EFEKTIVITAS STRATEGI PEMBELAJARAN THINK-PAIR-SHARE PADA PEMBELAJARAN PROSES DASAR OTOMASI DI SMK BINAWIYATA SRAGEN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar pada pembelajaran proses dasar otomasi dengan menggunakan strategi pembelajaran konvensional dan strategi pembelajaran think-pair-share di SMK Binawiyata Sragen. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran proses dasar otomasi dengan menggunakan strategi pembelajaran think-pair-share. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan strategi pembelajaran think-pair-share pada pembelajaran proses dasar otomasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian experiment yang pelaksanaannya menggunakan jenis quasi experiment dengan desain nonequivalent control group design. Penelitian dilakukan di SMK Binawiyata Sragen dengan kelas 2 Mesin 1 (2M1) sebagai kelas eksperimen dan kelas 2 Mesin 4 (2M4) sebagai kelas kontrol. Kelas 2M1 sebagai kelas eksperimen mengalami perlakuan dengan menggunakan strategi pembelajaran think-pair-share dalam kegiatan belajar mengajarnya, sedangkan kelas 2M4 sebagai kelas kontrol tetap menggunakan strategi pembelajaran konvensional dalam kegiatan belajar mengajarnya. Hasil belajar pada kelas kontrol yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional memperoleh hasil kurang memuaskan. Hasil belajar tersebut dapat ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata kelas 62,2. Nilai terbanyak yang diperoleh adalah pada nilai 64 dan 67. Nilai tengah dari data tersebut adalah pada nilai 64. Nilai tertinggi 81, sedangkan nilai terendahnya 33. Hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan strategi pembelajaran think-pair-share memperoleh hasil baik. Hasil belajar tersebut dapat ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata kelas 76,5. Nilai terbanyak yang diperoleh adalah pada nilai 83. Nilai tengah dari data tersebut adalah pada nilai 81. Nilai tertinggi 94, sedangkan nilai terendahnya 53. Pembelajaran dengan strategi think-pair-share efektif pada pembelajaran proses dasar otomasi. Pencapaian efektivitas ditinjau dari nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 70. Rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen adalah adalah 76,5. Pencapaian nilai rata-rata kelas hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dari nilai kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan efektif. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan uji t independent sample test menunjukkan bahwa ttabel < thitung (1,990 < 9,910). Dengan demikian, dapat diputuskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan strategi pembelajaran think-pair-share dengan kelas kontrol yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional pada taraf kesalahan 5%

THE ROLE OF THE VILLAGE COMMUNITY AS A FORM OF LOCAL WISDOM IN REALIZING ANTI-CORRUPTION CULTURE: A STRATEGY TO ERADICATE CORRUPTION IN THE VILLAGE

No. 6 of 2014 on the Village has given a new hope for Indonesia, because the village is expected to increase the country’s economy through the management of natural resources on a village scale, including in the use of village funds for the welfare of the community. In the provisions of the Village Law, the village has the following authorities: authority based on the right of origin, local authority on village scale, authority in accordance with the duties of the government such as provincial government or district/city government, and other authorities assigned by the Government, Province. In addition to these opportunities, enactment of the Village Law also gives the village the rights to manage its funding resources in the form of village funds that can be used by villagers to support various village activities according to the potential in each village. However, in the implementation of the management of the village funds, there will always be irregularities done by village heads, village officials or local government officials who have authority in disbursing the village funds. Even sometimes there are corrupt practices in the use of the village funds. Paragraph 12 of the explanation of Law No. 31 of 1999 mentions that community can participate in the prevention and eradication of corruption and the members of the community who have participated are given legal protection and appreciation. One step in preventing corruption is done by growing anti-corruption culture through strengthening the role of rural community in improving anti-corruption culture in the village. The role of the village community is very important, as a form of local wisdom, to prevent corruption in the village

Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal

Secara yuridis UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan, namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Kendal, masih banyak terjadi kesalahan administrasi yang pada akhirnya akan sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di 27 Desa di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, masih belum memperhatikan hak-hak korban dan bahkan cenderung terjadi intimidasi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta juga terdapat berbagai kesalahan administrasi dalam tahap pengadaan tanahnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: pertama, apakah sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah telah memberikan perlindungan hukum bagi korban? Kedua, bagaimanakah hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol telah diberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan? Ketiga, apakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di Kabupaten Kendal telah memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban? Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung data hasil wawancara dan pengamatan langsung ketika penulis melakukan pendampingan kepada sebagaian masyarakat korban pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Kendal, sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, bahwa sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah secara subtansi telah memberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu terutama masyarakat yang berhak atas ganti kerugian, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Kedua, bahwa hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol secara yuridis telah diberikan jaminan kepastian hukum dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, namun demikian dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kesalahan administrasi yang sangat merugikan masyarakat terkena dampak pembangunan jalan tol. Ketiga, bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di Kabupaten Kendal belum memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Adapun saran yang dapat dikemukakan meliputi sebagai berikut: pertama, perlu dilakukan sosialisasi terhadap peraturan pengadaan tanah sehingga masyarakat benar-benar memahami akan hak-haknya. Kedua, perlu pelibatan pengawas dari lembaga baik aparat penegak hukum agar dapat dilakukan pencegahan praktek kesalahan administrasi, manipulasi dan markup

Restitution as a Requirement for the Implementation of Restorative Justice Against General Crimes Related to Property

Restitution is a monetary remedy paid by a perpetrator or a third party to a victim or their family. It can be implemented by returning property, payment for losses or suffering, or reimbursement of costs. However, restitution is not applicable to all types of crimes; thus, not all victims have access to it.The issue of legal protection for victims is still an ongoing discourse, and many parties believe that its implementation is still far from perfect and in need of legal reform due to the inability of the perpetrators to pay restitution to the victims. This study uses qualitative methods by examining secondary data such as documents, laws and regulations, scientific findings, and books. This study finds that the application of restorative justice in criminal cases, especially property crimes provides certain flexibility for the community to search for a settlement. The perpetrator paying for restitution is an absolute requirement for restorative justice in settlement of property-related crime as an alternative to the conventional court proceeding. Moreover, the perpetrators, victims, and the community can all be involved in a discussion process to reach a consensus regarding a solution to a conflict avoiding harming any parties, for instance, a settlement without punishment. Keywords: restitution, restorative justice, criminal act, propert

Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop

Abstrak Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban Perdata akibat wanprestasi dalam pembangunan gedung bioskop. Terjadinya wanprestasi dilihat dari penyebab kegagalan bangunan itu terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terkait Faktor Penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerja sama pembangunan gedung bioskop cinemaxx plaza medan fair disebabkan oleh tidak dipenuhinya janji di dalam Surat Perintah Kerja atau SPK. Bentuk pertanggungjawaban perdata kegagalan bangunan Bioskop di Cinemaxx adalah Pertanggungjawaban Kontraktual, ganti rugi yang merupakan akibat langsung wanprestasi. PT. XYZ selaku kontraktor atau penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan melakukan ganti kerugian secara keseluruhan.Kata kunci: tanggung jawab perdata, kegagalan gedung, wanprestasi AbstractThis study focuses on civil liability due to wanprestasi in the construction of a cinema building. The occurrence of wanprestasi is seen from the cause of the failure of the building to occur. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is legal research conducted by examining secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Related FactorstThe causes of wanprestasi in the cooperation in the construction of the Cinemaxx Plaza Medan Fair cinema building are caused by non-fulfillment of the promises in the Work Order. The form of civil liability for the failure of Cinema building at Cinemaxx is Contractual Liability, compensation which is a direct result of wanprestasi. PT. XYZ as a contractor or service provider is responsible for the failure of the building to compensate in its entirety. Keyword: civil liability, building failure, wanprestas

DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN)

