Development of control algorithm for a new 12s-6p single phase field excited flux switching motor

Flux switching motor (FSM) fall into a special category of switch reluctance motors (SRM). One of the key features of FSM is its rotor structure. Generally, it is free from any magnet and winding. Thus, allowing the motor to attain considerably higher speed and more stability then conventional AC motor. However, this simple and robust structure demands more sophisticated driving mechanism mainly due to the absence of rotating magneto motive force (MMF) in the rotor. The main concern of this research is to design algorithms for starting and driving 12 slots and 6 poles (12S-6P) segmental rotor field excited flux switching motor (FEFSM) and evaluate the algorithms efficiency by analyzing motor’s dynamic performance in terms of torque and current consumption. In this research, two algorithms have been proposed in which first algorithm is based on bipolar DC signals while second algorithm is based on field oriented control (FOC) principle. For position detection, algorithms merely need a basic infrared transceiver sensor. Bipolar DC signal algorithm is based on changing the polarity of armature DC voltage on the detection of zero rotor position. On the other hand, FOC algorithm involves detection of rotor zero position to estimate speed and prediction of instantaneous rotor position in real time. Initially, fundamental control principle for 12S-6P FEFSM has been identified through the finite element analysis (FEA) of the model. Afterwards control algorithms have been successfully developed and implemented in the motor control hardware. Compared to Bi-polar DC algorithm, the observations shows that the single phase FOC algorithm results in far less distortion of armature voltage waveforms even at high speed, which results in jittering free motor operation. On the other hand, Bi-polar DC algorithm results in much higher torque production, which is about 50% more than that of the single phase FOC’s yield. In terms of simulation and prototype performance comparison, Bi-polar DC algorithm is about 92% efficient in torque generation in case of initial model of FEFSM and staggering efficiency around 96% in case of optimized motor model

POSITIVE CLASSROOM ENVIRONMENT, COOPERATIVE LEARNING STRATEGY, READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT: A CORRELATIONAL STUDY

Positive classroom environment is a good environment to make the goals of learning process can be achieved. In building a positive classroom environment, teacher are may not merely use of teachers’ roles. Cooperative learning can help the teacher in classroom learning activities. In small groups, students can share and complete the goal of learning together with other students in the same class. The research is conducted on the even semester of 2018/2019 academic year in SMP Panca Jaya Surabaya. The students were given a questionnaire about Positive Classroom Environment and Cooperative Learning Strategy. Then all the students were given reading test to know the level of reading comprehension of each student. Using multiple regression analysis, it was proved at a significant level 0.004. Those variables have a medium positive correlation. Students who have a high level positive classroom environment and cooperative learning strategy have a good achievement. Thus, the alternative hypothesis was accepted.  Suggestion proposed on the basis of the result is addressed to EFL teaching practitioners as well as other researchers who want to conduct positive classroom environment and cooperative learning research. The writer hopes that there will be another research discusses it

Pengaruh Pemberian Sumber Silikon pada Sifat Kimia dan Pertumbuhan Tanaman Padi pada Tiga Jenis Tanah

Silicon (Si) has an important role in the growth of rice plants and some soil chemical properties. However, Si still receives less attention, because there is still little information about the importance of Si for rice plants and not many researches have been done on the use of Si in rice plants. This condition causes the farmers do not practice the use of Si as a fertilizer that eventually removal or release of silica from the soil solum. One source of Si that can be used as a fertilizer is trass. Currently, the trass has been widely used by the community as the basic material for making bricks. However, the use of trass as a source of Si in agriculture is not widely known. Therefore, it is necessary to evaluate the effect of trass on rice plant growth and soil chemical properties. The purpose of this study was to analyze the effect of trass addition on soil chemical properties and rice growth. The experimental design used was a separate plot where three types of soil, namely oxisol, inceptisol, and vertisol as the main plot and seven doses of trass were 0 (D0); 1.25 (D1); 2.5 (D2); 3.75 (D3); 5 (D4); 7.5 (D5); and 10 (D6) g kg-1 of soil as sub-plots. The treatment was a combination of these two factors and was repeated 3 times to obtain 63 experimental units. The results showed that the administration of trass significantly increased pH, available P, Ca-dd, Mg-dd, and significantly decreased available Fe and Mn. Meanwhile, the provision of trass also significantly affected plant height, namely 91 cm, and the number of tillers, namely 21 stems.   Key words: chemical properties, rice, silicon, tras

Analisis tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA pasca berlakunya PP No. 48 tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)

Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama. Peraturan ini berisi tentang biaya pernikahan di dalam KUA sebesar Rp. 0,00,- (nol rupiah) dan biaya pernikahan di luar jam dan hari kerja KUA dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan Bringin, tarif administrasi pelaksanaan pernikahan di luar jam dan hari kerja KUA Kecamatan Ngaliyan khususnya yang terjadi di Kelurahan Bringin yaitu sebesar Rp. 900.000,- sampai Rp. 1.400.000,-. Sedangkan tarif yang ditetapkan pemerintah untuk mengurus biaya administrasi sesuai PP No. 48 Tahun 2014 yaitu apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp. 600.000,-. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana praktik penentuan besarnya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Apa faktor penyebab tingginya biaya pelaksanaan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reaserch). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (kepada masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar KUA di Kelurahan Bringin, perangkat desa, dan pihak KUA), observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan praktik penentuan besaran biaya administrasi pelaksanaan pernikahan di luar jam dan hari kerja KUA pada realitanya biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu: 1. Pengurusan pelaksanaan nikah yang menggunakan jasa modin. 2. Pengurusan pelaksanaan nikah yang menggunakan jasa orang ketiga. 3. Pengurusan pelaksanaan nikah yang dilakukan sendiri. Faktor penyebab yang menjadikan tingginya biaya pelaksanakan pernikahan di Kelurahan Bringin diantaranya: masyarakat sendiri yang menghendaki pernikahan dilaksanakan di luar KUA dan di luar hari dan jam kerja, kebiasaaan masyarakat Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan yang mempercayakan kepengurusan administrasi kepada Modin/Lebe/Pihak ketiga, adanya tugas tambahan kepada PPN atau penghulu seperti memberikan khutbah nikah, pembaca do’a dan menjadi wali hakim, dan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan besaran biaya pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Ngaliyan kepada masyarakat Kelurahan Bringin. Untuk mengatasi pembengkakan biaya administrasi pencatatan pernikahan perlu adanya kerjasama antara birokrasi Kantor Urusan Agama dengan Kementerian Agama untuk mensosialisasikan kisaran biaya administrasi pencatatan pernikahan yang sebenarnya

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk prostitusi dalam Putusan Nomor 841/PID.SUS/2019/PN.MDN.Penelitian ini menggunakan metode telah pustaka (library research). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 296, Pasal 297 KUHP dan secara khusus di atur juga dalam UU TPPO. Mengenai sanksi perdagangan orang di atur dalam KUHP pada Pasal 295 Ayat (1) Angka 1 dan 2, Pasal 295 Ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 Ayat (1),(2) dan Pasal 506 KUHP. Dalam UU TPPO pada Pasal 2. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dalam dakwaan yang menjadi tuntutan Jaksa, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Thn 2007 dengan unsur-unsur, yaitu Setiap Orang, Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.Majelis Hakim PN Medan  menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan menjatuhkan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alat bukti menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 karena melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO.Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum TPPO ada pada KUHP dan UU TPPO. Begitu juga dengan sanksinya, diatur dalam KUHP dan UU TPPO. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Medan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Indices Of Students' English Final-Term Test Items as A Part of Summative Assessment: A Study of Difficulty Level, Distractor Items, and Discrimination Index at Animal Husbandry Study Program of Jenderal Soedirman University in the Academic Year of 2022/2023

Penelitian ini berfokus pada analisa butir soal. Butir soal pada penelitian ini berbentuk pilihan ganda. Pilihan ganda adalah slah satu cara yang paling banyak digunakan pada ujian kebahasaan. Penelitian ini sengaja dibuat untuk mendapatkan indeks Tingkat kesulitan, efektivitas pengecoh, dan indeks diskriminasi. Sebanyak 30 lembar jawaban digunakan sebagai sampel untuk dianalisa. Sejumlah 3 guru yang terlibat juga dilibatkan demi memperkaya data penelitian. Analisa dokumen dan wawancara digunakan sebagai intrumen dalam penelitian ini. Hasil dari Analisa dokumen untuk Tingkat kesulitan menunjukan 40 soal (80%) berada pada level sedang, 8 soal (16%) terlalu sulit, dan 2 soal (4%) terlalu mudah. Analisa pada efektivas pengecoh menunjukan 33 soal (66%) dengan 0 pengecoh yang tidak efektif pada masing masing soal, 14 soal (28%) dengan 1 pengecoh yang kurang efektif, dan 3 soal (6%) dengan 2 pengecoh yang kurang efektif tiap soal. Analisa indeks diskriminasi menunjukan 2 soal (4%) termasuk dalam kategori sangat bagus, 9 soal (18%) kategori baik, 16 soal (32%) memuaskan, 13 soal (26%) kurang baik, dan 10 soal (20%) ditolak. Hasil dari wawancara menunjukan bahwa Guru yang terlibat memang sengaja membuat soal dalam kesetaraan yang sama untuk siswa dengan kemampuan tinggi dan siswa dengan kemampuan kurang tinggi dengan membuat Tingkat kesulitan tiap soal menengah. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam ujian kebahasaan juga menjadi pengaruh bagi indeks tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa soal yang perlu untuk dipertimbangkan ulang demi keefektifan hasil ujian

