The Significance of State Practises in Enforcing the Principle of Effectiveness in Claims of Territorial Ownership

The state can obtain rights to a territory through various means of ownership, including prescription, accretion, cession, conquest, and occupation, as long as it can effectively control (occupation) the territory with long-lasting control (practical work). The Sipadan and Ligitan Islands dispute is Indonesia's first experience with the concept of effectivity. Effective control over an area dramatically influences the claim to ownership. Several countries claim land ownership based on ratio decidendi analysis of international court decisions. The Research method in this writing uses normative juridical analysis also known as the library research method. The author chose this approach because the analysis results will be discussed and explained concerning international law case studies. This research aims to analyze and describe the Role of State Practices in Implementing the Principle of Effectiveness towards Claims of Territorial Ownership

Analisis Wacana Lingkungan Dalam Debat Politik Kandidat PILGUB Kalimantan Timur Tahun 2018

Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018 memperoleh berbagai pernyataan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Isu Lingkungan mempengaruhi debat politik dalam periode kampanye Calon empat. Penelitian ini menekankan pada analisis isu lingkungan dominan yang diwacanakan oleh kandidat pemilu dan pemetaan kandidat potensial yang paling peduli dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan. Data penelitian ini adalah teks berita tentang wacana lingkungan yang telah disaring dan diambil oleh media elektronik dibagi menjadi debat politik I dan II selama 15 Februari hingga 15 Mei 2018. Metodologi penelitian menggunakan Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk: Sosio- Perspektif CognitifPenelitian menemukan bahwa wacana lingkungan yang muncul dalam dominasi oleh kandidat no.2 Syaharie Jaang-Awang F. Hidayat dan Calon no.4 Rusmadi Wongso-Safaruddin. Calon no.2 mewacanakan program lingkungan melalui mengubah fungsi lubang penambangan menjadi sumber air dan sumber perikanan, menanam 200 ribu hingga 1 juta pohon di Kalimantan Timur, dan merevitalisasi Sungai dan Danau Mahakam. Calon no.4 progam adalah pengaturan ulang izin penambangan, lubang-lubang penambangan reklamasi dan Hutan Masyarakat. Wacana kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh perspektif antroposentrisme yang dianggap kepentingan manusia daripada perlindungan alam. 4 progam adalah pengaturan ulang izin penambangan, lubang-lubang penambangan reklamasi dan Hutan Kemasyarakatan. Wacana kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh perspektif antroposentrisme yang dianggap kepentingan manusia daripada perlindungan alam. 4 progam adalah pengaturan ulang izin penambangan, lubang-lubang penambangan reklamasi dan Hutan Kemasyarakatan. Wacana kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh perspektif antroposentrisme yang dianggap kepentingan manusia daripada perlindungan alam.Kata kunci: Debat Politik, Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur, Analisis Wacana Kritis, Isu Lingkunga

EKSPLORASI KONTEMPORER KONSEP KEADILAN KARL MARX

In general, the development of social, political, and humanities is inseparable from the contribution of the great thinker Karl Marx. His work is a reference for scientists around the world. For example, his most monumental work is 'Das Capital'. Works that have inspired a lot of economic movements and 'revolution' in several countries. Marx's dialectics which was developed through Hegel's thought became very phenomenal contributing to the realm of critical thinking methods through a dialectical stage in order to find the truth. However, there is one concept of Marx's thought that is almost unreadable and escapes from the attention namely the concept of  'Justice'. Being important and interesting to explore and in essence understanding how Karl Marx constructed the concept of justice in his thinking. This study wants to explore Marx's 'treatise' of thinking about justice by using a chronological order approach. With the explorative descriptive presentation, Marx's thought of justice can be comprehensively and systematically understood. Keywords: Karl Marx, Thought, Justice, and Socialist   Abstrak: Secara umum perkembangan ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora tidak lepas dari sumbangsih pemikir besar Karl Marx. Hasil karya pikirnya menjadi referensi para ilmuwan diseluruh dunia.  Sebut saja karyanya yang paling monumental salah satu nya adalah ‘Das Capital’. Karya yang telah banyak mengilhami lahirnya gerakan ekonomi dan ‘Revolusi’ dibeberapa negara. Dialektika Marx yang dikembangkan melalui pemikiran Hegel menjadi sangat fenomenal berkontribusi dalam ranah metode berpikir kritis melalui sebuah tahapan dialektika dalam rangka menemukan kebenaran. Namun, terdapat satu konsep pemikiran Marx yang hampir tidak terbaca dan luput dari perhatian yakni konsep ‘Keadilan’. Menjadi penting dan menarik untuk menelusuri dan pada intinya memahami bagaimana Karl Marx mengkonstruksi konsep keadilan di dalam pemikirannya. Studi ini ingin menelusuri ‘risalah’ berpikir Marx mengenai keadilan dengan menggunakan pendekatan sejarah (chronological order). Dengan penyajian deskriptif eksploratif pemikiran keadilan Marx dapat dipahami secara menyeluruh dan sistematis.  Kata kunci: Karl Marx, Pemikiran, Keadilan, dan Sosiali

