Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

This study aims to identify and understand the mechanism of land acquisition for development in the public interest, and to analyze the form of local government authority in implementing land acquisition for toll road construction. This type of research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Development is one of the efforts to achieve general welfare. In a development, land is definitely needed, while land owned by the state is getting less and less, so land acquisition is necessary. The implementation of land acquisition cannot be carried out arbitrarily, and the implementation of land acquisition for the public interest must pay attention to the interests of development and the interests of the community. The results of this study show that the government is the executor of land acquisition, the mechanism of which consists of four stages, namely planning, preparation, implementation, and the delivery of results. Then, the government and regional governments have the authority to guarantee the availability of land and funding for land acquisition for the public interest and as the executor of land acquisition. The government and regional governments have an obligation to prioritize the welfare of their citizens because the principle of development in the public interest is aimed at increasing the welfare of all people. The regional government is obliged to ensure that the assessment of compensation in land acquisition is based on the principles of fairness, benefit, agreement and sustainability

LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA

Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) adalah kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya di sekolah ataupun lembaga. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) diharapkan mampu mengasah kompetensi mahasiswa dan memberikan pengalaman kerja secara nyata Pelaksanan PLT tahun akademik 2017/2018 diselenggarakan oleh LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta pada semester gasal selama dua (2) bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai tanggal 22 November 2017. Dalam kesempatan ini pelaksanaan PLT oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan dilaksanakan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. BDK Yogyakarta merupakan lembaga penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dalam bidang keuangan. Penyusunan program kerja mahasiswa PLT UNY mengikuti program kerja yang sudah di agendakan oleh BDK Yogyakarta. Pelaksanaan mata kuliah PLT terbagi atas program kerja kelompok dan program kerja individu. Program kerja kelompok berupa review evaluasi pasca diklat, pembuatan video pembelajaran, desain pesan pembelajaran, pelayanan diklat, dan knowledge management. Program kerja insidental yang dilaksanakan ialah merangkum disertasi, input biodata widyaiswara dan seminar metodologi pendidikan. Adapun program kerja individu berupa evalusi diklat alih media yang merupakan program yang disarankan oleh dosen pembimbing lapangan. Sedangakn hambatan yang dialami yaitu mahasiswa kurang menguasai kompetensi di bidang keuangan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan diklat untu para peserta kurang maksimal. Akan tetapi proses pelaksaan program kerja dapat dilaksanakan secara lancar berkat kerjasama tim PLT UNY dengan BDK Yogyakarta

OMBUDSMAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DENGAN DENMARK

The Ombudsman as a state institution has the duty to oversee the administration of the state, particularly in public services in order to realize good governance. Therefore the institution is demanded to be independent and impartial to other state institutions. In addition, the presence of the Ombudsman becomes a manifestation of legal protection for the community in the event of maladmnistration conducted by the apparatus/state officials in using their authority. The birth of the Ombudsman is inseparable from history in Scandinavian countries, including in Denmark. The Danish Ombudsman, known as the Folketingets Ombudsmand, has become one of the most important institutions in the state system there. While in Indonesia, its position has received less attention. This difference makes the writer interested to compare it. The approach used in this paper uses a micro-type body of norm approach, which is a legal comparison that uses the Act as the basis for comparison, which is used is Act Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia compared to the Danish Ombudsman Act. Whereas the legal comparison method uses analytical method. The result of this research is to reconstruct the law in Law Number 37 Year 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia by adopting from what is in the Danish Ombudsman Act. the hope is that the existence of ORI is so respected and recommendations from ORI are not merely morally binding but are legally binding.Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi dari penyelenggaraan negara, khususnya pada pelayanan publik agar terwujudnya good governence. Oleh karena itu lembaga tersebut dituntut untuk bersifat independen dan tidak memihak kepada lembaga negara lainnya. Selain itu hadirnya Ombudsman menjadi suatu perwujudan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi maladmnistrasi yang dilakukan oleh aparatur/pejabat negara dalam menggunakan kewenangannya. Lahirnya Ombudsman tidak lepas dari sejarah di negara Skandinavia, termasuk di Denmark. Kedudukan Ombudsman Denmark atau dikenal sebagai Folketingets Ombudsmand, lembaga tersebut menjadi salah satu lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan disana. Sedangkan di Indonesia keududukannya kurang mendapat perhatian. Perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk membandingkannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan mikro jenis bodies of norm, yaitu perbandingan hukum yang menggunakan Undang-Undang sebagai dasar untuk melakukan perbandingan, yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dibandingkan dengan The Ombudsman Act Denmark. Sedangkan untuk metode perbandingan hukum menggunakan analytical method. Hasil dari penelitian ini adalah untuk dilakukan rekonstruksi hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan mengadopsi dari apa yang ada di The Ombudsman Act Denmark. harapannya adalah eksistensi ORI begitu disegani dan rekomendasi dari ORI tidak sekadar mengikat secara moral melainkan mengikat secara hukum

