A PRAGMATIC ANALYSIS OF SPEECH ACTS OF THE MAIN CHARACTER IN RYAN FLECK’S HALF NELSON

This research aims at (1) identifying and describing the types of speech acts in terms of the locutionary acts, the illocutionary acts and the perlocutionary acts delivered by the main character in Ryan Fleck’s Half Nelson outside and inside the school and (2) describing the way the main character copes with the life outside and inside the school. This research employed a descriptive qualitative method. The existence of number was used to reveal the frequencies of the types of speech act. The object of this research was the main character’s utterances in Ryan Fleck’s Half Nelson. The data were in the form of scenes that were analyzed based on Austin’s classification of types of speech act and Searle’s classification of illocutionary acts, and Holmes’s theory of context. The researcher was the primary instrument in this research. The secondary instrument was the data sheet. The data analyses of this research were based on the types of speech acts outside and inside the school. The results show that: first, related to the types of speech act, in terms of locutionary acts, there are three kinds of form, i.e. declarative, interrogative, and imperative. Declarative is the most dominant form used outside and inside the school. It is used in almost all functions of illocutionary act types. Regarding with the illocutionary acts, the main character, Dan, employs four types of act outside the school, i.e. assertive, directive, expressive, and commissive. Assertive holds the highest frequency. In the daily life, he feels that the condition around him is not in line with his opinion. Therefore, he uses his utterances to assert what he believes to be the case. Declaration is not performed by him outside the school since he is as a common person, who has no institutional position. On the other hand, inside the school, directive, assertive, expressive, commissive, and declaration are found. Directive is in the highest frequency because he is a teacher and a basketball coach who performs questioning, requesting, commanding, encouraging, suggesting, etc. Concerning the perlocutionary acts, there are four types of act found outside the school, i.e. get h to know, get h to do something, to express feeling, and get h to expect something. The most-dominant act is get h to know. He often expresses what he believes to others, so that they recognize it. Further, there are five kinds of perlocutionary act found inside the school, i.e. to get h to do something, get h to know, express feeling, praise, and get h to expect something. As a teacher, he employs the acts aimed to get h to do something most, such as questioning, requesting, commanding, etc. Second, he cannot completely split between both lives, outside and inside the school because of the effects of cocaine on his brain. However, he can be honest to tell what he thinks and feels about his life to people he likes or considers them as his ‘friends’ everywhere

ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DENGAN GANGGUAN PERSEPSI SENSORI : HALUSINASI PENDENGARAN PADA PENDERITA SKIZOFRENIA DI LIPONSOS KEPUTIH SURABAYA

Salah satu diagnosa medis di keperawatan jiwa adalah Skizofrenia. Skizofrenia dapat menyebabkan terjadinya masalah keperawatan halusinasi. Angka kejadian halusinasi meningkat dari tahun ke tahun. Masalah keperawatn halusinasi jika tidak dilakukan intervensi akan menyebabkan resiko tinggi menciderai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Prevelensi penderita Skizofrenia di Liponsos Keputih Surabaya adalah 80% dari 1.040 jiwa. Salah satu tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengontrol halusinasi adalah melakukan penerapan terapi musik klasik. Tujuan dari penelitian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan klien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran pada penderita skizofrenia di Liponsos Keputih Surabaya. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi dengan memfokuskan intervensi pada penerapan terapi musik klasik. Hasil penelitian kepada 2 klien halusinasi pendengaran selama diberikan asuhan keperawatan dan ditambah dengan tindakan keperawatan menggunakan terapi musik klasik Mozart selama 6 hari, didapatkan hasil klien mengalami penurunan halusinasi, klien dapat mengontrol halusinasiya, bahkan mempercepat penyembuhan klien serta kondisi keadaan klien menjadi lebih tenang dan nyaman pada hari terakhir intervensi. Simpulan dari penelitian pada perilaku halusinasi pendengaran adalah penanganan yang tepat dan cepat dapat mempercepat kesembuhan klien. Saran untuk Liponsos Keputih adalah perawat dan petugas melakukan terapi-terapi lainnya seperti bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan kegiatan harian terjadwal, dan bila perlu di gabung dengan penerapan terapi musik klasik agar mempercepat kesembuhan klien

SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN TUBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Lembaga Pemasyarakatan sebagai titik akhir dalam sistem peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang langsung melakukan usaha‐usaha pengembalian narapidana ke masyarakat di lapangan. Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu halyang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak asasinya sebagai manusia. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pola pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dengan memberikan pembinaan yang sifatnya umum seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Dan juga memberikan pembinaan yang bersifat teknis seperti pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan memberikan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana. Hak yang diterima oleh narapidana merupakan hak yang memiliki syarat. Maksudnya hak tersebut tidak diberikan kepada narapidana begitu saja, namun untuk mendapatkan hak tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku, baik oleh undangundang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri. Seyogyanya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban sebagai tempat untuk membina para narapidana juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana agar bisa dijadikan bekal bagi para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM seharusnya melakukan pengawasan dalam penegakan aturan tersebut sebagai monitorin

