Systematic Review of the Literature on Black and Minority Ethnic Communities in Sport and Physical Recreation

The Carnegie Research Institute was commissioned by Sporting Equals and the Sports Councils to conduct an independent systematic review of the literature on participation in sport and recreation by Black and minority ethnic (BME) communities. The brief was to focus on UK material from the past ten years, to compile an electronic, bibliographic database and use that evidence to assess the policy significance of existing knowledge in the drive to widen and increase participation. Although the field might still be considered under-researched over 300 items were identified. Judgements were made on the quality of the research on the basis of the methodological and theoretical soundness and the credibility of the link between the conclusions and the data. The various items were collated in an electronic, bibliographic database and coded as: substantive research of good quality; related public statistics and policy documents; and other related materials of interest. The research, policy and practice contained in this body of work is set within an expanding national and international framework of policy and legislation concerned with human rights and principles of equality. The Sports Councils and Sporting Equals have played a significant part in this through initiatives like the Equality Standard. They have not been acting in isolation, but have received support from other sports bodies with initiatives both to challenge discrimination and inequality and to promote participation and inclusion. Nonetheless, there still seems to be a measure of disconnection between research, sports policies and equality policies. Indeed, sports policies are sometimes based on limited representations of racism and so are inhibited in the way they address racial equality

PROSEDUR PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KLAS I A SURAKARTA

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki wilayah kepulauan yaitu lebih dari 13.000 pulau baik itu pulau besar ataupun kecil. Indonesia saat ini termasuk dalam daftar negara sedang berkembang. Bagi sebuah Negara yang sedang berkembang tentu sangat membutuhkan hubungan kerjasama dengan Negara lain yang ada di seluruh dunia ini. Terjalinya hubungan bilateral suatu Negara tentunya untuk sama – sama mendapatkan keuntungan dan kerjasama itu biasanya meliputi sektor ekonomi, sosial ,budaya, politik, teknologi, perdagangan dan pariwisata . Isu global yang berkembang di era globalisasi akhir ini tidak hanya berpengaruh didunia international semata tetapi juga mempengaruhi keadaan Indonesia. Semakin kaburnya batas – batas antarnegara mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pelanggaran dan kejahatan keimigrasian . Seperti contohnya di sektor pariwisata dan perdagangan juga sektor ketenagakerjaan. Indonesia merupakan negara yang mempunyai salah satu dari 7 keajaiban dunia dan obyek wisata yang sangat mengundang para wisatawan mancanegara untuk singgah di Indonesia. Industri pariwisata dengan perdagangan ibarat dua sisi mata uang. Pariwisata tidak akan ada artinya tanpa di dukung adanya perdagangan. Di sektor tenaga kerja, Indonesia mempunyai banyak penduduk. Banyak sebagian dari mereka yang lebih memilih bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri yang disebut TKI karena menurut mereka itu dapat membantu memperbaiki ekonomi mereka yang lemah . Dari contoh diatas maka keduanya tak lepas dari peran imigrasi . Karena kita ketahui bahwa keluar dan masuknya sesesorang dari dan ke suatu negara tidak lepas dari proses imigrasi. Peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan, karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah 3 keberangkatan dan kedatangan seseorang dari dan keluar wilayah suatu Negara. Imigrasi mempunyai aturan – aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia ini .Perlu kita ketahui bahwa salah satu aturan untuk memasuki suatu Negara untuk keperluan dan tujuan seperti disinggung diatas maka seorang tersebut harus dapat menunjukan dokumen yang syah berupa Surat Perjalanan dari suatu Negara asalnya atau biasa disebut PASPOR .Apabila seorang tersebut tidak dapat menunjukan dokumen tersebut maka dipastikan bahwa yang bersangkutan akan di deportasi . Sebuah PASPOR bisa didapatkan di Kantor Imigrasi dan melalui beberapa prosedur . Dalam membuat sebuah paspor seorang pegawai tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaanya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pegawai lainnya, karena pekerjaan tersebut berlangsung melalui tahap demi tahap dan berulang secara terus menerus untuk mencapai hasil yang ditujunya. Dalam pembentukan suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta dapat dipastikan organisasi tersebut dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu mealui kerjasama antar team .Akan tetapi banyak sebagian dari pimpinan organisasi yang sering mengalami kesulitan untuk menciptakan suatu aktifitas kerja yang dapat berjalan dengan baik, lancar dan terarah. Oleh karena itu demi mewujudkan kelancaran pekerjaan, efektifitas dan efisien serta kualitas pekerja yang bagus sebagai suatu organisasi pemerintah, maka Kantor Imigrasi harus membuat suatu Standar Operational Prosedur tentang pembuatan paspor . Prosedur yang dibuat tersebut harus bersifat sistematis dan logis yaitu menjelaskan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan itu saling berkesinambungan antar bagian satu dengan bagian lainya sesuai tanggung jawab masing – masing yang selanjutnya akan membentuk suatu rangkaian kerja sehingga konsistensi kerja tetap terjaga. Prosedur harus dilaksanakan dengan baik sehingga akan mudah bagi bawahanya untuk menjabarkan apa yang menjadi tugas, berapa jangka waktu penyelesaian tugas, dan bagaimana arah kegiatan. Karena dengan hal 4 tersebut maka pegawai tidak perlu menghamburkan tenaga, waktu dan pikiran sehingga para pegawai dapat bekerja lebih nyaman dan konsentrasi terhadap pekerjaan pun tercipta selanjutnya hasil yang didapatkanya pun akan sangat memuaskan dan maksimal. Prosedur dibuat oleh pimpinan untuk melindungi unit kerja dari mal praktek atau kesalahan administrasi lainya sehingga akan mudah bagi bawahanya untuk mengerjakan pekerjaan dengan tahap yang telah ditetapkan mulai dari langkah awal sampai penyelesaianya secara urut. Dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur, diharapkan tidak lagi terjadi penyimpangan pekerjaan dan hambatan yang ada akan ditekan sekecil mungkin sehingga pekerjaan terselesaikan secara tepat sesuai jadwal yang ditentukan . Dengan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik mengadakan penelitian di Kantor Imigrasi Surakarta dan mengangkat judul ” PROSEDUR PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI SURAKARTA KLAS I A SURAKARTA ”

