Analysis of Students' Critical Thinking Skills Test Results on Parabolic Motion Material

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa SMA Srijaya Negara pada materi gerak parabola. metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Tes diberikan kepada 101 siswa dari kelas X IPA. Secara umum, hasil penelitian menunjukan keterampilan berpikir kritis siswa di kelas X SMA Srijaya Negara pada materi gerak parabola masih sangat rendah. Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi merupakan sub-indikator keterampilan berpikir kritis tertinggi di ketiga kelas, X IPA 1 (74,29%), X IPA 2 (45,45%), dan X IPA 3 (48,48%). Sementara itu, yang terendah adalah memfokuskan permasalahan di kelas X IPA 1 (2,86%) dan X IPA 2 (0,00%). Di kelas X IPA 3 yang terendah adalah melakukan deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi (0,00%) dan membuat dan menentukan nilai pertimbangan (0,00%). Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan. Siswa harus lebih aktif selama pembelajaran, dan guru diharapkan mampu membimbing siswa untuk berpikir kritis.This study aims to describe students' critical thinking skills on projectile motion at SMA Srijaya Negara. The research method used is the quantitative descriptive method. The test was given to 101 students of classes X IPA. In general, the results of the research show that the critical thinking skills of SMA Srijaya Negara in X grade on projectile motion are still very low. Observing and judging observation is the highest sub-indicator of critical thinking skills in three classes: X IPA 1 (74,29%), X IPA 2 (45,45%), and X IPA 3 (48,48%). Meanwhile, the lowest is focusing on a question at X IPA 1 (2,86%) and X IPA 2 (0,00%). At X IPA 3, the lowest are deducing and judging deductions (0,00%) and making and judging value judgments (0,00%). Because of this, students' critical thinking skills still need to be improved. Students must be more active in their learning, and teachers must encourage students to think critically

THE EFFECTIVENESS OF THE DEPARTMENT OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION, FAMILY PLANNING SIDOARJO DISTRICT IN PRESSING VIOLENCE OF WOMEN AND CHILDREN IN SIDOARJO DISTRICT

The Office of Women's Empowerment, Child Protection, Family Planning is an organization in the administration of government affairs in the field of women's empowerment and child protection, in the field of population control and family planning (DP3AKB). as well as co-administration tasks. The research objective was to describe and analyze the effectiveness of DP3AKB Sidoarjo Regency in reducing the number of violence against women and children in Sidoarjo Regency which is still a lot. Effectiveness was assessed by the 7 dimensions of Gibson using a descriptive qualitative method. The technique of collecting data by interview, observation, and documentation, while the technique of interactive data analysis. The results showed that the DP3AKB Sidoarjo Regency has been effective in dealing with the number of violence in Sidoarjo Regency. However, this effort still lacks support from the people of Sidoarjo. Many reports of violence against women and children have come in. This reflects the lack of public awareness of the meaning of gender equality which is the goal of the Sidoarjo DP3AKB itself. In addition, in implementing the program, there are still many obstacles ranging from time and budget constraints from Covid handling orders which resulted in the suboptimal implementation of activities

UTAUT2 dan DOI: Analisis Pengguna Aktual Layanan Food Delivery (GoFood) di Kota Surabaya

The innovation that is applied is not the main idea of the successful application of technology, but how the community responds to the technological innovation. This study aims to determine how much the model variable The Extended Unified Theory of Accaptance and Use of Technology (UTAUT2) combined with the Diffusion of Innovation (DOI) model has a positive and significant effect on Behavioral to Adopt (BIA), and to find out the structural influence of BIA on the Actual Usage (AU) of GoFood service users in Surabaya. The variables from the UTAUT2 and DOI models become factors that support the behavioral intention of users to adopt and use a system in real terms, in this case the GoFood service with users in Surabaya. The results of this study indicate that the hedonic motivation, habit, and compatibility variables are positive and significant on behavioral intention to adopt. The variables of effort expectancy, price value, and relative advantage were declared positive and not significant on behavioral intention to adopt. The performance expectancy variable is stated to be negative and not significant to the behavioral intention to adopt. In addition, the compatibility variable was stated to be significant and acceptable on performance expectancy and effort expectancy

Pengaruh Return On Assets, Jaminan Aset, Growth dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi

The purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of the return on assets, collateral assets, growth and leverage on dividend policy. Dependent variable used in this study is dividend policy while independent variables are return on assets, collateral assets, growth and leverage. The population of this research is consumer goods industry companies listed in Indonesia Stock Exchange 2013-2015. The sampling technique used in this research was purposive sampling. There are 78 samples used in the study. The analysis technique used in multiple linier regression. The result showed that return on assets, collateral assets and growth has effect on dividend policy, while collateral assets and leverage have no effect on dividend policy. Key words: return on assets, collateral assets, growth, leverage, dividend polic

