Perwujudan Kedaulatan Laut di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional

Perairan laut Aceh yang berada di antara Selat Malaka (pesisir timur) dan Samudera Hindia (pesisir barat) menempatkan daerah ini berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Laut Aceh merupakan aset besar yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Diakui bahwa perhatian masyarakat Aceh terhadap potensi wilayah lautnya semakin berkembang. Kecendrungan ini dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang dinamis yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi sumber daya di darat. Pengaruh lainnya adalah perkembangan kemaritiman secara nasional sehingga memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut. Sementara itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut masih menghadapi kendala klasik berupa kendala teknis dan kendala struktural. Sehingga permasalahan yang berpotensi muncul dari dua kendala tersebut, sejatinya mampu diantisipasi dengan mengoptimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara bijak. Untuk alasan tersebut, maka pemahaman yang komprehensif dalam kerangka pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup relevan untuk dijadikan tolok ukur, dan ini menjadi tanggungjawab negara (state responscibility). Kerangka HAM yang dimaksud sebagai bentuk pendekatan dalam mewujudkan kedaulatan laut di Aceh dalam konteks ke-Indonesiaan adalah melalui pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Penilaian selama ini, bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintahan Aceh yang seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi hak tersebut cenderung belum maksimal dalam memainkan fungsinya selama ini, meskipun mempunyai peran yang sangat besar di dalamnya. Oleh karena tanggungjawab negara tersebut, pada dasarnya tidak dapat dikesampingkan sebagaimana mandat Konvensi Internasional Hukum Laut (HUKLA) 1982; Konvensi Hak Ekosob 1976; serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pun demikian pemahaman yang komprehensif oleh Pemerintahan Aceh mengenai prinsip-prinsip pemenuhan hak Ekosob sebagai payung kebijakan atau ‘guideline’ dalam membangun sektor perikanan dan kelautannya yang berbasis kepada sumber daya lokal. Akan menjadi modal utama dalam mengembangkan potensi kelautan (ocean economics) dan mendorong terjadinya demokratisasi dan keadilan sosial, demi mensejahterakan rakyat Aceh, khususnya peningkatan kualitas kehidupan para nelayan

PENGARUH PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP TRANSFER OF TRAINING PADA DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DENGAN KEPUASAN KERJA PEMEDIASI

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap transfer of training pada dosen Universitas Syiah Kuala dengan kepuasan kerja pemediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen Universitas Syiah Kuala berjumlah 94 responden. Hasil analisis menggunakan HLM (Hierarchical Linear Modelling) menunjukkan bahwa: 1)Persepsi Dukungan Organisasi berpengaruh positif terhadap Transfer of Trainingpada dosen Universitas Syiah Kuala. 2) Persepsi Dukungan Organisasiberpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja pada dosen Universitas Syiah Kuala. 3) Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Transfer of Training pada dosen Universitas Syiah Kuala. 4) Kepuasan Kerja memediasi secara partial (partial mediation) Persepsi Dukungan Organisasi terhadap Transfer of Trainingpada dosen Universitas Syiah Kuala.Kata Kunci: Persepsi Dukungan Organisasi, Transfer of Training, Kepuasan Kerja

KONTROL PERANGKAT ELEKTRONIK DENGAN PERINTAH SUARA MENGGUNAKAN ARDUINO BLUETOOTH CONTROLLER

Penggunaan perangkat elektronik sekarang ini kebanyakan masih menggunakan saklar manual untuk memutus dan menyambungkan arus listriknya. Selain itu beberapa perangkat elektronik sudah memiliki alat kendalinya sendiri untuk mempermudah penggunaannya tetapi sering terjadi kesulitan apabila ingin mengontrol lebih dari satu perangkat elektronik, ini dikarenakan remote kendali hanya dapat mengontrol satu perangkat elektronik saja. Semakin banyak perangkat elektronik yang akan dikontrol maka semakin banyak remote kendali yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dirancang sebuah sistem untuk mengontrol seluruh perangkat elektronik dalam satu alat kendali. Alat kendali dapat memanfaatkan media komunikasi yang sekarang ini digunakan pada seluruh smartphone android yaitu media komunikasi Bluetooth. Untuk itu, melalui integrasi dari Bluetooth pada perangkat smartphone android dan hardware serta software yang digunakan, dihasilkan ide untuk merancang perangkat kendali perangkat elektronik berbasis Bluetooth pada smartphone android. Dan penulis juga menambahkan sistem speech recognition pada alat kendali ini untuk mengontrol perangkat elektroniknya. Rancangan prototipe yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Arduino Uno, Bluetooth module, relay dan smartphone android. Pengembangan sistem pada penelitian ini bekerja sesuai dengan konsep Internet of Things (IoT). Pengguna dapat mengontrol perangkat elektronik secara langsung

