WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN DIVESTASI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga dikatakan telah terjadi Wanprestasi terhadap isi perjanjian dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan terkait dengan Wanprestasi serta penerapan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan belum terpenuhinya klausula divestasi, dengan demikian pihak Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan penuntutan terhadap belum terpenuhinya kewajiban tersebut. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sudah benar dengan didasarkan atas pengertian isi pasal 21 dari Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU N0. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur arbitrase United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri atas panel yang dikenal secara internasional dengan menggunakan dasar aturan dari United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsure asing (foreign elements) dari arbitrase ini dapat dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional. Kata kunci: Divestasi, Pemerintah Indonesia, PT.Newmont Nusa Tenggara

PERENCANAAN SKKL SERAT OPTIK LINK TANJUNGPANDAN – JAKARTA DENGAN TEKNOLOGI DWDM UNTUK MENGAKOMODASI KEBUTUHAN KANAL s/d TAHUN 2008 (OPTICAL SUBMARINE CABLE COMMUNICATION SYSTEM LINK TANJUNGPANDAN – JAKARTA USING DWDM TECHNOLOGY TO ACCOMMODATE CHANNEL DEMA

ABSTRAKSI: Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan pemakai jasa telekomunikasi, baik dalam hal jumlah pelanggan maupun variasi jumlah pelayanan, maka dibutuhkan suatu metode transmisi yang sesuai yang dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi, aman, dan memiliki kapasitas penyaluran serta menuntut kualitas pelayanan semakin baik, sehingga perlu diantisipasi dengan menerapkan sistem transmisi yang memiliki tingkat kehandalan yang jauh lebih baik dan efisien. Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) merupakan metode transmisi yang sesuai untuk mengatasi kebutuhan kapasitas kanal yang sangat besar tersebut, di mana teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) merupakan teknologi terbaru dalam telekomunikasi dengan media kabel serat optik. Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) adalah suatu metode multiplikasi di mana N kanal sinyal optik masing-masing dengan panjang gelombang (wavelength) tertentu dan nilai bit rate tertentu dimultiplikasi menjadi satu ke dalam serat optik tunggal. Solusi teknologi tersebut mampu meningkatkan kemampuan kapasitas jaringan eksisting tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk penanaman kabel tambahan, dan secara signifikan mampu mengurangi biaya peningkatan jaringan. Pada Tugas Akhir ini akan dibahas proses perencanaan sistem komunikasi kabel laut serat optik link Tanjungpandan – Jakarta untuk mengakomodasi kebutuhan kanal sampai tahun 2008 dengan menggunakan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) dengan menganalisis kebutuhan kapasitas kanal yang harus dipenuhi jika menggunakan teknologi jaringan eksisting Synchronous Digital Hierarcy (SDH). Desain jaringan DWDM dilakukan dengan membandingkan antara G. 652 an G. 655 yang meliputi analisis efek nonlinieritas, aplikasi penguat dan DCF.Kata Kunci : DWDM, SDH, Sistem Komunikasi Kabel Laut, EDFA, SSMF, NZDSFABSTRACT: Along with the growth of telecommunication demand, in numbers of subscriber and feature variation quantities, therefore a reliable transmission mehod is needed to send and receive the information with high velocity, save and have big capacity also better quality of services, so it’s needed the anticipation with the use of transmission system that has better reability and efficient. Dense Wavelength Division Multiflexing (DWDM) is a suitable transmission method to handle an enormous channel capacity requires, where DWDM technology is a new technology in telecommunication with fiber optic. Dense Wavelength Division Multiflexing (DWDM) is a method for multiplexing N optical channel where each channel has a unique wavelength and a certain bit rate into a single fiber optic. This technology solution can up-grade the existing network capacity without adding a new cable, an significantly can reduce cost to network up-grading. This final project will includes in the design fiber optik submarine cable communication system especially to accommodate the future need of channel demand up to 2008 with DWDM against the existing network technology (SDH). The network design would be implemented in comparison with G. 652 and G. 655 covering the analysis of the effect of nonlinearity, amplifier and DCF application.Keyword: DWDM, SDH, Optical Submarine Cable Communication SystemSSMF, NZDS

