Adoption of Children in the Perspective of National Law and its Relation to Religious Courts

The constellation of child adoption from the perspective of national law in Indonesia has received serious attention, but there is still a weak point, namely the absence of legal unity regarding child adoption. The adoption of children is one of the authorities of the Religious Court. The competence of religious courts is affirmed in Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The procedures and requirements for submitting applications for child adoption have been regulated in detail and concretely in various child adoption regulations, including Government Regulation Number 54 of 2007 challenging the Implementation of Child Adoption. There should be legal unity, namely a law-level regulation governing the adoption of Indonesian children. The government should socialize the strengthening of the position and authority of religious courts in the adoption of children for Muslims. Socialization is needed so that the purpose of laws and regulations governing the norms of the adoption of children for Muslims is in accordance and in line with the objectives of applicable law. Muslims who wish to adopt children should be carried out in religious courts as absolute and representative authority for the practice of Islamic law. Keywords: adoption of children, national law, religious co

ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN JASA IKLAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA (STUDI KASUS PADA PENGIKLAN DI OZ RADIO BANDA ACEH)

ABSTRAKIklan sebagai salah satu komponen penting dalam pemasaran yang mampu menarik perhatian terhadap suatu produk dan mendekatkan produk terhadap calon konsumen. Selain itu juga iklan juga berguna untuk memperkuat produk dan mempertahankan loyalitas konsumen. Hal ini sangat disadari oleh banyak perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak ragu untuk menggunakan jasa iklan sebagai media memperkuat kepercayaan konsumen, dan memperkuat citra perusahaan. Penggunaan iklan tidak hanya digunakan sebatas untuk mengenalkan suatu produk saja tapi lebih luas lagi dari berbagai aspek kehidupan, hal-hal tersebut seperti undangan, sosialisasi pelayanan masyarakat, sosialsisasi program pembangunan, berita duka dan sebagainya. Banyak media yang dapat dilakukan untuk beriklan, dan salah satunya adalah radio. Radio masih menjadi salah satu media yang memiliki segmentasi pasar tertentu dan dapat diakses oleh penggunanya dengan sangat mudah. Berdasarkan suatu survey yang dilakukan oleh Nielsen (2016) menyatakan bahwa peranan radio sebagai informsi berada pada posisi keempat yaitu 38% setelah televisi (98%) media cetak (52%), dan internet (40%). Akan tetapi banyak anggapan bahwa radio sudah ditinggalkan dan tidak akan ada dampak yang berarti apabila menggunakan jasa radio sebagai media iklan. Padahal kenyataannya belanja iklan diradio di Indonesia sepanjang bulan januari-juli 2017 adalah 100 Milyar perbulannya. Angka ini cukup besar dan dapat dilihat memang iklan diradio masih menjadi salah satu teknik beriklan yang diperhitungkan dan memang iklan radio yang justru bersifat lokal dan lucu yang menjadi daya tarik bagi pendengarnya.Tujuan penelitain ini adalah untuk memberikan bukti bahwa iklan di radio masih memberikan pengaruh terhadap suatu usaha dengan melihat pendapatan usaha tersebut sebelum dan sesudah menggunakan jasa iklan radio. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan uji-T sebagai uji untuk melihat pengaruh atau perubahannya. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perubahan pendapatan yang signifikan pada 7 usaha yang diteliti yang mana usaha-usaha tersebut menggunakan radio sebagai media iklan. Pengaruh iklan paling besar didapatkan oleh usaha Rocket yang mana merupakan jenis usaha fashion/clothing line. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan usaha ini, pendapatan rata-rata sebelum beriklan adalah sebesar Rp.13.370.000 dan pendapatan rata-rata setelah beriklan adalah sebesar Rp.29.377.500 dengan persentase peningkatan adalah sebesar 119% dan dengan hasil perhitungan menggunakan statistik uji t didapat nilai thitun

Penyelesaian Sengketa Kasus Penembakan Pesawat MH 17 Ditinjau Dari Hukum Internasional

