PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Asas Dominus Litis Kejaksaan dalam Gakkumdu dan untuk menganalisis Eksistensi Kejaksaan untuk Penerapan Asas Dominus Litis pada Penuntutan Tindak Pidana Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Asas Dominus Litis mengacu pada prinsip bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan atau menarik suatu perkara di pengadilan adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Dalam konteks Gakkumdu, yang melibatkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, asas ini relevan karena Kejaksaan berperan sebagai pengendali utama dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu. 2. Penerapan asas ini seringkali menghadapi tantangan dalam praktiknya. Salah satunya adalah koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Terkadang ada ketidaksepahaman dalam hal kewenangan dan pembagian tugas, yang bisa memperlambat proses penanganan kasus pidana pemilu. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk tetap mempertahankan kendali terhadap jalannya penuntutan untuk memastikan penegakan hukum yang adil.   Kata Kunci : asas dominus litis, penindakan tindak pidana pemil

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengna kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarahkan anak kepada proses rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. 2. Penerapan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.   Kata Kunci : anak berhadapan dengan huku

KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan yang mengatur tentang kepemilikan senjata bagi warga sipil dan untuk mengetahui dan memahami terkait penegakan hukum bagi masyarakat yang memiliki senjata tanpa hak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1.  Pengaturan Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil sudah cukup ketat Perkap Nomor 18 Tahun 2015 mengatur dengan cukup rinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil yang ingin memiliki senjata api, di antaranya usia minimal, kondisi kesehatan mental dan fisik, latar belakang kriminal yang bersih, serta kemampuan untuk mengikuti pelatihan dan tes tertentu. 2. Ilegalitas kepemilikan senjata api tanpa hak atau izin yang sah adalah ilegal dan melanggar hukum. Ini termasuk tidak memiliki kewenangan untuk memiliki senjata api atau tidak memiliki izin kepemilikan yang sesuai, Sanksi pidana bagi kepemilikan senjata api ilegal dapat mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Dasar Hukum Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur kepemilikan senjata api dan menganggapnya sebagai pelanggaran pidana.    Kata Kunci : kepemilikan senjata api, warga sipi

KAJIAN HUKUM ASAS NEMO DAT QUI NON HABET ATAS PERALIHAN HAK BENDA BERGERAK DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas nemo dat quod non habet dalam hukum perdata Indonesia, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dalam peralihan hak benda bergerak, serta meneliti pengecualian terhadap asas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan asas ini terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan, menilai implikasi keadilannya bagi pemilik sah maupun pembeli beritikad baik, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi terkait peralihan hak benda bergerak dalam hukum perdata Indonesia. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Kajian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perlindungan hak kepemilikan dalam transaksi benda bergerak serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. penelitiann ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam aspek peralihan hak benda bergerak, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pemilik sah dan kepastian hukum bagi pihak yang beritikad baik.   Kata Kunci : Asas Nemo Dat Qui Non Habet, Hukum Perdata, Benda Bergerak, Peralihan Hak, Itikad Bai

TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan pengadaan dokter spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan untuk mengetahui mengenai penerapan Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sudah banyak regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kesehatan dan juga kedokteran yang mencakup ketentuan PPDS, akan tetapi dari semua regulasi yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis dan pemerataannya. Hadirnya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini dalam pengaturannya sudah cukup baik karena memiliki banyak kelebihan, terutama dalam efisiensi Pendidikan dan pemerataan dokter spesialis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum terkait penyelenggara utama PPDS yang juga merupakan bagian dari jenjang Pendidikan tinggi menurut UU yang berlaku. 2. Penerapan PPDS berbasis rumah sakit sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan penerapan dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun program ini baru berjalan selama 6 bulan, sehingga belum dapat disimpulkan lebih lanjut.   Kata Kunci : pengadaan dokter spesialis berbasis rumah sakit &nbsp