Slavery Still Exists and May Have Produced Your Hairdryer

In 2020, the International Labour Organization (“ILO”) estimated that forced labor generated $51 billion USD. Many profiteers are not individual bad actors, but rather, corporations. Recently it came to light that one corporate profiteer is the multinational technology manufacturing company, creator of the most awarded hair care device in 2021: Dyson Limited. While Dyson has received praise for its products, Malaysia charged Dyson’s main production factory, ATA IMS, with labor law violations. Shortly thereafter, in February 2022, UK law firm Leigh Day publicly announced its suit against Dyson on behalf of the workers in Dyson’s Malaysia factory. This Comment analyzes the United Kingdom’s and Malaysia’s international obligations and their respective adherence to those obligations. Ultimately, this Comment finds Malaysia in compliance with its obligations and finds that the United Kingdom is in violation of the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 for its failure to sanction Dyson. This Comment recommends the United Kingdom sanction Dyson and work with Malaysia to investigate whether corruption facilitated forced labor. Finally, this comment recommends that anti-slavery practitioners employ follow the money techniques to better discover and sanction corporate perpetrators of slavery

Pengembangan media e-modul interaktif berbasis self-directed learning pada materi Akidah Akhlak Kelas X di MAN 5 Bogor

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneilti bahwa pembelajaran Akidah Akhlak di sekolah hanya mengandalkan sumber utama, yaitu buku paket siswa Akidah Akhlak. Penggunaan media lebih dominan menggunakan slide power point. Di samping itu, dalam tuntutan pembelajaran abad 21, pembelajaran perlu melibatkan aspek teknologi untuk membentuk keterampilan literasi digital bagi peserta didik. Sedangkan penggunaan media pembelajaran yang melibatkan pratisipasi aktif peserta didik dan meningkatkan keterampilan literasi digital masih minim dikembangakan oleh guru. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan untuk menghasilkan produk inovasi media pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan media e-modul interaktif berbasis SDL, menguji kelayakan produk serta efektivitas media terhadap hasil belajar siswa kelas X di MAN 5 Bogor. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Develompent, Implementation, dan Evaluation) Pada media e-modul interaktif dilakukan uji validitas evaluasi, dan efektifitas terhadap hasil belajar peserta didik. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket validasi ahli, respons guru dan peserta didik dan instrument tes formatif. Uji efektifitas diperoleh melalui tes hasil belajar setelah menggunakan media e-modul dengan membandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan kriteria nilai N-gain. Hasil penelitian menunjukan bahwa media e-modul interaktif berbasis self directed learning pada materi Akidah Akhlak dinyatakan sangat layak dengan persentase validasi ahli media dan ahli materi masing masing sebesar 94,40% dan 90%. Penilaian guru Akidah Akhlak terhadap e-modul sebesar 86,45% dengan kategori sangat layak Hasil rata-rata uji skala kecil dan skala besar memperoleh persentase masing-masing sebesar 81,61% dan 81% dengan kategori baik. Efektivitas e-modul terhadap hasil belajar peserta didik mencapai KKM sebesar 82%, dengan rata-rata peningkatan skor 60% dengan kategori efektif. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan media yang dikembangkan berupa e-modul self directed learning pada materi Akidah Akhlak layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru dan peserta didik di MAN 5 Bogor

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN PROGRAM JAMKESMAS PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2009

Background: Social health insurance (Jamkesmas) was one program for the poor to access healthcare services. The implementation of the Jamkesmas program in Sorong District has still been facing many obstacles, especially in the field and it operational management. It was clearly observed that in some areas of the healthcare services, the indicators of successes have not been met. Objective: The study aimed at evaluating the management of the Jamkesmas program from the aspects of the beneficiaries and the finance of the public health center (Puskesmas) and their network in Sorong District in 2009. Method: The study was qualitative and descriptive with case study design. The subjects were all of the implementers of the Jamkesmas program of PT. Askes (Persero), district management team and the head of public health centers and their networks. The informants were recruited using purposive sampling technique. Results: The study showed that the determination of the poor did not meet the criteria of BPS. The local government did not collect their own data of those in poverty as the beneficiaries of the Jamkesmas hence the cards has distributed to the wrong target. Of the 6,742 Jamkesmas cards, 20,34%, did not meet the criteria and should be resent to the office of PT. Askes (Persero) of Sorong Branch. Conclusion: Local governments should establish a special team for the completion of public complaints, the validation of a new beneficiaries database, as well as put some budget for Jamkesda if funds are insufficient in Jamkesmas