEs in the city. The regulation also implies that the local government is responsible for funding MSMEs by providing grants, requesting international funds, giving incentives that ease permit requirements, reducing tariffs imposed on infrastructure and facilities, and other forms of incentive. Existing potentials and opportunities must be used to enhance the capacity of human resources as the facilitators at PLUT in Batu

PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang dapat terlihat ketika pendidik memberikan sebuah permasalahan pada peserta didik tidak dapat memecahkannya, sulit mengeksplore ide atau gagasannya, serta sulit menghasilkan karya yang baru . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dilakukan dengan sangat baik atau tidak, sehingga jika baik maka akan terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan menggunakan purposive sampling, dimana populasi adalah semua peserta didik kelas XI SMAN Negeri 8 Bandung dan sampel pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan peserta didik kelas X IPS 3 sebagai kelas kontrol yang terdiri masing-masing kelas berjumlah 34 orang peserta didik. Instumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi dan lembar penilaian unjuk kerja kemampuan berpikir kreatif maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data pretest (penilaian unjuk kerja awal) dan posttest (penilaian unjuk kerja akhir) yang kemudian di analisis data dengan menggunakan software SPSS 25.0 for windows untuk melihat penerapan model pembelajaran PjBL. Hasil pengujian hipotesis menggunakan lembar observasi, dan uji-t yang menunjukan bahwa model penerapan model PjBL di gunakan sangat baik, dan berdasarkan hasil pengujian statistik kemampuan berpikir kreatif peserta didik di kelas eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan di bandingkan sebelum menggunakannya

Urgensi Pengaturan Mengenai Lembaga Penilaian Valuasi Dalam Jaminan Kredit Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Di Perbankan

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di perbankan. Bank selaku pihak kreditur memerlukan kepastian serta pengamanan dalam pengembalian pelunasan utang kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai agunan yang mudah untuk dieksekusi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Namun, bank dalam mempertimbangkan hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit kesulitan untuk menilai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kebendaan tidak berwujud apabila debitur wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penilaian perbankan terhadap hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan yaitu pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menghitung nilai suatu aset hak kekayaan intelektual, sehingga bank meyakini aset tersebut layak menjadi jaminan kredit. Kedua, dalam melakukan penilaian valuasi, perbankan di Indonesia dapat menerapkan mekanisme due diligence sebagaimana yang diterapkan oleh Singapura. Saran, yaitu perlu dibentuknya suatu lembaga khusus untuk menilai valuasi hak kekayaan intelektua

Analisis Yuridis Frasa “Tindakan Lain” Dalam Kaitannya Dengan Pasar Modal (Studi Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dilatarbelakangi adanya kekaburan terhadap frasa “tindakan lain” yang tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana makna Frasa “Tindakan Lain” dikaitkan dengan Pasar Modal? serta Bagaimana konsep pengaturan “Tindakan Lain” yang Berkepastian Hukum?. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptuan (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa makna frasa tindakan lain adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti tindakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, serta tindakan-tindakan tersebut dilakukan agar pihak-pihak yang diawasi oleh OJK dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara efektif dan efisien, serta tindakan tersebut dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, Dimana output yang dikeluarkan adalah untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya lembaga OJK

Efektivitas Pengawasan Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang)

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap jual beli telepon genggam rekondisi di Kota Malang. Topik tersebut dipilih karena telepon genggam rekondisi yang merupakan barang tidak layak jual masih beredar secara komersial di Kota Malang berpotensi merugikan konsumen. Berdasarkan hal di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimanakah efektivitas pengawasan jual beli telepon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen di Kota Malang berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Telekomunikasi? (2) Bagaimanakah kendala dan upaya penyelesaian masalah efektivitas pengawasan jual beli telelpon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Telekomunikasi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanan perlindungan konsumen, kendala pelaksanaan dan upaya penyelesaian masalah efektivitas pengawasan jual beli telepon gengggam rekondisi di kota malang oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 UU Telekomunikasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis di UPT Perlindungan Konsumen Malang untuk mendapat data primer sebagai bahan analisis dengan didukung data sekunder dan data tersier yang terdiri dari pendapat ahli, kamus bahasa/keterangan ahli bahasa serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan lintas sektor dalam perlindungan konsumen jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Telekomunikasi belum terlaksana atau belum terimplementasi secara khusus, hanya pengawasan produk konsumen secara umum. Adapun pada pembahasan kedua, terdapat penjelasan yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaanya disebabkan oleh sistem pengawasan perangkat telekomunikasi yang berlum terintergrasi, kapasitas UPT Perlindungan Konsumen Malang yang kurang secara kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mencari solusi berupa pengawasan pentahelix yang melibatkan juga perusahaan telepon genggam dan kelompok akademisi dari perguruan tinggi agar semakin efisien dalam mencegah adanya permasalahan konsumen akibat telepon genggam rekondisi yang ilegal di Kota Malang