Reducing “Golongan Putih” Activities in General Elections Abstention by Strengthening Citizen Participation and Involvement in Public Management

This article discusses efforts to reduce golongan putih or golput activities (abstention) in general elections by strengthening citizen participation and involvement in public management. Through political education, increasing access to information, encouraging active involvement, and increasing citizen capacity, it is hoped that voter participation can be increased. Strengthening citizen participation and involvement in public decision-making processes will strengthen democracy, increase government legitimacy, and ensure policies that better represent the public interest. This literature study involved 60 reputable national and international journals and international journals that had the keywords abstentions, elections, participation, involvement, and public management. The synthesis of community participation and abstention activities in public management includes several things, namely public participation and engagement, decision-making and the formation of public policy, abstentions and the fulfillment of voting rights, and a democratic environment. It can be concluded that public management as a reference for ideal community participation and involvement in general elections has a slice of direct study by creating open channels of communication, promoting inclusive political participation, building trust, and developing community involvement in public participation mechanisms

Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negera Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negera

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan bagaimana penerapan kode etik Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.  Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam peta jalan reformasi birokrasi 2015-2019 adalah perubahan mental aparatur sipil negara Indonesia. Banyaknya PNS yang terlibat dalam tindak pidana menunjukkan bahwa mereka tidak menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif dilakukan pada studi kasus dan memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu sehingga memungkinkan penelitian bersifat mendalam terutama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik ASN di Kabupaten Purbalingga tidak mampu meningkatkan disiplin kerja dikarenakan dalam penerapannya kurang pemahaman terhadap kode etik/peraturan, kurang adanya penghargaan bagi ASN yang berprestasi, kurang tegasnya penerapan sanksi penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN, lunturnya kedisiplinan pegawai dan masih rendahnya pengawasa

Perbandingan Kebijakan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia Dan Korea Selatan

Abstract: The problem faced by developing countries like Indonesia is the baby bomb. In Indonesia, the population explosion was felt in the late 1960s. In contrast to Indonesia, Korea has a low population growth rate. Korea has one of the lowest fertility rates in the world, and a steady decline in fertility rates has been observed since the late 20th century. The total fertility rate in Korea declined rapidly from 1.74 in 1984 to 1.08 in 2005 and then, surprisingly, fell to a level of 0.92 in 2019. The Family Planning (KB) program as a national movement. Meanwhile, the policies adopted by the Korean government in overcoming the declining birth rate are policies that focus on three areas: Expanding support for child care and education costs, and expanding after school education. Providing various incentives for families with children strengthens support for adopting families: expands child care facilities and workplaces. Improve the quality of services in private child care facilities, and expand child care services to meet diverse demands. Building health and nutrition systems, providing economic support for couples who suffer from infertility, and assistance for postnatal baby care from poor class.     Abstrak: Masalah yang dihadapi negara berkembang seperti di Indonesia yaitu baby bom. Di Indonesia ledakan penduduk sangat terasa di akhir tahun 1960-an. Berbeda dengan Indonesia, di Korea laju pertumbuhan penduduknya rendah. Korea memiliki salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia, dan penurunan tajam dalam tingkat kesuburan telah diamati sejak akhir abad ke-20. Tingkat kesuburan total di Korea menurun dengan cepat dari 1,74 pada tahun 1984 menjadi 1,08 pada tahun 2005 dan kemudian, secara mengejutkan, turun ke level 0,92 pada tahun 2019. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yaitu Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional. Sedangkan Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea dalam mengatasi penurunan angka kelahiran yaitu dengan kebijakan yang berfokus pada tiga bidang: Memperluas dukungan untuk biaya perawatan dan pendidikan anak, dan memperluas pendidikan setelah sekolah. Pemberian berbagai insentif bagi keluarga yang memiliki anak; memperkuat dukungan bagi keluarga yang mengadopsi; memperluas fasilitas penitipan anak dan tempat kerja, meningkatkan kualitas layanan di fasilitas penitipan anak swasta, dan memperluas layanan penitipan anak untuk memenuhi tuntutan yang beragam. Membangun sistem kesehatan dan gizi, memberikan dukungan ekonomi bagi pasangan yang menderita infertilitas, dan bantuan untuk perawatan bayi pasca persalinan dari kelas miskin.   &nbsp

INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI DIGITALISASI DI KABUPATEN BANYUMAS

This research examines”public service Innovation through digitalizatio tecnology in Banyumas Regency”. Implementation of service inovationin the dindukcapil Banyumas Regency in the from of online service related to population administration which can be accessed by the people of Banyumas regency through the website gratiskabeh,banyumaskab.go.id. service through the website certainly changes the service system that can be accesed online. However, after the implementation of online services, now people can easily accessservice through a website which of course can be accessed using a smartphone. The method used is qualitative with descriptive technique. The results of this study idicate, based on descriptive analysis, it can concluded that the quality of innovation in E-Government service in population administration service at the population aand civil registration office of BanyumasRegency is good, seen from the dimensions of optimal efficiency, optimal dimensions of truts, realibitily dimensions And optimal dimensions of citizen support that are able to have a positive impact on fulfilling interest through public services based on digitalization tecnology.. Keywords: Innovation, Service, Digitalization Tecnology.ABSTRAKSIPenelitian ini mengkaji mengenai “Inovasi pelayanan publik melalui teknologi digitalisasi di Kabupaten Banyumas”. Pelaksanaan inovasi pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banyumas berupa pelayanan online terkait administrasi kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Banyumas melalui website gratiskabeh.banyumaskab.go.id. Pelayanan melalui website tentunya mengubah sistem pelayanan yang dapat diakses seacra online. Namun setelah diberlakukannya pelayanan online, kini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan melalui website yang tentunya bisa diakses menggunakan smartphone. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa Kualitas inovasi Layanan E-Government Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas baik, dilihat dari dimensi efisiensi yang optimal, dimensi kepercayaan (trust) yang optimal, dimensi keandalan (reliability) yang optimal dan dimensi dukungan warga (citizen support) yang optimal yang mampu memeberikan dampak yang positif dalam pemenuhan kepentingan melalui pelayanan publik yang berbasis pada teknologi digitalisasi.  Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, teknologi Digitalisasi

Public Private Partnership Dalam Kajian Administrasi Publik Perkembangan Konsep, Penerapan, dan Penelitian Public Private Partnership pada Sektor Publik

Pada bagian ini dibahas tentang perkembangan konsep, penerapan, dan penelitian tentang Public Private Partnership. Kajian tentang Public Private Partnership merupakan sub fokus administrasi publik khususnya manajemen publik. Public Privat Partnership menjadi instrumen penting bagi sektor publik untuk membiayai dan mengelola infrastruktur dan layanan publik yang sangat dibutuhkan selama beberapa dekade terakhir. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau swasta yang dalam konsep lain di sebut Public-Private Partnership merupakan terobosan penting yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala keterbatasan. Kemunculan konsep ini menjadi cara untuk meminimalisir kegagalan program-program pemerintah akibat eterbatasan anggaran, sumber daya, dan teknologi. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau swasta merupakan sebuah wujud kerjasama yang didasari perjanjian khususnya dalam jangka panjang dalam rangka melaksanakan program atau rencana yang telah disusun oleh pemerintah. Implementasi konsep Publik Private Partnership di Indonesia muncul seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Inisiasi untuk melakukan kerjasama tidak saja dilakukan oleh pemerintah namun juga dapat dimunculkan oleh pihak badan usaha atau swasta. Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta teknologi tentu kerjasama ini menjadi cara yang tepat untuk menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak. Publik Private Partnership selain dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, hal ini juga dapat meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang dilibatkan dalam kerangka keadilan sosial

MERIT SYSTEM:

The merit system is human resource management, which is used as a form of qualification by looking at workability to fill the position. This study looks at the effectiveness of implementing the open selection for JPT Pratama Aceh in 2022 in the new normal era and the factors influencing implementing the JPT Pratama selection. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through the variable records of books, papers, journals, newspapers, and so on. The research analysis technique uses an interactive analysis model. The results of the study show that the implementation of open selection for JPT Pratama within the Government of Aceh in 2022 includes the announcement of open selection, participant registration, paper writing, LGD, psychometric tests, interview tests, and announcement of selection results. Then, three factors influence the effectiveness of implementing open selection for JPT Pratama in the Government of Aceh: accountability, infrastructure, technology and transparency

