OPERASI EKONOMI DIGITAL DAN FINANSIALISASI KAPITALISME NEOLIBERAL AMERIKA SERIKAT

The development of the Digital Economy in the last decade has become increasingly prominent and significant. The dynamics and transactions of the Digital Economy span from the corporate to household levels, from local to global scales. The use of advanced information technology in the internet field paved the way for the Digital Economy, especially in the financial or financial realm. This reality is directly correlated with the current of financialization of contemporary capitalism which has strengthened as one of the main features of Neoliberal capitalism since the 1980s.This study seeks to analyze the operation of the Digital Economy in the financial sector such as Venture Capital or Financial Technology within the framework of Political-Economy, particularly through the study of International Political Economy. The author believes that the birth and development of the Digital Economy can be understood in two aspects, namely, first, it is directly correlated with the financialization of global capitalism, especially since the current of Neoliberalism emerged in the decade of the 80s. Financial liberalization and deregulation that started in the United States became the starting point for international economic financialization. Changes to the model of transactions and financial products are a direct derivation of financial deregulation initiated by developed countries and global capitalists.Second, technological development is a reflection of the historical development of capitalism. This means that technology in the Digital Economy has a social character and aims to optimize the accumulation of contemporary capitalism. Digital Economy Technology is not independent of social and economic-political formations or entirely as a result of the inherent creativity of the natural impetus of scientific progress

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)

Skripsi ini membahas tentang upaya lembaga pemasyarakatan dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana. Hal ini dilatar belakangi oleh, semakin banyaknya kasus mengenai pemberian hak-hak narapidana selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, salah satunya yaitu pembebasan bersyarat. Dimana dalam pelaksanaannya narapidana mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya Lapas Klas I Lowokwaru Malang dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lapas Klas I Lowokwaru Malang dalam pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, selanjutnya data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu persyaratan substantif, yaitu telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, dan syarat administratif seperti adanya penjamin untuk narapidana tersebut selama melaksanakan pembebasan bersyarat. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana, antara lain yaitu : sosialisasi mengenai program-program pembinaan yang ada di Lapas kepada narapidana baru maupun lama, menghadirkan keluarga/penjamin narapidana ke Lapas, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, penghitungan lamanya masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana di Lapas. Sedangkan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana, antara lain adalah kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat, narapidana memberikan penjamin palsu, narapidana kesulitan dalam pemenuhan berkas-berkas persyaratan pembebasan bersyarat, prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama. Berdasarkan uraian tersebut kiranya perlu adanya kerja sama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, narapidana, masyarakat dan Departemen Hukum dan HAM agar dapat menghilangkan kendala-kendala yang ada dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, sehingga narapidana dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestiny

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGOPTIMALKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)

Setiap narapidana berhak untuk memperolah hak-hak selama berada diLembaga Pemasyarakatan, salah satunya yaitu memperoleh pembebasanbersyarat, namun dalam prakteknya narapidana harus memenuhi persyaratanpersyaratanseperti persyaratan substantif dan administratif. LembagaPemasyarakatan Klas I Lowokwaru sudah berupaya untuk mengoptimalkanpemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana, salah satunyasosialisasi kepada narapidana baru dan lama mengenai program pembinaan.Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambatpemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana.Kata Kunci : narapidana, pembebasan bersyarat

DEMISTIFIKASI MEMUDARNYA PERAN NEGARA DALAM NEOLIBERALISME (Perdagangan Bebas dan Konflik Antar Negara dibawah Rezim WTO)

