PERILAKU PELINTING ROKOK DALAM PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) MASKER di Pabrik Rokok Berkah Nalami Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

Sektor industri pabrik rokok saat ini makin berkembang, seharusnya diikui dengan perlindungan Alat Pelindung Diri (APD) Masker. Perilaku negatif pekerja linting rokok karena mengejar target pekerjaan daripada kesehatan dalam penggunaan APD masker dan kurangnya perhatian pabrik tentang keselamatan kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku pelinting rokok dalam pengunaan alat Pelindung Diri (APD) masker. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh pelinting rokok di Pabrik Rokok Berkah Nalami Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan jumlah sampel 94 pekerja. Sampling penelitian menggunakan Total Sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan Skor T dengan kategori perilaku positif dan negatif Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku pelinting rokok dalam pengunaan Alat Pelindung Diri (APD) Masker adalah 54 responden (57,4%) berperilaku negatif, dan 40 responden (42,6%) berperilaku positif. Faktor yang yang mempengaruhi perilaku negatif yaitu pendidikan, pendapatan, informasi dan faktor yang mempengaruhi perilaku positif diantaranya usia, lama bekerja, pendapatan, informasi.Berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya mensosialisasikan APD masker ditempat kerja pada pekerja linting rokok dengan menggunakan poster dan peringatan serta bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang K3 (Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) agar terwujud perilaku positif Kata kunci: Perilaku, Pelinting Rokok, Pengunaan Alat Pelindung Diri (APD) Maske

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaran pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Maka, bisa dikatakan semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam suatu pemilihan umum akan berbanding lurus dengan tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum yang cukup tinggi, yaitu sebesar 82,97 persen pada Pemilukada 2008 dan sebesar 78 persen pada Pemilukada 2013. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki pula tujuan khusus yakni untuk mengetahui dan mengidentifikasi : a). Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. b). Faktor yang menghambat masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. c). Pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. d). Hambatan-hambatan yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. e). Solusi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sumedang dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, catatan lapangan, dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa KPU Sumedang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan masyarakat sasaran sosialisasi. Penulis berharap agar KPU Sumedang dapat terus mempertahankan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sumedang yang berkualitas dari tahun ke tahun, dengan cara terus melakukan inovasi dalam melaksanakan sosialisasi politik pada masyarakat. Kata kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Komisi Pemilihan Umum One indicator of the success of organizing elections is a public political participation are realized in terms of granting voting rights held by the people who already have the right to vote in the general election . So , you could say the higher the level of political participation of society in a general election will be directly proportional to the degree of success of the general election . Sumedang District is one district that has a numeric level of public political participation in elections is quite high , amounting to 82.97 percent on Election 2008 and by 78 percent in Election 2013. This then prompted the authors were interested in examining it . In general , this study aims to identify and examine the role of the KomisiPemilihanUmum( KPU ) in improving the quality of citizens' political participation . In addition to general purpose , this study has also a special purpose which is to know and identify : a) . Efforts are made to the KomisiPemilihanUmumKab.Sumedang improve people's political participation .b ) . Factors that hinder people to become intelligent voters .c ) . The approach taken by the KomisiPemilihanUmumKab.Sumedang to improve the quality of citizens' political participation .d ) . Barriers experienced by the KomisiPemilihanUmumKab.Sumedang in increasing political participation of qualified people .e ) . The solution is carried out in the KomisiPemilihanUmumKab.Sumedang overcome obstacles in improving the quality of citizens' political participation . The experiment was conducted using a qualitative approach using interview techniques , observation , documentation studies , field notes , and the study of literature as data collection techniques . From the research that has been carried out it was found that the KomisiPemilihanUmumSumedang make efforts to increase the political participation of qualified people through a variety of approaches that are tailored to the target community socialization . The author hopes that the KomisiPemilihanUmumSumedang can continue to maintain and improve the people's political participation Sumedang quality from year to year , by continuing to innovate in implementing political socialization in society