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (SLBM) DI KABUPATEN BANYUMAS

Implementasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumasbelum mampu mencapai tujuan kebijakan. Indikasinya adalah aksesibilitas masyarakat terhadap program yangbelum merata serta tata kelola kelembagaan yang belum efektif. Hal tersebut disebabkan sistem kelembagaanprogram belum mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak yang terlibat. Akibatnya mulai dariperencanaan sampai dengan pengelolaan program belum dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oleh sebabitu dibutuhkan sistem kelembagaan yang mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak. Model yangtepat bagi penguatan kelembagaan program SLBM adalah model sistem kelembagaan yang mampu membangunadministrative network yang sinergis dan luas antarberbagai stakeholders. Berdasarkan kondisi tersebut. penelitianini menghasilkan model bagi penguatan kelembagaan melalui pendekatan collaborative governance

KINERJA PROGRAM KESEHATAN DALAM MENJANGKAU MASYARAKAT MISKIN: STUDI TENTANG KAPASITAS MANAJEMEN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian jaminan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) di seluruh wilayah di Indonesia. Tugas pemerintah daerah adalah menentukan jumlah kuota yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan Jamkesmas. Namun demikian masalah utama yang masih saja terjadi adalah banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan Jamkesmas tersebut, sehingga program tersebut dirasakan belum optimal. Penelitian ini berkenaan dengan masalah rendahnya kinerja program kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Jamkesmas di Kabupaten Banyumas dalam menjangkau masyarakat miskin. Pengukuran kinerja program Jamkesmas ditujukan pada bagaimana menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pasien miskin terhadap tuntutan dan harapan akan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa rendahnya kinerja program Jamkesmas ditunjukan oleh rendahnya cakupan pelayanan bagi masyarakat miskin. Masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan kesehatan melalui Jamkesmas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kapasitas manajemen pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja program. Kapasitas manajemen tersebut meliputi kapasitas anggaran, kapasitas informasi dan kapasitas sumberdaya manusia. Rendahnya kapasitas manajemen menyebabkan banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan Jaminan kesehatan yang sebenarnya sudah disediakan pemeritah pusat. Selain disebabkan faktor kapasitas manajemen, rendahnya kinerja program Jamkesmas juga disebabkan adanya aspek politik yang berkembang di Kabupaten Banyumas. Kata kunci : Aspek politik, Kapasitas Manajemen, Kinerja Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miski

PENGARUH FAKTOR DETERMINAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

Abstrak Permasalahan dalam implementasi program Kampung keluarga berencana hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga realisasi program KB bagi masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor  komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menggambarkan keberhasilan implementasi program Kampung KB mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB. komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB yang disebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampian dan pengalaman dalam program Kampung KB. Sebagai kesimpulan peningkatan keberhasilan program Kampung KB ditentukan oleh faktor komunikasi yang jelas dan berkelanjutan, disposisi para implementator khususnya IPM sebagai tenaga lini lapangan, dan struktur birokasi perangkat daerah dan BKKBN. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat program disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat topdown yang berdampak pada ketidak sesuaian rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran.   Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Program Kampung KB, Struktur Birokrasi, Sumber Day

Kapasitas Bisnis Pemerintah Desa dalam Perspektif Business-Government Relationship Pasca Implementasi Otonomi Desa (Kasus di Kabupaten Banyumas)

The Indonesian Governments policies after the implementation of village autonomy are directed to villages business development. Village governments duties and functions are not only related to administrative matters anymore, but also in operation of villages business. This shows that there is a developing business commitment in Indonesia. The research result shows that the Business-Government Relationship in Indonesia has changed from one way to mutual interaction, as shown with the development of Public Sector Entrepreneurship and business commitment in village government environment. Both factors evidently improve the capacity of business, which begins to be developed by the Indonesian Government at all levels. The development of Public Sector Entrepreneurship is shown with the business creativity, business cooperation, and professionalism of village government in governments business management. Meanwhile, local governments business commitment is shown with support of policies, funding and human resources in governments business management. Governments business capacity is shown with efficiency, effectiveness and economy (value for money) achieved by governments business unit. In Indonesia, particularly in Banyumas Regency, village autonomy has given opportunity for the development of Business-Government Relationship at local level