Ricci Solitons on Lorentzian Manifolds with Large Isometry Groups

We show that Lorentzian manifolds whose isometry group is of dimension at least $\frac{1}{2}n(n-1)+1$ are expanding, steady and shrinking Ricci solitons and steady gradient Ricci solitons. This provides examples of complete locally conformally flat and symmetric Lorentzian Ricci solitons which are not rigid

Spectral averaging techniques for Jacobi matrices

Spectral averaging techniques for one-dimensional discrete Schroedinger operators are revisited and extended. In particular, simultaneous averaging over several parameters is discussed. Special focus is put on proving lower bounds on the density of the averaged spectral measures. These Wegner type estimates are used to analyze stability properties for the spectral types of Jacobi matrices under local perturbations

Nootropics use in the workplace. Psychiatric and ethical aftermath towards the new frontier of bioengineering

OBJECTIVE: The authors have sought to expound upon and shed a light on the rise of nootropics, which have gradually taken on a more and more relevant role in workplaces and academic settings. MATERIALS AND METHODS: Multidisciplinary databases have been delved into by entering the following keys: "nootropics", "cognitive enhancement", "workplace", "productivity", "ethics", "bioengineering". In addition, a broad-ranging search has been undertaken on institutional websites in order to identify relevant analysis and recommendations issued by international institutions and agencies. Papers and reports have been independently pored over by each author. This search strategy has led to the identification of 988 sources but only 64 were considered appropriate for the purposes of the paper after being selected by at least 3 of the authors, independently. RESULTS: The notion of an artificially enhanced work performance - carried out by the 'superworker' - is particularly noteworthy and resonates with the conception of contemporary work on so many different levels: the rising need and demands for higher degrees of flexibility and productivity on the job, the implications of a '24/7' society, where more and more services are available at any time, the ever greater emphasis on entrepreneurial spirit, individual self-reliance and self-improvement, and last but not least, the impact of an ageing society on economic standards and performance. CONCLUSIONS: Moreover, it is worth mentioning that human enhancement technologies will predictably and increasingly go hand in hand with gene editing, bioengineering, cybernetics and nanotechnology. Applications are virtually boundless, and may ultimately affect all human traits (physical strength, endurance, vision, intelligence and even personality and mood)

Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan USAha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Untuk mengetahui ada tidaknya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Lembaga Negara lain yang sudah ada. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang–undang (statue approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penalaran (logika) deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35-47).Berdasakaran hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, KPPU adalah lembaga non struktural yang independen dan berada di bawah kewenangan eksekutif. KPPU adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli. KPPU dibentuk sebagai suatu lembaga yang secara khusus mengawasi pelaku USAha dalam menjalankan kegiatan USAhanya agar tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan USAha tidak sehat. Seperti lembaga negara bantu pada umumnya, kedudukan KPPU hanyalah sebagai pelengkap dari lembaga negara utama. Hal ini didasari pada Kenyataan bahwa lahirnya KPPU tidak serta-merta meniadakan peran lembaga negara utama dalam mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli. Kesimpulan kedua yaitu Kewenangan KPPU pada dasarnya sudah jelas tertera dalam Pasal 36 UU Antimonopoli, namun dalam menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut terdapat batasan-batasan yang tidak dapat dilampaui oleh KPPU

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kemandirian Hakim dalam Pengadilan Pajak masih menggunakan “dual roof system” dimana di berbagai peradilan telah menganut “one roof system”. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana kedudukan pengadilan pajak menurut UU Pengadilan Pajak? 2) Bagaimana kemandirian hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Kemandirian hakim dalam Pengadilan Pajak masih menganut “dual roof system” yakni disatu sisi berada dalam Kementerian Keuangan sedangkan disisi lain berada dalam Mahkamah Agung, hal demikian dapat menyebabkan tidak ada kemandirian hakim dalam memutus sengketa dibidang pajak

A 454 survey of the community composition and core microbiome of the common bed bug, Cimex lectularius, reveals significant microbial community structure across an urban landscape

Elucidating the spatial dynamic and core constituents of the microbial communities found in association with arthropod hosts is of crucial importance for insects that may vector human or agricultural pathogens. The hematophagous Cimex lectularius, known as the common bed bug, has made a recent resurgence in North America, as well as worldwide, potentially owing to increased travel and resistance to insecticides. A comprehensive survey of the bed bug microbiome has not been performed to date, nor has an assessment of the spatial dynamics of its microbiome. Here we present a survey of bed bug microbial communities by amplifying the V4-V6 hypervariable region of the 16S rDNA gene region followed by 454 Titanium sequencing using 31 individuals from eight natural populations collected from residences in Cincinnati, OH. Across all samples, 97% of the microbial community is made up of two dominant OTUs identified as the {\alpha}-proteobacterium Wolbachia and an unnamed {\gamma}-proteobacterium from the Enterobacteriaceae. Microbial communities varied among host populations for measures of community diversity and exhibited significant population structure. We also uncovered a strong negative correlation in the abundance of the two dominant OTUs, suggesting they may fulfill similar roles as nutritional mutualists. This broad survey represents the most comprehensive assessment, to date, of the microbes that associate with bed bugs, and uncovers evidence for potential antagonism between the two dominant members of the bed bug microbiome