For the Specific Use of Ancient Quotations and Paraphrases in Seferis’ Poems

N/

BETWEEN CIVIL LIBERTY AND NATIONAL SECURITY IN JAMES MCTEIGUE’S V FOR VENDETTA (2006): A SOCIOLOGICAL APPROACH

The problem of the study is to reveal how the tension between civil liberty and national security is reflected in James McTeigue’s V for Vendetta. The objectives of the study are to analyze the structural elements of the movie and to analyze the movie based on the sociological perspective. This study employs the qualitative method. The object of the study is V for Vendetta movie directed by James McTeigue. The data sources are divided into two, namely primary data source and secondary data source. The primary data source is the movie itself and the secondary data are script text and some references related to the research. The techniques of data collection are note-taking and image-capturing. The technique of data analysis is descriptive analysis. The results of the research shows the following conclusions. Firstly, based on the structural analysis, the structural elements of V for Vendetta movie is connecting to each other to a whole unity that cannot be separated one another in order to support each other. Secondly, based on the sociological analysis it shows there is tension between civil liberty and national security in government system. V for Vendetta movie criticizes the totalitarian government of England. V for Vendetta proposes that government should give justice and freedom of their people

Studi Komparasi Strategi Card Sort Dengan True Or False Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas Viii SMP N 3 Sawit Boyolali Tahun 2015/2016

The success of an educational process is determined by the teacher, the students and the school environment. Although the teacher has explained about a material, but uncertainly the student can receive well. Therefore, teachers must innovate to provide learning fun, not boring and easily accepted by the students. One of them is the use of learning strategies is an effective way of presenting the material to the students that will have an effect on learning outcomes. In using these learning strategies students can know, understand and apply the information in the day life. The Activeness of students and student learning outcomes can be realized through the use of various learning strategies. Learning strategies that will lead students on learning objectives to be achieved. This study examines about: Is there a significant difference in the use of Card Sort strategy by True or False to the Islamic Religious Education Learning Outcomes Student grade VIII SMP N 3 Sawit, Boyolali 2015/2016 academic year. This research is experimental research with experimental designs Quasi-Experimental Designs types, that is design by providing test after both experimental groups were treated. The population in this study were all students of grade VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI totaling 186 are divided into 6 classes. The sample used in this study is a sample of which the first experiment class VIII E totalled 31 students, the second experiment Class VIII G totaled 31 students. The sampling is random sampling. This data collection techniques using the test methods and documentation. While technical analysis with the study hypothesis test using t test data analysis. The results of this study concluded: (1) There are significant differences of Islamic Religious Education Learning Outcomes Student Grade VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI 2015/2016 academic year with the Learning Strategy Card Sort by True or False in bad attitudes material that is reverenge and hypocritical (2) the score of Islamic Religious Education Learning Outcomes Student grade VIII SMP N 3 sawit BOYOLALI 2015/2016 academic year with the Learning Strategy Card Sort is higher than the use of Learning Strategies True or False. The average score of learning with the Card Sort strategy is 85.26, while the is True or False, 79.48

GEOGRAFI SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN GEOPOLITIK NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Dalam memahami geopolitik disetiap negara-negara di dunia sangat ditentukan oleh letak geografi dari negara-negara tersebut, sebagaimana kita ketahui pada saat terjadinya imperialisme dan kolonialisme sejak perang dunia pertama dan perang dunia kedua, ada beberapa negara yang dikala itu melakukan eksvansi pada negara-negara tetangga maupun negara-negara diluar batas wilayah benua yang didudukinya, hanya karena didasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut. Dalam sejarah dunia kita mengenal gerakan imperealisme Nazi (Jerman), negara Inggris, Portugis, Spanyol dan pada saat perang dunia kedua aktor-aktor negara tersebut telah bertambah seperti Jepang, China. Semua ini dilakukan oleh karena geografi dari negara-negara tersebut yang mungkin tidak memililiki atau memiliki sumber daya alam, namun tidak dapat memenuhi kepentingan dalam negerinya. Dari kondisi geografi dari negara tersebut terkadang mengambil peran dalam kebijakan geopolitik negara yang diduduki tersebut. Dari beberapa contoh negara-negara yang berpengalaman sebagai negara imperialis di atas menunjukan, betapa besar pengaruh geografi dalam menentukan sikap dan perilaku negara-negara tersebut. Demikian halnya dengan kondisi disaat ini, sebagaimana yang digambarkan Robert D. Kaplan yang membahas tentang The Revenge of geography pembahasan Geografi. Kajian ini memberikan gambaran tentang pengaruh geografi dalam mempengaruhi kebijakan geopolitik disuatu negara