Abstrak Pesawat MH17 merupakan penerbangan sipil dari Amsterdam  tujuan Kuala Lumpur yang pada tanggal 17 Juli 2014 ditembak jatuh didaerah Donetsk yang secara de jure merupakan wilayah udara Ukraina. Lokasi jatuhnya pesawat MH17 merupakan wilayah yang dikuasai pemberontak Donetsk sokongan Rusia yang ingin melepaskan diri dari Ukraina. Penelitian awal oleh Belanda menunjukkan pesawat MH17 ditembak jatuh dari lokasi yang dikuasai pemberontak Donetsk. Hukum internasional mengatur larangan intervensi dalam konflik pada pasal 43 ayat (3) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa. Pasca penembakan muncul Resolusi DK PBB No. 2166 yang mengharuskan gencatan senjata sementara untuk melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat MH17 tersebut. Pasal 26 Konvensi IV Den Hague dan 52 ayat (1) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa melarang serangan yang diragukan terlebih merupakan obyek sipil. Implikasi tindakan penembakan tersebut, pasal 51 ayat (8) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa mengharuskan pertanggungjawaban hukum atas tindakan pelanggaran tersebut. Upaya menuntut pertanggungjawaban hukum terkendala oleh penggunaan hak Veto oleh Rusia yang menggagalkan pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan MH17 tersebut. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemberontak Donetsk atas jatuhnya pesawat MH17 serta menganalisis dan merumuskan penyelesaian sengketa terhadap jatuhnya pesawat MH17. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa secara hukum internasional penyelidikan dari Badan Keselamatan Belanda memiliki legalitas hukum dikarenakan melakukan penyelidikan berdasarkan pada Resolusi DK PBB No. 2166 yang ditindaklanjuti dengan Resolusi ICAO terkait jatuhnya pesawat MH17. Subyek hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa ini ialah negara korban atau penuntut, Rusia sebagai negara penyokong dan belligerents. Pelanggaran hukum internasional yang terjadi yaitu penembakan obyek yang bukan sasaran militer yakni pesawat sipil atau penembakan yang tidak membeda-bedakan sasaran, tidak melakukan pencegahan sebelum melakukan serangan, kemudian adanya Rusia yang mengintervensi dengan menyokong persenjataan terhadap pemberontak berakibat terjadinya penembakan terhadap pesawat sipil tersebut. Pelanggaran juga terjadi karena Rusia melakukan tindakan veto yang dikualifikasikan sebagai Denials of Justice karena menghalangi pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan pesawat MH17. Penyelesaian sengketa yang mungkin ialah mengesampingkan keterlibatan personil Rusia dan hanya menyidik belligerent dengan perangkat International Criminal Court dikarenakan mengakomodir subyek sengketa, terdapat mekanisme perjanjian khusus non-anggota, terlebih memiliki independensi serta tidak perlu mendapat mandat dari organisasi internasional lain. Kedepannya diperlukan penghapusan hak veto serta perubahan subjectum litis ICJ untuk kemudahan perlindungan hukum negara dan mewujudkan persamaan diantara negara-negara yang berdaulat. Kata Kunci: Hukum Internasional, Pesawat MH17, Penyelesaian Sengketa, Pertanggungjawaban Pidana     Abstract MH 17 Flight is civilian aircraft destination from Amsterdam to Kuala Lumpur when at July 17th, 2014 was shot down in Donetsk region in Ukraine as in law term de jure airspace. MH17 crash site is Donetsk rebel which is supported by Russia asking for independence from Ukraine. Preliminary investigations by Netherlands shows that MH17 was shot from rebel controlled area. International law set prohibition towards intervention of conflict in Article 43 section (3) Additional Protocol 1 of Geneva Convention. After shooting, there was UN Security Council Resolution No. 2166 which require temporary cease fire to investigate MH17 cause of crash. Article 26 Convention IV The Hague and Article 52 section (1) Additional Protocol 1 Geneva Convention prohibit doubted attack moreover civilian object. As implication of shootings, Article 51 section (8) require any legal liability for breach. Effort to demand legal responsibility fail by the veto right from Russia to gain special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. The purposes of this research are to analyse Donetsk belligerent responsibility for the MH17 crash and analyse and formulate settlement of dispute to the MH17 crash. This research is a normative / legal research with statute, conceptual, historical, and case approaches. Legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are regarding to international law, investigation results from Dutch Safety Board have a legality because it undertakes the investigation based on UN Security Council Resolution No. 2166 which followed by ICAO Resolution regarding MH17 crash. Subject of Law regarding to penal responsibility in this accident are state of victim/prosecutor, Russia as intervened State and belligerent. International law violation occurs when the object of shooting is not military object namely civilian aircraft or shooting without distinguish the objective, not to perform a preventive action before commencing the attack, thereafter Russian carry out intervention with support some armaments to the belligerent who cause the shooting to that civilian aircraft. Violation also happened because Russia takes its veto right which are qualified as Denials of Justice because, it prevents the establishment of special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. Most likely dispute resolution are set aside the involvement of Russian personnel and only investigate belligerent with International Criminal Court organ because it accommodates subject of dispute, special mechanism with specific agreement between non-member States, have an independency and doesn’t need a mandate from another international organization. In the future, it requires the dismissal of veto right and modification of ICJ subjectum litis to ease legal protection of States and realize equality within sovereign States. Keywords                : International Law, MH17 Flight, Dispute Resolution, Penal Responsibilit

PEMODELAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH DENGAN PENDEKATAN MIXED GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION

Regression analysis is a statistical analysis that models the relationship between the response variable and the predictor variable. Geographically Weighted Regression (GWR) is the development of linear regression with the added factor of the geographical location where the response variable is taken, so that the resulting parameters will be local. Mixed Geographically Weighted Regression (MGWR) has a basic concept that is a combination of a linear regression model and GWR, by modeling variables that are local and which are global variables. Methods for estimating the model parameters MGWR no different from the GWR using Weighted Least Square (WLS). Selection of the optimum bandwidth using the Cross Validation (CV). Application models MGWR the percentage of poor people in the district and town in Central Java showed MGWR models that different significantly from the global regression model. As well as models generated for each area will be different from each other. Based on the Akaike Information Criterion (AIC) between the global regression model, the GWR and MGWR models, it is known that MGWR models with Gaussian kernel weighting function is the best model is used to analyze the percentage of poor in the counties and cities in Central Java because it has the smallest AIC value . Keywords: Akaike Information Criterion, Cross Validation, Fungsi Kernel Gaussian, Mixed Geographically Weighted Regression, Weighted Least Square

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kerjasama tim, pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas kerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 58 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden yang meliputi kepala dan staff bagian akuntansi / penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Pemerintahan Kota Surabaya. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 20.0 for windows untuk mengolah data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.Sedangkan kerjasama tim berpengaruh signifikan tetapi berarah negatif atau tidak searah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Kata kunci : Agency Theory,laporan keuangan pemerintahan daerah, kemampuan SDM, penerapan SAP dan teknologi informasi

Modernization of Shibhul Iddah for Men Perspective Compilation of Islamic Law

Iddah is the mass or waiting time for an ex-wife who has been divorced by her ex-husband. Mass iddah applies to women who have been divorced or because her husband died at which time the ex-wife has not been allowed to remarry with another man. Masa Iddah here is meant as a form of respect, mourning, and tolerance to the deceased and family. Honouring someone who has contributed to his life is a good thing and is encouraged in Islam. In this ever-evolving age, the author sees how the implementation of ’iddah is also directed at men. Then it would be more beautiful if the law applied to both. This study will examine how the regulations on the mass of iddah for men that have been listed in the compilation of Islamic law are then connected to the point of view of Islamic jurisprudence. How the role of fiqh law delivers these regulations so that these regulations are considered applicable in Indonesia. The analysis method used is in the form of descriptive analysis by explaining what is meant by the theory of ’iddah, the compilation of Islamic law and Islamic jurisprudence. Furthermore, from this presentation, an analysis of the postulates that explain ’iddah is carried out. The analysis in question is to analyze the verse about ’iddah to be made into law and applied to men using the theory of compilation of Islamic law. Keywords: Shibhul ’Iddah male, compilation of Islamic law, interpretatio

Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pola koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Teori yang digunakan adalah teori koordinasi menjelaskan bahwa koordinasi meliputi 5 (lima) indikator yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan terakhir kontuinitas perencanaan. Metode penelitian nya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya, antara lain: Sekretaris Daerah, Ketua Komisi 1 DPRD, Asisten 1 Sekretariat Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Labuan Amas Selatan, Camat Batang Alai Utara, Kepala Desa Lubunganak dan Kepala Desa Banua Kepayang. Terdapat faktor pendukung seperti : adanya pengawasan pemerintah, peran aktif RT/RW dan kerjasama yang baik antar pelaksanaan di desa, serta peran serta masyarakat umum dalam mensukseskan program tersebut. Faktor penghambatnya diketahui adanya salah paham dan kurang lancarnya komunikasi akibat tidak ada jaringan komunikasi, serta adanya perbedaan persepsi di dalam masyarakat

STRUKTUR POPULASI TERNAK SAPI POTONG DI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang struktur populasi ternak Sapi Potong di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Data penelitian didapatkan dengan menggunakan rumus Slovin, maka didapat 146 responden yang memelihara ternak Sapi Potong pada tiga kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pengambilan data secara Stratified sampling. Dalam penelitian ini variabel yang dihitung adalah bangsa ternak, umur ternak, perbandingan rasio ternak dan jumlah seluruh ternak sapi potong yang dibagi atas jumlah anak jantan, anak betina, jantan muda, betina muda, jantan dewasa dan betina dewasa. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis statistik deskriptif dengan menghitung jumlah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ternak sapi potong di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh adalah 420 ekor, dengan ternak sapi jantan dewasa 18 ekor (4,38%) dan betina dewasa 245 ekor (59,61%), jumlah jantan muda 23 ekor (5,60%) dan betina muda 45 ekor (10,95%), jumlah anak jantan 39 ekor (9,49%) dan anak betina 50 ekor (12,16%)

PERANCANGAN DESAIN INTERIOR CIAMIS CREATIVE HUB CIAMIS

Belakangan ekonomi kreatif berkembang menjadi sebuah fenomena yang mengimbangi kemajuan dan tantangan globalisasi. Teknologi informasi menjadi salah satu faktor terbesar dalam pesatnya perkembangan ekonomi kreatif. Namun di Indonesia sendiri kondisi ekonomi sering mengalami perubahan dan cenderung kurang konsisten. Ketidakmerataan perekonomian di masyarakat di Indonesia menjadi hal yang belum bisa teratasi karena banyaknya faktor yang menghambat pergerakan ekonomi, seperti Pendidikan dan kemampuan individu. Selain itu, seiring berkembangnya zaman banyak generasi muda yang mulai lupa dengan kebudayaan lokal yang merupakan salah satu identitas negeri. Hal ini menjadi masalah lain dari dampak kemajuan teknologi informasi. Dua fenomena tersebut setidaknya kini tengah terjadi di kabupaten Ciamis. Berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu kedinasan Ciamis perekonomian masyarakat Ciamis tidak terlalu baik, hal itu terlihat dari masih banyaknya orang yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formalnya, namun tidak juga memilih untuk mencari pekerjaan (pengangguran). Data lain menyebutkan bahwa kabupaten Ciamis juga memiliki potensi wisata budaya yang kompeten. Selain itu masyarakat Ciamis juga memiliki beragam indusri rumahan dan UKM yang cukup meyakinkan. Beberapa fenomena dan data tersebut di atas melatarbelakangi rencana Perancangan Desain Interior Ciamis Creative Hub dengan pendekatan analogi. Perancangan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat khususnya kalangan muda dalam mengembangkan industri kreatif sekaligus melestarikan aspek-aspek tradisi dan kebudayaan daerah setempat. Perancangan juga akan menghindari kekurangan-kekurangan yang sebelumnya dipelajari dari objek-objek preseden khususnya dalam masalah yang ditemukan pada elemen-elemen interior agar tercapainya tujuan dasar desain interior yaitu aman, nyaman, sehat dan efektif. Kata kunci: industri, budaya, kreatif