PROBLEMATICS OF CHANGES IN MINING AND BANK PROVISIONS IN MINING LICENSING AUTHORITY

Problems with changing the policy of the Coal Mineral Law, regarding changes to permits, have resulted in some disharmony between the regional government and the central government. This writing was carried out with a focus on writing regarding mining licensing authority with reference to the Minerba Law with Law Number 3 of 2020. The purpose of this research is to evaluate the disharmony of minerba mining licensing policies by the central government towards regional governments. The method used in this research is normative juridical. In conducting research, the author obtains information by digging, finding out and finding a legal principle, rule of law, and legal doctrine which will be used in the future to answer several existing legal issues. The problem with changing policies regarding mining permits is because there are several substantive articles in the law which have logical consequences for the regional autonomy management sector. The takeover of mining licensing affairs by the central government "Centralization" has consequences, namely the reduced function of the state's right to control over the mineral and coal mining sector in regional governments, both provincial and district/city. The centralization carried out by the government is a way of simplifying mining business licensing, so that in this case the central government aims to make policies regarding management and licensing easie

PERWUJUDAN DESA RAMAH ANAK BERDASARKAN KEADILAN DAN SDGS

Latar belakang yaitu munculnya desa bedahlawak merupakan desa yang identik dengan anak namun dalam perjalanan faktualnya muncul penolakan untuk meramu anak sebagaimana mestinya. Anak sebagai awal mula kebermulaan hidup harus mendapatkan perlindungan yang optimal. Metodelogi menggunakan pendekatan ilmu hukum yang tidak hanya berkutat pada normatif namun adanya sosiologi hukum, empiris.[1] adapun data diperoleh dengan pengamatan langsung, survei serta wawancara. Hal ini dilakukan secara bertahap mulai dari penggalian data, hingga pelaporan tahap akhir. adanya tahapan ini akan menjadikan kegiatan dapat dipertanggunjawabkan. Penguatan kapasitas pengurus BP pipa tentang konsep gender dan penanganan kasus di 21 Februari 2023 oleh Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan Untag Surabaya. koordinasi penyelesaian kasus yang ditangani bp pipa dan desa di balai desa 30 Maret 2023. Perencanaan pelatihan mediasi tingkat desa oleh kepala desa, sekretaris bp pipa dan BPD yang akan dilakukan Oktober 2023 serta pengurus bp pipa otomatis dijadikan pengurus pusat perlindungan perempuan dan anak tingkat desa sesuai Instruksi Kementerian PPPA, April 2023