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS PADANG-SICINCIN

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS PADANG-SICINCIN (Anissa Ramadhani, 1620123029, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 156 Halaman, 2020) ABSTRAK Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan umum dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pembangunan tersebut membutuhkan tanah sebagai salah satu sarana pendukungnya. Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan dalam hal kepentingan umum dapat dipenuhi salah satunya dengan cara pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun dalam praktiknya selalu terdapat permasalahan dalam proses dilaksanakannya pengadaan tanah. Permasalahan pengadaan tanah umumnya tidak terlepas dari persoalan ganti kerugian. Hal ini juga menjadi persoalan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera khususnya pada pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Sesi I Padang-Sicincin yang mengakibatkan kegiatan pembangunannya menjadi terhambat dalam waktu yang cukup lama. Persoalan ganti kerugian ini menurut masyarakat karena harga yang ditawarkan oleh Tim Penilai Publik melalui Pelaksana Pengadaan Tanah dinilai terlalu rendah dari harga Nilai Penggantian Wajar yang diinginkan oleh masyarakat pemegang hak atas tanah. Sehingga masyarakat pemegang hak atas tanah mengajukan keberatan nilai ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Pariaman. Rumusan masalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol ruas Padang-Sicincin? 2) Mengapa terjadi sengketa dalam pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin? 3) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin?. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer di lapangan. Pembahasan: 1) Pelaksaanaan pengadaan tanah Jalan Tol Padang Sicincin sudah melalui tahapan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni melalui mekanisme inventarisasi dan identifikasi, penetapan nilai ganti kerugian, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, serta tahap pemberian ganti kerugian. 2) Kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Sicincin menemui kendala serta sengketa karena nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah tidak disepakati oleh masyarakat. Selain itu sebagian besar tanah pada lokasi pembangunan jalan tol tersebut merupakan tanah kepemilikan masyarakat hukum adat serta tanah produktif yang digunakan sebagai lahan mata pencaharian dan sumber kehidupan masyarakat. 3) penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Sicincin dilakukan secara litigasi atau diselesaikan di Pengadilan Negeri Pariaman. Namun hasil putusan majelis hakim menolak keberatan masyarakat pemegang hak atas tanah atas nilai ganti kerugian tersebut dan nilai ganti kerugian tetap mengacu pada nilai ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Jalan Tol Padang-Sicincin. DISPUTE SETTLEMENT ON LAND PROCUREMENT PADANG-SICINCIN TOLL ROAD DEVELOPMENT (Anissa Ramadhani, 1620123029, Master Degree of Notary Andalas University, 156 Pages, 2020) ABSTRACT Infrastructure development aimed to improve all aspects of the life of the people. The development process requires land as one of its components. The need of land for infrastructure development process could be fulfilled through land procurement. Land procurement for infrastructure development purpose has been regulated through Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. However, there are a lot of problems regarding the land procurement process. The problems regarding land procurement cannot be separated with compensation settlement process. This problem also occurred on the development process of Padang-Sicincin toll road Part I which resulted in the obstruction of the development process for a long time. The problem related to compensation settlement according to the people that settled there is that the price offered by Public Appraiser through land procurement officer is considered too low compared to fair replacement value desired by the owner of the land. Therefore, the rightful owner of the land filed a lawsuit regarding the value of compensation to Pariaman District Court. Formulation of the problem: 1) How is the process of land procurement on Padang-Sicincin Toll Road Development? 2) Why did the disputes occurred on land procurement process of Padang-Sicincin Toll Road Development? 3) How to resolve the disputes on land procurement on Padang-Sicincin Toll Road Development? The method used is sociological jurisprudence by collecting primary data on the field. Discussion: 1) The land procurement process for Padang-Sicincin Toll Road Development has been conducted according to UU No. 2 Tahun 2012 which consists of inventory and identification mechanisms, the determination of compensation value, determination of the form of the compensation, and the compensation process itself. 2) The land procurement process on Padang-Sicincin Toll Road development faces the obstacle due to the compensation value offered by land procurement officer is not accepted by the owner of the land. Besides, most of the land owner that resides in the toll road development site is customary and productive land that are utilized by the owner as the source of their income. 3) The dispute settlement process on the land procurement process of Padang-Sicincin Toll Road Development has been done by litigation process and has been resolved at Pariaman District Court. However, the judge ruled against the owner of the land regarding the compensation value and the compensation settlement will be conducted based on the value determined by land procurement officer. Keywords: Dispute Resolution, Compensation, Land Acquisition, Padang-Sicincin Toll Road.   BAB

Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan negara. SDM memainkan peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peranan penting yang dimaksud tercermin dari keterlibatan SDM tersebut dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan (DJPb Kementerian Keuangan RI, 2018). Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara spesifik mengatur tentang Pejabat Perbendaharaan Negara. Di dalam regulasi tersebut, Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran (DJPb Kementerian Keuangan RI, 2018). Kas sendiri biasanya dikelola oleh seorang bendahara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, salah satu tugas seorang bendahara adalah mengelola pengeluaran kas. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Perbendaharaan Negara yang diangkat oleh Kepala Satker (Satuan Kerja) untuk melaksanakan anggaran belanja. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mengatur tentang Cakupan Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan terkait uang persediaan. Bendahara Pengeluaran merupakan salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara yang memegang peranan sangat krusial di Satker, khususnya dalam melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga. Dalam melaksanakan tugasnya, hal mendasar yang harus dipahami oleh seorang Bendahara Pengeluaran adalah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan APBN, perbendaharaan negara, sampai dengan ketentuan yang mengatur teknis operasional. Salah satu tugas Bendahara Pengeluaran yang harus dilakukan yaitu mengelola rekening, dalam hal rekening pengeluaran. Rekening pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara untuk pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Pemerintahan sendiri sangat membutuhkan peranan seorang akuntan dalam pengelolaan keuangan suatu negara maupun daerah. Selain itu akuntan juga berperan sebagai pengendali, penyedia informasi, serta membantu pemerintah dalam mengambil keputusan tentang keuangan negara maupun daerah. Salah satu hal yang harus dikelola oleh seorang akuntan adalah kas. Menurut Munawir (2004), kas merupakan aktiva yang paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasinya, berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasinya. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam artian yang paling sering berubah. Hampir setiap transaksi yang dilakukan pemerintah dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Kas yang bersifat likuid biasanya sering terjadi kecurangan. Untuk mencegah adanya kecurangan tersebut, dalam pengeluaran kas dengan jumlah yang besar harus menggunakan cek dan untuk pengeluaran kas dengan jumlah yang kecil dapat dilakukan menggunakan uang tunai atau dana kas kecil. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, prosedur pengeluaran kas sangat penting sebagai acuan untuk laporan keuangan agar memudahkan dalam mengelola dan mengukur kinerja instansi. Prosedur pengeluaran kas sendiri sangat penting untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan aktivitas instansi dan membantu proses pengembalian keputusan yang berkaitan dengan pihak ekternal. Prosedur pengeluaran kas juga berperan penting dalam mengelola kas yang berkaitan dengan pembelian, pembayaran utang, dan pembayaran beban operasional instansi, sehingga instansi dapat terhindar dari pengeluaran yang tidak tepat kegunaanya dan memperkecil adanya manipulasi atau penyelewengan yang bisa dilakukan oleh pihak tertentu. Hal tersebut dikarenakan kas merupakan aktiva yang bersifat likuid sehingga dapat sewaktu-waktu dipindahtangankan dengan mudah. Prosedur pengeluaran kas juga diterapkan agar semua uang pada kas yang telah dikeluarkan oleh instansi dapat diketahui kebenarannya

Perbandingan Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Penggunaan Kartu Tani di Kecamatan Kertanegara

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar terhadap terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah tanpa kelaparan, termasuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pemerintah telah merancang Survei Pertanian Terintegrasi yang berfokus pada volume produksi, pendapatan rata-rata petani, proporsi dan kepemilikan lahan pertanian, salah satunya melalui program kartu tani. Penelitian ini membahas tentang produktivitas usaha tani padi sawah sebelum dan sesudah menggunakan kartu tani di Kecamatan Kertanegara. Penelitian ini mengambil judul: “Perbandingan Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Penggunaan Kartu Tani di Kecamatan Kertanegara”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbandingan produktivitas usaha tani padi sawah sebelum dan sesudah menggunakan kartu tani serta menganalisis efektivitas penggunaan kartu tani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani padi sawah di Kecamatan Kertanegara. Populasi dalam penelitian adalah sebanyak 3.503 usaha tani padi sawah yang menggunakan kartu tani dan terdaftar melalui aplikasi elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Jumlah responden yang diambil sebanyak 97 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil analisis data menyatakan bahwa terdapat perbedaan produktivitas usaha tani padi sawah sebelum dan sesudah penggunaan kartu tani. Secara umum, produktivitas usaha tani padi sawah di Kecamatan Kertanegara sesudah menggunakan kartu tani mengalami peningkatan produktivitas. Berdasarkan analisis efektivitas penggunaan kartu tani ditinjau dari indikator tepat harga, tepat tempat, dan tepat jenis sangat efektif (100%), tepat jumlah sangat tidak efektif (19,59%), tepat waktu cukup efektif (65,98%), dan indikator tambahan sangat efektif (100%). Implikasi dalam penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan kartu tani agar usaha tani padi sawah dapat memaksimalkan peningkatan produktivitasnya. Selanjutnya, perlu adanya dukungan dan sosialisasi terkait manfaat menggunakan kartu tani dalam penyediaan pupuk bersubsidi serta untuk terus membuat program-program yang dapat mendukung dan membantu usaha tani di Indonesia

