Urgensi Pengaturan Mengenai Lembaga Penilaian Valuasi Dalam Jaminan Kredit Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Di Perbankan

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di perbankan. Bank selaku pihak kreditur memerlukan kepastian serta pengamanan dalam pengembalian pelunasan utang kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai agunan yang mudah untuk dieksekusi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Namun, bank dalam mempertimbangkan hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit kesulitan untuk menilai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kebendaan tidak berwujud apabila debitur wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penilaian perbankan terhadap hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan yaitu pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menghitung nilai suatu aset hak kekayaan intelektual, sehingga bank meyakini aset tersebut layak menjadi jaminan kredit. Kedua, dalam melakukan penilaian valuasi, perbankan di Indonesia dapat menerapkan mekanisme due diligence sebagaimana yang diterapkan oleh Singapura. Saran, yaitu perlu dibentuknya suatu lembaga khusus untuk menilai valuasi hak kekayaan intelektua