Reception of Investigation Principles According to ILO’s International Labor Standards on Labor in Indonesia

The position between workers and workers in labor law always places an unbalanced position, where the position of workers will always be in a weak position. In the dispute over industrial relations disputes regulated in Law Number 2 of 2004 the basis for evidence is based on Article 163 HIR (Herzien Indonesis Reglement)/ 283 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) / 1865 BW (burgerlijk wetboek voor Indonesie). The provisions of this Article give rise to injustice about the reverse evidence that has been established by the International Labor Organization (ILO) through international labor standards and other ILO legal instruments regarding reverse proof in cases of dismissal, Freedom of Association, and Equality in Employment and Occupation. This research utilizes a juridical normative, descriptive approach and is supported by case studies as data support, and an analysis is carried out based on qualitative methods and legal comparisons

THE DEATH PENALTY IN LEGAL LITERATURE: A Study of Indonesian Law and International Human Rights

The use of the death penalty in criminal law to achieve the aims of criminal law has sparked much controversy among criminal law professionals. The advantages and disadvantages of adopting death punishment to meet the aims of criminal law, such as providing a sense of security, justice, and so on. In the hierarchy of rules and regulations in Indonesia, the 1945 Constitution is the highest source of legislation. Article 28 (a) of the Indonesian constitution guarantees the right to life and provides that everyone has the right to survive and defend his or her life and existence. As a result, the right to life is a constitutional guarantee. Thus the right to life is a constitutional right. The United Nations also issued a guide entitled Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty through UN Economic and Social Council Resolution 1984/50, dated 25 May 1984. This guide clarifies discussions on the practice of the death penalty under the International Covenant on Civil and Political Rights. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana. Pro dan kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu memberikan rasa aman memberikan keadilan dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup, pasal 28 (a) konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian hak hidup merupakan hak konstitusional. PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul jaminan perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati ( Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50,tertanggal 25 Mei 1984. Panduan ini memperjelas pembahasan praktik hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politi

Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Menurut para Fuqaha, murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok barang tersebut ditambah mark up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada keuntungan tersebut. Transaksi murabahah merupakan salah satu transaksi jual beli yang mendominasi penyaluran dana di bank syari’ah. Begitu juga dengan Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang yang memiliki berbagai macam produk yang menggunakan akad murabahah, Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Prosedur permohonan pembiayaan Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang dapat dilakukan dengan cara : menjadi anggota Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang, kemudian pegawai bank akan melakukan verifikasi atas kebenaran data anggota pemohon, dan menentukan apakah permohonan nasabah tersebut disetujui atau tidak

Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang  bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan asimilasi. Dari 331 orang narapidana yang sedang menjalani masa pidana antara 1/2 - 2/3 hanya 3 orang yang menjalani program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini juga didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya tentu saja akan ditemukan kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Lapas maupun oleh narapidana itu sendiri yaitu kurangnya sosialisasi petugas terhadap warga binaan, kunjungan Keluarga tidak dapat berjalan dengan baik karena Lapas yang over kapasitas, masih terdapat sikap tidak antusias dari beberapa narapidana dalam mengikuti kegiatan asimilasi, penjamin yang tidak sesuai dengan aturan, tidak adanya keluarga sebagai penjamin, penjamin yang berada di luar kota, sulitnya proses pengurusan Justice Collaborator (JC), kekurangan anggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan

PROGRESSIVE LAW PARADIGM IN ISLAMIC FAMILY LAW RENEWAL IN INDONESIA

This paper discusses the progressive legal paradigm in renewal Islamic family law in Indonesia. Starting from the complexity of family problems in the contemporary era, the presence of progressive legal thinking is one of the foundations in order to provide certainty and justice in society. The results of this study indicate that legal reform progressive in the field of Islamic family law can be noticed from law enforcement through court decisions. Various judges’ decisions have created jurisprudence and are used as guidelines for Religious Court judges in deciding cases. This can be seen from the decisions of the constitutional justices, including regarding the restrictions on polygamy, the status of children out of wedlock and the age of marriage which was later successfully revised with the issuance of Law 16 of 2019 concerning Amendments to Law 1 of 1974 concerning Marriage. In the context of progressive legal reform in Indonesia, judges use reinterpretation of religious texts (fiqh), and understand the social context of modern society dynamics. For this reason, judges are required to be more courageous not only to be bound textually, but also to put forward the goal of realizing justice and benefit in the midst of society. Thus, the main legal objectives will be realized, namely substantive justice, benefits, and legal certainty because the law is basically for humans, not for the law itsel

Analisis Kinerja Keuangan pada Perbankan Syari'ah (Studi pada Bank Muammalat Indonesia)

