Efektivitas Pengawasan Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi
oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal
32 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999
(Studi Kasus di Kantor UPT Perlindungan Konsumen Malang)
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai perlindungan
konsumen yang dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap
jual beli telepon genggam rekondisi di Kota Malang. Topik tersebut dipilih karena
telepon genggam rekondisi yang merupakan barang tidak layak jual masih beredar
secara komersial di Kota Malang berpotensi merugikan konsumen.
Berdasarkan hal di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1)
bagaimanakah efektivitas pengawasan jual beli telepon genggam rekondisi oleh
UPT Perlindungan Konsumen di Kota Malang berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU
Telekomunikasi? (2) Bagaimanakah kendala dan upaya penyelesaian masalah
efektivitas pengawasan jual beli telelpon genggam rekondisi oleh UPT
Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang
Telekomunikasi?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanan perlindungan
konsumen, kendala pelaksanaan dan upaya penyelesaian masalah efektivitas
pengawasan jual beli telepon gengggam rekondisi di kota malang oleh UPT
Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 UU Telekomunikasi.
Skripsi ini disusun dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris
dengan pendekatan yuridis sosiologis di UPT Perlindungan Konsumen Malang
untuk mendapat data primer sebagai bahan analisis dengan didukung data
sekunder dan data tersier yang terdiri dari pendapat ahli, kamus
bahasa/keterangan ahli bahasa serta peraturan perundang-undangan terkait.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan lintas sektor dalam
perlindungan konsumen jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan oleh
UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-
Undang Telekomunikasi belum terlaksana atau belum terimplementasi secara
khusus, hanya pengawasan produk konsumen secara umum. Adapun pada
pembahasan kedua, terdapat penjelasan yang menjadi penyebab terhambatnya
pelaksanaanya disebabkan oleh sistem pengawasan perangkat telekomunikasi
yang berlum terintergrasi, kapasitas UPT Perlindungan Konsumen Malang yang
kurang secara kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya
mencari solusi berupa pengawasan pentahelix yang melibatkan juga perusahaan
telepon genggam dan kelompok akademisi dari perguruan tinggi agar semakin
efisien dalam mencegah adanya permasalahan konsumen akibat telepon genggam
rekondisi yang ilegal di Kota Malang