PERWUJUDAN DESA RAMAH ANAK BERDASARKAN KEADILAN DAN SDGS

Latar belakang yaitu munculnya desa bedahlawak merupakan desa yang identik dengan anak namun dalam perjalanan faktualnya muncul penolakan untuk meramu anak sebagaimana mestinya. Anak sebagai awal mula kebermulaan hidup harus mendapatkan perlindungan yang optimal. Metodelogi menggunakan pendekatan ilmu hukum yang tidak hanya berkutat pada normatif namun adanya sosiologi hukum, empiris.[1] adapun data diperoleh dengan pengamatan langsung, survei serta wawancara. Hal ini dilakukan secara bertahap mulai dari penggalian data, hingga pelaporan tahap akhir. adanya tahapan ini akan menjadikan kegiatan dapat dipertanggunjawabkan. Penguatan kapasitas pengurus BP pipa tentang konsep gender dan penanganan kasus di 21 Februari 2023 oleh Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan Untag Surabaya. koordinasi penyelesaian kasus yang ditangani bp pipa dan desa di balai desa 30 Maret 2023. Perencanaan pelatihan mediasi tingkat desa oleh kepala desa, sekretaris bp pipa dan BPD yang akan dilakukan Oktober 2023 serta pengurus bp pipa otomatis dijadikan pengurus pusat perlindungan perempuan dan anak tingkat desa sesuai Instruksi Kementerian PPPA, April 2023

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

The election of the village head is a form of exercising people's sovereignty and implementing village autonomy. Village head election arrangements are regulated in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Desa. The implementation of the Pilkades cannot be separated from the development of political dynamics that occurred in the village, which led to conflicts leading to a dispute over the results of the Pilkades. This legal research uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on Pasal 37 UU Desa dan Pasal 40 ayat 7 PP Desa, the Regent/Mayor has the authority to settle disputes over the results of the Pilkades. Legal remedies that can be taken for a candidate for village head whose rights have been impaired is to challenge the decision to determine the results of the Pilkades issued by the Regent/Mayor. This decision regarding the determination of the elected village head candidate is the object of filing a lawsuit against the local government. Keyword: Election, Village Head, Disput

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

The election of the village head is a form of exercising people's sovereignty and implementing village autonomy. Village head election arrangements are regulated in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Desa. The implementation of the Pilkades cannot be separated from the development of political dynamics that occurred in the village, which led to conflicts leading to a dispute over the results of the Pilkades. This legal research uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on Pasal 37 UU Desa dan Pasal 40 ayat 7 PP Desa, the Regent/Mayor has the authority to settle disputes over the results of the Pilkades. Legal remedies that can be taken for a candidate for village head whose rights have been impaired is to challenge the decision to determine the results of the Pilkades issued by the Regent/Mayor. This decision regarding the determination of the elected village head candidate is the object of filing a lawsuit against the local government

ARTIKULASI KEPENTINGAN POLITIK KELOMPOK MASYARAKAT MARJINAL DI PERKOTAAN DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN

Kebijakan dibidang kesehatan menjadi sangat penting karena kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Selain itu kesehatan juga sebagai Hak Asasi Manusia maka negara harus menjamin itu, khususnya pada masyarakat miskin. Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan pembangunan dibidang kesehatan juga salah satu indikator menuju kesejahteraan. Masyarakat marjinal dalam mengartikulasikan kepentingan politiknya untuk mendapatkan haknya serta akses yang didapat oleh masyarakat marjinal dalam pelayanan kesehatan akan dibahas didalam studi ini. Tujuannya memperoleh informasi mengenai akses masyarakat marjinal pada BPJS Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori marjinal. Dalam teori tersebut masyarakat marjinal dibagi beberapa aspek yaitu marjinal secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Dari hasil temuan tersebut selanjutnya akan dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat marjinal tidak dijamin haknya karena dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan PBI masih ada permasalahan seperti pelayanan buruk, kualitas obat kurang, proses administrasi lama. Kesehatan adalah politik karena menjadi aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Atas dasar itu masyarakat miskin termarjinalkan secara politik. Untuk memperjuangkan haknya tersebut mereka ada yang aktif untuk melobi pihak yang bisa dijangkau dan ada yang hanya diam atau pasrah dengan kondisi. Kemudian pendidikan rendah dan penddapatan rendah menjadi faktor yang membatasi masyarakat marjinal untuk mengakses pelayanan kesehatan