Kinerja Kelembagaan, Relasi Struktural, dan Koalisi Advokasi Pemerintah Daerah: Studi kasus Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang

Penelitian ini menganalisis pengentasan kemiskinan melalui pendekatan collaborative governance (CG) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang menyumbang angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur. Dengan menggunakan CG. Metodologi kualitatif digunakan di dalam penelitian ini. Wawancara dan studi dokumentasi menjadi teknik yang digunakan sepenuhnya dalam proses mendapatkan data dan informasi. Ditemukan bahwa pada aspek pengaturan secara kelembagaan; tidak didapati ketetapan hukum dalam bentuk apapun yang menyebutkan secara eksplisit unsur kolaborasi dalam penanggulang kemiskinan, namun dalam aspek strategi dan konsep pengentasan kemiskinan tertulis pada Misi ke-5 Kabupaten Malang dan juga terdapat pada RPJMD 2016-2021. Selanjutnya dalam konteks hubungan struktural menunjukan bahwa pola interaksi dan konektifitas kolaborasi dalam upaya meminimalisasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang hanya berlangsung secara horizontal lintas OPD. Terakhir pada aspek advokasi koalisi, secara spesifik tidak terdapat koalisi khusus yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang.This research analyzes poverty alleviation by the Malang Regency Government through a collaborative governance approach or collaborative governance. The Malang Regency is contributing to East Java's high rate of poverty. In this report, qualitative techniques are applied. In the process of obtaining appropriate data and information, interviews and documentation are techniques implemented. It found that there are no legal provisions in the aspect of institutional arrangements in the form of any provisions that explicitly state the elements of poverty reduction collaboration but in the strategic aspects and concepts of poverty alleviation written in the 5th Malang Regency Mission as well as in the RPJMD 2016-2021. In addition, in the context of structural relationships, it shows that only horizontally across OPDs does the pattern of interaction and connectivity of collaboration to minimize the level of poverty in Malang Regency. Finally, there is no coalition in the Malang Regency created to alleviate poverty in coalition advocacy

Level of regional governments' readiness to deal with the fourth industrial revolution challenges: An e-service analysis

The fourth industrial revolution (industry 4.0) has prompted major changes and challenges in all sectors, including governments. A recent theory explains that one of the challenges is changing needs for public services, requiring appropriate responses from the governments, both at national and regional levels. Departing from this situation, this study seeks to explore the readiness of regional governments to respond to the challenges. Through e-service assessment over applications developed by the Government of Malang Municipality, Malang Regency, and Batu Municipality (Greater Malang), document analysis, and focused group discussion, this study reveals several drawbacks of e-services, namely personnel’s readiness, users’ preparedness, flexibility, integration among applications, lack of socialization, weak support and commitment from leaders, low budget, and infrastructure constraints. These findings confirm previous studies on barriers to e-service delivery. This study also strengthens previous researches on the readiness of governments to meet the challenges of the revolution regarding the importance of administrative innovation initiatives and the role and commitment of leaders. Grounded on the logic beyond the implementation of e-services, this study offers an academic framework concerning the categories of regional governments’ preparedness to deal with the revolution’s challenges, namely the level of readiness for initiation, development, and sustainability

Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

Mohammad Hatta yang dikenal sebagai salah seorang ‘Dwi Tunggal’ Bapak Proklamator Republik Indonesia memiliki gagasan atau konsep perekonomian yang penting bagi Indonesia. Studi ini mencoba merekonstruksi kembali ide-ide ekonomi kerakyatan yang diformulasikan oleh Hatta. Studi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan dalam konteks studi pemikiran. Kekuatan narasi yang terdapat pada studi ini mampu untuk menjelaskan rekonstruksi pemikiran ekonomi Hatta secara dalam. Studi ini menemukan dan menjelaskan bahwa munculnya istilah demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Gotongroyong yang merupakan intisari dari Pancasila menjadi ‘mesin utama’ dalam implementasi koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan yang dibangun

Kekacauan Pemilu 2019: Fenomena Firehose of falsehood dalam Relasi Sikap terhadap HOAX dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Komisi Pemilihan Umum

Firehose of falsehood is a propaganda technique that has used in the political world. This propaganda is used by presenting hoax news/hoaxes in public awareness continuously until the public believes the news. The community more easily and quickly accepts media news anywhere and anytime because the public has direct media access to grasp. In contrast, the literacy and rechecking of news content are often not done due to time constraints and the emotional content of newsreaders. Information media believed to be one of the sources of increasing distrust in the election organizers, namely the KPU. This study aims to explore people's attitudes towards HOAX news on trust in the KPU. The research method uses quantitative with a survey approach to 558 2019 voter respondents through the distribution of Trust research scale to KPU and attitude scale towards hoaxes. The results study indicate there is a role for attitudes towards hoaxes towards trust in the KPU as an EMB in Indonesia

Democracy and Islam: Can they be mixed?

