XFEM based fictitious domain method for linear elasticity model with crack

Reduction of computational cost of solutions is a key issue to crack identification or crack propagation problems. One of the solution is to avoid re-meshing the domain when the crack position changes or when the crack extends. To avoid re-meshing, we propose a new finite element approach for the numerical simulation of discontinuities of displacements generated by cracks inside elastic media. The approach is based on a fictitious domain method originally developed for Dirichlet conditions for the Poisson problem and for the Stokes problem, which is adapted to the Neumann boundary conditions of crack problems. The crack is represented by level-set functions. Numerical tests are made with a mixed formulation to emphasize the accuracy of the method, as well as its robustness with respect to the geometry enforced by a stabilization technique. In particular an inf-sup condition is theoretically proven for the latter. A realistic simulation with a uniformly pressurized fracture inside a volcano is given for illustrating the applicability of the method.Comment: 27 pages, 15 figure

PENGARUH VARIASI WAKTU PENAHANAN PENCELUPAN PADA PROSES DYEING TERHADAP KETEBALAN LAPISAN DAN LAJU KOROSI PADA KUNINGAN COR YANG DI ANODIZING

Kuningan adalah secara umum merupakan campuran antara tembaga (Cu) dan seng (Zn). kuningan cor anodizing merupakan proses elektrokimia dimana mengubah lapisan kuningan cor menjadi lapisan oksida yang terdapat pada permukaannya. Disamping untuk mengubah lapisannya juga menambah ketebalan lapisan protektifnya. Di dunia manufacturing dikenal dengan nama pelapisan atau plating atau surface treatment. Plating sendiri terdiri dari berbagai macam proses, variasi maupun tujuan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang mempunyai sifat protektif dan dekoratif. Penelitian tentang kuningan anodizing ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi waktu dyeing pada proses anodizing terhadap ketebalan lapisan dan laju korosi. Proses ini akan menggunakan material kuningan cor, berupa benda jadi yang tersedia di pasaran, besarnya arus yang digunakan untuk pelapisan sebesar 3 Ampere dengan waktu proses anodizing 30 menit dengan variasi waktu penahanan pada proses dyeing sebesar 2 menit, 3 menit, dan 4 menit. Pada spesimen hasil anodizing tebal lapisan oksida diamati dengan menggunakan foto mikro dan laju korosi dengan cara dicelupkan kedalam larutan NaCl 5% selama 72 jam, kemudian diukur pengurangan beratnya. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil tebal lapisan oksida yang terdapat pada spesimen kuningan anodizing dengan waktu 2 menit sebesar 20m, waktu 3 menit sebesar 27,5m, dan waktu 4 menit sebesar 32,5m. Besarnya laju korosi untuk variasi waktu 2 menit sebesar 0,027 0,028 dan 0,031 mm/tahun, waktu 3 menit sebesar 0,019 0,022 dan 0,022 mm/tahun, dan waktu 4 menit sebesar 0,009 0,012 dan0,011 mm/tahun. Dengan semakin naiknya waktu dyeing pada proses anodizing menyebabkan laju korosi akan cenderung menurun

PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI (Study Kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya)

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Indonesia menyebabkan besarnya kebutuhan masyarakat akan suatu permukiman yang layak.Sebab sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tempat tinggal adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Hal inilah yang menjadikan momentum ekstra bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli perumahan yang sifatnya merugikan konsumen perumahan, dalam hal ini pelaku usaha cerdik membaca kondisi psikologis konsumen yang kemampuan ekonominya rendah dan terdesak akan kebutuhan vital. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen seharusnya berjalan selaras, mengingat hubungan keduanya merupakan simbiosis mutualisme. Namun yang terjadi konsumen seolah-olah duduk sebagai komoditas bisnis yang berada pada posisi yang lemah. Sementara pelaku usaha terkesan memanfaatkan kelemahan konsumen perumahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian baku jual beli perumahan yang mengadung klausula eksonerasi yang dibuat oleh pelaku usaha dibidang perumahan sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. dan untuk mengetahui apa akibat hukum apabila perjanjian baku jual beli perumahan dengan klausula eksonerasi tidak dipenuhi oleh konsumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yang berarti pendekatan yang didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah Analisis mengenai keabsahan perjanjian baku jual beli perumahan dengan klausula eksonerasi dan Analisa mengenai akibat hukum apabila perjanjian baku jual beli perumahan dengan klausula eksonerasi tidak dipenuhi oleh konsumen

Peace at last? Appraisal of the Addis Ababa Peace and Security Cooperation Framework and the United Nations Security Council Resolution 2098 for the Democratic Republic of the Congo

The seizure of Goma by the Mouvement du 23 Mars rebellion in November 2012 has precipitated a review of the peace strategy implemented in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and the Great Lakes region thus far. As a result, the Congolese government and other peace stakeholders in the Great Lakes region and beyond signed the Addis Ababa Peace and Security Cooperation (PSC) Framework in February 2013, paving the way to the adoption, a month later, of Resolution 2098 by the United Nations (UN) Security Council. Notwithstanding the constructive criticisms these two policy documents have received due to, amongst other things, the shortcomings they may harbour, this article argues that the Addis Ababa PSC Framework and Resolution 2098 have the potential of instilling a new dynamics into the search for peace and stability in the DRC and the Great Lakes region. Rather than dismissing them for their possible inadequacies, these two policy documents ought to be embraced as important stepping stones in the much needed overhaul of the peace strategy that has dominated peacemaking and peacebuilding initiatives in the DRC and the Great Lakes region in the past two decades

KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL PADA MASA KRISIS KEUANGAN: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional masa krisis 2008-2012 dan setelah masa krisis 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2008-2017. pengambilan sampel dilakukan dengan metode nonprobability sampling berupa purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan uji Independent sample t-test. Hasil penelitian didapatkan bahwa CAR pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional masa krisis terdapat perbedaan yang signifikan dan CAR bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. ROA kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional masa krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan rasio ROA bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. ROE pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional masa krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan ROE dari kedua perbankan dalam keadaan ideal. LDR pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional masa krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan LDR perbankan syariah lebih baik dibandingkan rasio LDR perbankan konvensional. BOPO kedua perbankan berada pada kondisi tidak ideal rata-rata diatas ketentuan BI namun BOPO dari bank konvensional masih lebih baik dari perbankan syariah. CAR pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelah krisis terdapat perbedaan yang signifikan CAR perbankan konvensional lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah. ROA pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelah krisis terdapat perbedaan yang signifikan dan ROA perbankan konvensional lebih baik dari pada perbankan syariah. ROE pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelah krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan. ROE dimasa setelah krisis kinerja perbankan konvensional lebih baik dibandingkan kinerja perbankan syariah. LDR pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelah krisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan LDR perbankan syariah lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. BOPO pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional setelahkrisis terdapat perbedaan yang signifikan BOPO perbankan konvensional masih lebih baik dibandingkan rasio BOPO perbankan syariah

Produktivitas Crude Palm Oil (CPO) Pada Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar dan luas lahan sawit yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan yang terluas di dunia. Namun dibandingkan dengan luas lahan yang ada, produktivitas yang dihasilkan masih tergolong rendah. Dari data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011 dapat dilihat bahwa produktivitas per Ha TBS Tahun 2010 adalah 19.844.901 ton / 7.824.623 ha sebesar 2,54 ton / ha / tahun. Hasil tahun 2011 tersebut jauh dari rekomendasi PPKS 25,93 ton / ha / tahun. Tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit Indonesia bervariasi menurut jenis kepemilikan. Menurut Departemen Pertanian, pada umumnya tingkat produktivitas perkebunan rakyat (PR) paling rendah dibandingkan perkebunan negara (PBN) dan perkebunan swasta (PBS). Diperkirakan produktivitas perkebunan rakyat hanya mencapai rata-rata 2,5 ton CPO per hektar dan 0,33 ton minyak inti sawit (PKO) hal ini disebabkan kurangnya perawatan perkebunan tersebut. Sementara itu, perkebunan negara memiliki produktivitas tertinggi yang mampu menghasilkan rata-rata sekitar 4,82 ton CPO per hektar dan 0,91 ton PKO per hektar. Sedangkan untuk perkebunan swasta rata-rata menghasilkan 3,48 ton CPO per hektar dan 0,57 ton PKO per hektar

ANALISIS PERBANDINGAN ALGORITMA WARSHALL DAN DIJKSTRAA PADA METODE GVRP DALAM PENENTUAN RUTE TERPENDEK (STUDI KASUS : PT YAKULT CABANG SUMBAWA)

Yakult is one of the large industrial companies engaged in the manufacturing sectorfermented milk. This company has business activities, namely selling anddistributing fermented milk to shops. The purpose of this research isanalyze the comparison between Warshall and Dijkstraa's Algorithm on the GVRP method indetermination of the shortest route. The General Vehicle Routing Problem (GVRP) methodused to make it easier to classify the many shops (vertek) intovarious groups (clusters) so as to determine the optimal route and costsminimal. The Warshall algorithm is a method that makes it easy to determinethe shortest route from all points to all points and has a simple method andeasy to implement. While Dijkstraa's algorithm is a method for searchingshortest path between 2 points from starting point to destination point. In this study analyzedthat the Warshall and Dijkstraa algorithms for determining the shortest route have a waycalculations and results that are almost the same as the difference between the total distance of 800 meters withdifference in cost of IDR 645 in one go. The different routes are only in cluster 6 andcluster 9. The conclusion of this study shows that both the Warshall Algorithm andDijkstraa's algorithm has a calculation method that is almost the same as the total distance andcosts have a relatively small difference

The challenges of power-sharing and transitional justice in post-civil war African countries: Comparing Burundi, Mozambique and Sierra Leone

This article uses the cases of Burundi, Mozambique and Sierra Leone to analyse transitional justice processes in African societies where powersharing was used as a key tool to end very protracted and violent civil wars. It is argued that, by affording warring parties a prominent role in the postsettlement political environment, power-sharing inadvertently impeded the pursuit of both restorative and criminal justice in all three countries. As an instance of ‘warriors’ justice’, power-sharing was used by such actors as an opportunity to avoid facing retributive justice. Indeed, due to the central position they held within the power-sharing dispensations, former warriors emphasised amnesty while paying lip service to reparations for victims. In all three countries, the decision to revert to the international judicial system or not was mainly motivated by political calculations rather than any genuine concern for justice. However, notwithstanding the shortcomings above, the consensus brought about by the power-sharing dispensations enabled the three countries to effect meaningful institutional reforms, albeit with limited and different levels of success.Keywords: power-sharing, transitional justice, civil war, Burundi, Mozambique, Sierra Leon