MENILAI AUTENSITAS AKTA DALAM PERSPEKTIF PASAL 38 UUJN-P

 Akta adalah tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya yang memuat peristiwa hukum dan menjadi dasar hak atau perikatan untuk pembuktian. Pejabat umum diberikan kepada Notaris, sehingga sangat penting peran Notaris untuk tetap patuh dan memenuhi semua pasal-pasal yang berkaitan dengan autentisitas akta, jangan sampai ada kesalahan dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 38 UUJN-P yang dapat menimbulkan kerugian pihak-pihak yang memiliki hak,  dan berakibat pula pada nilai autentisitas dan Notaris itu sendiriKata Kunci: Akta, Nilai Autentisitas, Notaris. Deeds are writing written by or in front of public officials authorized to make them which contain legal events and serve as the basis of rights or agreements for proof. Public officials are given to Notaries, so it is very important that the Notary's role is to remain obedient and fulfill all articles relating to the authenticity of deeds, so that there should be no mistake by not applying the provisions of Article 38 UUJN-P which can cause losses to parties who have rights and also result in the authenticity value and the notary itself.Keywords: Deed, Value of Authenticity, Notary

TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NOTARIS (RATIO DECIDENDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)

Profesi notaris adalah profesi yang mulia dan terhormat sebagai pejabat publik. Notaris melaksanakan profesinya untuk memberikan jasa hukum untuk rakyat yang berguna untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi kepastian hukum. Sebagaimana halnya dalam kasus Putusan atas perkara pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby atas nama Devi Chrisnawati selaku seorang Notaris di Surabaya yang berposisi menjadi terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan senilai ratusan milyar. Hubungan hukum perdata yang semula berada di ranah wanprestasi kemudian ternyata berlanjut ke tuntutan pidana penipuan dan penggelapan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mengenai: (1) letak batasan rumusan wanprestasi dan penipuan berdasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat berwenang; (2) Konsekuensi hukum Akta Otentik yang dilandasi oleh Dokumen serta keterangan palsu oleh para penghadap/pihak; (3) Analisa pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam perkara pidana tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya kecermatan Hakim dalam memutus sebuah perkara.The notary profession is a noble and honorable profession as a public official. Notaries carry out their profession to provide legal services for the people that are useful for providing legal protection and guarantees for legal certainty. As is the case in the case of Decision on a criminal case Number: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby on behalf of Devi Chrisnawati as a Notary in Surabaya who is in the position of being a defendant in a criminal act of fraud and/or embezzlement worth hundreds of billions. The civil law relationship which was originally in the realm of default later turned out to continue to be criminal charges of fraud and embezzlement. This research was carried out using the statute approach, conceptual approach and case approach. The research aims to examine: (1) the location of the limits for the formulation of default and fraud based on the Deed of Agreement made by a Notary as an authorized official; (2) The legal consequences of the Authentic Deed based on Documents and false statements by the appearers/parties; (3) Analysis of the judge’s legal considerations (ratio decidendi) in the criminal case. This study suggests the need for careful judges in deciding a case

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENYITAAN AKTA MINUTA KEPADA PENYIDIK

This study aims to analyze the limits of the authority of the Regional Notary Honorary Council on granting permits to confiscate Minuta deeds to investigators and the limits of their obligations. This type of research is normative legal research, namely research that is based on the applicable laws and regulations, legal principles, legal philosophy, legal doctrine and legal principles. The Notary Honorary Council (MKN) is an institution mandated by the Notary Position Law to give approval or permission to investigators to examine notaries when the notary is suspected or suspected of committing a legal violation. The presence of the Regional MKN can assist investigators in determining whether or not there is a criminal element related to the minimum deed. The Regional Notary Honorary Council was formed to carry out the function of carrying out guidance in order to maintain the dignity and honor of Notaries in carrying out their professional positions and to provide protection to Notaries regarding the Notary's obligation to keep the contents of the Deed secret.   Keywords: Authority, Granting Permit, Minuta Deed, InvestigatorsPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap pemberian izin penyitaan akta minuta kepada penyidik serta batas kewajibannya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang diamanatkan Undang-undang Jabatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau izin kepada penyidik untuk memeriksa notaris ketika notaris diduga atau disangka melakukan pelanggaran hukum. Kehadiran MKN Wilayah dapat membantu penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.   Kata Kunci: Kewenangan , Pemberian Izin, Akta Minuta, Penyidi

