Efektivitas Pengawasan Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang)

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap jual beli telepon genggam rekondisi di Kota Malang. Topik tersebut dipilih karena telepon genggam rekondisi yang merupakan barang tidak layak jual masih beredar secara komersial di Kota Malang berpotensi merugikan konsumen. Berdasarkan hal di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimanakah efektivitas pengawasan jual beli telepon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen di Kota Malang berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Telekomunikasi? (2) Bagaimanakah kendala dan upaya penyelesaian masalah efektivitas pengawasan jual beli telelpon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Telekomunikasi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanan perlindungan konsumen, kendala pelaksanaan dan upaya penyelesaian masalah efektivitas pengawasan jual beli telepon gengggam rekondisi di kota malang oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 UU Telekomunikasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis di UPT Perlindungan Konsumen Malang untuk mendapat data primer sebagai bahan analisis dengan didukung data sekunder dan data tersier yang terdiri dari pendapat ahli, kamus bahasa/keterangan ahli bahasa serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan lintas sektor dalam perlindungan konsumen jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Telekomunikasi belum terlaksana atau belum terimplementasi secara khusus, hanya pengawasan produk konsumen secara umum. Adapun pada pembahasan kedua, terdapat penjelasan yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaanya disebabkan oleh sistem pengawasan perangkat telekomunikasi yang berlum terintergrasi, kapasitas UPT Perlindungan Konsumen Malang yang kurang secara kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mencari solusi berupa pengawasan pentahelix yang melibatkan juga perusahaan telepon genggam dan kelompok akademisi dari perguruan tinggi agar semakin efisien dalam mencegah adanya permasalahan konsumen akibat telepon genggam rekondisi yang ilegal di Kota Malang