UPAYA PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BENGKULU

Abstract: Consumer protection is an inseparable part of healthy business activity. In a healthy business activity there is a balanced relationship of legal protection between consumers and economic actors. The lack of balanced protection leads to a weak position for consumers, especially when the product is limited, so that economic operators can abuse their position by monopolizing production and marketing, which of course is very detrimental to consumers. The problems that arise are due to the lack of socialization in consumer protection, which in many cases leads to disputes between consumers and economic operators. Disputes that arise after consumers feel harmed by such business actors have resulted in the protection in Bengkulu City still being repressive. This is the background to the problem of the efforts to set up the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as an administrative authority in the city of Bengkulu to protect consumer interests on the basis of Consumer Protection Act No. 8 of 1999.Keywords: Consumer protection, consumer dispute, BPS

Legal Analysis Of The Decision Number: 22 / Pdt.g / 2019 / Pn.bgl. to The Employment Contract Between Cv. Tapan Gems Construction With Public Works And Spatial Planning Department Bengkulu Province

The purpose of this research is to find out the legal responsibility in the event of the failure of one of the parties in case number 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. (2). To review the judge's considerations and legal bases in decision No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. This type of research is normative legal research using qualitative methods. The results of this study show that the legal responsibility in the event of late payment by one of the parties in Case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl is to pay the damage suffered to the obligee, or briefly referred to as compensation if brought forward a judge, reimbursement of costs, losses and interest for failure to perform an agreement under Article 1243 of the Civil Code. The judge's reasoning and legal basis in the decision in case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl was that the plaintiff could not prove the core of the problem in this case, that the construction of drainage and cliff coverings for the Muara-Aman-Test Road in Lebong Regency was 100% completed, Witness - the witnesses and the evidence presented by the defendant agree, the defendant was able to prove that the work done by the plaintiff was not 100%, but 60, 15% it was stated that the plaintiff does not execute the employment contract (contract) and thus the plaintiff cannot prove the reasoning of his claim, on the other hand the defendant was able to prove his counter-argument, so that the plaintiff's claim is completely rejecte

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Abstract: One of the reasons why the poor need legal protection is the equality of citizens before the law, there is no gap between the people and those who have money and positions, where both have the status of citizens in accordance with the legal system. In an atmosphere of a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, there is a need to defend poor people or groups. The purpose of this study was to determine the role of legal advice and support institutions in providing legal support and community empowerment to the underprivileged. Using an empirical legal approach, this research focuses on the activities of the Legal Aid and Consultation Institute at the University of Muhammadiyah Bengkulu in fulfilling its role. The results of the study show that the Legal Consultation and Aid Institute is obliged to provide free legal aid through legal aid providers, but the information on the provision of free or free legal aid is not optimal, so there are still many accused or suspects with the law in Conflicted, not receiving legal advice/assistance from legal aid providers, thereby rendering the user powerless to deal with allegations/accusations/charges from the state. Keywords: Legal Aid Institutions, Free Legal Aid, Underprivileged Communitie

Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

                                               ABSTRAKHukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (inferior) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat Permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (non doctrinal), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam, dengan konsep ini maka diperlukan penguatan serta pembadanan asas-asas hukum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Sengket

Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu)

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/ bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun

Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu)

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/ bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun

IDEOLOGI DAN ORIENTASI HUKUM: Pengakomodasian Cita Hukum dalam Undang-Undang di Bidang Ekonomi