World economic order after the ratification of GATT (General Agreement On Tarrifs and Trade) shows some contractions and a number of controversies. The broadening of trade agenda in Uruguay round was a new phase of agreement among the countries. Ministerial meeting 1986 produced a declaration called Punta del Este. This consensus creates the establishment of WTO as the only multilateral institution to mediate any cooperations of global trade. WTO itself palys its role to sustain and make sure that the agenda of trade liberalization runs optimally. Nevertheless, amids the euphoria of trade liberalization discourse, some problems and polemic come up. They appear due to inconsistency of developed countries which implement protectionism policy on their some sectors of trade. Third world group then build a coalition to refuse every form of deception in free trade policy. This condition has caused the emergence of internal friction in the body of WTO In this paper, the author will try to analyze and explain the dynamic of trade liberalization policy among the countries after the establishment of WTO. The main focus are on 2 questions, first, why is there conflict of interest in WTO?, and second, how is the dialectical relation of protectionism with free trade system between developed countries and developing countries?  Subsequently, we will obtain a hypothese that market liberalization is never fully implemented instead. Doctrine of free market and the elimination of trade handicaps are not executed consistently by developed c,ountries. Third world countries even tend to be dictated and suppressed to eliminate all kinds of trade handicaps. This handicap include some regulations like subsidy, tarrief,quota, or taxation. So the consequence is the destruction or domestic market in third world due to their incompetence of capital against MNC and developed countries. Market liberalization under neoliberalism can be stated as a new form of Unilateralism in Economy. Stronger and more advanced countries manage to impose their national interest on many trade agreements. The massive integration of world economy has created disparity and imbalanced competition. World is divided by a world gigantic power of capital which exploit third world. Through the mechanism of capital and trade liberalization, our reality si underpinned by domination and monopoly.  Globalization of economy has become a trap for south countries which keeps maintaining wealth accumulation only to few capitalist and developed countries This writting aims to problematize the inconsistent rules implementation within WTO in term of trade policies among countries. Trade liberalization has been mostly taken for granted which in turn covers up certain form of protectionism on some strategic commodities. It has sparked debates about the role of WTO whether it can truly liberalize trade policies or it has surrendered to the strong and  significant role of government intervention in advanced countries

IMPLEMENTASI STEGANOGRAFI PADA MEDIA TEKS MENGGUNAKAN TEKNIK WORD-SHIFT CODING DAN METODE CENTROID PADA PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF)

Saat ini perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat dan cepat, setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan mengirim data ataupun informasi dengan mudah. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam peningkatan keamanan pada sebuah sistem. Untuk meningkatkan keamananan serta melindungi informasi yang bersifat rahasia dapat menggunakan Steganografi. Steganografi merupakan teknik menyembunyikan pesan ke dalam sebuah media, media yang digunakan dalam Steganografi adalah Teks, Gambar, Suara, dan Video. Pada media teks terdapat berbagai macam teknik Steganografi yang pada umumnya sering di gunakan ialah Line-Shifting dan Word-Shifting. Dalam penelitian kali ini akan mengkaji salah satu metode Steganografi dalam media teks yaitu teknik Word-Shifting dan melakukan deteksi pesan dalam dokumen hasil scan menggunakan metode Centroid. Pada tugas akhir ini steganografi diterapkan pada dokumen Portable Document Format (.PDF) dengan skenario pengujian terhadap variasi jenis huruf, variasi ukuran huruf, perubahan ukuran file dan melakukan deteksi pesan menggunakan Centroid. Hasilnya, untuk jenis dan ukuran huruf yang digunakan mempengaruhi besar ukuran dari cover-document, tetapi tidak mempengaruhi pada proses penyisipan pesan dan pengambilan kembali pesan, semakin banyak karakter dalam dokumen pdf, maka pesan rahasia yang dapat disisipkan menggunakan metode word-shift akan lebih banyak. Pada penelitian kali ini ukuran stego-document berkurang setelah dilakukan penyisipan pesan, nilai centroid dari masing masing gambar dokumen yang telah di scan bermacam macam. Kata Kunci : Dokumen Teks, Steganografi, Word-Shifting, Centroi

Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS

This study seeks to conduct a critical analysis of the vision and practice of PoliticalIslam held by the leading Islamic parties in Indonesia, the National Mandate Party (PAN), theNational Awakening Party (PKB) and the Prosperous Justice Party (PKS). Strategy and themethods adopted by the three parties are not always based linearly with Islamic style. Theanalysis will be directed at explaining their adaptive actions and changes in response to theconcrete political realities and developments. Political Islam will be placed in the context notonly in terms of identity and ideological elements but also in its intersection with efforts toachieve the targets of political power and success in general elections both in a short-termand a long term. The authors believe that the theme of Political Islam is very interesting after observingthe phenomenon of national politics especially since 2017. Strengthened Islamic identitysentiment over the past two years through the National Movement of Guarding MUI Fatwa orGNPF-MUI has undeniably attracted more public attention. Political mobilization against thecase of blasphemy by the Governor of Jakarta at that time had opened crucial political spaces.Thus, the struggle for identity politics in Indonesia has become more dynamic and furtherstudy or research is highly needed. The development of the Islamic party in Indonesia to acertain degree shows the irony and paradox

Tinjauan Hukum Terhadap Peranan Camat dalam Pembuatan E-KTP (Study: di Kecamatan Gunung Meriah)

Pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir banyak menyita perhatian berbagai pihak yang menyoroti masih lemahnya kinerja pelayanan yang diberikan aparat pemerintah. Tuntutan ini sejalan dengan wacana mengenai good governance yang berhubungan dengan pembuatan KTP, yang menggariskan perlunya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan memperhatikan pelayanan kepada para stakeholders, khususnya masyarakat. Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan delegatit), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan. Penyelengaraan Pelayanan Publik khusunya pelayanan E-KTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti Peraturan Presiden No 35 tahun 2010 menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip

Melacak Political Linkage Gerakan Islam Politik dalam Partai-partai Islam di Negara-negara Mayoritas Muslim : Studi tentang PKS dan AKP di Indonesia dan Turki

This study seeks to carry out a critical analysis of the political Islam platform promoted by the PKS (Justice and Prosperity Party), Indonesia and the Justice Party and Development of the AKP (Adalet Kalkinma Partition), Turkey, by tracing political linkage to both parties. PKS and AKP are major Islamic parties in the world that have so far successfully fought in electoral competitions. How to use the mass base and Islamic sentiment in liberal parliamentary struggle is their biggest challenge. Comparison will be made to find the common thread concerning Islamic-style populism with the electoral strategy they use. Political Islam can ultimately be understood not only from the categories of morality, ethics, or religion, but also on the objective category based on political realism. The author believes that this theme is important and interesting after examining the development of identity politics movements that have occurred not only in Indonesia but also in several other countries in the world in the last 10 years. Analysis of the AKP and PKS must,however, be understood in two aspects, namely, first, a cross-over between liberal democracy and Islamic activism, and secondly, the tendency to change the political strategy of the Islamic party. The interplay between the interests of electoral achievement and the ideological vision is a big and dynamic dilemma. Of the various methods available, the research team in this study use qualitative research methods. Data is obtained through a literature review or study of relevant literature such as books, journals, news websites, or thesis or dissertation works. As for author's hypothesis is that first, PKS and AKP have political linkage in three things, first, the political vision of Islam which is heavily influenced by the Muslim Brotherhood movement, second, the construction of civil networks and organizations, and third, electoral strategies and compromise on liberal democracy. PKS and AKP in the end have been conditioned by a number of compromises and political pragmatism. Both are forced to adapt substantially in terms of changes in party models to be more open and plural. Thus, there is a convergence between political Islam and the flow of liberal democracy based on the typical political situation in Indonesia and Turkey

Development of the State Defense Curriculum to Realize the Vision of UPN Veterans, Jakarta as a State Defense Campus

The current threats the nations across the world are facing today are no longer limited to the traditional forms such as the military threats. As a result, a country in addition to physical strength must also acquire relevant instruments, one of which is education. The UPN Veteran Jakarta acts as a pioneer of educational institutions that instills values of national defense in its curriculum and has built a state defense campus. State defense education is crucial for a nation as it helps in spreading awareness about the nontraditional threats the nation is currently facing. To achieve this goal, nine subjects as part of the Semester Learning Plan (RPS) at UPN Veterans Jakarta were selected. Keywords: UPN “Veteran” Jakarta, state defense, education, nontraditiona