AbstrakDalam rangka mendongkrak investasi, Tindakan direksi dalam menjalankan amanahnya harus sesuai dengan integritas dan profesionalismenya, serta prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan fiduciary duty dan berdasarkan itikad baik demi kepentingan korporasi.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Direksi PT PLN Persero dalam Menjalankan Tugas Jabatan dan Tujuan Korporasi?  dan Bagaimana Perlindungan Hukum Direksi Direksi PT PLN Persero Dalam Mencapai Tujuan Korporasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisaa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Direksi BUMN PLN terbebas dari tuduhan korupsi di PLN, karena semua tindakan atau aksi korporasi tersebut sesuai dengan itikad baik dan juga tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada fiduciary duty dan juta memegang prinsip Business Judgment Rule, dengan demikian perlindungan hukum direksi korporasi dapat diandalkan selama direksi tersebut menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Perlindungan, Direksi, Business Jugdment Rule, Tata Kelola

21 Bar Yoshimin Boiler Maintenance with Controlling Residual Phosphate

Boiler as the steam generator is usually utilized as a turbine drive and other industrial processes. Boiler needs good treatment and surveillance to keep its best performance. Boiler water (BW) and boiler feed water (BFW) quality control is essential in boiler maintenance since it preserves boiler from crust, corrosion, and carry over, moreover, it also prevents boiler pipe to break. Boiler maintenance in sugar refinery factory is carried out by controlling the quality of BFW, Chemical injection (inner maintenance) and blowdown of boiler water. BFW mineral content (SiO2 , total hardness) is maintained as small as possible using a softener (cation resin) or demineralization unit (cation and anion resin). Chemical injection is performed by the addition of soda in order to control the pH of boiler water. Phosphate addition aims to tie up total hardness level which is caused by concentration process of water boiler and slipped of hard water from BFW. Blowdown process has purpose to reduce crust and corrosion caused by mineral concentrate inside boiler. The experiment was conducted by controlling pH of BFW from 7.5-8.5, maximum total hardness at 3 ppm, maximum SiO2  concentration at 3 ppm and maximum Total Dissolve Solid (TDS) at 100 ppm while BW was controlled its pH at 10.5-11, maximum total hardness at 20 ppm, maximum SiO2  concentration at 50 ppm, maximum Total Dissolve Solid (TDS) at 2000 ppm, and residual phosphate ion between 4 – 10 ppm. The experiment time was adjusted as a milled day or about for 140 days. The result of the experiment showed that the treatment had a good impact on the condition of the boiler drum pipe

Sequence variation of latent membrane protein 2A (LMP2A)gene from Epstein-Barr virus epitope cytotoxic T-lymphocyte (CTL)related to human leucocyte antigen-A24 (HLA-A24)in peripheral blood sample and cytobrushof nasopharyngeal cancer patients

Epstein-Barr virus (EBV) infects lymphocyte B and triggers latent phase in the host so that it causes nasopharyngeal carcinoma (NPC). Latent membraneprotein 2A (LMP2A) epitope CTL-HLA-A24 is a target for recognition by cytotoxic T lymphocyte(CTL). The change in the epitope could influence the latency of particular EBV in the host due toits ability to evade immune surveillance mediated by CTL. The study aimed to determine thesequence variation of LMP2A epitope CTL-HLA-A24 gene from the peripheral blood samples and cytobrush of the NPC patients. Case-series study was conducted with total 16 cytobrush samples from NPC patients. DNA isolation, polymerasechain reaction (PCR) and gene sequencing were performed in this study. From cytobrush samples of NPC patients, it was found the changes of base sequence variation of LMP2A gene from GGC>GGA, CCA>CCC, TGC>TCC, GGT>GGC and TCT>ACT. CCA>CCC and TGC>TCC variations were found in epitope associated with HLA-A2 where there was a change of epitope sequence from TYGPVFMCL to TYGPVFMSL caused by missense mutation. The change of base sequence caused amino acid alteration from cysteine to serine. Whereas the variation of CCA>CCC did not change the sequence of amino acid proline so that the epitopewas unaffected. In epitope associated HLA-A2 (CLGGLLTMV), there was a change in base sequence from GGT to GGC, but there was no changes in amino acid and still as glycine. There were some new variations: in the upstream sequence of LMP2A from GGC>GGA which is silent mutation and the other variation is in downstream sequence of LMP2A from TCT>ACT which is missense mutation. Thesequence variations of LMP2A gene found in this research were GGC>GGA, CCA>CCC, TGC>TCC, GGT>GGC and TCT>ACT. In our research, we found another variation compared the previous research. The variation was in the upstream sequence of LMP2A from GGC>GGA which is silent mutation and the other variation is in the downstream sequence of LMP2A from TCT>ACT which is missense mutation