ANALISIS KECACATAN KEMASAN SABUN MANDI DENGAN METODE QUALITY CONTROL CIRCLE DI PT. X SIDOARJO

Quality is a guarantee to be given and fulfilled by the company to the customer.Companies are able to survive and compete effectively is a company that can optimize the use of resources its power, so as to produce a quality product and be able to meet consumer desires.Therefore, companies should conduct quality control in process and finished products to find the occurrence of instability and defective products (packaging) so that action can be taken to reduce defects, improve and enhance the quality of the resulting product. Of various products produced by PT. X in Sidoarjo researchers focused on product packaging soap with disabilities prosesntase of 8.36%. On product packaging soap 70 gr, there are 5 types of disabilities that side Saeal melting, bent side Seal, seal stringy pieces, glue less side Seal, Seal shrink back. The purpose of this study was to determine and analyze the factors - factors that cause disability or defect, calculate the dominance degree of disability that occurs in the product packaging soap 70 gr, and perform repair proposal without further implementation. The results showed that based on the data processing by using Seven Tools (stratification, Hisogram, Pareto Chart, Map Control P, and Fishbone Diagram) can be known domination number of defects of the type of defect in packaging soap 70 gr for 12 months is Sael melting side by 3 , 49%, Seal side bent by 1.96%, stringy pieces of 0.68% seal, Seal less glue at 1.33%, and rear seals shrank by 0.89%. To reduce the disability researchers make 5W + 1H matrix as proposed revisions to the company as well as to standardize the QCC. The results of data processing after the proposed repairs done by the company can be found on a number of types of defects packaging soap 70gr for 6 weeks is Sael addition to melting by 0.76%, Seal side bent by 0.80%, stringy pieces of seal of 0, 58%, less glue Seal of 0.77%, and rear seals shrank by 0.87%. Keywords: Analysis, Methods, QCC, Defect, Seven Tools, percentage, Qualit

PENGATURAN POSISI MOTOR SERVO DC DENGAN METODE FUZZY LOGIC

Dari beberapa jenis motor, motor servo adalah salah satu jenis motor yang memiliki keunikan. Keunikan tersebut adalah motor servo memiliki torsi yang besar dan putaran yang lambat. Oleh karena itu motor servo banyak digunakan dibidang robotika. Sedangkan pada jurusan elektronika adalah jurusan yang mengutamakan bidang robotika dan sistem kontrol. Sehingga dengan adanya proyek akhir ini dapat membantu memudahkan mahasiswa dalam memberikan pemahaman tentang pengaturan posisi pada motor servo. Pengaturan posisi disini menggunakan metode logika fuzzy. Digunakannya metode fuzzy bertujuan untuk memperbaiki sistem kontrol klasik yang cenderung rumit jika dibandingkan dengan fuzzy. Pada proyek akhir ini dilakukan pengujian dengan memberikan masukan sudut melalui PC dengan PCI 1712 sebagai penghubung antara motor dengan PC. Masukan yang diperbolehkan adalah semua sudut yang berada antara 0 sampai 180. Sistem yang dihasilkan memiliki time seting 0,5 hingga 3,2 sekon dan maximum overshoot 0 hingga 2,5 derajat. Dengan adanya beban, time seting dapat mencapai 4,5 sekon

The Role of Governor as Vice of Central Government in Regional Regulatory Oversight Regional Tax & Regional Retribution

This study aims to discuss and analyze the role of the Governor as the Representative of the Central Government in the supervision of Regional Regulations on Regional Taxes and Levies in accordance with Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method uses normative juridical. The results show that the mechanism carried out by the Governor as the Representative of the Central Government is the supervision of Regency Regional Regulations concerning Regional Taxes and Regional Retributions according to Act No. 23 of 2014 which prioritizes the evaluation aspects of the draft District/City Regional Regulations concerning Regional Taxes and Regional Levies before obtaining approval

Menggugat Keilmuan Ilmu Hukum: Telaah Ilmu Hukum Dari Sudut Filsafat Ilmu

Tulisan ini membahas mengenai ilmu hukum dilihat dari sisi filsafat ilmu, selama ini terdapat keraguan dalam studi ilmu hukum disebabkan oleh obyek dari ilmu hukum, apakah ilmu hukum termasuk kedalam Ilmu  ataukah hanya sekedar pengetahuan akan perundang-undangan saja. Dalam membahas mengenai keilmuan dari ilmu hukum penulis metodologi penelusuran kepustakaan ( studi kepustakaan)  dengan menggunakan pendekatan Filsafat Ilmu yaitu   Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi karena pendekatan filsafat ilmu inilah yang akan mengungkapkan mengenai keilmuan suatu ilmu

