Resolving Institutional Dualism of Election Supervisory Institutions in Aceh Province: Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Aceh

Hingga saat ini, dualisme kelembagaan lembaga pengawas pemilu dan pilkada di Aceh masih terjadi. Kondisi tersebut masih menyisakan masalah dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada di Aceh. Artikel ini memfokuskan bahasan pada aspek pilihan kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan dualisme tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Kajian ini berkesimpulan bahwa akar persoalan dualisme lembaga pengawas pemilu dan pilkada di Aceh disebabkan tidak sinkronnya pengaturan UU Pemilu dan UU Pilkada dengan UU Pemerintahan Aceh. Hal itu juga diperkuat dengan Putusan MK yang menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan perubahan UU Pemerintahan Aceh yang dimuat dalam UU Pemerintahan Aceh itu sendiri. Penelitian ini merekomendasikan agar dualisme kelembagaan lembaga pengawas pemilu dan pilkada di Aceh segera diakhiri melakukan perubahan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Pemerintahan AcehUntil now, the institutional dualism of election monitoring institutions and regional elections in Aceh still exists. This condition still leaves problems in the implementation of election supervision and regional elections in Aceh. This article focuses discussion on aspects of legal policy choices that can be taken to resolve this dualism. This research is normative legal research which fully uses secondary data in the form of primary and secondary legal materials. This study concludes that the root of the problem of dualism in the election and regional election supervisory institutions in Aceh is due to the lack of synchronization in the regulation of the Election Law and the Regional Election Law with the Aceh Government Law. This was also reinforced by the Constitutional Court\u27s decision which stated that Article 557 and Article 571 letter d of the Election Law were contrary to the UUD 1945 because their formation was not in accordance with the provisions of the amendment to the Aceh Government Law contained in the Aceh Government Law itself. This research recommends that the institutional dualism of election and regional election supervisory institutions in Aceh be ended immediately by making changes to the Election Law, Regional Election Law and Aceh Government Law

State’s Right of Control: Concept and Its Corelation for Renewable Energy Use in Indonesia: Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia

Hak Menguasai Negara (HMN) memberikan otoritas kepada pemerintah dalam melakukan pemanfaatan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam. HMN merupakan refleksi atas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945. Kerusakan lingkungan yang semakin masif bahan bakar fosil mensyaratkan pentingnya transisi energi di Indonesia. Penggunaan energi terbarukan dapat menjadi sumber energi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Penggunaan energi terbarukan yang ramah terhadap lingkungan seharusnya tidak menjadikannya sebagai suatu pilihan, melainkan sebagai kewajiban untuk digunakan secara meluas di Indonesia. Pokok permasalahan tersebut melahirkan pertanyaan yakni bagaimana konsepsi HMN dan hubungannya terhadap peran pemerintah dalam menciptakan iklim energi terbarukan di Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pada akhirnya diketahui bahwa konsep HMN telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kewenangan pemerintah melalui HMN dapat menjadi sarana dalam membuat regulasi maupun kebijakan atas penggunaan energi terbarukan di Indonesia, serta ditujukan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.The dominance of fossil energy use in the midst of abundant renewable energy potential in Indonesia is the basis for looking at the existence of State’s Rights of Control (SRC) in the energy sector. This research aims to elaborate on the concept of SRC and its correlation to the use of renewable energy in Indonesia. This research was studied with a normative legal approach. The results show that SRC not only gives authority to the government, but also gives responsibility so that the utilization of natural resources is oriented towards the interests and prosperity of the community. The dominance of the use of fossil energy actually puts people and the environment in a threatened condition. Therefore, the selection of renewable energy in the primary energy mix is the responsibility of the government as part of SRC. to encourage the use of renewable energy in Indonesia, strengthening the concept of SRC is needed in every regulation and policy on the utilization of natural resources in the energy sector

Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia

The Anthropocene era was marked by a decline in the quality of the environment including being influenced by the law itself, for example the Job Creation Law was considered to have a negative impact on efforts to protect the environment. This research will analyze the development of legal instruments and the role of the Constitutional Court in environmental protection. This research will be conducted by studying legal literature. The urgency of changing the environmental law political paradigm (green policy) in Indonesia based on the ecocentrism paradigm will provide stronger environmental law political guidelines. Efforts to strengthen the paradigm of environmental protection are carried out by reconstructing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by granting rights to the environment and setting state obligations. There is a role for the Constitutional Court through Decision Number 32/PUU-VII/2010 and Number 18/PUU-XII/2014 by providing guidelines for the development of more comprehensive environmental law

Partisipasi publik Partisipasi Publik Sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan: Hak Konstitusional

Penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan hukum terkait pembatasan partisipasi publik dalam proses penyusunan dokumen lingkungan di dalam Pasal 22 angka 4 dan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Problematika hukum tersebut menarik untuk diteliti utamanya jika dikaitkan dengan hak konstitusional setiap warga negara untuk ikut berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi publik merupakan hak konstitusional, sehingga pembatasan terhadap partisipasi publik merupakan bentuk pelanggaran konstitusional; pembatasan partisipasi berpotensi menimbulkan antinomi atau konflik norma antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan dan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain; dan dalam lingkup yang lebih luas, pembatasan partisipasi publik juga bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan internasional, khususnya hukum lingkungan yang bersifat prosedural.This study aims to explore the legal concerns associated with limitations on public involvement in the preparation of environmental documentation under the Job Creation Law. This research is doctrinal and conducted using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results of the research and analysis conclude that public participation is a constitutional right. Therefore, limiting public participation, particularly for individuals who are directly impacted by a proposed business plan and/or activity, constitutes a constitutional violation. Restrictions on participation can potentially create antinomies or conflicts of norms between articles or even regulations within a law. Furthermore, in a broader scope, restrictions on public participation conflict with the principles of international environmental law, especially procedural environmental law

The Optimization of Bawaslu’s Role in the 2024 Simultaneous Elections: Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024

Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a vital role in ensuring that elections in Indonesia are conducted in compliance with legal regulations. The complexity of implementing simultaneous elections is a challenge for Bawaslu as one of the core institutions in the 2024 simultaneous election process, requiring strict adherence to the provisions set forth in Law No. 7 of 2017 on Elections. This study examines how Bawaslu can optimize its oversight role in the 2024 simultaneous elections and explores its authority in managing this electoral process. Using a normative juridical approach, the study finds that Bawaslu has effectively strengthened its capacity to fulfill its duties and functions in line with its founding objectives. Bawaslu’s optimization efforts include issuing updated Bawaslu Regulations (Perbawaslu) and implementing refined operational mechanisms, which aim to ensure a smooth electoral process that aligns with constitutional mandates.Abstrak Salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara termasuk Indonesia yakni melalui pemilu, dimana pemilu menjadi arwah proses demokratisasi. Bawaslu menjadi lembaga penting dalam pelaksanaan pemilu, untuk bagaimana kemudian proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak wacana pelaksanaan pemilu dimundurkan dan jika dilaksanakan melalui sisten proporsional tertutup. Dalam hal ini secara tidak langsung harus ada amandemen konstitusi kemudian revisi undang-undang pemilu. Dan ini menjadi tantangan bagi Bawaslu selaku salah satu lembaga inti dalam proses pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024, untuk mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau UU No.7 Tahun 2017. Tulisan ini akan membedah bagaimana optimalisasi pengawasan pemilu serentak di Indonesia serta bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu serentak di Indonesia. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa Baswalu pada saat ini sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tujuan dari pembentukan bawaslu. optimalisasi pengawasan pemilu menuju pemilu serentak 2024 yaitu Bawaslu berupaya yang dalam hal ini melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Bawaslu merevisi Perbawaslu dalam menghadapi pemilu serentak, dengan inisiatif merombak dalam aspek tata kerja serta pola hubungan.   Kata Kunci: Optimalisasi, Pemilu, Pengawasan, Indonesi

The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia: Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia

Both Pancasila and the Constitutional Court Decision both have the same position as a source of law in the formation of laws and regulations. Therefore, this paper intends to analyze the relationship that must be built between Pancasila and the Constitutional Court Decision as a source of law. This research is normative legal research, the data in the writing comes from legal materials, both primary, secondary and tertiary legal materials. Therefore, the selected data collection technique is literature study. The results of this study indicate that the rulings of the Constitutional Court which are regulatory (conditional constitutional-unconstitutional and those that formulate new norms) make the Constitutional Court Decisions a binding source of law which has major implications in constructing the formation of statutory regulations. At this point, Constitutional Justices must be able to relate and synchronize the decisions they make with Pancasila, bearing in mind that as a source of law Pancasila is the source of national basic law and the source of all sources of law in Indonesia.Pancasila maupun Putusan Mahkamah Konstitusi keduanya sama-sama berkedudukan sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana relasi yang harus dibangun antara Pancasila dengan Putusan MK sebagai sumber hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data dalam tulisan bersumber pada bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan MK yang bersifat mengatur (konstitusional-inkonstitusional bersyarat dan yang merumuskan norma baru) menjadikan Putusan MK sebagai sumber hukum mengikat yang memiliki implikasi besar dalam mengkonstruksi pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada titik ini, Hakim Konstitusi harus bisa merelasikan dan mensinkronkan putusan yang dibuatnya dengan Pancasila, mengingat sebagai sumber hukum Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber segala sumber hukum di Indonesia

Restorative Justice as an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens: Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

This study aims to determine whether the settlement of criminal cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the settlement of cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens because the principle of resolving cases through restorative justice can be said to be more able to guarantee justice and equality before the law (equality before the law) as regulated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts against State Administrative Court Decisions: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan upaya paksa eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diketahui, Penguatan eksekusi putusan pengadilan tata terus diperkuat melalui perubahan Undang-Undang tentang PTUN tahun 2005 dan terakhir 2009 melalui Upaya paksa serta pengenaan sanksi administratif terhadap tergugat yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tulisan ini  menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis menggunakan Teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN agar eksekusi  dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Kurangnya kerjasama atau permohonan upaya paksa dari pihak penggugat ke PTUN, kurangnya Kesadaran Pejabat, dan kurangnya aturan pelaksana. Pada akhirnya, penulisan ini menawarkan solusi perlunya payung hukum yang lengkap dan tidak bertentangan satu sama lainnya untuk pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, dan peningkatan efisiensi sistem birokrasi dan kapabilitas aparatur pemerintah. Implementasi dari solusi-solusi ini diharapkan dapat memperbaiki proses eksekusi putusan PTUN, menjadikannya lebih berkeadilan, serta berkontribusi positif pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.This research examines the importance of human rights protection in the enforcement of forced execution of decisions from the Administrative Court and the various obstacles encountered in its implementation. This study employs normative methods with a statutory and conceptual approach to analyze the existing issues. The study emphasizes the need for comprehensive legal regulations regarding the execution of decisions, consistent law enforcement, and improved efficiency within the bureaucratic system. Furthermore, the research identifies the challenges faced, including the lack of cooperation from relevant parties, the low level of awareness among officials, and the absence of adequate implementing regulations. These findings highlight the importance of a just rule of law and the urgent need for a structured legal framework to ensure that forced execution is carried out fairly and effectively

Transitional Perspectives on the New Criminal Law, Human Rights and Islamic Law on the Death Penalty: Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati

Dalam Putusan PN No. 796/Pid.B/2022/PN Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana yang ia lakukan terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Ferdy Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana serta upaya obstruction of justice. Disisi lain, Hukuman mati masih terus menjadi perdebatan dikalangan pengamat HAM maupun umat beragama khususnya Islam. Penelitian ini akan menjawab bagaimana konstitusionalitas hukuman mati atas Ferdy Sambo ditinjau dari perspektif HAM maupun hukum Islam secara mendalam. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penjatuhan hukuman mati atas pelaku pidana Ferdy Sambo didasarkan pada hukum nasional yang berlaku di Indoensia yang meyakini HAM bisa saja dibatasi dalam kasus tertentu (extra ordinary crime), namun tetap tidak bisa dibenarkan secara HAM internasional. Sedangkan dalam Islam, penjatuhan pidana mati tersebut telah dianggap memenuhi syarat pelaksanaan qishas, kerena dalam kasus tersebut, keluarga korban memilih menuntut hukuman yang sama atas apa yang dialami korban dibanding memberikan maaf dengan atau tanpa diyat kepada pelaku.In PN Decision No. 796/Pid.B/2022/PN, Ferdy Sambo was sentenced to death for the crime he committed against the late Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. On the other hand, the death penalty remains a topic of ongoing debate at international, national, and religious levels. Using a juridical-normative method, this study seeks to examine the position of Ferdy Sambo’s death sentence during the transitional period from the old Criminal Code to the new Criminal Code, and its impact on civil rights. The findings of this study indicate that both Ferdy Sambo’s initial death sentence and the appellate decision of life imprisonment were based on provisions of the old Criminal Code. Although the lex favor reo principle applies to individuals undergoing legal proceedings, it does not apply to final judgments. However, there remains a possibility of reducing Ferdy Sambo’s sentence by utilizing the provisions of the new Criminal Code through extraordinary legal remedies in the form of judicial review (Peninjauan Kembali or PK), which is not subject to any time limitations once the new Criminal Code has come into force

The Role of Dissenting Opinions in Constitutional Court Judgements: Perspectives of Judges and Legal Interpretation: Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum

The dissenting opinion of Constitutional Court judges in conducting judicial reviews of laws against the 1945 Constitution represents the freedom of Constitutional Court judges. These dissenting opinions are essentially aimed at seeking legal truth. This research addresses two main issues: First, the legal politics behind the occurrence of dissenting opinions by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, the methods of legal interpretation used by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods, with statutory and conceptual approaches. The findings of this research are as follows: First, the provisions of Article 24, paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution provide the constitutional basis for the dissenting opinions of Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, Constitutional Court judges are not restricted nor bound by any single method of legal interpretation. The use of legal interpretation methods by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution is their prerogative, as, in principle, the use of such methods is aimed at seeking legal truth.Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang bebas dalam melakukan yudisial review UU terhadap UUD 1945. Kebebasan yang dimiliki MK menjadi salah satu penyebab terjadinya disseting opinion hakim konstitusi dalam rangka mencari kebenaran hukum. Penelitian ini untuk menjawab dua permasalahan yaitu: Pertama, politik hukum terjadinya disseting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945. Kedua, metode interpretasi hukum dalam menguji UU terhadap UUD 1945 yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalitas menjadi intrumen utama terjadinya dissiting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945. Kedua, hakim Mahkamah Konstitusi tidak terikat dan diikat oleh salah satu metode penafsiran hukum yang ada. Penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945 menjadi hak hakim konstitusi untuk menggunakan, karena pada prinsipnya penggunaan metode intepretasi hukum itu digunakan dalam rangka mencari kebenaran hukum