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TENAGA MEDIS YANG TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Perlindungan hukum bagi tenaga medis saat ini menjadi masalah serius karena banyaknya tenaga medis yang meninggal dunia akibat terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah dan pihak rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas keselamatan tenaga medis. Pemerintah mencoba melakukan tindakan pemerintah (bestuurshandeling) maupun tindakan pengaturan melalui berbagai kebijakan baik melalui Pemerintah Peraturan, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Rumah sakit mencoba melakukan pertanggungjawaban melalui perubahan tata kelola pelayanan. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pemerintah dalam tindakan maupun regulasi masih tumpang tindih karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme perlindungan tenaga medis serta kurangnya peran Komite Medik dan SPI dalam pengawasan mekanisme pertanggungjawaban oleh rumah sakit. Penelitian yuridis normatif ini menyarankan perlunya peraturan baru yang khusus mengatur tentang perlindungan tenaga medis dalam pelaksanaan pekerjaannya, optimalisasi peran komite medik melalui pembaharuan peraturan internal sebagai acuan dan kontrol bagi tenaga medis, jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga medis dalam hubungan kerjanya dengan pihak rumah sakit.Legal protection for medical personnel is a serious problem because many medical personnel have died due to being infected with Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The government and hospitals have a legal responsibility for the safety of medical personnel. The government tries to take government action (bestuurshandeling) as well as regulatory actions through various policies, both through Government Regulations, Ministerial Regulations and Circulars. Hospitals try to carry out accountability through changes in service governance. In practice, the government’s responsibilities in actions and regulations still overlap because there are no regulations that specifically regulate the mechanism for protecting medical personnel and the lack of the role of the Medical Committee and SPI in monitoring the accountability mechanism by hospitals. This normative juridical research suggests the need for new regulations that specifically regulate the protection of medical personnel in carrying out their work, optimizing the role of the medical committee through updating internal regulations as a reference and control for medical personnel, work accident insurance for medical personnel in their working relationship with the hospital

Juridical Study of Liability Execution Auctions Limit Value Below the Value of Loans

Credit agreements made by banks with customers are a function of banks as channeling funds to the public, besides that banks also function as collectors of public funds. More results obtained from the distribution of funds than the collection is income for the bank which is known as the spread. However, focusing on spreads poses a risk that the customer (debtor) will not be able to collect it so that it is detrimental to the bank, therefore banks must apply the precautionary principle in extending credit to customers. If the debtor cannot be billed, the bank can execute the guarantee provided by the debtor as one of the requirements for obtaining credit, this is to cash the guarantee as a payment for bills that are not paid by the debtor. One way of execution permitted by law is through an auction of mortgage execution by way of registering the auction to the KPKNL and will be carried out by a Class I Auction Officer. In the auction there are two prices, namely the limit price and the auction price, each of which is the minimum bid price. auction offered by the seller (auction requester) and the maximum price of the auction offer given by the auction participant and is the winner of the auction. The problem that often occurs in the implementation of this auction is the determination of the limit price which is considered too low by the debtor so that it is detrimental to the debtor to obtain the maximum value for the auction, resulting in a lawsuit in court for the cancellation of the auction results due to unlawful acts. This happened in the decision of the District Court Number 144/Pdt.Bth/2020/PN Sby where Sri Suarwati et al., as the plaintiffs, filed a lawsuit to cancel the auction of the execution of mortgage rights for alleged unlawful acts to determine the collateral limit value that was too low for the collateral assets. resulting in the defendant being in debt even though the collateral has been auctioned off and released from it. Through the principle of justice, the auction institution should be able to provide happy results for all parties so that the KPKNL as the official State institution holding the mortgage execution auction and the Class I Auction Officer must be active and not only based on procedural completeness, but also be able to read the auction that will be submitted. the implementation of whether there is a violation of law in it because the deed of the minutes of auction issued is included in the authentic deed

KAJIAN YURIDIS UNTUK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS KREDIT PERSEROAN TERBATAS DENGAN AGUNAN ASET PRIBADI (Studi kasus Putusan atas Perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby)

