Mengukur tingkat produktivitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung world class university analisis sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai instrumen performance appraisal

Research entitled measuring levels of human resources productivity to support world class university analysis work target employees (SKP) as a performance appraisal instrument. The research is the qualitative study since it bases on philosophy positivism, used to scrutinize the physical condition of objects, (as an adversary of experiment) where the researcher is as the key instrument, purposive and snowball sampling are used to collect sampling, while triangulation is used as the other data collection process, data analysis is inductive/qualitative, and the findings of the qualitative study are not sweeping generalization but meaning. The findings revealed that assessments by the performance of (performance appraisal) employees Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang has been running in accordance with the procedures and in accordance with the rules applied number 46, 2011 about assessment work performance civil servants, each civil servant employee and BLU employees are required to prepare (SKP) at the begining and the end, the leader hold performance evaluation of comprising of the work target employees (SKP) with 60 % (sixty percent ) rate value and 40 % ( forty percent) rate value for work behavior. They showed that the target work employees (SKP) of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang is in line with the plan and target setted by the leader

PEMIKIRAN HADIS ABDURRAUF AS-SINGKILI DALAM KITAB MAWA’IZAT AL-BADI’AH

erchange-newline"> Tulisan ini ingin menjelaskan pemikiran Abdul Al-Ra’uf As-Singkili, seorang ulama abad XVII yangmempunyai banyak karya, salah satunya dibidang hadis. Sejauh mana perhatian dan peran kitabMawa’izhul Badi’ah karya beliau mengenai hadits. Setelah ditelusuri lebih seksama pemikiran AbdulAl-Ra’uf as-Singkili dalam kitab Mawa’izhul Badi’ah lebih dominan memberikan pemahaman yangbersifat praktis mengenai hubungan antara aqidah syari’at dan hakikat. Selain juga memberikanpengajaran dalam menanggapi perbedaan dalam pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan umat(masyarakat Melayu). Juga tidak menutup kemungkinan kecenderungan beliau ketika menuliskan buahpikirannya hanya untuk memberikan pemahaman semata tanpa bermaksud menerangkan hadis secaramendetail. Perlu dilaukan penelitian ulang untuk mengungkap bagaimana perhatian beliau terhadaphadis dengan meneliti semua karya-karyanya

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Inonesia Pada Tahun 2009-2013

This study aimed to analyze the influence of financial ratios (ratio of profitability, liquidity and solvency) on stock prices companies listed on the Stock Exchange the period 2009 to 2013. The population in this study are all companies listed on the Stock Exchange the period 2009 to 2013. While the sample of this company is a manufacturing company that has met certain criteria. Data analysis method used is multiple regression analysis, the data used in the form of financial statements of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the years 2009-2013. Results of the research that has been conducted shows that there is simultaneously a positive and significant influence between the ratio of profitability, liquidity and solvency to the stock price. Further t test results in this study show that ROA significantly influence stock prices with a significance of 0.000 which is smaller than 0.05. As for the variables CR and DER partially no significant effect. Effect of R square in the study by 33% and the remaining 67% can be explained by other factors or other variables outside the model in this study

Sistem informasi pengajuan dan perpanjangan ijin tempat wisata di kabupaten jepara menggunakan telegram gateway berbasis web

Sistem Informasi Pengajuan dan Perpanjangan Ijin Tempat Wisata di Kabupaten Jepara Menggunakan Telegram Gateway Berbasis Web merupakan sistem yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Dinas Pariwisata dan Pengelola Objek Wisata dalam menguraikan permasalahan pengajuan dan perpanjangan ijin objek wisata secara online. Seperti yang kita ketahui era millenial sekarang ditengah kesibukan kota besar peran pariwisata begitu penting selain sebagai tempat berlibur juga bidang ini sebagai salah satu penyumbang devisa negara tertinggi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi waterfall yaitu melalui proses pengumpulan data, observasi, wawancara, dan melalui pengumpulan literasi yang berkaitan. Selanjutnya penyusunan sistem dibangun menggunakan UML (Unfied Modelling Language)proses akhir dilakukan pengujian dan uji coba di objek penelitian terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara. Hasil dari penelitian ini berupa sistem yang mampu digunakan oleh pengelola tempat wisata dan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan proses pengajuan dan perpanjangan ijin lokasi wisata dan juga dilengkapi dengan Telegram Gateway sebagai penyampai pengumuman yang berkaitan dengan proses pengajuan dan perpanjangan ijin

WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata memiliki konflik norma dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Maka permasalahan yang diteliti adalah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengenai lembaga negara manakah yang berwenang menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian penelitian normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan atribusi. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Keputusan Presiden, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan delegasi. Saran yang dapat diambil adalah diperlukan sebuah undang-undang baru mengenai pembubaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga lebih menguatkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan saran untuk menyelesaikan konflik kewenangan terkait penilaian kerugian keuangan negara adalah diperlukan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung terkait dasar wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat terhadap dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA PRODI PJKR PESERTA PLP UNY TAHUN 2019 TERHADAP MODEL PENILAIAN RANAH AFEKTIF, RANAH KOGNITIF, DAN RANAH PSIKOMOTOR YANG DIGUNAKAN GURU PJOK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa prodi PJKR peserta PLP UNY tahun 2019 terhadap model penilaian ranah afektif, kognitif, dan psikomotor yang digunakan guru PJOK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk persentase. Pengumpulan data menggunakan teknik survei dengan tes pengetahuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa prodi PJKR 2016 FIK UNY yang mengikuti PLP tahun 2019 dengan jumlah total 184. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mahasiswa prodi PJKR peserta PLP UNY tahun 2019 dengan jumlah 34 mahasiswa menggunakan teknik kuota sampling. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan soal multiple choice dengan 25 butir pertanyaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa prodi PJKR peserta PLP UNY tahun 2019 terhadap model penilaian ranah afektif, kognitif, dan psikomotor yang digunakan guru PJOK memiliki kategori sangat tinggi sebanyak 2 orang (5,9%), tinggi 6 orang (17,7%), cukup 15 orang (44,1%), rendah 8 orang (23,5%), dan sangat rendah 3 orang (8,8%)

Analisis Pembiayaan Akad Qard di BMT Harapan Bersama Jepara : Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard

The purpose of this research is to know the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama then analyzed its conformity with the National Sharia Board Fatwa NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 About Al-Qarḍ. This research uses field research type with qualitative descriptive approach. Data obtained from interviews and documentation with BMT Harapan Bersama. Then the data were analyzed using descriptive analysis method by linking data with theory. After knowing the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama and analyzing its conformity with the fatwa of DSN NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 about al-Qarḍ, it can be concluded that the implementation of qarḍ contract in BMT Harapan Bersama is in accordance with the fatwa DSN NO: 19 / DSN-MUI / IV / 2001 on al-Qarḍ

Mengukur tingkat produktivitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung world class university analisis sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai instrumen performance appraisal

Research entitled measuring levels of human resources productivity to support world class university analysis work target employees (SKP) as a performance appraisal instrument. The research is the qualitative study since it bases on philosophy positivism, used to scrutinize the physical condition of objects, (as an adversary of experiment) where the researcher is as the key instrument, purposive and snowball sampling are used to collect sampling, while triangulation is used as the other data collection process, data analysis is inductive/qualitative, and the findings of the qualitative study are not sweeping generalization but meaning. The findings revealed that assessments by the performance of (performance appraisal) employees Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang has been running in accordance with the procedures and in accordance with the rules applied number 46, 2011 about assessment work performance civil servants, each civil servant employee and BLU employees are required to prepare (SKP) at the begining and the end, the leader hold performance evaluation of comprising of the work target employees (SKP) with 60 % (sixty percent ) rate value and 40 % ( forty percent) rate value for work behavior. They showed that the target work employees (SKP) of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang is in line with the plan and target setted by the leader

Al Masail Al Fiqhiyyah Allati Ikhtalafa Fiha Majlis Tarjih Muhammadiyah Wa Lajnatu Bahsil Masail Diniyyah Nahdhotil Ulama’ Maa’l Muqoronati Bil Madzahibil Arbaa’h Fi Kitabi Shalat.

This study focuses on the issues of jurisprudence disputed by Majlis TarihMuhammadiyyah and LajnahBahsulMasaail, in the book of prayer. Taken from Kitab HimpunanPutusanTarjih and Kitab AhkamulFuqoha '. The purpose of this study is to provide a clear picture of the issues of jurisprudence disputed by both in the book of prayer, the causes of dissent, and how the opinion of the four imams of the school. This research is a descriptive qualitative literature research using comparison method. The findings on this issue are that there are ten points of disputed issues:Pronouncing niat before prayer,Text of prayer iftitah, Qunutnazilah, Qunutfajar, Qunutwitir, Addition of lafadzsayyidina in prayer, Numbering in particularjamaah in Friday prayer, Amount rakaat tarawih prayer, Place of prayer ied, and Qabliyah Friday prayer. The cause of differences of opinion between the two in the book of prayer are:Differences in the judgment of a hadith,The principles of ijtihad using qiyas, and Interpreting of Arabic utterances. In this case the opinion of the Majlis Tarjih in accordance with the Hanafi school in five problems, Maliki in four problems, Syafi'i in two problems, and Hanbali in seven problems, while LajnahBahsulMasail all their opinions in accordance with the school of Syafi'i. The issues that are disputed by both are ijtihadiyyah matters, therefore it should not be the cause of disunity, and it is permissible to get behind the people of different schools, but to regard an acceptable difference does not preclude the explanation of the truth, so for one who learns syar'i it is obligatory for him to follow the opinion he considers to be true, as for the layman it is obligatory for him to take the opinion of the one he regarded as the most pious and the most waro. Keywords: ikhtilaf, prayer, tarjih majlis, and lajnahbahsulmasai