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan SE. BI. No. 30/3/UPPB dan SK DIR. BI. No. 30/KEP/DIR tanggal 30 April 2002. Yang memuat tentang pokok-pokok penilaian kesehatan bank. Hal ini perlu dilakukan karena tingkat kesehatan bank merupakan tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah bank sudah mampu melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Sistem pelaksanaan penilaian kesehatan bank berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/12/kep/DIR/2007 menggunakan metode CAMEL. CAMEL merupakan penilaian tingkat kesehatan yang didasarkan pada 5 faktor, yaitu Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity. Tetapi dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah CAEL. Sistem penilaian ini menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagi aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan bank. Sedangkan perhitungan masing-masing faktor menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mengkuantifikasikan komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor sehingga diperoleh nilai atau angka tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan metode Capital, Assets, Earnings, Liquidity, Risiko Usaha dan Efisiensi Usaha selama tiga tahun menyatakan bahwa sebagian besar variabel dinyatakan sehat, kecuali pada beberapa variable tahun tertentu: Nilai CAR BMI tahun 2008 dan 2009, Nilai ROA BMI tahun 2009, Nilai BOPO BMI tahun 2009, Nilai FDR BMI tahun 2007 dan 2008, yang dinyatakan tidak sehat hal ini dikarenakan kualitas dari kinerja manajemen yang kurang baik, kesalahan perhitungan atau kemungkinan-kemungkinan lain di luar perkiraa

Pemikiran Politik Ibnu Rusyd

Problem utama yang dihadapi pemikiran politik Islam adalah keberadaannya yang tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai “ilmu Pengetahuan”. Hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat sesuatu yang bersifat “divine”, ilahiyah. Sehingga kehadirannya cenderung berbentuk “doktrin politik” ketimbang “falsafah politik”. Menghadapi Kenyataan tersebut, Ibnu Rusyd merekonstruksi metodologis pemikiran politik Plato dan menghasilkan sebuah bangunan pemikiran politik yang ilmiah, realistis, dan responsif. Ibnu Rusyd mengusung konsep demokrasi, sebuah sistem yang menurutnya lebih sesuai dengan hukum-hukum dasar fitriyah manusia. Sebagai realisasi ide demokrasi yang diusungnya, Ibnu Rusyd menawarkan konsep “kedaulatan rakyat” (al-siyadah) yang di dalamnya terkandung tiga prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan atau kemerdekaan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), dan keberagaman (pluralisme)

Perencanaan Fender Dermaga (Jetty) Kapal dengan Bobot 10000 Dwt

Kapal yang merapat ke dermaga masih mempunyai kecepatan baik yang digerakkan oleh mesinnya sendiri (kapal kecil) maupun ditarik oleh kapal tunda (untuk kapal besar). Pada waktu merapat tersebut akan terjadi benturan antara kapal dan dermaga. Walaupun kecepatan kapal kecil tetapi karena massanya sangat besar, maka energi yang terjadi karena benturan akan sangat besar. Untuk menghindari kerusakan pada kapal dan dermaga karena benturan tersebut maka di depan dermaga diberi bantalan yang berfungsi sebagai penyerap energi benturan. Bantalan yang ditempatkan di depan dermaga disebut dengan fender. PadaTugasAkhirini,besarnyaenergibenturanyangdisebabkanoleh kapaldan dermaga akan diserap oleh fender. Besarnya energibenturanyang disebabkan oleh kapal yang merapat ke dermaga dapat diperoleh dengan menentukan koefisien blok pada kapal, koefisien massa kapal, koefisien eksentrisitaskapal terhadapdemaga,kecepatan merapatkapaldalamarah tegak lurus.Gayayang diteruskankedermagatergantung padatipefender dandefleksi fenderyang diijinkan.Ketikakapalmembenturfender,fendertersebutakan mengalamidefleksi (pemampatan)danmeneruskan gaya benturan ke struktur dermaga. Perencanaanfenderditentukanberdasarkanbesarnyaenergiyang diserap akibatbenturankapal

Potret Islam Dan Hubungan Antar Agama Pada Masa Nabi

Salah satu hal mendasar dan prinsip dalam kehidupan manusia adalah agama. Oleh karena itu, tak mengherankan jika interaksi antar pemeluk agama sejauh ini sering diwarnai ketegangan. Dalam hal ini umat beragama sering dihinggapi anggapan miring terhadap eksistensi agama lain. Di bawah bayang-bayang klaim kebenaran (truth claim) yang menyertai pemahaman beragama, anggapan miring tersebut acapkali didemonstrasikan dengan pada sikap-sikap yang kurang manusiawi (destruktif). Dalam kasus Islam, sebenarnya al-Qur\u27an telah memberikan penjelasan yang cukup maksimal mengenai hubungan antar agama ini. Demikian juga Nabi Muhammad saw telah mencontohkan kepada umat dalam menyikapi perbedaan agama ini. Bahkan pengakuan terhadap eksistensi agama lain tersebut menjadi salah satu hal yang terkait dengan keimanan umat Islam