ANALISIS PERHITUNGAN PPh BADAN PADA PT. RAJA INDO DI MAKASSAR

2013Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak \ud penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Raja Indo di Makassar \ud dan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan \ud keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan. \ud Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis \ud deskriptif / comparative. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, \ud menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang \ud dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 \ud tahun 2008, dimana terdapat perbedaaan dalam perhitungan pajak penghasilan. \ud Kekurangan PPh, terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari \ud kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial. Pengaruh dari \ud pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Raja Indo di Makassar, yang \ud menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 29 terdapat PPh yang kurang \ud bayar sebesar Rp. 7.220.150, dan PPh pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar \ud sebesar Rp.601.679,17. \ud \ud Kata kunci: PPh Bada

Implementation of Diabetic Foot Ulcer Prevention Program in the Provincial Hospital, Pontianak, West Borneo, Indonesia

The aim of this study to implement the evidence based practice of DFU prevention program in DM patients in Pontianak, West Borneo, Indonesia. This study used Stetler Model of Research Utilization to Facilitate EBP. DFU prevention program is the package consist of tools for data collection and tools for outcome evaluation. The researcher used Nursing competency questionnaire for evaluating the competency of nurses in DFU prevention program in DM patients. The questionnaire consists of 20 statements that related to the step of DFU prevention. Results/Findings: The researcher recruited 19 articles related DFU prevention from literature review. This study found that mostly of nurses has a good competency in implementing the DFU prevention program. In other hand, there are still the nurses who has not reached a satisfactory.

Development of Social Assessment to Diabetic Foot Ulcer Patients

Objective: One of the purpose in diabetic nursing care is to Improve the quality of life of patients with diabetic foot ulcer (DFU). Some aspects must be considered in patients with DFU, the aspects include in Social Aspects, that are Support of Family, Environtment, Self Esteem and Economy. This is because of the support, activity and relationship influence on physiological and quality of life. Unavailability of sosial assessment to DFU can affect in determining the appropriate diagnosis and intervention. The purpose of this research is to develop the social support in wound assessment instrument for patients with DFU. Method: This research method was mixed method with sequential exploratory approach. There were 9 participants for qualitative methods and 103 respondents for quantitative methods. Validity test were by Pearson product moment with test retest approach, reliability test was by Cronbach alpha. Aiken’s V was used to Content validity index test for 2 experts. Result: Nine themes emerged from the qualitative methods for social support. 35 items measuring instrument obtained a valid (0,372-0,843 > 0,235) and reliable results (Cronbach alpha 0,959 and 0,976). Result of content validity index is valid by 0,67-0,83. Conclusion: This study found 9 themes for social support, and the development of family support in wound assessment for diabetic foot ulcer patient that consist of 35 items is valid and reliable

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI INSPEKSI VISUAL JEMBATAN INVI J (USER PERSPECTIVE)

Research and Development Agency for Road and Bridge Ministry of Public Works and Public Housing (Balitbang Pusjatan Kemen-PUPR) has developed a bridge inspection software called Visual Inspection of Bridge or INVI J. The INVI J application which based on Android software and web has been implemented starting in 2018 at all Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) throughout Indonesia. Related to that, the analysis of  user perspective towards the utilization of the INVI J is significant to be done.This research was conducted by creating and distributing questionnaires to several INVI J software users within the Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) and Consultant.From this study, it can be concluded that in general the INVI J software is easy to learn, easy to operate and useful for users in conducting bridge surveys because it is faster than filling out a manual inspection form. However, INVI J does not have the ability and function as expected and the output produced is still not as desired, hence it is necessary to make an updating the application, in order optimize the output

PENGARUH HAMBATAN SAMPING TERHADAP KINERJA RUAS JALAN DI KOTA SALATIGA (Studi Kasus: Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani)