SANKSI KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

This research  raises the  problem;  (1). How  is the  determination of the  sanction  of the  law that  is applied  in the Government Regulation  Substitute  Law (PERPPU)  No. 1 of 2016  according  to the  perspective of Islamic Law, (2). How  is the determination of the sanction  of the law that is stipulated  in the Government Regulation  in Lieu of Law (PERPPU)  No. 1 of 2016  according  to the perspective of Indonesian Criminal Law. This research  is a normative legal research  with normative juridical approach to trace the legal basis, be it in Islamic law or Criminal Law of Indonesia especially  related  to sanction  of kebiri, method of collecting data  using library method, after data  collected and  then analyzed  and  interpreted by using deduc- tive method that is to draw general  facts to make  facts or conclusions  gained  previously  into something  special. The results of this study conclude  that; (1). In the perspective of Islamic Law, chemical  punishment is categorized  as a punishment that has a minimum  and  maximum restriction  determined by the judge,  so it can  be classified as a ta’zir punishment. (2). According to the Indonesian Criminal Law perspective, the determination of the sanction  of kebiri aims to safeguard the welfare of the Indonesian people  from the pedophile actors,  to give a deterrent effect and  as a form of responsibility  towards  the law of the perpetrators

Sanksi Hukum Pelaku Kejahatan Seksual (Kebiri) Terhadap Anak Menurut Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Analisis LPA Kota Medan Dan Hukum Pidana Islam)

Penelitian merupakan penelitian hukum pidana Islam terkait tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia yang di atur pada Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak. Adapun rumusan masalah bagaimana ketentuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut Perpu No.1 tahun 2016 dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta bagaimana pandangan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan terhadap Perpu No.1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan untuk kebiri tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) yaitu ketentuan Pasal 81 ayat 7 yaitu: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Selanjutnya hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PerpuNo.1Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam

SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Semakin marak kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak beberapa waktu lalu dipandang sangat mengkhawatirkan karena dampak yang timbul bereaksi negatif bagi korbannya seperti trauma, rasa malu, pandangan penyimpangan mengenai hal yang berkonotasi seksual, terluka atau bahkan penyakit menular akibat penyimpangan seksual tersebut dianggap sangat meresahkan bagi orang tua terutama anak-anak sebagai sasaran. Dampak dari kasus pedofilia sangat besar, dimana korban yang masih anak-anak dan membutuhkan perlindungan justru mendapatkan perilaku penyimpangan. Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut (1). Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum positif ? (2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum positif tersebut ? Untuk menjawab itu, digunakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan menganalisa hukum Islam terhadap sanksi kebiri. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas apa yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kebiri atau chemical castration, atau dalam dunia medis disebut kastrasi adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Dalam kacamata hokum positif sanksi kebiri merupakan pidana tambahan atas pidana pokok penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam Pasal 81, 82 serta 81A UU Perlindungan Anak. Jika dalam pandangan hukum Islam sanksi bagi pelaku kejahatan seksual atau (pedofilia) telah ditetapkan oleh nash yang berupa dera atau rajam, dan hukuman tersebut termasuk dalam jarimah hudud. Jika pedofilia termasuk perzinaan, maka hukumnya cambuk 100 kali atau rajam. Jika pelaku pedofilia tergolong liwath atau homoseksual, ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual yang tidak sampai melakukan zina maka hukumnya ta’zir berupa cambuk, pengasingan atau lainnya, yang sepenuhnya dipegang oleh penguasa atau hakim yang menetapkan hukuman tersebut. Jadi syariat Islam memandang hukuman kebiri adalah sanksi yang diharamkan