POTENSI BAHAYA LONGSORLAHAN (LANDSLIDE) PADA SUB DAS BRUNI DI LERENG GUNUNG WILIS KABUPATEN KEDIRI

POTENSI BAHAYA LONGSORLAHAN (LANDSLIDE) PADA SUB DAS BRUNI  DI LERENG GUNUNG WILIS KABUPATEN KEDIRI    Rois Prayogo   ABSTRAK    Sub DAS Bruni merupakan bagian dari DAS Brantas, wilayah ini berada pada lereng Gunung Wilis Kabupaten Kediri. Wilayah ini merupakan daerah dengan lereng bukit dengan kemiringan yang besar, sehingga sering terjadi longsorlahan, terutama pada saat musim hujan tiba. Data yang tercatat oleh Badan Nasional Penaggulangan  Bencana (BNPB) yaitu pada 2007 sebanyak 60 rumah mengungsi dan tercatat 5 rumah rusak berat, serta pada 2011 terjadi longsorlahan yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian sebanyak 16 Ha. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat potensi bahaya longsorlahan (Landslide) dan mengetahui variabel yang mempengaruhi potensi tingkat bahaya longsorlahan (Landslide)  pada Sub DAS Bruni  yang terdapat pada lereng Gunung Wilis Kabupaten Kediri. Analisis data dilakukan dengan menumpangsusunkan semua data berupa peta yang terdiri dari peta lereng, peta jenis tanah, peta geologi, peta penggunaan lahan, dan peta kepadatan pemukiman yang telah dinilai dengan parameter longsorlahan (Lanslide), sehingga menghasilkan peta potensi bahaya longsorlahan pada Sub DAS Bruni. Hasil Penelitian menunjukan bahwa variabel yang mempengaruhi potensi tingkat bahaya longsorlahan (Landslide) sesuai dengan perhitungan dengan nilai tertinggi yaitu kemiringan lereng dan curah hujan, sedangkan variable yang pengaruhnya paling kecil yaitu kepadatan pemukiman. Potensi bahaya pada tingkat bahaya sangat tinggi terdapat pada unit analisis hasil gunung api tidak terurai dengan gunung api dan hasil gunung api tidak terurai dengan punggung bukit sangat curam dengan luas wilayah 2163,3 Ha. Pada tingkat bahaya tinggi terdapat pada unit analisis hasil gunung api tidak terurai dengan gunung api,  hasil gunung api tidak terurai dengan punggung bukit sangat curam dan alluvium dengan punggung bukit sangat curam dengan luas wilayah 2192.5 Ha. Pada tingkat  bahaya sedang  terdapat pada unit analisis aluvium dengan punggung bukit sangat curam, alluvium dengan aliran lava dan aluvium dengan dataran vulkanik dengan luas wilayah 633,5 Ha.     Kata Kunci: Longsorlahan, Gunung Wilis, Bahay