Ketidaksesuaian memaknai dasar hukum dan cita hukum negara menghasilkan pemahaman yang tidak sejalan mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pembaharuan undang-undang bidang ekonomi cenderung pada pembaharuan undang-undang maupun pembaruan pasal-pasal atau ayat-ayat saja, pembaharuan tersebut terkesan tidak mempertanyakan paradigma ideologisnya sebagai cita hukum. Oleh karena itu, kebijakan politik dan hukum perlu dianalisis agar sesuai dengan pembentukan hukum yang terkait dengan perkembangan global sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pengakomodasian cita hukum dalam produk undang-undang di bidang ekonomi; (2) merumuskan pengakomodasian cita hukum dalam produk undang-undang di bidang ekonomi yang berbasis pada ideologi Pancasila. Melalui Pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan: (1) analisis terhadap kelima undang-undang yang diteliti dengan pengakomodasian cita hukum, menunjukkan bahwa: (a) semangat pembaharuan hukum pada beberapa undang-undang bidang ekonomi hanya pada memunculkan dan mengesahkan regulasi atau peraturan yang baru, namun tidak dibarengi dengan semangat mewujudkan peraturan yang mencerminkan cita hukum nasional; (b) basis ideologi Pancasila dalam undang-undang bidang ekonomi yang diteliti hanya terlihat pada bagian-bagian perencanaan undang-undang, namun pada rumusan pasal berubah kearah liberal-kapitalistik; dan (c) materi dalam undang-undang bidang ekonomi tersebut cenderung terlepas dari cita-cita luhur yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Melalui konsep material normatif, undang-undang yang menjadi bagian dalam hukum ekonomi nasional Indonesia harus dibangun berdasarkan: (a) Pancasila sebagai basis ideologi hukum ekonomi nasional; (b) Pengintegrasian pesan nilai dan moral Pancasila ke dalam bahasa hukum (teks-teks dan pasal-pasal) dilaksanakan melalui pemecahan unsur-unsur Pancasila. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan suatu bagian sebagai bentuk hubungan antara ideologi dan hukum dalam perumusan undang-undang; dan (c) Negara harus menjadi pengatur yang berpedoman pada Kemakmuran Rakyat, terutama dalam pengelolaan dan kemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga semangat kekeluargaan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat terwujud dengan sempurna

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Abstract: The increasing demand for land also increases land issues that need to be addressed immediately. Land dispute is a land dispute between individuals, legal entities or institutions that does not have far-reaching implications. Typology of land disputes handled by the Department of ATR / BPN are grouped into: (1) land ownership and property; (2) establishment of land rights and registration; (3) boundary / location of parcels; (4) land acquisition; (5) subject of land reform; (6) Claims for damages for private property; (7) Ulayat Land; (8) Implementation of court decisions. Dispute resolution through consultation and consensus that ends in peace is always better than through court or arbitration. The problem under investigation is the role of the Bengkulu Land Office as a mediator in settling land disputes in Bengkulu City. What are the obstacles in the settlement of land disputes in the city carried out by the Bengkulu City Land Bureau. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts from human behavior, both verbal behaviors obtained from interviews and real behavior carried out through direct observationKeywords: Country; Dispute; Mediation

Mediacja w świetle kultury prawnej – rozwiązywanie konfliktów społecznych we wspólnotach dotkniętych pandemią COVID-19 w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie w Indonezji

This study aims to describe the urgency of the existence of community mediation-based legal culture as an alternative dispute resolution during the COVID-19 pandemic in West Nusa Tenggara Province, Indonesia. This study employed a non-doctrinal paradigm with a descriptive study. It uses case and legislation approaches based on a series of observations, interviews, and literature studies to be analyzed qualitatively. The results of this research finding are a component to understand one of the concepts offered related to the use of culture-based community mediation as a fast and simple alternative dispute resolution. The institutionalized community mediation at Mediation Institution has culture-based management procedures that serve as a means of resolving conflicts. It aims to create a safe, orderly, and peaceful life based on the legal values of the local community that are rooted in their beliefs (religion), customs, and social culture.Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie potrzeby istnienia lokalnej mediacyjnej kultury prawnej jako alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie w Indonezji. Artykuł opiera się na zastosowaniu niedoktrynalnego paradygmatu wraz ze studium opisowym. Wykorzystano metody badania orzecznictwa i przepisów prawa w oparciu o szereg obserwacji, wywiadów i badania literatury dla analizy jakościowej. Wyniki tych badań stanowią element pozwalający na zrozumienie jednej z zaproponowanych koncepcji związanej z wykorzystaniem kulturowo uwarunkowanej mediacji w społeczności lokalnej jako szybkiej i prostej alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Mediacje w społecznościach lokalnych wykonywane przez Instytut Mediacji mają charakter zinstytucjonalizowany i opierają się na kulturowo uwarunkowanych procedurach służących jako środek rozwiązywania konfliktów. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznego, uporządkowanego i spokojnego życia w oparciu o wartości prawne społeczności lokalnej zakorzenione w jej wierzeniach (religii), zwyczajach i kulturze społecznej