This study examines whether or not democracy is compatible with Islam by using the cases of Indonesia and Malaysia. Having examined civic engagement, political tolerance, and political participation as the indicators to measure democracy in relation to Islam in both Indonesia and Malaysia, the study discovered that the civic engagement of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the context of Indonesia, and the active engagement to SisterInIslam in Malaysia can be considered as the greatest points of involvement that strengthened democracy in the countries. , Aside from this, political tolerance is deemed needed in order to achieve the ideal democratic stage in both countries. On one hand, the law in Indonesia maintains the construction of houses of worship is restrictive to freedom of religion, while, on the other hand, Islam as the state religion in Malaysia provides its citizens more privileges compared to others. Voting was also considered as the utmost-popular form of political participation in Indonesia and Malaysia. Ultimately, it can be said that democracy and Islam are congruence in terms of civic engagement in both Indonesia and Malaysia. However, there is a need for further reformation when it comes to both political tolerance and political participation

Efforts of Leaders in Regional Apparatus Organizations (OPD) to Cultivate Innovation in Public Services

In recent years, innovation has become an instrument to improve the quality of services to the public. From year to year, the number of participants from innovation competitions was increased. However, after the competition over, innovation does not developed and tends to wither or even die. Therefore, there must be an effort made by leaders in every Regional Apparatus Organization (OPD). This study aimed to explain the efforts made by leaders in local governance organizations to cultivate innovation in public service. The data in this paper were collected through observations to each service unit, interviews with leaders, technical managers of innovation units in each OPD and a study of documentation of regional innovation data base reports. The findings, leaders must have a commitment to the institutions and employees to innovate; leaders who are adaptive and dare to take risks; accepts user’s complaints so they changed; collaborate and integrate with stakeholders to designed the public service innovation. Innovation is the result of collective work; leaders and employees have an influence on the sustainability of public service innovation. Keyword: Leaders, Regional Apparatus Organizations, Innovate, Public Servic

Distribution Of Powers Pada Student Government (Studi Kasus Dalam Universitas Brawijaya Model United Nations Club)

Student Government merupakan titisan dari organisasi pemerintahan suatu negara dalam tingkatan pelajar atau mahasiswa. Student government tidak luput dari distribution of power dan sistem pemerintahan yang merujuk dan menyerupai pemerintahan suatu negara. Namun tidak jarang organisasi mahasiswa memiliki hambatan dalam upaya menjalankan organisasinya. Salah satu hal menarik yang perlu diulik lebih jauh terkait dengan pelaksanaan student goverment adalah diterapkannya praktik politik berupa distribution of power dan prinsip check and balances sebagai penyeimbang pembagian kekuasaan di dalam student goverment. Universitas Brawijaya Model United Nations Club (UB MUN Club) merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan di bidang perlombaan akademik yakni Model United Nations (MUN). UB MUN Club memiliki struktur dan pembagian kekuasaan yang unik yakni adanya penerapan tiga cabang pemerintahan dalam satu payung organisasinya yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti efektivitas distribution of powers yang diterapkan di UB MUN Club. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah; teori Political Power yang dikemukakan oleh Imam Hidayat yang di dalamnya terdapat beberapa hal antara lain: Jenis Kekuasaan, Komponen Kekuasaan, dan Unsur-Unsur Kekuasaan; teori Check and Balances oleh Robert Weissberg, dan teori Organizational Effectiveness oleh Richard M. Steers. Penelitian ini berdasarkan Paradigma Konstruktivisme dan menggunakan metode Studi Kasus yang dimana penelitian ini melakukan studi dokumentasi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi kemahasiswaan UB MUN Club dan kemudian melakukan wawancara mendalam dengan fungsionaris dan anggota organisasi UB MUN Club dengan menggunakan teknik pemilihan informan yakni purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dengan prinsip check and balances yang terjadi di UB MUN Club berjalan dengan efektif sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan dengan prinsip check and balances yang ada. Konsep ini berhasil diimplementasikan pada UB MUN Club dengan ditandai adanya pembagian kekuasaan pada struktur organisasi yang ada seperti Secretariat (Eksekutif), Council of Three (Yudikatif), dan Delegates Assembly (Legislatif). Sedangkan check and balances terlaksana dengan baik dengn adanya pengawasan yang berjalan diantara ketiga lembaga tersebu