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STRES KERJA PADA DOSEN TETAP DI STIKES Y BENGKULU

Stres kerja adalah suatu keadaan yang dialami seseorang akibat dari kombinasi sumber stres di tempat kerja, karakteristik individu, dan stres di luar dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan stress kerja pada dosen tetap di STIKES Y Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah dosen tetap di STIKES Y Bengkulu yang berjumlah 36 orang. Variabel bebasnya adalah umur, status pernikahan dan jumlah anak, variabel terikatnya adalah stres kerja. Analisis yang digunakan adalah chi square dan fisher exact, yaitu untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan terikat. Hasil penelitian ini terdapat: hubungan yang signifikan secara statistik antara umur (p= 0,001 ) dengan stres kerja. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara status pernikahan (p= 0,069), jumlah anak (p= 0,073) dengan stres kerja

Efisiensi Penambahan Bahan Bakar Wood Pellet di Rotary Kiln pada Pabrik Semen

Industri semen merupakan salah satu industri yang berkembang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Meningkatnya permintaan semen terhadap pembangunan mempengaruhi meningkatkan permintaaan kapasitas produksi yang dihasilkan industri semen. Penambahan kapasitas produsksi berdampak terhadap pada ketersediaan bahan baku semen diantaranya batu kapur (limestone), tanah liat (clay), pasir besi (iron sand), dan pasir silika (silika sand). Dalam hal ini, Wonogiri memiliki sumber ketersediaan batu kapur yang tinggi terutama pada daerah Baturetno. Kapasitas produksi pabrik Semen yang akan didirikan yaitu 2.200.000 ton/tahun akan beroperasi secara kontinyu selama 24 jam/hari dan 300 hari/tahun. Proses pembuatan semen yang dipilih adalah proses kering. Proses kering meliputi proses persiapan bahan baku batu kapur dan tanah liat di crusher lalu dipecah oleh hammer dan melewati clay cutter sehingga terjadi size reduction. Selanjutnya tahap penggilingan awal yaitu bahan baku digiling dan dikeringkan dengan raw mill lalu lanjut ke tahap pembakaran dengan raw meal dialirkan ke preheater untuk melakukan kalsinasi, lalu diumpan ke proses pembakaran di kiln sehingga menghasilkan senyawa clinker yang kemudian didinginkan didalam clinker cooler. Tahap terakhir yaitu pengiilingan akhir diumpan kedalam ball mill dengan bahan tambahan gypsum dan fly ash menjadi semen yang berukuran 325 mesh. Efisiensi yang dilakukan yaitu bahan bakar batubara disubtitusikan dengan bahan bakar biomassa wood pellet pada proses pembakaran di rotary kiln sehingga dapat membandingkan 2 kasus penurunan emisi CO2 dan penurunan dampak pemanasan global: (1) penggunaan bahan bakar 100% batubara dan (2) penggunaan bahan bakar 60% batubara dan 40% wood pellet, serta untuk mengetahui perbandingan cost yang dibutuhkan untuk bahan bakar. Hasil analisa dampak penurunan emisi CO2 dan pemanasan global pada kasus (2) mengalami penurunan sebesar 0,2290 ton CO2-eq dan 0,0449 ton CO2/TJ per hari. sedangkan hasil analisa cost bahan bakar yang dibutuhkan pada kasus (1) dan (2) terjadi penghematan sebesar Rp. 636.241.487 per hari