KAJIAN TERHADAP PASAL 29A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TERKAIT PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh politik hukum Pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 terkait pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kedudukan Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesia diakui keberadaannya berdasarkan UU nomor 42 tahun 2008 baik yang lahir karena amanat peraturan yang lebih tinggi maupun dalam lingkup tugas dan kewenangan pemerintah tersebut. peraturan pemerintah ini diberlakukan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah pendahulunya yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau kotanya, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana politik hukum pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 29/2014 mengenai pemberhentian sementara dan apa akibat hukum dari pengaturan mekanisme pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis secara evaluatif yang diawali dengan menguraikan peraturan perundang-undangan berikut dengan prinsip utamanya, membuat pernyataan yang bertentangan dengan aspek tersebut, memberikan kontra atas argumen yang ada, dan mendiskripsikan konsekuensi diterima atau ditolak dari titik-titik tertentu tersebut. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesisa diakui keberadaannya sebagai aturan hukum yang memiliki dua substansi (isi materi) pada problematika pelaksanaan kampanye (pasal 26 ayat 1,2,3) dan problematika pencalonan kepala daerah sebagai presiden atau wakil presiden (pasal 29 ayat 1-8). Secara khusus, Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 telah mengatur ketentuan ijin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Capres atau Cawapres dengan mengajukan permohonan ijin kepada Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk  mendapatkan persetujuan. Namun, secara politik hukum Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 belum memberikan ketegasan eksplisit melalui aspek gramatikal pada tafsiran pasal-pasal yang berkaitan “penolakan” permohonan ijin tersebut, sehingga masih ditemukan titik temu kelemahan.   Kata Kunci:   Pemberhentian Sementara, Penguduran diri, Kepala Daerah, Politik Hukum Abstract  This research is motivated by politic of law regarding article 29A Government Regulation Number 29/ 2014 related to the resignation of the head of regional who runs as a candidate for president and vice president. Government Regulation number 29/2014 was established by Law number 42 year 2008 whether born because of higher regulatory mandate and within the scope of duties and authority of the government. Government Regulation is imposed in lieu of its predecessor. Government Regulation number 18 of 2013 regarding the procedure for the resignation of the head of region, the deputy head of the region, and civil servants who will be going to the Indonesian Legislative Assembly, Assembly at Provincial, Regional, or Municipal Level, Leadership of Political Party at Regional Level, as well as the implementation of the furlough state officials in the election campaign. The purpose of this thesis is to answer how the politic of law regarding Article 29A Government Regulation No. 29/2014 on temporary dismissal and the legal consequences of the resignation of a mechanism for setting regional head or deputy regional head who becomes the candidate for president and vice president under section 29A Government Regulation numbers 29/2014 on regional administration. The method used is a normative legal research with statute and conceptual approaches. Evaluative analysis technique that begins by outlining statute with the following main principles, making statements contrary to these aspects, provide counter on the argument that there is, and describe the consequences is accepted or rejected on the specific points. Results of the discussion in this paper indicate that the Government Regulation number 29/2014 in the legal system Indonesisa recognized as a rule of law which has two substance on the problematic implementation of the campaign (article 26 paragraph 1,2,3) and the problematics of the nomination for president or vice president (Article 29, paragraph 1-8). In particular, Article 29a Government Regulation 29/2014 has set conditions permit Regional Head (governor, head of district or mayor) to be nominated by political parties or political party Combined or vice presidential candidate to aply for permission to the President and the Minister of internal Affair on behalf of the President to get approval. However, in term of politic of law, Article 29a Government Regulation 29/2014 has not been made clear through the explicit grammatical aspects of the interpretation of clauses relating to "rejection" of the permit government regulation, so they found a meeting point of weakness.   Keywords:   Dismissal, Retreat , Regional Head , Political La

Analisis Competitive Advantage dalam Kajian Sektor Perekonomian Unggulan Kabupaten Bima, Provinsi NTB

ABSTRAK Penelitian ini berfokus untuk mengkaji sektor perekonomian yang memiliki daya saing di Kabupaten Bima. Kajian ini menggunakan basis data produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bima pada tahun tahun 2017-2021. Dimana akan ditentukan lapangan usaha yang memiliki daya saing (competitive advantage) tertinggi dari 17 lapangan usaha yang ada. Alat analisis yang digunakan dalam menentukan lapangan usaha yang memiliki daya saing ialah analisis location quotient (LQ) dan shift-share (SS). Dalam analisisi LQ terbagi menjadi 3 tahap uji. Pertama mencari nilai static location quotient (SLQ).  Kedua dilanjutkan untuk mencari nilai dynamic location quotient (DLQ). Dan yang terakhir akan dilakukan klasterisasi terhadap nilai SLQ dan DLQ yang telah diketahui. Teknik analisis static location quotient (SLQ) bertujuan untuk mengetahui posisi dari tiap-tiap sektor yang diujikan dalam terhadap sektor-sektor yang sama dalam skala regional. Sedangkan Teknik Analisis Dinamic Location Quotient (DLQ) adalah bentuk lanjutan dari SLQ dimana lebih rigit dengan menganalisis tren dari tiap-tiap sub sektor perekonomian yan diujikan. Masing-masing analisis tersebut nantinya akan menghasilkan plotting kuadran yang terbagi menjadi 4 kuadran terhadap 17 lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Bima yang diujikan. Pada analisis location quotient (LQ) didapatkan hasil bahwa lapanan usaha yang berada pada kuadran I (Unggulan) adalah pertanian, perikanan, kehutanan, jasa keuangan dan asuransi dan juga administrasi pemerintahan. Sedangkan pada analisis shift-share (SS) didapatkan hasil bahwa terdapat 2 lapangan usaha yang berada pada kuadran I, diantaranya adalah jasa keuangan dan informasi dan juga lapangan usaha informasi dan komunikasi. Dari kedua analisis tersebut diketahui terdapat 1 lapangan usaha yang berada pada kuadran I pada kedua analisis, yakni lapangan usaha jasa keuangan dan informasi. Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Sektor unggulan, Daya saing, Sektor Basis, PDR