Pattern and Practice of Paediatric Neurosurgical Procedures- An analysis of one year initial experience at resource challenged setup of Children Hospital, Faisalabad.

patients presenting to Children Hospital, Faisalabad. Materials and Methods:  Retrospective case series of 778 consecutive cases admitted in Pediatric Neurosurgery Department, Children Hospital, Faisalabad over one year (October 2019- September 2020). Patients of age less than 15 years, any gender, admitted in Pediatric Neurosurgery ward for management were included and studied for their demographic data hospital stay, a procedure done and outcome. Results:  A total of 778 patients who required some neurosurgical intervention were admitted, 725 underwent various types of procedures and the remaining were treated conservatively. 320 (44.14%) were male and405 (55.86%) were female. The age range was 20 days to 13 years. The most common diagnosis was hydrocephalous, and then was Meningomyelocele (MMC). The first three common procedures performed included monitoring of Cerebrospinal fluid (CSF) in 36% of cases, Placement of shunt (21%), and placement of external ventricular drain (EVD) in 13% of cases of cerebrospinal fluid (CNS) infections in patients of hydrocephalous. Conclusion:  Pattern of presentation of pediatric neurosurgical cases take in almost all types of diseases like neural tube defects, hydrocephalous, cranial trauma, tumors, cysts, and infections but surgical procedures in routine practice in Faisalabad district cover mainly hydrocephalous and its complications. Endoscopic or advanced procedures are not commonly practiced due to multiple factors but existing constraints do not prevent the best management of pediatric neurosurgery patients

PROFILE OF PROCALCITONIN LEVELS IN SEVERE–CRITICAL COVID-19 PATIENTS

The diagnostic and therapeutic modalities of COVID-19 are still being researched and developed. One of the diagnostic modalities in the treatment of COVID-19, especially in patients with severe and critical symptoms, is procalcitonin. Although procalcitonin is more commonly associated with bacterial infections, several studies have shown association between the severity of COVID-19 patients and procalcitonin levels, and serial measurement of procalcitonin levels may be useful in predicting prognosis. This report presents three cases of severe-critically ill COVID-19. All three patients were tested for procalcitonin serially. Survivors (patient I and II) showed relatively low procalcitonin levels. These patients were clinically responsive to conventional oxygen therapy modalities. Serial chest X-rays in both patients also did not show the progression of pneumonia. In non-survivor (patient III) procalcitonin level have shown high value before ICU treatment, and during ICU care showed an increasing trend. The increase was in line with the progression of pneumonia on chest X-ray, and the patient is also clinically unresponsive to oxygen therapy, requiring invasive mechanical ventilation. Procalcitonin examination is one of the modalities that can be used in predicting the prognosis and disease course of severe-critical COVID-19 patients. COVID-19 patients with low procalcitonin levels are associated with a better prognosis than patients with high procalcitonin levels

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A KAB. TEGAL )

Kajian utama dalam Tesis ini adalah dinamika pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi. Idealnya pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun ada pasal dalam undang-undang perkawinan yang bisa di jadikan peluang bagi calon pengantin dan keluarga/wali calon pengantin yang berkeinginan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Data putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi dalam 4 tahun terahir mengalami peningkatan. Tahun 2018 ada 61 perkara, tahun 2019 sebanyak 163 perkara, dan ditahun 2020 mengalami lonjakan menjadi 385 perkara, dan 2021 Pengadilan Agama Slawi memutus perkara dispensasi nikah sebanyak 330 perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Tegal mengajukan dispensasi nikah dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif memalui pendekatan yuridis dan normatif. Sumber data primer adalah penetapan dispensasi nikah yang diperoleh dari Pengadilan Agama Slawi, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal, tesis dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengaan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) perkara permohonan dispensasi nikah mengalami kenaikan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. (2) alasan yang diajukan pemohon dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi, pertam,hubungan yang sudah erat antara calon mempelai sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, hubungan antara calon suami dan istri sudah melakukan hubungan suami istri diluar nikah. (3) Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada aturan formil dengan mempertimbangkan alat bukti serta dasar-dasar (dalil-dalil) dalam hukum islam. Seperti, ayat al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fiqh