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN DAUR ULANG SAMPAH DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD NEGERI GIWANGAN YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran keterampilan daur ulang sampah dalam implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri Giwangan Yogyakarta yang mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, penilaian, dan kesesuaian materi keterampilan daur ulang sampah dengan tema. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek utama dalam penelitian ini adalah guru Keterampilan Daur Ulang Sampah (KDUS) di SD Negeri Giwangan Yogyakarta. Subjek lain dalam penelitian ini adalah guru kelas, siswa, dan orang tua siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Huberman dan Miles,meliputi: data reduction, data display, dan conclusion drawing and verifying. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip menyesuaikan dengan kurikulum dan silabus; mendorong partisipasi aktif peserta didik; serta keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam pengembangan RPP sudah diterapkan 100% pada semua RPP yang diperoleh (lima). Prinsip mengembangkan budaya membaca dan menulis; memberikan umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remidi; serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sudah 60% diterapkan dalam RPP. RPP diimplementasikan dalam pembelajaran KDUS dengan tingkat keterlaksanaan 70%. Pelaksanaan pembelajaran KDUS sudah memenuhi lima pengalaman belajar dalam pembelajaran saintifik, yaitu: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan hasil. Pengajuan pertanyaan terkait materi pembelajaran KDUS sebelumnya terdapat dalam pendahuluan atau dalam kegiatan inti. Proses penyimpulan belum melibatkan siswa. Kegiatan penilaian, pemberian umpan balik, dan penyampaian rencana materi untuk pertemuan berikutnya dilaksanakan dalam atau di luar pertemuan hari itu. Rancangan penilaian pembelajaran KDUS disusun oleh guru kelas dengan pelaksana penilaian adalah guru KDUS. Jenis penilaian portofolio untuk mengukur KI-4. Penilaian sesuai dengan pengalaman belajar siswa dan menggunakan acuan kriteria. Analisis hasil penilaian untuk menentukan tindak lanjut sudah dilaksanakan. Materi pembelajaran KDUS sudah sesuai dengan tema. Kata kunci: pembelajaran keterampilan daur ulang sampah dalam implementasi Kurikulum 201

PENGARUH KETEPATAN WAKTU PENGIRIMAN PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT SINAR NIAGA SEJAHTERA BANDUNG

PT Sinar Niaga Sejahtera Bandung merupakan sebuah bisnis produk dan jasa khusus pada bidang distribusi. PT Sinar Niaga Sejahtera Bandung berdiri sejak 11 November 1992. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Sinar Niaga Sejahtera Bandung peneliti menemukan permasalahan terkait kepuasan pelanggan yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan belum maksimalnya ketepatan waktu pengiriman produk yang diberikan kepada para pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pada PT Sinar Niaga Sejahtera Bandung . Untuk mengetahui pelaksanaan ketepatan waktu pengiriman produk PT Sinar Niaga Sejahtera di Bandung. Untuk mengetahui kondisi kepuasan pelanggan PT Sinar Niaga Sejahtera di Bandung. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketepatan waktu pengiriman produk terhadap kepuasan pelanggan yang ada PT Sinar Niaga Sejahtera di Bandung. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi ketepatan waktu pengiriman produk terhadap kepuasan pelanggan yang ada pada PT Sinar Niaga Sejahtera di Bandung. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan Observasi Non-Partisipan, Wawancara Terstruktur, dan Kuisioner (Angket). Kuisioner disebarkan kepada pelanggan PT Sinar Niaga Sejahterai Bandung sebanyak 60 responden, dengan menggunakan rumus waktu. Teknik analisis data menggunakan Uji Validitas Instrumen, Uji Reliabilitas Instrumen, Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian yang didapatkan ialah Ketepatan waktu pengiriman produk pada PT Sinar Niaga Sejahtera Bandung, berada pada taraf yang buruk karena ketepatan waktu pengiriman produk yang diberikan belum optimal, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil pengujian statistik diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dari ketepatan waktu pengiriman produk terhadap kepuasan pelanggan pada PT Sinar Niaga Sejahtera Bandung, Koefisien deteriminasi sebesar 72,9%. Dengan demikian ketepatan waktu pengiriman produk mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 72,9% sedangkan sisanya sebesar 27,1% merupakan pengaruh dari variabel eksternal atau diluar penelitian yang tidak teridentifikasi misalnya penetapan harga, loyalitas pelanggan, dan fasilitas yang kurang mendukung. Kata kunci: Ketepatan Waktu Pengiriman Produk, Kuantitatif, Kepuasan Pelangga