To carry out economic activities, the existence of capital is very necessary because it is used to finance these activities and capital in this case can be in the form of assets or money. It’s just that related to physical activities, money is the most important capital. To obtain this capital, apart from personal funds, it can also be obtained from third parties in the form of investment, issuance of shares or loan funds. Judging from the level of ease of obtaining capital funds, loan funds are the easiest compared to others and only involve a few parties so that business people prefer to borrow to obtain the capital. One of the parties providing loans in accordance with the legislation is bank and non-bank financial institutions, where to obtain the loan the debtor must make a credit agreement first and the debtor has an obligation to repay the loan plus a certain margin commonly known as interest. Banks and non-bank financial institutions have the principle of prudence in carrying out their functions so that for this purpose they apply the 5C requirements in providing credit, namely: (a) character (debtor character); (b) capacity (debtor’s ability to receive and repay loans); (c) capital (financial capital owned by the debtor); (d) collateral (collateral provided); and (e) condition of economic (economic condition for debt repayment risk). One of the most important is about guarantees where just in case the debtor cannot repay the loan, there are various kinds of guarantees in providing credit, one of which is a personal guarantee where parties outside the debtor and creditor 93are willing to give their assets to be used as collateral in the credit agreement. debtor. Based on the Civil Code, the guarantee provided by a third party (the guarantor) has the same rights as the guarantee provided by the debtor, so that if the debtor defaults, the guarantee provided by the insurer has the right to be executed by the creditor because the nature of the guarantee is to surrender voluntarily to someone else. Even though it seems detrimental to the insurer if the debtor defaults, the law has guaranteed the safety of collateral belonging to third parties from the debtor and creditor game, namely providing conditions that must include SKMHT and APHT in providing guarantees so that if there are none, the creditor cannot execute the goods belonging to the insurerUntuk melakukan kegiatan ekonomi, keberadaan modal sangat diperlukan karena dipergunakan untuk mendanai kegiatan tersebut dan modal dalam hal ini dapat berbentuk aset atau uang. Hanya saja terkait dengan kegiatan fisik maka modal uang adalah yang terpenting. Untuk memperoleh modal uang tersebut, selain dari dana pribadi juga dapat diperoleh dari pihak ketiga dalam bentuk penanaman modal, penerbitan saham ataupun dana pinjaman. Ditinjau dari tingkat kemudahan memperoleh dana modal maka dana pinjaman adalah yang paling mudah dibandingkan dengan yang lain dan hanya melibatkan sedikit pihak sehingga pelaku bisnis lebih memilih melakukan pinjaman untuk memperoleh modal terebut. Salah satu pihak yang memberikan pinjaman sesuai dengan perundang-undangan adalah lembaga keuangan bank dan non bank, dimana untuk memperoleh pinjaman tersebut debitur harus membuat perjanjian kredit terlebih dahulu serta debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman ditambah dengan margin tertentu yang biasa dikenal dengan bunga. Bank dan lembaga keuangan non bank mempunyai prinsip berhati-hati (prudence) dalam melaksanakan fungsinya sehingga untuk itu menerapkan syarat 5C dalam pemberian kreditnya yakni: (a) character (karakter debitur); (b) capacity (kemampuan debitur untuk menerima dan mengembalikan pinjaman); (c) capital (modal keuangan yang dimiliki debitur); (d) collateral (agunan yang diberikan); dan (e) condition of economic (keadaan ekonomi untuk risiko pengembalian hutang). Salah satu 792SELISIK - Volume 8, Nomor 1, Juni 2022yang terpenting adalah tentang jaminan dimana untuk berjaga-jaga apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman, ada berbagai macam jaminan dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah jaminan pribadi dimana pihak di luar debitur dan kreditur bersedia memberikan hartanya untuk dijadikan salah satu jaminan dalam perjanjian kredit debitur. Berdasarkan KUHPerdata bahwa pemberian jaminan oleh pihak ketiga (penanggungan) mempunyai hak yang sama dengan jaminan yang diberikan oleh debitur sehingga oleh karenanya jika debitur wanprestasi maka jaminan yang diberikan penanggung berhak untuk dieksekusi oleh kreditur karena sifat penanggungan adalah menyerahkan diri dengan sukarela untuk orang lain. Meskipun terkesan merugikan bagi penanggung apabila debitur wanprestasi akan tetapi Undang-Undang telah menjamin keselamatan barang jaminan milik pihak ketiga dari permainan debitur dan kreditur yakni memberikan persyaratan harus menyertakan SKMHT dan APHT dalam pemberian jaminan sehingga jika tidak ada maka kreditur tidak dapat mengeksekusi barang milik penanggun