Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)
Skripsi ini membahas tentang upaya lembaga pemasyarakatan dalam
mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana. Hal ini dilatar
belakangi oleh, semakin banyaknya kasus mengenai pemberian hak-hak
narapidana selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, salah
satunya yaitu pembebasan bersyarat. Dimana dalam pelaksanaannya narapidana
mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan
seperti yang telah diatur dalam Undang-undang.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya Lapas Klas I
Lowokwaru Malang dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi
narapidana, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lapas Klas I
Lowokwaru Malang dalam pemberian program pembebasan bersyarat bagi
narapidana.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, selanjutnya
data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program pembebasan bersyarat,
narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang telah
ditetapkan, yaitu persyaratan substantif, yaitu telah menjalani 2/3 dari masa
pidananya, dan syarat administratif seperti adanya penjamin untuk narapidana
tersebut selama melaksanakan pembebasan bersyarat. Terdapat beberapa upaya
yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam
mengoptimalkan program pembebasan bersyarat bagi narapidana, antara lain yaitu
: sosialisasi mengenai program-program pembinaan yang ada di Lapas kepada
narapidana baru maupun lama, menghadirkan keluarga/penjamin narapidana ke
Lapas, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, penghitungan lamanya masa
pidana yang telah dijalani oleh narapidana di Lapas. Sedangkan kendala yang
dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam pemberian
program pembebasan bersyarat bagi narapidana, antara lain adalah kurang
antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat,
narapidana memberikan penjamin palsu, narapidana kesulitan dalam pemenuhan
berkas-berkas persyaratan pembebasan bersyarat, prosedur pembebasan bersyarat
yang cukup lama.
Berdasarkan uraian tersebut kiranya perlu adanya kerja sama antara pihak
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, narapidana, masyarakat
dan Departemen Hukum dan HAM agar dapat menghilangkan kendala-kendala
yang ada dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, sehingga
narapidana dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestiny