ALTERNATIF UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN MAFIA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN

The existence of the land mafia has resulted in delays in the development of investment and economic growth because the crimes committed cover various land cases, so it is necessary to start prevention in the area of land administration. This study aims to develop efforts to prevent land mafia in the area of land administration. This research is descriptive analytical with a socio-legal approach. The results of this study obtained alternative efforts to prevent the land mafia, namely the idea of changing land registration from a negative publication system to a positive publication system. However, if the publication system is positive that there is an error in the registration procedure, resulting in losses for parties who may be more entitled, the state guarantees a compensation fund in the form of payment of compensation to the claimant whose rights are proven correct with the concepts of indefeasible and indemnity

Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris

Secara yuridis Surat Keterangan Waris harus dibuat hanya satu kali dalam proses pewarisan peralihan hak atas tanah, namun apabila pembuatan dan pendaftarannya lebih dari satu kali bisa terindikasi suatu Perbuatan Melawan Hukum, beberapa praktik pendaftaran tanah karena pewarisan di Kabupaten Sleman yang menggunakan lebih satu kali Surat Keterangan Waris sudah pernah terjadi, ini bisa mempengaruhi pemasukan pajak daerah yakni BPHTB waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek pidana dan ancaman dalam penyiasatan pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Asli di Kabupaten Sleman dalam manipulasi pemasukan pajak waris, serta bagaimana penegakan hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari analisis aspek pidana dalam pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris diantaranya: (a) pembuatan Surat Keterangan Waris bertujuan menimbulkan sesuatu hak yaitu hak mewaris; (b) pembuatan Surat Keterangan Waris digunakan sebagai keterangan peristiwa hukum warisan yang menerangkan hubungan ahli waris dan pewaris; (c) penggunaan Surat Keterangan Waris dibuat dan didaftarkan lebih satu kali dapat memanipulasi pemasukan pajak daerah, sehingga mengakibatkan kerugian; (d) adanya unsur sengaja menggunakan surat keterangan waris, sehingga melanggar/diancam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, i UU KUP, juncto Pasal 36 ayat (1), (2) Perbup Sleman Nomor 14 Tahun 2010. Sedangkan penegakan hukumnya, instansi-instansi terkait masih belum ada penertiban, ataupun evaluasi secara baik, sehingga belum adanya penegakan hukum, atau dengan pemberian solusi preventif berupa perbaikan sistem dan penyuluhan hukum secara masif

Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris

Secara yuridis Surat Keterangan Waris harus dibuat hanya satu kali dalam proses pewarisan peralihan hak atas tanah, namun apabila pembuatan dan pendaftarannya lebih dari satu kali bisa terindikasi suatu Perbuatan Melawan Hukum, beberapa praktik pendaftaran tanah karena pewarisan di Kabupaten Sleman yang menggunakan lebih satu kali Surat Keterangan Waris sudah pernah terjadi, ini bisa mempengaruhi pemasukan pajak daerah yakni BPHTB waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek pidana dan ancaman dalam penyiasatan pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Asli di Kabupaten Sleman dalam manipulasi pemasukan pajak waris, serta bagaimana penegakan hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari analisis aspek pidana dalam pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris diantaranya: (a) pembuatan Surat Keterangan Waris bertujuan menimbulkan sesuatu hak yaitu hak mewaris; (b) pembuatan Surat Keterangan Waris digunakan sebagai keterangan peristiwa hukum warisan yang menerangkan hubungan ahli waris dan pewaris; (c) penggunaan Surat Keterangan Waris dibuat dan didaftarkan lebih satu kali dapat memanipulasi pemasukan pajak daerah, sehingga mengakibatkan kerugian; (d) adanya unsur sengaja menggunakan surat keterangan waris, sehingga melanggar/diancam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, i UU KUP, juncto Pasal 36 ayat (1), (2) Perbup Sleman Nomor 14 Tahun 2010. Sedangkan penegakan hukumnya, instansi-instansi terkait masih belum ada penertiban, ataupun evaluasi secara baik, sehingga belum adanya penegakan hukum, atau dengan pemberian solusi preventif berupa perbaikan sistem dan penyuluhan hukum secara masif

Agrarian Development in Indonesia: Post-Reformation Legal and Sociological Perspectives

The basic principles of Indonesia's agrarian order are influenced by customary law and are one of the most important basic structures of life in the nation and state. National agrarian development from the Old Order to the New Order experienced a complicated level of problems. This study wants to know and trace national agrarian developments from the perspective of post-reform law and sociology in Indonesia. This research is a socio-legal research that is descriptive and analytical. This research shows that in the legal perspective of the agrarian sector after the reform there are still many inequalities between one regulation and another, the protection of rights in these regulations itself is bulldozed by various regulations, policies, and programs created by the government. Meanwhile, from the sociological perspective, agrarian conflicts are still rife after this reform. Conflicts caused by policies or decisions of public officials (central and regional), involve many victims and cause widespread impacts, which include social, economic, and political dimensions

PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA DAN PRAKTIKNYA DALAM MANAJEMEN PERTANAHAN (SUATU PEMAHAMAN BAGI WARGA REWULU WETAN DESA SIDOKARTO)

Sebagaian besar masyarakat awam akan pemahaman dan pengetahuan akan pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia terkhususnya warga Dusun Rewulu Wetan Desa Sidokarto, dalam hal ini bagi warga yang mempunyai kasus pewarisan dimana harta peninggalan pewaris yang belum dibagi-bagi atau diturun wariskan kepada ahli warisnya. Keberadaan pluralisme hukum waris yang ada tersebut mengakibatkan dalam praktik peralihan hak atas tanah dari proses warisan menjadi perhatian khusus bagi para ahli waris dalam menentukan sistem hukum waris mana yang akan dipakai dalam proses turun waris atau peralihan hak harta warisan dari pewaris. Dalam permasalahan ini masyarakat harus memilih salah satu sistem hukum waris yang ada, dimana penentuan sistem hukum waris yang dipilih dalam proses turun waris atau proses peralihan hak harus telah disepakati oleh seluruh ahli waris. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, serta didikukung oleh pengalaman dari narasumber. Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah warga yang tergabung dalam kelompok PKK Flamboyan, Dusun Rewulu Wetan. Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat lebih memahami pluralisme hukum waris yang ada dan dapat menentukan hukum waris mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan proses turun waris terkhususnya terkait bidang pertanahan

Managing Higher Education in Pandemic Era in the Challenge of Education Quality and Equity

The article is to examine several pieces of evidence from previous studies to understand higher education governance in the crisis-era related to the challenges of achieving equal distribution of education quality. Data collection involves searching for many published articles, including journals, books, magazines, and websites that discuss higher education governance issues regarding quality and opportunity. The data analysis involves a comprehensive evaluation data coding system, critical interpretation, and comprehensive and high decision making. The data search is done with the help of technology, especially online data sources using keywords such as the quality of higher education, equal opportunity. Based on the findings, explanations, and discussions, we can summarize that the governance of higher education in the crisis era faces various challenges related to equity and the achievement of high quality. When a crisis occurs, the changes are significant, and they cannot carry out various obligations and intellectual rights so that they ignore the quality and equity of higher education. Therefore, this study recommends that high fences be managed by emphasizing finding solutions to address the challenges of service quality and equity by following guidelines and regulations in force in many countries. It is hoped that this study will become an essential input to solve the challenges of higher education afflicted by various crises. Keywords: Education Quality and Equity, Managing Higher Education, Education in Pandemic Er

The Advantages of Digital Literacy Skill and Technology Innovation to Improve Student Learning Result in Disruption of the Covid-19

This research purposed to examine the benefits of digital competency and e-learning during the Pandemic that interrupted schooling. Expert opinions published in different international publications were used to address the question. The core of our results from a wide range of subjects, including the benefits of digital literacy, is that it is undoubtedly capable of innovating learning that has been disrupted since the Pandemic struck the globe. Although expert opinions differ significantly, the abilities of pupils and other educators in digital technology are so essential that educational disruption will be very fearful. To address the research's topic, the first the researchers looked for data in the literature and then performed a study that included coding systems, theme verification, assessment, and in-depth interpretation. This is qualitative research that takes a phenomenological approach to its design. The findings showed that digital literacy is defined as students' capacity to arrange knowledge in the world of learning, from seeking to communicating, with little instructor assistance. This document includes, among other things, a summary of the study's results with the hopes of providing more information for educators and educational researchers interested in using digital literacy to innovate teaching during the Pandemic. Keywords:  Digital Technology, Digital Literacy Skill, Digital Competenc

UNDERSTANDING INDONESIAN E-LAW AND DEMOCRACY: CHALLENGE, AND HOPE

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana firma hukum dengan cepat memberikan nasihat kepada warga yang membutuhkan bantuan hukum di era digital dengan bantuan teknologi, smartphone, laptop, dan komputer untuk mendapatkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Kita membutuhkan data yang kita dapatkan secara elektronik tentang banyak komplikasi seperti prosiding jurnal, buku, dan materi lain yang membahas pemahaman dunia dan perkembangan demokrasi. Data yang kami temukan secara elektronik kemudian dianalisis untuk dipahami dengan melibatkan evaluasi tingkat tinggi dan sistem pengkodean untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dengan prinsip validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kami mengambil beberapa publikasi terkenal seperti aplikasi, Taylor dan Francis, buku Google, dan beberapa materi akademik yang kami terima bantuan teknologi. Setelah mendapatkan pemahaman dan diskusi, secara singkat dapat kami sampaikan temuan ini, dan perkembangan demokrasi Indonesia merupakan terobosan yang sangat signifikan di era dimana setiap orang telah dapat menjangkau informasi secara instan melalui teknologinya dengan harapan temuan ini akan menjadi sebuah penemuan baru. solusi dan masukan untuk kajian perkembangan dan perjalanan demokrasi di era digital. Kata kunci: demokrasi; pemahaman;, perkembangan; tantangan dan keadilan hukum Abstract This study aimed to discuss how law firms quickly provide advice to citizens who need legal assistance in the digital era with the help of technology, smartphones, laptops, and computers to get justice and democracy in Indonesia. We need the data we get electronically on many complications such as journal proceedings, books, and other materials that discuss the world's understanding and development of democracy. The data we found electronically were then analyzed to understand involving a high level of evaluation and coding system to answer this research question with high principles of validity and reliability. We took several well-known publications such as application, Taylor and Francis, Google books, and some academic materials that we received technological assistance. After getting an understanding and discussion, we can briefly convey this finding, and the development of Indonesian democracy is a very significant breakthrough in an era where everyone has been able to reach information instantly through their technology with the hope that this finding will be a new solution and input for studies on the development and journey of democracy in the digital era. Keywords: challenges; democracy; development; legal justice and understanding     &nbsp