STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR: 206/Pid.B/2011/PN-JTH TENTANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

Para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi ,yaitu dengan Pasal 170 (2) ke-3, Pasal 170 (1), dan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP isi pasalnya menyebutkan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah diancam pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, dengan hukuman penjara terhadap terdakwa I enam tahun, terdakwa II satu tahun, terdakwa III enam tahun, namun dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan fakta fakta persidangan dan dasar hukum apa yang tepat digunakan untuk perkara ini. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim terhadap terdakwa II sudah tepat dan apakah dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa II hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam putusan No. 206/Pid.B/2011/PN-JTH. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan peninjauan kepustakaan/studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan yang berkaitan dengan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini tidak tepat, hakim tetap memutuskan terdakwa II bersalah dengan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sedangkan dilihat dari unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP terdakwa II sama sekali tidak melanggar Pasal tersebut. Disamping itu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa II juga tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP hakim tidak menerapkan Pasal 197 huruf d KUHAP yang menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan si terdakwa. Pada akhirnya hakim tetap memutuskan terdakwa II bersalah dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun.Disarankan kepada para hakim dalam melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.Banda Ace

Bentuk Pemakaian Ragam Kalimat Dan Gaya Bahasa Personifikasi Yang Terdapat Dalam Lirik Lagu Ciptaan Eross Candra “Sheila On7”

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis ragam kalimat, dan gaya bahasa personifikasi dalam lirik lagu ciptaan Eross Candra Sheila On7. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan ragam kalimat, dan gaya bahasa personifikasi yang terdapat di dalam lirik lagu ciptaan Eross Candra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan jenis ragam kalimat, dan gaya bahasa personifikasi dalam lirik lagu ciptaan Eross Candra Sheila On7. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan ragam kalimat, dan gaya bahasa personifikasi yang tetrdapat di dalam lirik lagu ciptaan Eross Candra Sheila On7. Sumber dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa teks lagu Sheila On7. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lirik lagu Sheila On7 ciptaan Eross Candra didominan oleh bentuk pemakaian kalimat berita, selain bentuk pemakaian kalimat berita juga terdapat kalimat perintah, kalimat Tanya, kalimat seru dan kalimat emfatik dalam setiap liriknya. Pada lirik lagu Sheila On7 ciptaan Eross Candra juga terdapat penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam liriknya dan dalam setiap albumnya terdapat berbagai penggunaan gaya bahasa, akan tetapi peneliti hanya merujuk ke penggunaan gaya bahasa personifikasinya

Hubungan tingkat pengetahuan bidan tentang BLS (Basic Life Support) dengan waktu tanggap pelayanan gawat darurat pada pasien di IRD OBGYN RSUD Dr. Soetomo Surabaya

The emergency service principle is Time Saving is Life Saving, primarily on the Priority 1 patients. The lack of nurse knowledge level about BLS is one of factors that can slowing down the midwife response time in treating patient of Priority 1 thus the risk of defect and death will be increasingly high. The purpose of this research was to know the correlation of midwife knowledge level about BLS and the emergency service response time on the Priority 1 patients at the Emergency Unit Acceptance Room of Soetomo Hospital of Surabaya. Design of this research used the observational analytical method with the Time Series approach. Population used was the nurses of Emergency Unit Acceptance Room of Soetomo Hospital of Surabaya, on Mei 2017. Samples taken were of 21 respondents by the Total Sampling technique. Data taking was done by using questionnaire and observation sheets. After data were tabulated, then they were analyzed using the statistical test of Spearman’s Rho Correlation with r £ 0.05. The research results indicated that almost partly (42.9%) of respondents had the good knowledge level and largely (61.9%) of respondents had the fast response time. Based on the statistical test it was obtained results that there was correlation of the midwife knowledge level about BLS and the emergency service response time with r = 0.000. Viewed the results of this research, it could be concluded that the better the nurse knowledge level about BLS then the faster the emergency service response time. It is needed the existence of the improvement effort of midwife knowledge about BLS by means the training and workshop so that the midwife response time increasingly fast

OPEN SELECTION MANAGEMENT OF STATE CIVIL APPARATUSIN THE MINISTRY OF ADMINISTRATIVE REFORM AND BUREAUCRACY REFORM

Based on the mandate of the State Civil Apparatus Law number 5 of 2014, one of the policies for filling up the State Civil ApparatusHigh Leadership Position is through open selection. The implementation of State Civil Apparatus’s open selection in 2016 at the Ministry of Administrative and Bureucratic Reform experienced twice the extension of open selection registration. There was a decrease in participants in the open selection in 2016 compared to the previous year. The results of the paper selection and interview selection have not been supplemented by the participants’ selection scores on each announcement letter issued by the Ministry of Administrative and Bureucratic Reform. This study aims to determine and analyze the management of the open selection of the state civil apparatus in the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. In this research, the analysis of the management of open selection State Civil Apparatuswas conducted with the aspects studied were planning, organizing, actuating and controlling. The results showed that the management of State Civil Apparatus’s open selection of the state civil apparatus in The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform already performing quite well in the aspects of organizing and controlling, but in the aspects of planning and actuatingstill encountered obstacles

EMPATI SEBAGAI DASAR KEPRIBADIAN KONSELOR

Empati merupakan kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan dan pikirkan yang merupakan keterampilan penting dalam proses konseling. Empati sebagai dasar dari kepribadian konselor. dalam membina kepribadian konselor agar mampu berkomunikasi dengan klien dan dapat merasakan apa yang dirasakan klien. Konselor harus dapat merasakan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami klien sehingga konselor dapat memasuki dunia klien dan memahami permasalahan klien