Pada tahun 2021, Kota Salatiga melakukan perencanaan penataan PKL di beberapa wilayah, terutama pada Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Jalan Jenderal Sudirman memiliki perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa yang pesat sehingga menjadi kawasan Central Bussiness District (CBD). Jalan Ahmad Yani juga terpengaruh aktivitas perdagangan dan jasa yang terjadi. Oleh karena itu, aktivitas tersebut menyebabkan tingginya frekuensi hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan. Dengan adanya masalah pada ruas jalan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh hambatan samping terhadap kinerja ruas jalan. Berdasarkan hasil survei dan analisis, volume tertinggi pada Jalan Jenderal Sudirman sebesar 1200 skr/jam, sedangkan pada Jalan Ahmad Yani sebesar 1422 skr/jam. Kejadian tertinggi hambatan samping pada Jalan Jenderal Sudirman diperoleh nilai sebesar 1.023 kejadian/jam. Sedangkan pada Jalan Ahmad Yani diperoleh nilai sebesar 427 kejadian/jam. Selain itu diperoleh kapasitas ruas Jalan Jenderal Sudirman sebesar 1.298 skr/jam dengan derajat kejenuhan sebesar 0,83-0,92. Sedangkan kapasitas ruas Jalan Ahmad Yani 2.271 skr/jam dengan derajat kejenuhan sebesar 0,58-0,62. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan samping berpengaruh terhadap volume lalu lintas dan kecepatan tempuh. Selain itu, kondisi transportasi perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Salatig

STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR MINUM PERDESAAN DI KABUPATEN CIAMIS

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 20014-2019 yang tercantum dalam salah satu misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yaitu “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Strategi pengelolaan air bersih harus memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor yang didasarkan pada,1). Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi, 2). Sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan, 3). Pembangunan berwawasan lingkungan, 4). Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat, 5). Keberpihakan pada masyarakat miskin, 6). Akuntabilitas proses pembangunan, 7). Peran pemerintah sebagai fasilitas, 8). Peran aktif masyarakat, dan 9). Pelayanan optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan 9 (Sembilan) dasar strategi pengelolaan air minum secara umum tersebut maka strategi kebijakan pengelolaan air minum Kabupaten Ciamis harus berpihak pada masyarakat dan mewujudkan keberlanjutan. Strategi yang akan dilakukan terkait satu dengan lainnya secara komprehensif, serta berorientasi kepada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Guna pencapaian tujuan dalam setiap strategi pengelolaan air bersih, maka pendekatan kebijakan pengelolaannya melalui 3 (tiga) tipe pendekatan yaitu, Tipe A : berbasis lembaga, Tipe B : pengelolaan bersama dan Tipe C : pengelolaan berbasis masyarakat. Berdasarkan konsep pendekatan kelembagaan dan peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan air minum, kebijakan yang akan diterapkan di Kabupaten Ciamis pengenai pengelolaan berbasis pada Pemerintah Kabupaten/Kota,masyarakat dan swasta. Dimana semua elemen yang terkait akan bertugas sesuai tupoksi masing-masing. Pemerintah daerah dibagi menjadi dua zona, yaitu zona perkotaan dan pedesaan. Zona perkotaan ditangai oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pengelolaan air jaringan perpipaan di perkotaan, sedangkan zona pedesaan akan dikelola oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, yang akan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang sudah dan akan dibentuk untuk pengelolaan air minum

Maternal Barriers in Raising Children with Special Needs in Rural Areas: A Qualitative Study

It is not easy for mothers living in rural areas to raise children with special needs because various obstacles arise from both within and outside the family. This study aimed to explore various obstacles for mothers in raising children with special needs, especially in rural areas. The research design used in this study was descriptive qualitative. The sample in this study consisted of 55 mothers who were selected using purposive sampling method. Data collection was carried out through semi-structured face-to-face interviews and through focus group discussions. The data collected in this study was then analyzed using thematic analysis. There are 3 themes generated in this research including 1) family perception, 2) financials, and 3) access to health care services. Information obtained from this research can provide solutions for families to overcome or get out from the existing barriers and provide information to the government to provide health services to families with children with special needs in rural areas