PERWUJUDAN KEDAULATAN LAUT DI ACEH BERBASIS HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Perairan laut Aceh yang berada di antara Selat Malaka (pesisir timur) dan Samudera Hindia (pesisir barat) menempatkan daerah ini berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Laut Aceh merupakan aset besar yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Diakui bahwa perhatian masyarakat Aceh terhadap potensi wilayah lautnya semakin berkembang. Kecendrungan ini dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang dinamis yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi sumber daya di darat. Pengaruh lainnya adalah perkembangan kemaritiman secara nasional sehingga memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut. Sementara itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut masih menghadapi kendala klasik berupa kendala teknis dan kendala struktural. Sehingga permasalahan yang berpotensi muncul dari dua kendala tersebut, sejatinya mampu diantisipasi dengan mengoptimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara bijak. Untuk alasan tersebut, maka pemahaman yang komprehensif dalam kerangka pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup relevan untuk dijadikan tolok ukur, dan ini menjadi tanggungjawab negara (state responscibility). Kerangka HAM yang dimaksud sebagai bentuk pendekatan dalam mewujudkan kedaulatan laut di Aceh dalam konteks ke-Indonesiaan adalah melalui pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Penilaian selama ini, bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintahan Aceh yang seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi hak tersebut cenderung belum maksimal dalam memainkan fungsinya selama ini, meskipun mempunyai peran yang sangat besar di dalamnya. Oleh karena tanggungjawab negara tersebut, pada dasarnya tidak dapat dikesampingkan sebagaimana mandat Konvensi Internasional Hukum Laut (HUKLA) 1982; Konvensi Hak Ekosob 1976; serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pun demikian pemahaman yang komprehensif oleh Pemerintahan Aceh mengenai prinsip-prinsip pemenuhan hak Ekosob sebagai payung kebijakan atau ‘guideline’ dalam membangun sektor perikanan dan kelautannya yang berbasis kepada sumber daya lokal. Akan menjadi modal utama dalam mengembangkan potensi kelautan (ocean economics) dan mendorong terjadinya demokratisasi dan keadilan sosial, demi mensejahterakan rakyat Aceh, khususnya peningkatan kualitas kehidupan para nelayan

REKONSILIASI DI ACEH: PELUANG DAN TANTANGANNYA

Pertikaian politik dan bersenjata telah lama usai di Aceh. Berbagai pola penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dilakukan belum berhasil untuk dituntaskan. Ulasan dalam bentuk tulisan ilmiah ini menyuguhkan konsep rekonsiliasi demi penguatan damai yang konstruktif dan berkesinambungan di Serambi Mekkah. Mengingat pentingnya akses keadilan bagi masyarakat korban konflik yang tak lain sebagai bentuk ikhtiar untuk mengurai benang merah sejarah kekerasan bersenjata dan kemanusiaan yang tidak boleh surut demi rasa keadilan dan pertanggungjawaban terhadap berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang masih menyimpan misteri. Segenap elemen masyarakat saat ini menunggu kepastian jawaban dari akhir sebuah proses panjang, yang kesemuanya itu bermula dari adanya kemauan pemerintah untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini secara adil dan bermartabat. Tujuan rekonsiliasi sendiri pada akhirnya berujung kepada terketuknya pintu hati sanubari para pelaku untuk mengakui kesalahan sejarahny

Asean Synergy Makes a Mine-Free World in Indonesia

The Convention for the Comprehensive Prohibition of Anti-Personnel Mines, was created with the aim of realizing a "Mine Free World". Indonesia ratified the 1997 Ottawa Convention into Law “Undang- Undang” Number 20 of 2006. As a State Party, Indonesia is bound to comply with all provisions of the convention. Most important is the commitment to protect every citizen of his country from falling victim to anti-personnel mines. During the armed conflict in Aceh, mines were used by both parties, namely the Indonesian Security Forces and the Free Aceh Movement. The indication is the number of victims who were dominated by civilians after the conflict ended. For this reason, the parties are deemed not to comply with and carry out their responsibilities as intended by the conventions and principles of international humanitarian law. The two sides seemed not doing their best to resolve the problems caused by the presence of anti-personnel mines. Therefore, the experience of ASEAN countries that have succeeded in burying their past due to involvement in armed conflict, is very much needed in mediating the problems experienced in Aceh, Indonesia. Experiences like Vietnam and Cambodia are indispensable in initiating an anti-personnel mine clearance agenda whose findings are still ongoing. Then the Philippines as a party to this convention, which has the characteristics of a non-international armed conflict like Indonesia, also needs its contribution in this regard. ASEAN involvement is intended to work together to encourage the two parties to continue the peace agenda in Aceh according to the Helsinki MoU on August 15, 2005 and Law “Undang-Undang” Number 11 of 2006 on Aceh Governance

Mise au point et caractérisation de scellement anodique

National audienceLa soudure anodique est une technique d’assemblage qui permet la réalisation de composant à l’échelle du micron. Cette technique qui a pour principe de souder deux plaques (verre/silicium) appelées wafers nécessite des étapes préalables. Au vue des prix des machines utilisées pour la soudure anodique, les abaques existent pour les matériaux standards. Cependant pour ce projet nous utilisons des matériaux résistif, fin avec cavité

Peningkatan sistem informasi manajemen pada departemen general affair dan quality control di PT "X"

Permasalahan pada PT X adalah bagaimana cara meningkatkan sistem informasi manajemen departemen general affair dan quality control. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang suatu program database yang memudahkan kinerja departemen general affair dan quality control. Alur informasi program database dimodelkan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD) dan flowchart. Alur informasi, data entitas (tabel), dan atribut (field) merupakan data-data yang digunakan sebagai dasar untuk membangun program database. Adanya program database mengakibatkan perubahan sebagian dari DFD dan flowchart awal, sehingga diperlukan DFD dan flowchart yang baru. Analisis yang dilakukan meliputi analisis perbedaan yang muncul pada DFD dan flowchart sebelum dan setelah penggunaan program database dan juga analisis peningkatan sistem yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program database, sistem informasi manajemen pada Departemen General Affair dan Quality Control mengalami peningkatan

Kuliah Ilmu Tasawuf

112