Ancaman Budaya Pop (Pop Culture) Terhadap Penguatan Identitas Nasional Masyarakat Urban

National identity is an understanding of people's identity in an entity that has a common destiny and purpose. National identity is understood as a dynamic condition that is formed due to ethnicity, territorial, linguistic and religious factors. One of the factors that influence the dynamics of national identity is globalization. Globalization is interpreted as the freedom of the world community to develop various aspects of life such as science, technology, values, and culture. The increasingly easy interaction of the global community has an impact on the process of transmitting cultural values across countries such as the development of pop culture in Indonesia. Based on the study of literature by the author, the development of pop culture can have a negative impact on strengthening national identity, especially among urban communities, especially at the age of adolescence. The negative impact of culture is westernized behavior which tends to be pragmatic, hedonistic, and consumptive. Such behavior is certainly very contrary to the ideology of Pancasila so that it becomes a threat to the Indonesian people in strengthening national identity based on Pancasila. Thus, efforts are needed to strengthen the national identity of urban communities especially teenagers through internalization of community cultural values (local wisdom) in various fields of life, filtering of foreign cultures, and multicultural education to strengthen the foundations of each individual so that they are not easily uprooted by their cultural root

Laporan Individu PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)/MAGANG III UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Materi Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Satuan Pendidikan : SMP N 5 Depok, Depok

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih baik dan lebih profesional. Salah satu model yang dipilih adalah pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) /Magang III secara terpadu. PPL/Magang III bermisi pembentukan dan peningkatan kemampuan profesional. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang III merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini, penyusun melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang III di SMP Negeri 5 Depok yang terletak di Kabupaten Sleman. Praktik pengalaman lapangan ini bertujuan mendapatkan pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik. Praktikan diharapkan mampu untuk memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pendidik. Pelaksanaan kegiatan PPL/Magang III dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL/Magang III yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Dari hasil observasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2015 diketahui beberapa permasalahan di sekolah maupun potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan di sekolah tetapi belum diberdayakan. Adapun kegiatan PPL/Magang III yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktek mengajar, dan analisis hasil. Praktik mengajar dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2013 sampai 09 September 2015. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diberi kesempatan mengajar sebanyak 10 kali. Pelaksanaan PPL/Magang III dilaksanakan di kelas VII B, VII C, VIII A dan VIII B. Hasil dari pelaksanaan PPL/Magang III selama kurang lebih satu bulan di SMP Negeri 5 Depok ini dapat dipetik hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan praktik keguruan dalam di bidang Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Meskipun demikian, tetap masih ada hambatan dalam pelaksanaan PPL/Magang III. Penyusun menghimbau supaya hubungan kerja sama antara pihak sekolah dan LPPMP-UNY tetap terjaga dengan baik

ANALISA BEBAN KERJA PADA PT. X UNTUK MENUNJANG QUALITY OF WORK LIFE

Abstrak Dalam studi Quality of Work Life, beban kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh. Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif pada Quality of Work Life karena beban kerja mempengaruhi kehidupan keluarga karyawan dan juga menyebabkan karyawan untuk kelelahan kerja dan meningkatkan kerja stres, niat untuk keluar dan stres mental. Oleh karena itu, beban kerja diyakini menjadi faktor merugikan Quality of Work Life. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa beban kerja karyawan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pendekatan beban tugas per orang dengan jabatan yang dipegang dan untuk perhitungan beban kerja mental digunakan perhitungan subjektif dengan NASA-TLX. Jumlah jabatan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 45 jabatan. Hasil asesmen menunjukkan beban kerja yang overload dan underload pada PT. X. Beban kerja yang tidak normal mempengaruhi kualitas kehidupan kerja karyawan, sehingga rancangan intervensi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah job design. Kata kunci: Quality of Work Life, Analisa Beban Kerja, Job Desig