IMPLIKASI PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG DENGAN METODE OMNIBUS LAW DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law merupakan pendekatan yang semakin sering digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Omnibus law menggabungkan berbagai perubahan atau pembaharuan dalam beberapa undang-undang yang berbeda menjadi satu regulasi tunggal. Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan proses legislasi yang terkadang terhambat oleh tumpang tindihnya berbagai peraturan dan kompleksitas prosedur pembuatan undang-undang. Namun, meskipun memiliki sejumlah manfaat, penerapan omnibus law dalam pembentukan undangundang juga membawa implikasi penting, khususnya dari perspektif hukum tata negara. Pembentukan undangundang dengan metode omnibus law merupakan pendekatan baru dalam legislasi di Indonesia, Secara keseluruhan, meskipun metode omnibus law menawarkan keuntungan dalam hal efisiensi dan pengurangan tumpang tindih regulasi, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati. Pembentukan undangundang melalui omnibus law harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, seperti keterbukaan, partisipasi publik, pembagian kekuasaan, serta kesesuaian dengan konstitusi. Tanpa pengawasan yang ketat dan prosedur yang transparan, penggunaan omnibus law berisiko mengurangi kualitas demokrasi dan integritas sistem hukum Indonesia. Namun, penggunaan metode ini menimbulkan berbagai implikasi, khususnya dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus law serta melihat sejauhmana implikasi hukum dalam proses penerpan Undang-undang dengan metode omnibus law Kata kunci: Implikasi Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Dari Perspektif Hukum Tata Negar

KAJIAN YURIDIS TERHADAP JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami jabatan Kepala Desa dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan memahami pengisian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Batas kepemimpinan seorang kepala desa pun diatur di dalam undang-undang desa pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, pada pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. 2.  Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Selain itu, pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa. Kata Kunci : jabatan kepala desa &nbsp

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DISABILITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Ketenegakerjaan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan untuk mendeskripsikan sanksi terhadap pelanggaran Hak dan Kewajiban penyandang disabilitas di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1.  Bentuk dan pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja penyandang disabilitas di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. 2. Penegakan hukum terhadap persoalan perlindungan pekerja penyandang disabilitas diimplementasikan dalam bentuk aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar persoalan perlindungan pekerja disabilitas belum terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhinya adalah terkait lemahnya pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan faktor pengawas ketenagakerjaan yang belum maksimal diakibatkan oleh kurangnya serta minimnya anggaran untuk pengawasan.   Kata Kunci : pekerja, disabilita

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (UJI MATERIIL UU PEMILU MENGENAI BATAS USIA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.PUTUSAN MK : 90/PUU-XXI/2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana pengaturan hukum putusan Judicial Review MK dalam perubahan UU dan untuk mengetahui mengenai bagaimana kekuatan dan dampak hukum dari putusan Judicial Review MK terhadap perubahan UU dalam konteks uji materiil. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1.  MK memiliki dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan materiil. Pengujian formil berfokus pada prosedur pembentukan undang-undang, memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Sementara pengujian materiil berfokus pada apakah isi undang-undang bertentangan dengan konstitusi, khususnya dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. MK memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai tidak sah dan tidak mengikat. 2. Kekuatan Hukum setelah munculnya Putusan MK: 90/PUU-XXI/2023 terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q yang dahulunya syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 tahun, diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum untuk calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan Dampak Hukum setelah munculnya Putusan tersebut ialah adanya pertentangan-pertentangan yang muncul yang karena Putusan ini sarat akan kepentingan.   Kata Kunci : kekuatan hukum, putusan judicial review mahkamah konstitus

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian, tetapi juga menghadapi tantangan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah mengesahkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, untuk menanggulangi praktik tersebut. Namun praktik pencurian ikan oleh kapal asing masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU No. 45 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pencurian ikan kapal asing serta mekanisme penyelesaian hukum yang ada. Menggunakan pendekatan normatif dan metode kualitatif berbasis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi pidana terhadap pelaku yang sudah dipulangkan ke negara asal. Solusi efektif seperti penenggelaman kapal menunjukkan hasil positif, namun memerlukan koordinasi yang lebih baik antar instansi penegak hukum sambil menjaga hubungan diplomatik negara-negara yang terkait. Kata kunci: Pencurian Ikan; Kapal Asing; UU No. 45 Tahun 2009; Penegakan Huku