Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran

Tujuan penelitian ini yakni mengkaji “implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran.” Jenis penelitian ini yakni kualitatif deskriptif.  Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari informan. Analisis data penelitian ini yakni teknik reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran”, belum terlaksana dengan semestinya. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu terbatasnya sumber daya keuangan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran. Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah daerah lebih memperhatikan alokasi dana untuk dinas pemadam kebakaran sehingga memiliki anggaran yang cukup sebagai penunjang dalam pengadaan sarana dan prasarana, penambahan sumberdaya manusia, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Inovasi Sirekap dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi dan tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan umum, dengan fokus pada pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Online Research Methodology (ORM) dengan memanfaatkan mesin pencari Google dan perangkat lunak analisis kualitatif Nvivo 12 Plus untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait penggunaan Sirekap dalam pemilihan umum di Indonesia. Temuan utama penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun Sirekap menawarkan potensi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk kecurigaan terhadap integritas data, keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman atau pelatihan, dan akses publik yang terbatas. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui pengembangan inovasi dalam Sirekap, peningkatan akses teknologi, pendidikan politik yang lebih luas, dan upaya untuk memastikan bahwa informasi politik tersedia secara merata bagi semua warga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran Sirekap dalam proses pemilihan umum di Indonesia dan menekankan urgensi untuk menjaga transparansi, akurasi, dan partisipasi politik yang inklusif dalam sistem demokratis

Tingkat Kesadaran Pelaku IKM Perikanan Dalam Sertifikasi Pirt dan Halal di Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran pelaku IKM Perikanan dalam sertifikasi PIRT dan Halal di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelaku IKM Perikanan yang belum memiliki legalitas makanan seperti sertifikasi PIRT dan Halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku IKM Perikanan terhadap sertifikasi PIRT dan Halal masih rendah, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku IKM Perikanan terhadap legalitas produk, sehingga pelaku IKM belum mendapatkan dorongan yang kuat dalam mendapatkan legalitas. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku IKM, namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karena minimnya anggaran sehingga pemberdayaan belum dapat dilakukan secara maksimal

Penerapan Inovasi Access by KAI dalam Transformasi Pelayanan Publik pada PT KAI (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan pelayanan di PT KAI (Persero) melalui aplikasi Access by KAI sebagai sarana penyedia layanan pembelian tiket kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan inovasi Access by KAI serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan inovasi Access by KAI tersebut. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, diterapkan Teknik triangulasi sumber dan Teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan studi menunjukan bahwa penerapan inovasi Access by KAI ini sudah cukup membantu penumpang dengan beberapa fitur tambahan didalamnya, dan transformasi pelayanan cukup berubah signifikan setelah adanya inovasi ini, akan tetapi masih ada masalah informasi kursi yang tidak jelas dan aplikasi sering logout dari penerapan Access by KAI di PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat

Kendala dalam Implementasi Penjenjangan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Sosial Kota Pariaman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat (kendala) dalam mengimplementasikan penjenjangan kinerja di Dinas Sosial Kota Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah pelaksanaan penjenjangan kinerja di Dinas Sosial Kota Pariaman masih belum bisa diwujudkan karena tidak berjalan secara selaras dari kinerja individu, kinerja unit sampai dengan kinerja organisasi. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik yang teknik purpoosive sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian berupa wawancara kepada informan yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Sekretaris Dinas Sosial Kota Pariaman, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pariaman, Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman, Kepala Sub Bagian Umum dan Program Dinas Sosial Kota Pariaman dan Pegawai ASN (staff). Selanjutnya, menggunakan studi dokumentasi dan teknik  keabsahan data yaitu dengan triangulasi. Serta teknik analisis menggunakan reduksi , menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penjenjangan kinerja di Dinas Sosial Kota Pariaman belum bisa diterapkan secara maksimal karena pegawai ASN masih harus dikembangkan lagi skill dan pengalaman dalam mengimplementasikan kinerja, hal ini menyebabkan sasaran starategis Dinas Sosial Kota Pariaman belum mencapai target yang maksimal sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Kendalanya yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Aparatur dan kurangnya pelatihan/diklat pegawai ASN

Eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemerintahan Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan penelitian berupa eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemerintahan Nagari Parambahan kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berangkat dari fenomena kurang terlihatnya eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemerintahan Nagari karena kuatnya dominasi Wali Nagari Parambahan serta kurang terlihatnya cheks and balances yang dilakukan aktor Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Parambahan, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Parambahan, Ketua Limbago Nan Salapan, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, anggota KAN dan masyarakat Nagari Parambahan. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Tungku Tigo Sajarangan belum maksimal, itu terlihat dari belum pernah aktor Tungku Tigo Sajarangan mengusulkan sebuah rancangan peraturan nagari, masih kurangnya keterlibatan langsung Tungku Tigo Sajarangan dalam pengawasan kinerja Wali Nagari, namun dalam penyerapan aspirasi masyarakat telah dilakukan Tungku Tigo Sajarangan dengan cukup baik dengan memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki

Prosedur Kepengurusan Administrasi Kegiatan Bea Cukai Barang Ekspor/Impor

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang mengekspor barang ke luar negeri. Pasalnya, ekspor Indonesia masih tergolong kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder  dikumpulkan dari buku, majalah, situs resmi pemerintah, dan lain-lain selama periode penerbitan lima tahun. Penelitian menunjukkan bahwa sektor ekspor Indonesia masih relatif kecil karena ketidaktahuan masyarakat mengenai persyaratan hukum untuk mengekspor barang ke luar negeri. Bea dan Cukai telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melibatkan pelaku UMKM. Selain itu, Bea Cukai juga memiliki aturan yang menurunkan harga ekspor bagi peserta UMKM. Selain itu, diperlukan pelatihan untuk  mengekspor barang  ke luar negeri

Village Government Strategy in Community Economic Empowerment through Village-Owned Enterprise Program

The Village-Owned Enterprise program is expected to have a positive impact in boosting the village economy. Therefore, a mature strategy is needed from the Village Government through the Village-Owned Enterprises program to identify and utilize local potential in the village. This study aims to examine the strategies implemented by the Wonoasri Village Government in an effort to empower the community's economy through the Dana Asri Sejahtera Village-Owned Enterprise program, as well as identify factors that support and hinder the implementation of these strategies. This research adopts the concept of Wheelen and Hunger's theory of strategy implementation, which consists of Programs, Budgets, and Procedures.The method applied in this research is descriptive qualitative method. In this study, the technique of determining informants was carried out by applying the snowball sampling method.  The data collection techniques are through the stages of observation, interviews and documentation. Then the data is analyzed using the Miles and Huberman model theory. The results of this study indicate that the implementation of community economic empowerment strategies carried out by the Wonoasri Village Government through the Dana Asri Sejahtera Village-Owned Enterprise program is realized through the development of 3 types of business fields, namely 1) savings and loan business, 2) culinary market business, 3) livestock business. The strategy of the Wonoasri Village Government through the Dana Asri Sejahtera Village-Owned Enterprise program has run optimally due to supporting factors such as adequate capital and infrastructure. However, there are limited human resources that become obstacles in the implementation of strategies carried out by the Wonoasri Village Government through the Dana Asri Sejahtera Village-Owned Enterprise

Manajemen Konflik dalam Pengoperasian Koridor VI Trans Padang

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 127 tahun 2021 menjadi sebuah dasar dalam pengelolaan, pelaksanaan dan standar layanan minimal angkutan umum Trans Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Padang dalam menangani konflik demo yang terjadi antara sopir angkot padang dengan sopir Trans Padang mengenai rute perjalanan Trans Padang pada Koridor VI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaiamana adanya. Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan meneliti lokasi yang menjadi penyebab konflik yaitu Koridor VI Trans Padang serta melakukan penelitian ke Pemerintah Kota Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai informan yang terlibat langsung dalam konflik antara Trans Padang dengan sopir angkot Padang. Hasil dalam penelitian ini menemukan manajemen konflik dalam pengelolaan koridor 6 Trans Padang belum berjalan optimal. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah juga perlu memahami kepentingan para sopir angkot dan mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak

Tinjauan Kolaboratif dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi di Maluku Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran serta aktor kolaboratif dalam mendorong pengembangan Desa Wisata Lapasi, serta untuk memahami urgensi kolaborasi dalam meningkatkan potensi pariwisata lokal. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan sumber data dokumentasi, seperti studi literatur, data internet, dan observasi lapangan. Penggunaan perangkat lunak Nvivo 12 Plus telah memfasilitasi analisis mendalam dan sistematis terhadap informasi yang diperoleh, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Lapasi. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan pelaku usaha memiliki peran krusial dalam pengembangan Desa Wisata Lapasi. Pembinaan dan pengembangan desa wisata, perlindungan kelestarian alam, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, serta dorongan terhadap ekonomi lokal merupakan fokus utama upaya kolaboratif tersebut. Hal ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan daya saing desa wisata di masa depan. Pengalaman sukses Desa Wisata Lapasi dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah lainnya untuk menerapkan model kolaboratif dalam pengembangan pariwisata lokal, memperkuat sinergi antara berbagai stakeholder, dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan daerah secara keseluruhan