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI BUDAYA SEKOLAH

Pendidikan multikultural dinilai dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang arti penting dari keberagaman. Tujuan dari tulisan ini yaitu menguraikan bentuk implementasi pendidikan multikultural melalui budaya sekolah.  Metode yang digunakan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi yang mendukung kajian terkait. Hasil dari kajian berbagai referensi menunjukkan bahwa pendidikan multikultural  tidak diberikan dalam satu mata pelajaran yang terpisah, tetapi secara implisit terintegrasi dalam seluruh aspek kegiatan pembelajaran melalui budaya sekolah. Budaya sekolah dapat memainkan peran dalam membangun pendidikan multikultural melalui 1) komitmen visi dan misi sekolah terhadap keberagaman; 2) konsep pedagogik kesetaraaan; 3) kurikulum sekolah yang inklusif; 4) metode atau model  pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; dan 5) menciptakan kultur pola asuh Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani

PELAKSANAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGENEGARAAN

Persaingan dan tuntutan zaman yang semakin bertambah dengan adanya teknologi, persaingan global dan ekonomi dunia perlunya paradigma baru orientasi pendidikan berbasis pengetahuan. Adaptasi kurikulum menjadi salah satu penyesuaian pembelajaran secara formal untuk merespons tuntunan kompetisi global. Mata pelajaran PPKn mengenalkan jati diri dan nilai budaya untuk membentuk warga negara muda yang kritis maupun kreatif. Penilaian hasil belajar menjadi bagian dari menentukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Penilaian terdapat tiga ranah, yaitu; afektif, kognitif dan psikomotorik. Penilaian yang meliputi tiga aspek tersebut untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar siswa. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Keseluruhan memiliki bagian-bagian dari penilaian. Menilai pembelajaran hendaknya dirancang sehingga jelas reliabilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian dan interpretasi nilai. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kurikulum 2013 diantaranya yaitu pembuatan tujuan penilaian, validitas instrumen, penskoran atau rubrik penilaian, pelaksanaan penilaian sikap, pemahaman guru mengenai penilaian keterampilan, penskoran pada rapor, dan perubahan format penilaian pada kurikulum

PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA MELALUI BUDAYA SEKOLAH

Tujuan artikel ini adalah memberikan analisis teoritik bahwa pembinaan kesadaran bela negara dapat dilakukan melalui budaya sekolah. Kesadaran bela negara menjadi bagian dari upaya bela negara. Kesadaran bela negara sebuah perilkau mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara yang berlandasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara Indonesia. Untuk membentuk kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan melalui budaya sekolah. Budaya sekolah berupa nilai, norma, dan aturan yang terdapat pada kehidupan sekolah, sehingga dengan adanya budaya sekolah dapat membantu membina anak dalam kesadaran bela negara. Budaya sekolah dapat mempengaruhi perilaku dari siswa, dikarenakan budaya sekolah memiliki fungsi pembentuk perilaku siswa dan sebagai tata nilai. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat diimplementasikan menjadi nilai dalam kehidupan dilingkungan sekolah. Sehingga budaya sekolah dapat membina karakter siswa berupa responsibiliy dan citizenship. Perilaku siswa yang mencerminkan sadar akan bela negara, yaitu taat pada tata tertib, jujur, dan disiplin dan toleransi antar sesama

TINJAUAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYEDIAAN DOKUMEN RAWAT JALAN di TPPRJ RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO TH 2016

Pelayanan yang cepat dan tepat merupakan keinginan semua konsumen baik pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan. Di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan DRM rawat jalan yaitu 10 menit, akan tetapi masih terdapat petugas TPPRJ mengalami keterlambatan penyediaan DRM rawat jalan sehingga perawat klinik mengambil sendiri berkas rekam medis ke bagian pendaftaran sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal penyediaan DRM rawat jalan di TPPRJ RSUD KRT Setjonegoro pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode observasi dan wawancara dengan pendekatan cross sectional. Subjek dalam peneltian ini adalah 9 petugas TPPRJ dan Kepala Rekam Medis. Sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksaan Standar Pelaksanaan Minimal. Dengan analisa data menggunakan analisa secara deskriptif. Berdasarkan hasil pengamatan di RSUD KRT Setjonegoro Wonsobo, SPM penyediaan terdapat 55% (5) petugas yang sudah tercapai standar waktunya dan 45%(4) petugas yang belum tercapai standar waktu SPM. Kebijakan SPM belum terdapat SOP tentang penyediaan DRM rawat jalan dan pelaksanaan SPM terhadap kebijakan belum sesuai dengan standar waktu yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan SPM 7 petugas yang sudah melaksanakan SPM dan 2 petugas yang belum melaksanakan karena kurangnya petugas di TPPRJ menyebabkan penyediaan DRM rawat jalan menjadi lama. Berdasarkan hasil pengamatan perlu penambahan petugas TPPRJ dan filing agar penyediaan DRM menjadi cepat, perlu penambahan standar waktu agar penyediaan DRM sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Sebaiknya petugas TPPRJ diberikan pelatihan tentang SPM dan petugas rawat jalan sebaiknya ada lulusan DIII Rekam Medis Kata kunci : Pendaftaran rawat jalan, penyediaan dokumen, Standar Pelayanan Minima

