Konstitusionalitas Pelunasan Utang Pajak Perusahaan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Ditetapkannya pengurus sebagai wakil dari suatu wajib pajak berbentuk badan tentunya bertujuan untuk menjamin kepastian bahwa tindakan suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, setara dengan dijaminnya hak suatu badan hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan badan hukum dimaksud (yang notabene kepentingan demikian berujung pada kepentingan pengurus dan pemegang saham). Pengurus menjadi pihak utama yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan/tindakan suatu badan hukum karena memang dalam keseharian pengurus yang menjalankan atau mengoperasikan badan hukum. Pembebanan tanggung jawab suatu badan hukum (yang tidak dapat bertindak apa-apa tanpa bantuan manusia) kepada seorang atau sekelompok pengurus bukanlah hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dalam hal kewajiban perpajakan perusahaan, bahwa ketentuan yang membebankan penyelesaian kewajiban perpajakan suatu badan (utang pajak perusahaan pailit) kepada pengurus badan yang diwakili oleh kurator adalah bersesuaian dengan UUD 1945. Persesuaian norma Pasal 32 ayat (2) UU KUP dengan norma UUD 1945 terutama dalam hal memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak yang berinteraksi dengan badan hukum, termasuk Pemohon yang menjadi pengurus badan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Salah satu wujud hak pihak lain yang berinteraksi dengan badan hukum adalah hak negara untuk menerima pembayaran pajak dari suatu badan hukum tertentu melalui pihak atau orang yang bertindak sebagai pengurus badan hukum tersebut. Artikel ini membahas mengenai konstitusionalitas pelunasan utang pajak terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan

An overview of using small punch testing for mechanical characterization of MCrAlY bond coats

Considerable work has been carried out on overlay bond coats in the past several decades because of its excellent oxidation resistance and good adhesion between the top coat and superalloy substrate in the thermal barrier coating systems. Previous studies mainly focus on oxidation and diffusion behavior of these coatings. However, the mechanical behavior and the dominant fracture and deformation mechanisms of the overlay bond coats at different temperatures are still under investigation. Direct comparison between individual studies has not yet been achieved due to the fragmentary data on deposition processes, microstructure and, more apparently, the difficulty in accurately measuring the mechanical properties of thin coatings. One of the miniaturized specimen testing methods, small punch testing, appears to have the potential to provide such mechanical property measurements for thin coatings. The purpose of this paper is to give an overview of using small punch testing to evaluate material properties and to summarize the available mechanical properties that include the ductile-to-brittle transition and creep of MCrAlY bond coat alloys, in an attempt to understand the mechanical behavior of MCrAlY coatings over a broad temperature range

EuPRAXIA - A Compact, Cost-Efficient Particle and Radiation Source

Plasma accelerators present one of the most suitable candidates for the development of more compact particle acceleration technologies, yet they still lag behind radiofrequency (RF)-based devices when it comes to beam quality, control, stability and power efficiency. The Horizon 2020-funded project EuPRAXIA (“European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications”) aims to overcome the first three of these hurdles by developing a conceptual design for a first international user facility based on plasma acceleration. In this paper we report on the main features, simulation studies and potential applications of this future research infrastructure

Hukum Penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan didalam dan diluar proses pengadilan

xiv.; 304 hal.; bibl.; 19 c

Hukum Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Perusahaan di dalam dan luar proses pengadilan

xiii.; 304 Hal.; ill.; 19 c

Hukum penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan di dalam dan di luar proses pengadilan/ Sitompul

xiv, 304 hal.; 23 c