'Slippage' : The Bane of Rural Drinking Water Sector (A Study of Extent and Causes in Andhra Pradesh)

Slippage is one of the main bottlenecks of achieving full coverage of water and sanitation services in India. Slippage is the term often used to reflect unsustainable service delivery of water, sanitation and hygiene (WASH) services, especially in rural areas. Off late slippage is attracting attention at the policy level though slippage is as old as the coverage of water supply services. This paper makes an attempt to identify the causes of slippage in a systematic manner. The broad objectives of the paper include : i) assess the extent of slippage at the national and state level; ii) identify the causes of slippage at various levels; and iii) provide some pointers for policy based on the analysis. The extent of slippage is quite substantial even at the aggregate level. The situation is alarming in some of the states where the extent of slippage is as high as 60 percent. Our analysis at the national, state and habitation levels suggests strongly that policy makers should look beyond the often repeated supply sided strategies. As evident from the experience of Andhra Pradesh, the demand side and governance factors play an equally, if not more, important role in addressing the sustainability issues. So far the experiences are that large investments in water sector would not automatically lead to increase in coverage. The sector also needs a sound policy and capacity so that money is spent effectively and leads to increased water security. The policy should also address resource sustainability and behavioural change goals instead of relying upon a one-sided target driven approach. These aspects are highlighted in the proposed guidelines and their effective implementation needs to be ensured.slippage, India, supply side strategies, policy

Response of the Asian Summer Monsoons to a High-latitude Thermal Forcing: Mechanisms and Nonlinearities

This study investigates mechanisms and nonlinearities in the response of the Asian Summer Monsoons (ASM) to high-latitude thermal forcings of different amplitudes. Using a suite of runs carried out with an intermediate-complexity atmospheric general circulation model, we find that the imposed forcings produce a strong precipitation response over the eastern ASM but a rather weak response over the southern ASM. The forcing also causes a precipitation dipole with wet conditions over the eastern Tibetan Plateau (TP) and dry conditions over the Bay of Bengal (BoB) and southeast Asia. A moderate increase of precipitation along the southern margin of the TP is also produced. Simulations designed to isolate the causal mechanisms show that thermodynamic interactions involving the tropical surface oceans are far less important than the water-vapour feedback for the transmission of information from the high-latitudes to the ASM. Additionally, we assess the nonlinearity of the ASM precipitation response to the forcing amplitude using a novel application of the empirical orthogonal function method. The response can be decomposed in two overlapping patterns. The first pattern represents a precipitation dipole with wet conditions over the eastern TP and dry conditions over BoB, which linearly increases with forcing amplitude becoming quasi-stationary for large forcing amplitudes (i.e. amplitudes leading to Arctic temperature anomalies larger than 10 degrees C). The second pattern is associated with increased precipitation over the southeastern TP and is nonlinearly dependent on forcing, being most important for intermediate forcing amplitudes (i.e. amplitudes leading to Arctic temperature anomalies between 5 and 10 degrees C)

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue di Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2015

Pada tahun 2014 wilayah kerja Puskesmas Rantau Rasau memiliki kasus DBD terbanyak diKabupaten Tanjung Jabung Timur dan desa Rantau Rasau II sebanyak 12 kasus DBD dari 39kasus di Kecamatan Rantau Rasau. Karakteristik daerah dan penduduk yang masih engganmelakukan pemberantasan sarang nyamuk Demam Berdarah Dengue di lingkungannyamenjadi faktor tingginya kasus DBD tersebut. Adapun sebagai tujuan penelitiannya adalahmengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemberantasansarang nyamuk Demam Berdarah Dengue di desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau RasauTahun 2015.Penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional.Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Puskesmas Rantau Rasau, penelitian dilakukan padabulan Februari tahun 2015 dengan jumlah sampel 103 responden.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 103 responden dalam penelitian inidiketahui perilaku responden yang kurang baik dalam PSN-DBD, yaitu 68 (66,0%)responden,pengetahuan responden kurang baik, yaitu 56 (54,4%) responden, sikap kurang baik, yaitu56 (54,4%) responden, peran petugas kesehatan kurang baik, yaitu 63 (61,2%) responden.Hasil uji statistik diperoleh hasil ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan diperolehp-value = 0,002 , sikap diperoleh nilai p-value = 0,000 dan peran petugas kesehatan diperolehp-value = 0,000 dengan perilaku responden terhadap pemberantasan sarang nyamuk DemamBerdarah Dengue.Perilaku responden dalam pemberantasan sarang nyamuk Demam Berdarah Dengue di desaRantau Rasau II sangat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap dan peran petugas dalamprogram PSN-DBD. Sehingga perlu dilakukan komitemen yang kuat antara masyarakat danpetugas kesehatan setempat untuk mengubah perilaku masyarakat

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue di Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2015

Pada tahun 2014 wilayah kerja Puskesmas Rantau Rasau memiliki kasus DBD terbanyak diKabupaten Tanjung Jabung Timur dan desa Rantau Rasau II sebanyak 12 kasus DBD dari 39kasus di Kecamatan Rantau Rasau. Karakteristik daerah dan penduduk yang masih engganmelakukan pemberantasan sarang nyamuk Demam Berdarah Dengue di lingkungannyamenjadi faktor tingginya kasus DBD tersebut. Adapun sebagai tujuan penelitiannya adalahmengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemberantasansarang nyamuk Demam Berdarah Dengue di desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau RasauTahun 2015.Penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional.Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Puskesmas Rantau Rasau, penelitian dilakukan padabulan Februari tahun 2015 dengan jumlah sampel 103 responden.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 103 responden dalam penelitian inidiketahui perilaku responden yang kurang baik dalam PSN-DBD, yaitu 68 (66,0%)responden,pengetahuan responden kurang baik, yaitu 56 (54,4%) responden, sikap kurang baik, yaitu56 (54,4%) responden, peran petugas kesehatan kurang baik, yaitu 63 (61,2%) responden.Hasil uji statistik diperoleh hasil ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan diperolehp-value = 0,002 , sikap diperoleh nilai p-value = 0,000 dan peran petugas kesehatan diperolehp-value = 0,000 dengan perilaku responden terhadap pemberantasan sarang nyamuk DemamBerdarah Dengue.Perilaku responden dalam pemberantasan sarang nyamuk Demam Berdarah Dengue di desaRantau Rasau II sangat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap dan peran petugas dalamprogram PSN-DBD. Sehingga perlu dilakukan komitemen yang kuat antara masyarakat danpetugas kesehatan setempat untuk mengubah perilaku masyarakat