STUDI KOMPARASI STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI TIGA PROVINSI KANADA (ONTARIO, SASKATCHEWAN, DAN BRITISH COLUMBIA)

Canadian multicultural society emphasizes the form of Citizenship Education implementation whose implementation authority is assigned to each province. Each province in Canada has different jurisdictions in the implementation process of Citizenship Education. Conceptions of citizenship and Citizenship Education form the basis of policy in Canada's state school curriculum referring to activists at the end of each study. There are different perspectives of Citizenship Education in each community in different provinces such as Ontario, British Columbia and Saskatchewan. This is allegedly an implication of the policy of regional autonomy in conducting education affairs. Citizenship Education in Canada is integrated with all components of social studies. The curriculum policy of Citizenship Education considers that good Canadians are individuals who have knowledge of contemporary society and the issues it faces; work towards the common good; support pluralism; and are skilled at taking action to make their community, nation, and world a better place for everyone

Hubungan Sikap Ibu dengan Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Puskesmas Gajahan, Surakarta

Annisa Istiqomah. R1116005. Hubungan Sikap Ibu dengan Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Puskesmas Gajahan, Surakarta. Program Studi DIV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Latar Belakang: IMD merupakan program dari pemerintah guna mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan bayi setelah melahirkan. Di Puskesmas Gajahan, Surakarta dari data 28 ibu bersalin bulan Februari 2016 terdapat 10 ibu yang tidak melakukan IMD. Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan retrospektif untuk mengetahui sikap ibu hamil TM III dan prospektif untuk mengetahui keberhasilan IMD. Teknik sampling menggunakan kuota sampling. Besar sample adalah 30 responden yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sikap dan lembar ceklist IMD. Teknik analisis data menggunakan uji korelasi somers’d. Hasil: Sikap responden yang tidak mendukung 15 subjek (50%) dan yang mendukung 15 subjek (50%). Keberhasilan IMD mayoritas kategori kurang yaitu 16 subjek (53,3%). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh p-value sebesar 0,129 (0>0,05), hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan keberhasilan IMD di Puskesmas Gajahan Surakarta. Simpulan: Tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan keberhasilan IMD di Puskesmas Gajahan Surakarta. Kata Kunci: Sikap, ibu, keberhasilan IM

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN EKONOMI

Kemiskinan merupakan tantangan bangsa yang perlu mendapatkan penyelesaian. Persoalan kemiskinan berhubungan dengan meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas hidup, dan rendahnya pendapat per kapita. Persoalan kemiskinan banyak terdapat di negara berkembang, seperti Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan adalah dengan alokasi dana desa. Kebijakan alokasi dana desa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Bentuk dari penyaluran dana dapat berupa alokasi dana desa dan dana desa. Rencana pendapatan dan belanja desa diatur dalam APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa atas partisipasi masyarakat desa. Pengeluaran dana desa terbagi menjadi dua, yaitu pembagunan dan pemberdayaan desa. Pada realitasnya pemanfaatan dana desa lebih pada sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dll, sedangkan aspek pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari masih tingginya angka kemiskinan. Penyaluran dana dari pusat ke daerah perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dalam proses penyelengaraan program desa. Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rencanan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa